Restriksi pangan kian marak di tengah ancaman kenaikan inflasi pangan dan energi global. Anomali cuaca, perlindungan petani dan konsumen, perang, dan upaya memerangi kartel menjadi alasan utama memproteksi perdagangan. Sejumlah negara yang membatasi ekspor beberapa komoditas pangan antara lain Rusia, Ukraina, Indonesia, India, Malaysia, Argentina, Serbia, dan Kazakhstan. Setelah gandum, India membatasi ekspor sekitar 10 juta ton gula guna memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga menyusul gelombang panas yang menerpa India. Namun, India tetap membuka ekspor kedua komoditas itu ke sejumlah negara rentan. Malaysia juga akan menghentikan ekspor 3,6 juta ayam selama satu bulan mulai 1 Juni 2022. Langkah itu diambil untuk mengatasi kekurangan stok dan kenaikan harga daging ayam di dalam negeri. Tak hanya kenaikan harga pakan dan cuaca, situasi itu juga diduga karena kartel.

Sebelumnya, Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunan pada 28 April-23 Mei 2022. Kendati kebijakan itu telah dicabut, minyak goreng beserta bahan bakunya tak serta-merta bisa diekspor lantaran Indonesia menerapkan kebijakan DMO CPO dan turunannya. Negara lain, seperti Serbia dan Kazhakstan, memberlakukan kuota pada ekspor biji-bijian. Adapun Argentina melarang ekspor daging sapi sejak Mei 2022. Kondisi itu akan semakin memperburuk rantai pasok pangan dan mendorong kenaikan inflasi global. Apalagi perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dan keduanya membatasi ekspor pangan.

Kepala Analis Bidang Komoditas Fitch Solutions Sabrin Chowdhury mengatakan, 30 negara telah membatasi ekspor pangan, energi, dan sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan dunia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina. Ini merupakan bentuk proteksionisme pertanian pada tingkat tertinggi sejak krisis harga pangan pada 2007-2008. International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebutkan, sejak invasi pertama Rusia atas Ukraina pada 24  Februari 2022, jumlah negara yang membatasi ekspor bertambah dari tiga negara menjadi 16 negara per awal April 2022. Pembatasan ekspor pangan itu mewakili 17 % total kalori yang diperdagangkan secara global. ”Hanya kerja sama internasional yang dapat mengatasi masalah global yang mendesak, seperti memperbaiki kekurangan makanan dan produk lainnya, menghilangkan hambatan pertumbuhan, dan menyelamatkan iklim kita,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam IMFBlog. (Yoga)

Dalam pertemuan tahun 2022, Forum Ekonomi Dunia (WEF) merilis laporan pengukuran Indeks Pengembangan Perjalanan dan Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index/TTDI 2021. Indeks ini merupakan evolusi pengukuran daya daing perjalanan dan pariwisata yang rutin diterbitkan dua tahun sekali selama 15 tahun terakhir. Fokus TTDI 2021 adalah mengukur faktor dan kebijakan yang memungkinkan pembangunan industri pariwisata secara berkelanjutan dan tangguh sehingga berkontribusi pada pembangunan suatu negara. Head of Aviation, Travel, and Tourism WEF Lauren Uppink menjelaskan, TTDI diharapkan jadi kerangka baru dalam memandang industri pariwisata. Dua tahun pandemic Covid-19 menyebabkan 62 juta lapangan kerja dan 4,3 triliun USD PDB global hilang.

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Hanifah Makarim mengatakan, tren pariwisata masa depan akan menitik beratkan pada keberlanjutan lingkungan. Dari aspek kebijakan pariwisata, kata Hanifah, pemerintah memberlakukan visa kedatangan kepada wisatawan mancanegara dari 60 negara. Pelaku perjalanan internasional bisa masuk ke Indonesia tanpa tes usap Covid-19. Kebijakan ini diharapkan memikat wisatawan mancanegara untuk datang sehingga industri pariwisata Indonesia bisa lekas pulih. Vice President Public Policy and Government Traveloka Widyasari Listyowulan menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung pemulihan industri, antara lain pelonggaran mobilitas sosial, bebas tes Covid-19 untuk bepergian, dan integrasi aplikasi Peduli Lindungi ke sistem internasional. Ini positif bagi pergerakan wisatawan. Pada triwulan I-2022, pemesanan akomodasi ke destinasi internasional naik 100 % dibandingkan triwulan IV-2021. Pemesanan akomodasi ke destinasi domestik naik 80 %. (Yoga)

Senator Marco Rubio, Tom Cotton, dan Mike Braun mengusulkan agar Apple dan Google melarang aplikasi yang menerima pembayaran dengan uang digital China. Mereka merujuk pada yuan digital atau e-CNY yang mulai diperkenalkan bank sentral China. Menurut Cotton, penggunaan e-CNY memungkinkan Beijing secara langsung memantau transaksi di jaringan yang memakai mata uang itu. Hal itu membuka peluang data warga AS ikut terpantau oleh China. Kekhawatiran serupa pernah disampaikan Center for a New American Security pada Januari 2021. Selain e-CNY, Center for a New American Security juga menuding sejumlah alat pembayaran digital China sebagai sarana untuk memata-matai pengguna. Setiap transaksi akan mengungkap data pasti pengguna dan kegiatan keuangan mereka.

Kini, Google Play milik Google dan App Store milik Apple.Inc menerima pembayaran, antara lain, dari AliPay dan WeChatPay milikChina.Pada awal 2022, AliPay dan WeChat Pay mengumumkan menerima penggunaan e-CNY. Kedutaan Besar China di Washington mengecam RUU itu. RUU itu disebut contoh terbaru kesewenang-wenangan AS terhadap perusahaan asing.

Penggunaan uang digital resmi atau central bank digital currency (CBDC) semakin meluas. Pada Januari 2022, The Federal Reserve atau bank sentral AS resmi mengumumkan mulai menelaah penggunaan CBDC. Sejauh ini 90 negara sudah mulai menerbitkan, menguji coba, atau di tahap mempertimbangkan CBDC. Bahama menjadi pelopor karena telah menerbitkan sand dollar. Sementara China mulai mewacanakan penerbitan yuan digital sejak beberapa tahun lalu. Bersama Jepang dan Swedia, China sudah mulai tahap uji coba. (Yoga)

Pandemi Covid-19 berefek inflatoir karena stimulus mengucur deras saat penguncian wilayah. Peredaan pandemi mendorong kenaikan output dan bisa menekan inflasi. Namun, peredaan pandemi  disambut invasi Rusia ke Ukraina. Efeknya adalah kenaikan harga gandum, pupuk, minyak goreng, bahan bakar minyak, dan gas akibat pasokan yang terganggu. Menambah runyam keadaan, sejumlah negara mengamankan pasokan domestik dengan menghentikan ekspor, hal yang juga pernah dilakukan Indonesia lewat sawit. Belum ada solusi atas kemelut itu. Amerika Serikat dan Eropa yang sudah berutang banyak sedang terancam inflasi pula. Pilihan mengetatkan jumlah uang beredar, termasuk lewat kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terpaksa dilakukan. Langkah ini bukan tanpa efek dan berpotensi mengganggu aliran investasi portofolio.Kawasan Asia Tenggara sekalipun, yang disebut penggerak aliran investasi langsung global, terimbas penurunan aliran investasi portofolio. ”Ancaman bagi dunia sekarang adalah inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (23/5). Jika pandemi adalah aspek force majeur, aspek nonpandemi seperti ketegangan geopolitik, invasi, dan kebijakan moneter zig-zag negara Barat, seperti Indonesia yang sempat zig-zag soal sawit, adalah warna nasionalistik yang mengacaukan globalisasi. ”…. Tren ini mencuatkan kekhawatiran tentang dunia yang terpecah,” kata Jose Manuel Barroso, Ketua Goldman Sachs International dan mantan Presiden Komisi Uni Eropa (The Financial Times, 22 Mei).

Tak heran jika Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos kali ini mengambil tema ”bekerja sama, memulihkan rasa saling percaya”. Presiden WEF Borge Brende mengatakan, ”Pertemuan Davos kali ini berlangsung di tengah gejolak geopolitik paling berkecamuk dalam lima dekade terakhir.” Perlu waktu untuk memulihkan semua kisruh itu. Efek kisruh itu adalah potensi terjerembapnya 263 juta warga dunia ke dalam kemiskinan akut dan makin banyaknya warga dunia yang terpukul inflasi. Solusi bagi korban itu adalah subsidi makanan dan bahan bakar di banyak negara, kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva. Tidak semua negara mengalami situasi akut. Asia,termasuk ASEAN dan Indonesia, relatif aman walau terganggu. Kelanjutan reformasi ekonomi untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi, termasuk kemudahan berbisnis, adalah hal urgen yang bisa dilakukan Indonesia. Kebetulan sedang tumpah ruah pula delegasi Indonesia pada pertemuan Davos 2022. Menjual potensi ekonomi dan berbenah diri adalah cara mencegah kemiskinan. (Yoga)

Indonesia mengusung isu pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dalam keikutsertaannya pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 2022 22-26 Mei 2022 di Davos, Swiss. Salah satu upaya pemulihan yang bisa dilakukan ialah mengoptimalkan peran teknologi untuk menggerakkan ekonomi digital. ”Kami (delegasi Indonesia) akan menyampaikan peran ekonomi digital yang di dalamnya terdapat UMKM. Mereka (UMKM) memanfaatkan teknologi digital untuk kembali pulih,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kasong, Sabtu (21/5) malam waktu Swiss, di Zurich. Kemenkominfo menjadi satu dari 11 kementerian/lembaga yang hadir di paviliun Indonesia dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2022 di Davos. Dalam kegiatan itu, Indonesia membawa sejumlah perusahaan bidang teknologi, seperti Grab Indonesia, GoTo, WIR Group, dan Cakap. Menurut Usman, tiga isu Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 turut dibawa Indonesia ke ajang WEF 2022, yang meliputi konektivitas  digital, literasi digital, serta arus data lintas batas. (Yoga)

IMF memperkirakan tekanan inflasi akan signifikan di seluruh dunia sepanjang tahun 2022. Jika inflasi tak dapat dikendalikan, banyak pihak khawatir akan terjadi resesi secara berturut di dua triwulan. IMF memproyeksikan tekanan inflasi di negara-negara berkembang akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Proyeksinya, inflasi di negara-negara berkembang mencapai rata-rata 8,7 %, sedangkan di negara-negara maju rata-rata diperkirakan di level 5,7 %. Inflasi terbaru di negara-negara maju terpantau tinggi, di antaranya inflasi di Inggris dan Jepang hingga 7 %, dan di Amerika Serikat lebih dari 8 %. Inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Pasca-invasi Rusia ke Ukraina, situasi kian buruk. Harga pangan pun naik sebagai dampak terganggunya ekspor gandum dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Di tengah kondisi itu, spekulasi keuangan juga bisa menjadi faktor penting. Lighthouse Reports mengidentifikasi derasnya arus masuk uang ke dalam pasar komoditas yang diinvestasikan pada gandum. Partai Sosialis Pekerja di Inggris menilai dunia tengah mengalami era baru inflasi secara global

Dampak kenaikan harga dirasakan semua warga dunia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, IMF merevisi proyeksi inflasi global sebesar 1,8 % untuk negara-negara maju dan 2,8 % untuk negara-negara berkembang. Ini menunjukkan, bahkan sebelum perang di Ukraina, proyeksi inflasi tinggi belum pulihnya rantai sebagai dampak pandemi Covid-19 menyebabkan lonjakan inflasi yang belum terjadi sebelumnya sejak krisis ekonomi di 2008. Karena banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi, inflasi pada umumnya rata-rata lebih tinggi. Namun hal itu bukan berarti inflasi tidak dapat memukul negara-negara non-industri, apalagi jika kinerja ekonomi mereka tertekan. Perang di Ukraina, pandemi, pengetatan kredit global, dan perlambatan di China membuat dunia ”seolah terpanggang”. ”Ini seperti kebakaran hutan (yang merambah) ke segala arah,” kata Jayati Ghosh, ekonom di University of Massachusetts Amherst. Menurut dia, situasi saat ini jauh lebih besar daripada setelah krisis keuangan global. (Yoga)

Makanan yang tidak dikonsumsi atau terbuang sia-sia, secara global, diperkirakan 1 miliar ton per tahun. Jumlah itu setara sepertiga makanan yang diproduksi secara global. Ironisnya, kondisi itu terjadi di tengah kelaparan ekstrem di sejumlah belahan dunia. Dalam pertemuan di Markas Besar PBB, New York City, Rabu (18/5), Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, jika krisis pangan global dibiarkan terus terjadi, malnutrisi, kekurangan pangan, dan kelaparan bakal terus terjadi hingga bertahun-tahun. Guterres menegaskan, krisis di Ukraina bakal menyebabkan puluhan juta orang terjerumus dalam kerawanan pangan. Secara global, tingkat kelaparan tetap sangat tinggi. Jumlah yang menghadapi kerawanan pangan berlipat ganda dalam dua tahun dari 135 juta orang sebelum pandemi menjadi 276 juta orang. Laporan Global tentang Krisis Pangan (GRFC) tahun 2022 menyatakan, hampir 193 juta orang, yang tersebar di 53 negara atau wilayah, mengalami kerawanan pangan akut. Di seluruh Afrika, kerawanan pangan sedang meningkat.  Lebih dari 2 juta anak berisiko mati kelaparan di Tanduk Afrika. Kepala Badan Bantuan PBB Martin Griffiths, di Geneva, mengatakan, sejumlah negara seperti Kenya, Etiopia, dan Somalia menghadapi kekeringan parah.

Abebe Haile-Gabriel, Asisten Dirjen Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) untuk Afrika, mengatakan, hampir setengah dari 54 negara di benua itu menggantungkan pasokan gandum dari Rusia dan Ukraina. ”Dampak perang Ukraina ini tumpang-tindih dengan krisis yang telah berlangsung di beberapa negara Afrika,” kata Abebe. Ironisnya, kondisi mengenaskan itu terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah makanan yang terbuang. Laporan Indeks Limbah Makanan Program Lingkungan PBB (UNEP) 2021 menyebutkan, rumah tangga menyumbang 61 % total sampah makanan tersebut, 21 % dari perusahaan katering, dan 13 % dari warung. Per tahun, nilai limbah makanan diperkirakan mencapai 990 miliar USD, dengan rincian 680 miliar USD di negara-negara industri dan 310 miliar USD di negara-negara berkembang. Namun, tidak semua sampah makanan merupakan sisa makanan. Di Benua Afrika, limbah makanan terjadi karena faktor pemrosesan dan pengeringan yang tidak efisien, penyimpanan yang buruk dan infrastruktur yang tidak memadai. Di Afrika Sub-Sahara, kerugian pangan pascapanen diperkirakan 4 miliar USD per tahun, cukup untuk memberi makan 48 juta orang. (Yoga)

Kerja sama ekonomi intra-ASEAN dinilai semakin mendesak untuk meningkatkan daya saing negara-negara Asia Tenggara di rantai pasok global. Industri otomotif, khususnya  pengembangan ekosistem kendaraan listrik, menjadi sektor yang diandalkan untuk mendorong kemajuan regional yang merata. Kepala Perwakilan Vietnam di ASEAN Nguyen Hai Bang dalam Forum Bisnis ASEAN-Republic of Korea di Jakarta, Kamis (19/5) menyatakan, ”Tantangan ke depan adalah bagaimana ASEAN memosisikan dan mengintegrasikan dirinya bukan sebagai negara yang terpisah satu sama lain, melainkan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi di rantai pasok global dengan dukungan dari negara-negara mitra dagang utamanya,” salah satu negara mitra yang intens membangun kerja sama ekonomi dengan ASEAN adalah Korsel, khususnya untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pada 2020, total perdagangan antara Korsel dan ASEAN mencapai 143,8 miliar USD, sementara total investasi Korsel ke ASEAN 9,2 miliar USD. ASEAN juga menjadi mitra dagang terbesar Korsel dan tujuan investasi terbesar kedua bagi negara tersebut setelah AS. Dalam relasinya dengan Indonesia, Korsel juga menjadi salah satu investor utama, khususnya di sektor otomotif. Perusahaan besar asal Korsel banyak berinvestasi dalam pengembangan ekosistem mobil listrik, seperti Hyundai Motor yang membangun pabrik perakitan mobil listrik dan LG Chem yang mengembangkan pabrik komponen baterai listrik.

Wakil Kepala Bidang Penelitian di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Kiki Verico menambahkan, perdagangan intra-ASEAN dapat mendorong konvergensi ekonomi atau kondisi di mana negara-negara ASEAN dengan PDB rendah dapat mengatasi ketertinggalannya dengan negara-negara ASEAN yang memiliki PDB tinggi dan ikut menjadi negara maju. Negara-negara anggota ASEAN umumnya memiliki pasar yang relatif besar dengan jumlah penduduk yang banyak. Namun, belum semuanya merupakan negara berpendapatan tinggi, karenanya dibutuhkan kehadiran negara lain yang bisa memantik terjadinya integrasi ekonomi itu. Kekuatan Korea di bidang otomotif, khususnya pengembangan ekosistem mobil listrik, juga bertepatan dengan ikhtiar Indonesia melakukan transformasi struktural dari negara yang hanya memproduksi barang mentah menjadi produsen barang olahan bernilai tambah, transformasi teknologi digital, serta transformasi menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia juga ditargetkan menjadi hub produksi mobil listrik dan komponen baterai listrik di kawasan Asia Tenggara. ”Dengan kekuatan cadangan nikel dan potensi pengembangan produksi baterai listrik yang dimiliki Indonesia, kerja sama pengembangan ekosistem mobil listrik dengan Korea tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga rantai pasok ASEAN sebagai satu keutuhan,” ujar Kiki. Duta Besar Korsel untuk ASEAN Kwon Hee-seog mengatakan, negaranya memiliki komitmen memperluas platform kerja sama dengan ASEAN. Vice President of Head of Hyundai Motor Asia Pacific Sales Group Junheang Heo mengatakan, Hyundai tertarik berinvestasi dan mengembangkan ekosistem mobil listrik di ASEAN mengingat sektor otomotif di kawasan ini diperkirakan akan tumbuh hingga 64 % pada 2030. (Yoga)

Kelompok negara industri terkaya atau G7 semakin mematangkan rencana pengaturan pasar uang kripto. Perlindungan konsumen menjadi alasan utama setelah nilai pasar kripto tersapu 1,8 triliun USD dalam enam bulan terakhir. Nilai yang hilang itu mencapai lebih dari 1,5 kali PDB Indonesia. Gubernur Bank Sentral Perancis Francois Villeroy de Galhau mengatakan, pengaturan pasar kripto akan dibahas dalam pertemuan para pejabat keuangan G7 di Jerman pada pekan ini. ”Hal yang terjadi beberapa waktu terakhir adalah tanda harus ada regulasi global,” ujarnya, Selasa (17/5) malam waktu Paris atau Rabu dini hari WIB. Bersama 26 negara lain di Uni Eropa (UE), Perancis sudah mendorong regulasi pasar kripto di UE. Dikenal sebagai aturan MICA (Marketin Crypto Asset), UE menghendaki pasar kripto diatur untuk memberikan perlindungan kepada investor kecil. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS, Gary Gensler mengatakan, pasar kripto amat spekulatif. Kepercayaan masyarakat bisa tersapu kalau kondisi itu dibiarkan.

Pernyataan mereka muncul menyusul pasar kripto yang kembali anjlok. Dalam sepekan terakhir, sebagaimana dicatat CoinGecko dan Coinbase, nilainya tersapu 1,2 triliun USD. Sebagai pembanding, nilai PDB atau nilai agregat seluruh kegiatan perekonomian Indonesia adalah 1,1 triliun USD. Jika dihitung sejak November 2021, nilai yang tersapu dari pasar kripto semakin besar. Dari 3,1 triliun USD pada November, akumulasi nilai pasar seluruh mata uang kripto hanya tinggal 1,3 triliun USD pada 16 Mei 2022. Kehancuran pasar kripto, antara lain, dipicu kejatuhan nilai luna, salah satu mata uang kripto. Nyaris tak ada mata uang kripto yang tidak anjlok. Dari saat valuasi tertinggi mencapai hampir 69.000 dollar AS per bitcoin, bitcoin kini nilainya di kisaran 29.000 dollar AS. Dengan kata lain, bitcoin kehilangan 57 % nilai sejak November 2021. ”Ada pesimistis dan kehilangan investasi karena  penurunan nilai pasar. Ini masalah kehilangan nilai pasar 1 triliun USD meski sebagian besar hanya aset tercatat di kertas dan sebagian besar juga aset yang dinilai berlebihan,” kata ekonom peneliti uang kripto pada Columbia Business School, Eli Noam.

Ekonom Universitas Torono, Joshua Gans, mengungkapkan, ”Dalam mata uang kripto, tidak ada penjaminnya. Hanya pengelola lembaga yang bodoh mau masuk ke sana. Memang ada beberapa lembaga memiliki divisi kripto. Akan tetapi, hal itu tidak berarti mereka akan masuk ke sana secara besar-besaran”. Gans bukan orang pertama yang mengingatkan nihilnya penjamin dalam pasar kripto. Banyak pihak mengingatkan bahwa tidak ada yang mengetahui apa faktor pembentuk harga mata uang kripto. Sampai sekarang tidak diketahui mengapa nilai bitcoin menembus 69.000 dollar AS, lalu terpangkas lebih dari separuh. (Yoga)

Menteri Komunikasi dan Infromatika (Menkominfo) Johhny G Plate  mengungkapkan, pada pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) 2022 kedua yang berlangsung di Yogyakarta, para delegasi dan berbagai negara G20 menyepakati lima sub topik digital untuk menjadi bahan deklarasi Bali Package. Menkominfo menjelaskan, dalam pertemuan kali ini, delegasi negara-negara G20 membahas lima sub topik itu. Pertama, people center digital conectivity. Intinya, pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 sangat diperlukan pemanfaatan  konektivitas digital dalam memecahkan berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. "Berangkat dari kebutuhan tersebut, DEWG kedua ini membahas pemahaman bersama akan konektivitas digital dengan menempatkan  masyarakat sebagai fokus utama pengembangan konektivitas digital," ujarnya. (Yetede)