Pertemuan tingkat tinggi para pemimpin ASEAN dengan Presiden AS Joe Biden bisa menjadi momentum untuk menekankan pentingnya agenda G20 tahun 2022 yang diusulkan Indonesia. Beberapa negara semakin merasakan tekanan inflasi tinggi dari naiknya harga pangan dan energi sebagai akibat dari perang di Ukraina dan sanksi yang diberikan kepada Rusia. Inflasi AS mencapai 8,5 % pada Maret, tertinggi selama empat dekade terakhir. Begitu pula di banyak perekonomian utama lain. Di Indonesia, inflasi mencapai 3,47 %, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi juga mulai memburuk. OECD memprediksi perang akan menyebabkan penurunan pertumbuhan global sebesar 1 %. Padahal, untuk mencapai pemulihan ekonomi yang kuat, diperlukan kerja sama ekonomi yang lebih baik. Dampak perang di Ukraina juga hanya dapat ditanggulangi dengan kerja sama di tingkat global. Termasuk untuk meminimalkan risiko disrupsi pasokan, krisis pangan, ataupun krisis energi.

Agenda yang diusung Indonesia di dalam presidensi G20 tahun ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan meski makin sulit untuk dicapai. Peran penting G20 harus terus disuarakan oleh Indonesia dan anggota G20 lain. Saat ini ada pandangan dari beberapa negara, terutama anggota G7, bahwa kehadiran Rusia dalam berbagai pertemuan G20 adalah hal yang tidak patut. Ini bahkan berujung pada ancaman boikot terhadap pertemuan tingkat tinggi November di Bali. Ketika para pemimpin AS dan Indonesia bertemu di Washington, fokus diskusi dapat diarahkan untuk mencegah dampak invasi Rusia yang dapat menggagalkan agenda kerja sama ekonomi di bawah G20. Terkait ini, perlu disampaikan; Pertama, pertemuan G20 tahun ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk memberikan dukungan bagi pemulihan ekonomi global yang lebih baik. Agenda yang diusulkan Indonesia berusaha menjembatani berbagai kepentingan negara maju dan berkembang, yang terkadang berbeda, dalam pemulihan ekonomi global. Kedua, Indonesia perlu menekankan pentingnya Indonesia dan ASEAN dalam menyukseskan agenda AS di kawasan ini. AS butuh Indonesia dan ASEAN untuk tujuannya menyukseskan rencana kerangka kerja IndoPasifik.  Dengan sistem perdagangan global dalam kondisi tak sehat, G20 harapan terakhir dunia untuk kebijakan perdagangan yang tak saling merugikan.  Agenda kerja sama G20 yang diusulkan Indonesia di presidensi tahun ini terlalu penting untuk ditinggalkan. Demi keberlangsungan perekonomian global yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. (Yoga)

John Lee telah terpilih menjadi Kepala eksekutif Hong Kong yang baru, dan akan memulai  masa jabatan lima tahunnya pada 1 Juli untuk menggantikan Carrie Lam yang telah habis masa jabatannya. Pria berusia 64 tahun itu sebenarnya menjabat sebagai Kepala Menteri  Hong Kong dan merupakan seorang Loyalitas Republik  Rakyat Tiongkok (RRT). Dia juga menjadi satu-satunya kandidat  dalam pemilihan umum Hong Kong pada Minggu (8/5) dengan perolehan lebih dar  1.416 suara. 

Dalam konferensi persnya Lee ditanya apakah kinerjanya bakal ditantang oleh kurangnya  mendat pemilihan dan legitimasi di mata beberapa orang. Dia menjawab " Pemilihan dijalankan sesuai dengan hukum Hong  Kong. Siapapun, yang menurut undang-undang memenuhi syarat,  dapat ikut serta dan mencalonkan diri dalam pemilu," demikian dilansir CNBC. Disinggung soal perolehan lebih dari 1.400 suara yang memilih dirinya: "Tentu saja, dengan jumlah dukungan itu, itu mendorong saya dan memberikan saya kepercayaan diri yang kuat bahwa arahan saya disetujui dan telah dibagikan oleh banyak anggota komite pemilihan," (Yetede)

PM Jepang yang terpilih secara resmi awal Oktober 2021, Fumio Kishida, mengusung konsep anyar: kapitalisme baru. Berbicara dalam Davos Agenda Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Januari 2022, Kishida menyatakan, Jepang bertekad memimpin tren global dengan bentuk kapitalisme baru itu. Ia ingin menunjukkan contoh nyata bagaimana kapitalisme dapat berkembang, termasuk saat Jepang akan memegang kepemimpinan G7 pada 2023. Kishida menyatakan, saat ini dunia berada di era perubahan paradigma kebijakan. Ia becermin dari pengalaman serupa, kala negara-negara Barat berupaya mendorong negara kesejahteraan pada era 1950-an hingga 1960-an. Ada pula contoh kebangkitan neoliberalisme oleh Presiden AS Ronald Reagan dan PM Inggris Margaret Thatcher pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Ia mengaku bakal terus mempromosikan reformasi ekonomi dan sosial, sambil tunduk pada penilaian kritis oleh warga Jepang lewat pemilu. Agar berhasil, para pemimpin pemerintah, industri, dan buruh wajib bekerja sama menghasilkan momentum besar dan menciptakan gelombang sejarah: sebuah pergeseran paradigma global dalam kebijakan lewat kapitalisme baru itu.

Kapitalisme baru ala Kishida mencakup pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara bersamaan. Dua komponen ini harus dicapai dengan menghasilkan siklus pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan upah melalui kolaborasi sektor publik dan swasta. Kishida menyadari risiko masalah rantai pasok untuk bahan dan teknologi yang penting dan strategis belakangan makin meningkat. Ini terjadi karena ketegangan geopolitik yang makin intens dan risiko bencana alam dan kesehatan, termasuk penyakit menular baru. Pascapandemi Covid-19, ujian itu terutama datang dari efek berantai dari perang Rusia-Ukraina. Dalam ketidakstabilan geopolitik dunia, Kishida menjanjikan investasi asing langsung menjadi 80 triliun yen (617 miliar USD), setara 12 % PDB Jepang 2030. Kishida juga menyatakan, Jepang terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan upah dan membelanjakan lebih banyak untuk penelitian dan pengembangan. Kishida mengakui tantangan negaranya tidak ringan. Dia antara lain menyebutkan soal kurangnya tenaga kerja dan perlunya mendorong keberagaman jenis dan skala perusahaan-perusahaan di Jepang. Untuk itu, dia berjanji akan memperkenalkan insentif pajak untuk mendorong sektor swasta meningkatkan upahnya. Investasi pada riset dan pengembangan mau tidak mau diperlukan untuk mencapai tingkat internasional. (Yoga)

Tak ada cukup makanan untuk disantap setiap hari. Itulah yang dihadapi 193 juta orang di 53 negara sepanjang tahun 2021. Diperkirakan tahun ini jumlahnya bakal bertambah akibat kombinasi tiga faktor ”pahit”, yakni konflik, cuaca ekstrem, dan dampak pandemic Covid-19. Situasi ini tergambar dalam Laporan Global Krisis Pangan yang dirilis bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), dan Uni Eropa, Selasa (3/5). Tren yang muncul dalam laporan dari tahun ke tahun sungguh mengkhawatirkan. Jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan itu naik 20 % atau 40 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan itu menyebutkan, krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19 memukul 30,2 juta orang di 21 negara. Cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kerawanan pangan akut yang menimpa 23,5 juta orang di delapan negara Afrika. Selama enam tahun terakhir, kerawanan pangan berlipat ganda. PBB mendefinisikan kerawanan pangan akut sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mengonsumsi cukup makanan untuk menopang hidupnya. ”Ini kelaparan yang bisa menyebabkan kematian,” sebut FAO.

Perang di Ukraina bakal memperburuk situasi karena produksi pangan global terganggu. Perang berisiko ”menjerumuskan” Somalia, Etiopia, Haiti, Afghanistan, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman ke dalam krisis yang lebih gawat karena mereka bergantung pada Ukraina dan Rusia untuk gandum, pupuk, dan suplai makanan lain. Tahun 2021, Somalia memperoleh 90 % gandum dari Rusia dan Ukraina. RD Kongo menggantungkan 80 % kebutuhan gandum dan Madagaskar mengimpor 70 % makanan pokok dari kedua negara yang berkonflik itu. Bisa dibayangkan kala lebih dari dua bulan terakhir pasokan itu terganggu, kata Direktur Kantor Kedaruratan dan Ketahanan FAO Rein Paulsen. ”Apabila tidak ada upaya lebih besar untuk mendukung komunitas perdesaan, skala kelaparan dan hilangnya penghidupan akan mengerikan. Aksi kemanusiaan dalam skala besar amat diperlukan untuk mencegahnya,” sebut PBB. FAO menyatakan perlu setidaknya 1,5 miliar USD guna menstabilkan dan meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah berisiko, terutama saat musim tanam dimulai. (Yoga)

Pertemuan kedua menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington DC, 20 April 2022, menjadi barometer kegiatan G20 pasca perang Rusia-Ukraina. Awalnya, banyak ancaman boikot. Namun, pada saat pelaksanaan kegiatan, mayoritas undangan utama hadir. Kebanyakan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 hadir secara fisik. Beberapa undangan hadir secara virtual. Ada aksi walk out dari AS dan sekutu saat Rusia menyampaikan pemikirannya pada sesi pertama. Namun, setelah itu, semua masuk kembali ke ruangan untuk melanjutkan pembahasan. Dalam sesi pertama, yaitu mengenai pemulihan ekonomi global, membahas krisis energi, krisis pangan, kenaikan inflasi dunia, kemungkinan terjadi kebijakan moneter dan segala hal. Sesi kedua, tentang keuangan dan kesehatan serta kesiapan dan pembiayaan pandemi, semua sudah duduk bersama dan bicara sangat substantif dengan banyak kemajuan, terutama pada fasilitas keuangan.

Menkeu Sri Mulyani (22/4) bercerita, “awalnya, perhatian AS dan sekutu lebih kepada PBB. Berikutnya, perhatian G7 plus bergeser ke forum-forum lain yang dijadikan alat untuk menekan Rusia mengakhiri perang. Sanksi ekonomi, misalnya, lalu merambat pada forum-forum ekonomi karena sanksi itu menimbulkan dampak ekonomi, forum ekonomi yang paling besar dan nyata dan paling dekat adalah G20 di mana April akan ada forum yang high profile, yaitu menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Di situlah muncul tekanan atau permintaan. Tadinya posisinya Rusia harus dikeluarkan dari keanggotaan G20. Presiden Biden sudah menyampaikan secara publik. Menkeu AS Janet Yellen juga sudah menyampaikan secara publik. Saya bicara dengan semua anggota G20, tidak hanya G7, sebagai presidensi, tanggung jawab Indonesia menjaga forum ini tetap berjalan sebagai suatu forum membangun consensus untuk kerja sama, kerja sama ekonomi, untuk menyelamatkan dunia. Jadi, waktu mulai ada keinginan Rusia tidak diundang atau Rusia dikeluarkan dari G20, ini menimbulkan suatu pertanyaan mendasar, kalau Indonesia sebagai presidensi memutuskan negara A tidak diundang atau negara B kemudian dikeluarkan dari G20, berarti nanti presiden yang akan datang bisa melakukan hal serupa ke negara yang dia tidak suka. Akhirnya ini tidak menjadi G20, bisa pecah menjadi G19. Bisa jadi G19, akan ada solidaritas terhadap satu negara itu. Nanti menjadi G18 dan seterusnya. Hal itu semuanya kemudian bisa berakhir dengan, G10, yaitu G7 plus plus. Waktu semua tekanan dan masukan masuk, saya bicara dengan semua menteri keuangan G20, satu demi satu. Saya Tanya, kamu kepengin G20 tetap ada atau dihancurin? Mereka mengatakan, G20 harus ada karena dunia makin bahaya. Terus, G7 plus bilang bahwa mereka enggak bisa kalau Rusia diundang. Mereka bilang enggak bisa di dalam satu ruangan sama Rusia. Mereka ingin menunjukkan tidak satu paham atau bahwa menentang apa yang dilakukan Rusia. Lalu saya bilang, ya sudah, kalau Anda membutuhkan ekspresi politik kayak gitu, bisa saja bahwa waktu Rusia bicara kalian walk out aja. Tapi habis itu, kalian (G7 plus) ngomong lagi, balik lagi, saat forum ngomongin substansi.” (Yoga)

Uni Eropa bersiap mengakhiri ketergantungan pada pasokan gas dari Rusia dan menegaskan tidak akan membayar gas dengan mata uang rubel. Komisi Eropa, Selasa (3/5)  mengusulkan paket sanksi baru untuk menghukum Moskwa, termasuk embargo minyak. Sejumlah negara, termasuk kekuatan ekonomi utama UE, Jerman, sangat bergantung pada gas Rusia untuk sebagian besar pembangkit listriknya. Rusia pada akhir Maret lalu memaksa klien dari ”negara-negara tak bersahabat”, termasuk UE, untuk membayar pasokan gas Rusia dalam denominasi rubel. Kebijakan itu dikenakan pada negara-negara yang menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Moskwa karena agresi militernya ke Ukraina.

Gazprom, raksasa energi Rusia, dalam pernyataan pada akhir April mengatakan telah memberitahu operator gas Bulgaria, Bulgargaz, dan perusahaan gas Polandia, PGNiG, agar membayar gas dengan rubel. Pasokan gas ditangguhkan sejak 27 April sampai pembayaran dilakukan dalam rubel. Kedua negara itu menolak untuk membayar dengan rubel. Menteri Transisi Ekologi Perancis Barbara Pompili, selaku pemimpin pertemuan, dan Komisaris Energi Eropa Kadri Simson mengatakan, 27 negara UE mendukung Polandia dan Bulgaria. Negara-negara anggota juga akan menimbun gas untuk menghadapi dampak dari terganggunya pasokan dari Rusia.

Eropa mengimpor sekitar 40 % gas alam dari Rusia. Selama ini, kontrak jual-beli bahan bakar gas dilakukan dalam euro. Saat ini Syarat yang diminta Rusia ialah setiap klien harus membuka dua rekening di Gazprombank (GPB), bank milik Gazprom. Pembayaran akan disimpan pada satu rekening euro atau USD, kemudian dipindahkan ke rekening rubel dengan persetujuan bank sentral Rusia. ”Banyak negara, termasuk negara-negara Baltik, Denmark, Belanda, dan Finlandia, hari ini telah menegaskan kembali solidaritas dan mereka pasti tidak akan membayar dengan rubel,” kata Moskwa.

Pada Selasa (3/5), UE juga mengusulkan embargo minyak Rusia secara bertahap, bukan embargo gas. Komisi Eropa akan mengusulkan embargo selama 6-8 bulan, waktu yang dibutuhkan untuk diversifikasi pasokan gas. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, paket sanksi baru akan menyasar lebih banyak bank Rusia. Paket keenam sanksi ini menargetkan bank terbesar di negara itu, Sberbank, yang akan dikeluarkan dari sistem komunikasi perbankan global, SWIFT. (Yoga)

Indonesia mengusulkan pembentukan jaringan aksi bersama Global Arts & Culture Recovery Fund atau dana pemulihan global di bidang seni dan budaya. Manajer G20 Culture Ministers Meeting Ananto Kusuma Seta, Selasa (26/4) di Bogor, Jabar, menjelaskan, dana global dikumpulkan secara sukarela dari anggota G20 sebagai wujud gotong royong pemulihan dampak kebudayaan akibat pandemi dari para pelaku kebudayaan. (Yoga)

Program Pangan Dunia (World Fod Programme/WFP),  badan di bawah Perserikatan   Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (19/4) mengingatkan bahwa ada 20 juta penduduk terancam kelaparan pada tahun ini menyusul curah hujan yang tidak kunjung turun  sehingga memperparah kondisi kekeringan di  Kenya, Somalia dan Ethiopia. "Hujan yang sudah lama ditunggu-tunggu  belum terwujud hampir sebulan memasuki musim hujan saat ini. 

Dan sejumlah orang yang kelaparan  karena kekeringan dapat meningkat dari perkiraan saat ini 14 juta menjadi 20 juta  hingga 2022," demikian pernyataan yang dikeluarkan WFP pada Selasa yang dilansir AFP. Ditambahkan oleh WFP, sebanyak enam juta warga Somalia atau 40% dari populasi menghadapi tingkatan kerawanan pangan ekstrim dan resiko kelaparan yang sangat parah dalam beberapa bulan mendatang, jika kondisi ini terus berlangsung. Sementara itu di Kenya, setengah juta penduduknya berada diambang krisis kelaparan "Jumlah penduduk Kenya yang membutuhkan  bantuan telah meningkat lebih dari empat kali lipat dalam waktu kurang dari dua tahun," kata WFP. (Yetede) 

Invasi Rusia ke Ukraina, menimbulkan tekanan besar pada Barat untuk memutuskan hubungan energi mereka dengan Moskwa. Sanksi ekonomi dan larangan AS mengimpor minyak, gas, dan energi dari Rusia menegaskan bahwa konflik ini tak hanya mengandalkan mesin perang, tetapi juga energy yang dipersenjatai. Peperangan tak dibatasi wilayah, tetapi juga permainan politik global berbasis energi. Sebagai petrostate atau negara dengan ekonomi dan anggarannya bergantung pada ekspor migas, Rusia telah menggunakan pasokan energinya sebagai tuas kendali dengan mendikte persyaratan. Jauh sebelum invasi, dalam negosiasi gas dengan Ukraina dan Belarus pada 2006, Rusia telah menunjukkan pengaruh ekonomi dan politiknya yang besar pada negara-negara yang bergantung pada energinya. Salah satu yang mengikat adalah penundaan setiap referendum tentang keanggotaan dengan NATO. Maka, perang Rusia di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan energi di Eropa dan implikasi global yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia terus mengembangkan produksi gasnya untuk meningkatkan ekspor karena produksi gas alam domestik Eropa telah menurun. Jerman, Turki, dan Italia adalah importir terbesar gas alam Rusia. Akhir 2019, Rusia meluncurkan pipa ekspor gas utama ke timur, pipa Power of Siberia, sepanjang 3.000 km, berkapasitas 38 bcm, agar bisa mengirim gas dari ladang timur jauh langsung ke China. Gazprom sebagai pemilik tunggal Sistem Transportasi Gas Terpadu Rusia, dengan jaringan pipa dan stasiun kompresor gas sepanjang 155.000 km, berupaya meningkatkan pasokan untuk pasar dan sarana pengiriman ke China. Rusia mengembangkan pipa Power of Siberia-2 berkapasitas 50 bcm yang akan memasok China dari ladang gas Siberia Barat. Perang Rusia-Ukraina membuat dunia terbelah menyikapi pengamanan rantai pasok energi, terutama migas. Beberapa negara yang tak mau berada di bawah pengaruh AS, memilih tetap mendapatkan pasokan migas murah Rusia. Mereka tak mau terkena dampak lebih parah atas kenaikan harga minyak dan komoditas global yang bisa berimbas pada kestabilan politik dalam negeri. Sikap ini juga diperlihatkan negara-negara UE selaku sekutu utama AS. Meski AS telah memberlakukan embargo, mereka mengecualikannya dari sejumlah sanksi.

Lobi AS ke negara produsen minyak, seperti Venezuela, Iran, dan Arab Saudi, serta OPEC, belum berhasil memompa cadangan minyak mereka. Sementara Rusia kini menuntut mata uangnya (rubel) dan pembukaan rekening di bank Rusia sebagai syarat pembayaran minyak dan gasnya ke negara-negara yang ikut menjatuhkan sanksi. Jelas dampak perang semakin lama semakin berat akibat terganggunya pasokan energi. Bahkan, beberapa negara Eropa yang dikenal ambisius mengejar target net zero emission pada 2050 mulai melirik kembali batubara untuk memenuhi pasokan energinya. (Yoga)

Pertemuan tingkat tinggi pertama G20 di masa keketuaan Indonesia akan berlangsung di Washington, AS, Rabu (20/4). Kehadiran Rusia di forum menteri keuangan dan gubernur bank sentral itu bakal memicu perdebatan. Indonesia berusaha memastikan semua agenda tetap menjadi pokok bahasan. Menkeu Rusia Anton Siluanov dan Gubernur Bank of Russia Elvira Nabiullina akan mengikuti pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) anggota G20 secara virtual. Sejumlah pejabat teknis Rusia dilaporkan mengikuti FMCBG secara langsung di Washington. Sebagai Ketua G20 tahun ini, Indonesia mengagendakan pembahasan ekonomi global dan risikonya, masalah kesehatan global, arsitektur keuangan finansial, dan keuangan berkelanjutan dalam FMCBG. Agenda telah disepakati para pejabat kemenkeu dan bank sentral anggota G20 lewat pertemuan virtual, Selasa (12/4).

”Pertemuan G20 akan menjadi ajang yang melambangkan perpecahan komunitas internasional setelah serangan Rusia,” kata ekonom NLI Research Institute, Tsuyoshi Ueno, kepada Kyodo News. Indonesia telah mengundang Rusia seperti juga 17 negara lain yang menjadi anggota G20. Selain 19 negara, G20 juga meliputi blok UniEropa. Indonesia mengingatkan kepada anggota lain bahwa ketua bergilir tidak berwenang mengecualikan salah satu anggota. Indonesia hanya bisa mengecualikan atau tak mengundang salah satu anggota G20 jika ada konsensus. Menlu China Wang Yi dan Menlu Brasil Carlos Franca menolak wacana tidak mengundang Rusia di G20. Indonesia mengingatkan, masalah dunia saat ini bukan hanya ketegangan geopolitik. Tak kalah penting ialah pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi, ujar Koordinator Pelaksanaan Agenda G20 untuk Jalur Keuangan Wempi Saputra. (Yoga)