Internasional
( 1352 )India yang Bebas dan Aktif di Tengah Polarisasi Dunia
Posisi India dalam sejumlah resolusi PBB terkait perang di Ukraina, dianggap cenderung dekat ke Kremlin. Apalagi India terang-terangan menambah impor minyak mentah dari Rusia. Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, saat menjadi narasumber GLOBSEC’s Bratislava Forum, konferensi di Eropa Tengah yang membicarakan strategi global, 3 Juni 2022, berkata ”Sejujurnya, saya tidak melihat kaitan kebijakan nonblok dan impor minyak (dari Rusia). Eropa hari ini membeli minyak dan gas (dari Rusia). Saya baru saja membaca paket sanksi dari Eropa terhadap Rusia. Paket didesain dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Eropa,” kata Jaishankar. Jika AS dan Eropa bisa penuh pertimbangan demi kepentingan mereka sendiri, hal yang sama mestinya diterapkan untuk kepentingan negara lain. AS dan Eropa, bebas mengambil kebijakan agar ekonominya tidak traumatik. Pemerintah India, lanjut Jaishankar, tidak mengirim orang untuk membeli minyak Rusia. India mengirim orang untuk membeli minyak dengan harga terbaik yang tersedia di pasar.
”Jika AS dan Eropa punya perhatian dalam urusan ini, mengapa mereka tidak mengizinkan minyak dari Iran dan Venezuela masuk ke pasar? Mereka (AS dan Eropa) menutup sumber minyak lain. Lalu mereka (AS dan Eropa) bilang, kalian tidak boleh masuk ke pasar dan mendapatkan minyak terbaik untuk rakyat kalian. Saya pikir, itu bukan pendekatan yang adil,” tutur Dubes India untuk AS pada 2013-2015 itu. Padatnya kegiatan diplomasi India sejak April 2022 menunjukkan relevansi dan pentingnya India pada politik internasional mutakhir. India sibuk menerima kunjungan para ”diplomat top” dari Barat dan Timur, seperti Menlu China Wang Yi, Menlu Inggris Liz Truss, Menlu Rusia Sergey Lavrov, PM Jepang Fumio Kishida, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Daleep Singh.
Menlu Indonesia 2009-2014, Marty Natalegawa, berpendapat, India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dengan 1,4 miliar jiwa penduduk. Saat ini, India memiliki PDB terbesar ke-6 di dunia. Merujuk pada PowerIndex yang diterbitkan Global Fire Power, India berada di urutan ke-4 negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. India adalah juga satu dari segelintir negara dengan program ruang angkasa yang sudah maju. Pengajar Ilmu Hubungan Internasional Unpad Teuku Rezasyah, menyatakan, India mempunyai kemampuan memetakan semua negara di dunia berdasarkan konsep Mandala, yang mencakup kekurangan-kelebihan serta kepentingan sejumlah negara. Salah satu faktor yang membuat India relevan dan penting dalam politik internasional mutakhir, adalah diplomasinya yang aktif di berbagai level. Modi dan Jaishankar hadir di banyak forum internasional. Kehadiran pemimpin negara dalam forum internasional menunjukkan keseriusan dan menunjukkan penghormatan terhadap hukum-hukum internasional. (Yoga)
MENANTI KONSISTENSI WASHINGTON DI ASIA TENGGARA
Di hadapan Presiden Joe Biden dan koleganya, bersama pemimpin negara-negara anggota ASEAN, saat KTT ASEAN-AS di Washington DC, ASt, Kamis (12/5), PM Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob berbicara blak-blakan. Dia mengatakan, ada rasa frustrasi di kalangan para pemimpin negara-negara ASEAN ketika di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS keluar dari pakta perdagangan regional tahun 2017. AS adalah mitra penting bisnis ASEAN, sebagai investor asing terbesar dan mitra dagang terbesar kedua. Nilai perdagangan dua mitra itu 308,9 miliar USD pada 2020. AS juga membuat para pemimpin ASEAN merasa diabaikan ketika Trump memilih bersinggungan dengan Korut daripada menghadiri pertemuan langsung dengan para pemimpin ASEAN. Sampai akhir masa jabatannya, Trump tidak pernah bertemu dengan para pemimpin ASEAN. PM di Negeri Jiran itu mendorong AS untuk mengadopsi agenda perdagangan dan investasi yang jauh lebih aktif dengan ASEAN. ASEAN, demikian Ismail Sabri berusaha meyakinkan, akan menguntungkan AS secara ekonomi dan sebagai mitra strategis.
Biden menjawabnya sehari kemudian, Jumat (13/5). Dia mengatakan, di bawah kepemimpinannya, hubungan AS-ASEAN memasuki era baru, dengan pernyataan berisi 28 poin tentang visi bersama antara kedua pihak. AS dan ASEAN berencana untuk meningkatkan hubungan, dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif, November mendatang. Dalam KTT ASEAN-AS, Biden menjanjikan kucuran dana 150 juta USD atau Rp 2,191 triliun untuk kawasan ini. Komitmen keuangan baru tersebut mencakup investasi senilai 40 juta USD dalam infrastruktur, terutama untuk membantu dekarbonisasi pasokan listrik di kawasan (transisi energi baru terbarukan), 60 juta USD untuk keamanan maritim, dan 15 juta USD untuk pendanaan kesehatan, khususnya deteksi dini Covid-19 serta pandemi lain. Pendanaan tambahan akan membantu negara-negara ASEAN mengembangkan ekonomi digital dan UU kecerdasan buatan. Pemerintah AS juga menjanjikan pengerahan kapal-kapal Penjaga Pantai (US Coast Guard) ke perairan di kawasan untuk menghalau kapal-kapal China yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. (Yoga)
AS-UE Tambah Pengecualian dari Sanksi Rusia
AS dan Uni Eropa mengecualikan minyak, pupuk, dan produk pertanian dari daftar komoditas yang dikenai sanksi terhadap Rusia. Dubes AS di PBB Linda Thomas-Greenfield, Selasa (31/5) mengatakan, AS akan memberikan surat jaminan tak adanya sanksi bagi pupuk dan produk pertanian Rusia. Pasca-serangan Rusia ke Ukraina per 24 Februari lalu, Barat menjatuhkan berbagai sanksi kepada Rusia. (Yoga)
PANGAN, Dering Alarm Bencana
Laporan Global tentang Krisis Pangan 2022 menyajikan fakta yang memilukan: hampir 193 juta orang mengalami kerawanan pangan akut. Angka itu bertambah 40 juta orang dibandingkan dengan laporan serupa oleh World Food Programme tahun 2020. Konflik dan gangguan keamanan diidentifikasi sebagai pemicu utama yang mendorong tingkat kerawanan pangan. Akan tetapi, faktor lain seperti pandemi, gangguan rantai pasok, dan perubahan iklim berkelindan hingga menghasilkan dampak yang ”sempurna”. Kombinasi atas beberapa faktor itu semakin menjauhkan sebagian warga dunia ke akses pangan. Harga pangan yang tinggi juga berisiko mengurangi asupan kalori dan nutrisi.
Bank Dunia mencatat, per 19 Mei 2022, Indeks Harga Pertanian naik 42 % dibandingkan Januari 2022. Harga jagung dan gandum, naik 55 % dan 91 %. Harga rata-rata bulanan beberapa jenis beras naik tiga bulan terakhir. Beras Vietnam broken 5 %, naik dari 384,2 USD per ton pada Februari jadi 402,4 USD per ton pada April. Pada 18 Mei 2022, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, tingkat kelaparan global berada pada titik tertinggi baru. Hanya dalam dua tahun, jumlah orang yang sangat rawan pangan meningkat dua kali lipat, yakni dari 135 juta orang sebelum pandemi Covid-19 menjadi 276 juta orang saat ini. Alarm bencana pangan telah berdering kencang. Sementara situasi ke depan masih serba tak pasti. Apalagi jika perang Rusia-Ukraina berlanjut, sementara rantai pasok masih terganggu dan negara-negara produsen pangan makin memproteksi produknya demi kepentingan dalam negerinya. Harga pangan, energi, dan inflasi berisiko tetap tinggi. (Yoga)
Waspadai ”Panen” Restriksi Pangan
Restriksi pangan kian marak di tengah ancaman kenaikan inflasi pangan dan energi global. Anomali cuaca, perlindungan petani dan konsumen, perang, dan upaya memerangi kartel menjadi alasan utama memproteksi perdagangan. Sejumlah negara yang membatasi ekspor beberapa komoditas pangan antara lain Rusia, Ukraina, Indonesia, India, Malaysia, Argentina, Serbia, dan Kazakhstan. Setelah gandum, India membatasi ekspor sekitar 10 juta ton gula guna memastikan ketersediaan stok dan mengendalikan harga menyusul gelombang panas yang menerpa India. Namun, India tetap membuka ekspor kedua komoditas itu ke sejumlah negara rentan. Malaysia juga akan menghentikan ekspor 3,6 juta ayam selama satu bulan mulai 1 Juni 2022. Langkah itu diambil untuk mengatasi kekurangan stok dan kenaikan harga daging ayam di dalam negeri. Tak hanya kenaikan harga pakan dan cuaca, situasi itu juga diduga karena kartel.
Sebelumnya, Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunan pada 28 April-23 Mei 2022. Kendati kebijakan itu telah dicabut, minyak goreng beserta bahan bakunya tak serta-merta bisa diekspor lantaran Indonesia menerapkan kebijakan DMO CPO dan turunannya. Negara lain, seperti Serbia dan Kazhakstan, memberlakukan kuota pada ekspor biji-bijian. Adapun Argentina melarang ekspor daging sapi sejak Mei 2022. Kondisi itu akan semakin memperburuk rantai pasok pangan dan mendorong kenaikan inflasi global. Apalagi perang Rusia-Ukraina masih berlanjut dan keduanya membatasi ekspor pangan.
Kepala Analis Bidang Komoditas Fitch Solutions Sabrin Chowdhury mengatakan, 30 negara telah membatasi ekspor pangan, energi, dan sejumlah komoditas utama yang dibutuhkan dunia sejak dimulainya perang Rusia-Ukraina. Ini merupakan bentuk proteksionisme pertanian pada tingkat tertinggi sejak krisis harga pangan pada 2007-2008. International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebutkan, sejak invasi pertama Rusia atas Ukraina pada 24 Februari 2022, jumlah negara yang membatasi ekspor bertambah dari tiga negara menjadi 16 negara per awal April 2022. Pembatasan ekspor pangan itu mewakili 17 % total kalori yang diperdagangkan secara global. ”Hanya kerja sama internasional yang dapat mengatasi masalah global yang mendesak, seperti memperbaiki kekurangan makanan dan produk lainnya, menghilangkan hambatan pertumbuhan, dan menyelamatkan iklim kita,” kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam IMFBlog. (Yoga)
Isu Keberlanjutan, Tantangan Baru Pengembangan Wisata
Dalam pertemuan tahun 2022, Forum Ekonomi Dunia (WEF) merilis laporan pengukuran Indeks Pengembangan Perjalanan dan Pariwisata atau Travel and Tourism Development Index/TTDI 2021. Indeks ini merupakan evolusi pengukuran daya daing perjalanan dan pariwisata yang rutin diterbitkan dua tahun sekali selama 15 tahun terakhir. Fokus TTDI 2021 adalah mengukur faktor dan kebijakan yang memungkinkan pembangunan industri pariwisata secara berkelanjutan dan tangguh sehingga berkontribusi pada pembangunan suatu negara. Head of Aviation, Travel, and Tourism WEF Lauren Uppink menjelaskan, TTDI diharapkan jadi kerangka baru dalam memandang industri pariwisata. Dua tahun pandemic Covid-19 menyebabkan 62 juta lapangan kerja dan 4,3 triliun USD PDB global hilang.
Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Hanifah Makarim mengatakan, tren pariwisata masa depan akan menitik beratkan pada keberlanjutan lingkungan. Dari aspek kebijakan pariwisata, kata Hanifah, pemerintah memberlakukan visa kedatangan kepada wisatawan mancanegara dari 60 negara. Pelaku perjalanan internasional bisa masuk ke Indonesia tanpa tes usap Covid-19. Kebijakan ini diharapkan memikat wisatawan mancanegara untuk datang sehingga industri pariwisata Indonesia bisa lekas pulih. Vice President Public Policy and Government Traveloka Widyasari Listyowulan menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendukung pemulihan industri, antara lain pelonggaran mobilitas sosial, bebas tes Covid-19 untuk bepergian, dan integrasi aplikasi Peduli Lindungi ke sistem internasional. Ini positif bagi pergerakan wisatawan. Pada triwulan I-2022, pemesanan akomodasi ke destinasi internasional naik 100 % dibandingkan triwulan IV-2021. Pemesanan akomodasi ke destinasi domestik naik 80 %. (Yoga)
AS RINTANGI UANG DIGITAL CHINA
Senator Marco Rubio, Tom Cotton, dan Mike Braun mengusulkan agar Apple dan Google melarang aplikasi yang menerima pembayaran dengan uang digital China. Mereka merujuk pada yuan digital atau e-CNY yang mulai diperkenalkan bank sentral China. Menurut Cotton, penggunaan e-CNY memungkinkan Beijing secara langsung memantau transaksi di jaringan yang memakai mata uang itu. Hal itu membuka peluang data warga AS ikut terpantau oleh China. Kekhawatiran serupa pernah disampaikan Center for a New American Security pada Januari 2021. Selain e-CNY, Center for a New American Security juga menuding sejumlah alat pembayaran digital China sebagai sarana untuk memata-matai pengguna. Setiap transaksi akan mengungkap data pasti pengguna dan kegiatan keuangan mereka.
Kini, Google Play milik Google dan App Store milik Apple.Inc menerima pembayaran, antara lain, dari AliPay dan WeChatPay milikChina.Pada awal 2022, AliPay dan WeChat Pay mengumumkan menerima penggunaan e-CNY. Kedutaan Besar China di Washington mengecam RUU itu. RUU itu disebut contoh terbaru kesewenang-wenangan AS terhadap perusahaan asing.
Penggunaan uang digital resmi atau central bank digital currency (CBDC) semakin meluas. Pada Januari 2022, The Federal Reserve atau bank sentral AS resmi mengumumkan mulai menelaah penggunaan CBDC. Sejauh ini 90 negara sudah mulai menerbitkan, menguji coba, atau di tahap mempertimbangkan CBDC. Bahama menjadi pelopor karena telah menerbitkan sand dollar. Sementara China mulai mewacanakan penerbitan yuan digital sejak beberapa tahun lalu. Bersama Jepang dan Swedia, China sudah mulai tahap uji coba. (Yoga)
Momen Davos Sangat Berarti
Pandemi Covid-19 berefek inflatoir karena stimulus mengucur deras saat penguncian wilayah. Peredaan pandemi mendorong kenaikan output dan bisa menekan inflasi. Namun, peredaan pandemi disambut invasi Rusia ke Ukraina. Efeknya adalah kenaikan harga gandum, pupuk, minyak goreng, bahan bakar minyak, dan gas akibat pasokan yang terganggu. Menambah runyam keadaan, sejumlah negara mengamankan pasokan domestik dengan menghentikan ekspor, hal yang juga pernah dilakukan Indonesia lewat sawit. Belum ada solusi atas kemelut itu. Amerika Serikat dan Eropa yang sudah berutang banyak sedang terancam inflasi pula. Pilihan mengetatkan jumlah uang beredar, termasuk lewat kenaikan suku bunga oleh bank sentral, terpaksa dilakukan. Langkah ini bukan tanpa efek dan berpotensi mengganggu aliran investasi portofolio.Kawasan Asia Tenggara sekalipun, yang disebut penggerak aliran investasi langsung global, terimbas penurunan aliran investasi portofolio. ”Ancaman bagi dunia sekarang adalah inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (23/5). Jika pandemi adalah aspek force majeur, aspek nonpandemi seperti ketegangan geopolitik, invasi, dan kebijakan moneter zig-zag negara Barat, seperti Indonesia yang sempat zig-zag soal sawit, adalah warna nasionalistik yang mengacaukan globalisasi. ”…. Tren ini mencuatkan kekhawatiran tentang dunia yang terpecah,” kata Jose Manuel Barroso, Ketua Goldman Sachs International dan mantan Presiden Komisi Uni Eropa (The Financial Times, 22 Mei).
Tak heran jika Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos kali ini mengambil tema ”bekerja sama, memulihkan rasa saling percaya”. Presiden WEF Borge Brende mengatakan, ”Pertemuan Davos kali ini berlangsung di tengah gejolak geopolitik paling berkecamuk dalam lima dekade terakhir.” Perlu waktu untuk memulihkan semua kisruh itu. Efek kisruh itu adalah potensi terjerembapnya 263 juta warga dunia ke dalam kemiskinan akut dan makin banyaknya warga dunia yang terpukul inflasi. Solusi bagi korban itu adalah subsidi makanan dan bahan bakar di banyak negara, kata Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva. Tidak semua negara mengalami situasi akut. Asia,termasuk ASEAN dan Indonesia, relatif aman walau terganggu. Kelanjutan reformasi ekonomi untuk memaksimalkan manfaat bonus demografi, termasuk kemudahan berbisnis, adalah hal urgen yang bisa dilakukan Indonesia. Kebetulan sedang tumpah ruah pula delegasi Indonesia pada pertemuan Davos 2022. Menjual potensi ekonomi dan berbenah diri adalah cara mencegah kemiskinan. (Yoga)
RI Usung Isu Pemulihan Ekonomi lewat Teknologi Digital
Indonesia mengusung isu pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dalam keikutsertaannya pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 2022 22-26 Mei 2022 di Davos, Swiss. Salah satu upaya pemulihan yang bisa dilakukan ialah mengoptimalkan peran teknologi untuk menggerakkan ekonomi digital. ”Kami (delegasi Indonesia) akan menyampaikan peran ekonomi digital yang di dalamnya terdapat UMKM. Mereka (UMKM) memanfaatkan teknologi digital untuk kembali pulih,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kasong, Sabtu (21/5) malam waktu Swiss, di Zurich. Kemenkominfo menjadi satu dari 11 kementerian/lembaga yang hadir di paviliun Indonesia dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2022 di Davos. Dalam kegiatan itu, Indonesia membawa sejumlah perusahaan bidang teknologi, seperti Grab Indonesia, GoTo, WIR Group, dan Cakap. Menurut Usman, tiga isu Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 turut dibawa Indonesia ke ajang WEF 2022, yang meliputi konektivitas digital, literasi digital, serta arus data lintas batas. (Yoga)
Inflasi Menekan Harapan Dunia
IMF memperkirakan tekanan inflasi akan signifikan di seluruh dunia sepanjang tahun 2022. Jika inflasi tak dapat dikendalikan, banyak pihak khawatir akan terjadi resesi secara berturut di dua triwulan. IMF memproyeksikan tekanan inflasi di negara-negara berkembang akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Proyeksinya, inflasi di negara-negara berkembang mencapai rata-rata 8,7 %, sedangkan di negara-negara maju rata-rata diperkirakan di level 5,7 %. Inflasi terbaru di negara-negara maju terpantau tinggi, di antaranya inflasi di Inggris dan Jepang hingga 7 %, dan di Amerika Serikat lebih dari 8 %. Inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Pasca-invasi Rusia ke Ukraina, situasi kian buruk. Harga pangan pun naik sebagai dampak terganggunya ekspor gandum dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Di tengah kondisi itu, spekulasi keuangan juga bisa menjadi faktor penting. Lighthouse Reports mengidentifikasi derasnya arus masuk uang ke dalam pasar komoditas yang diinvestasikan pada gandum. Partai Sosialis Pekerja di Inggris menilai dunia tengah mengalami era baru inflasi secara global
Dampak kenaikan harga dirasakan semua warga dunia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, IMF merevisi proyeksi inflasi global sebesar 1,8 % untuk negara-negara maju dan 2,8 % untuk negara-negara berkembang. Ini menunjukkan, bahkan sebelum perang di Ukraina, proyeksi inflasi tinggi belum pulihnya rantai sebagai dampak pandemi Covid-19 menyebabkan lonjakan inflasi yang belum terjadi sebelumnya sejak krisis ekonomi di 2008. Karena banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi, inflasi pada umumnya rata-rata lebih tinggi. Namun hal itu bukan berarti inflasi tidak dapat memukul negara-negara non-industri, apalagi jika kinerja ekonomi mereka tertekan. Perang di Ukraina, pandemi, pengetatan kredit global, dan perlambatan di China membuat dunia ”seolah terpanggang”. ”Ini seperti kebakaran hutan (yang merambah) ke segala arah,” kata Jayati Ghosh, ekonom di University of Massachusetts Amherst. Menurut dia, situasi saat ini jauh lebih besar daripada setelah krisis keuangan global. (Yoga)









