Sekali lagi AS dan sekutunya di Eropa Barat mencoba meminggirkan Rusia dari arena perdagangan internasional. Rencana untuk menetapkan harga jual minyak dan jumlah minyak Rusia yang boleh dilepas ke pasar internasional adalah  upaya baru mengurangi kemampuan Kremlin membiayai invasi mereka di Ukraina. Usulan harga sementara 40-60 USD per barel, jauh di bawah harga minyak dunia yang kini di atas 100 USD per barel. AS dan sekutunya menginginkan agar India dan China ikut serta dalam gelombang sanksi baru yang akan dijatuhkan pada Rusia.

Invasi Rusia ke Ukraina menyurutkan kembali harapan pemulihan ekonomi global yang sudah di depan mata, juga mendorong terhentinya ekspor gandum yang dibutuhkan banyak negara di Afrika dan Asia. PBB dan Program Pangan Dunia telah berulang kali mengingatkan, terhentinya pasokan gandum dari Ukraina telah membuat potensi kemiskinan meningkat. Begitu juga dengan potensi kelaparan akut di sebagian negara Afrika yang miskin.

Secara tidak langsung, perang yang sebenarnya terlokalisasi di Eropa timur telah membuat harga-harga kebutuhan pokok di berbagai penjuru dunia mengalami kenaikan. Harga gas, meningkat lebih dari 30 % dalam beberapa bulan terakhir. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena selain gas, harga kebutuhan pokok lainnya juga melonjak tajam. Industri penghasil gas alam berlomba-lomba mengirimkan produk gas alam cair ke Eropa karena di sana kebutuhan sedang tinggi. Negara-negara kaya di Eropa berani membeli harga gas dengan tinggi karena terdesak kebutuhan menjelang musim dingin, terutama setelah Rusia memutuskan mengurangi pasokan gasnya. (Yoga)

China membuka World Internet Conference di Kota Wuzhen, Provinsi Zhejiang, Kamis lalu. Konferensi Internet Dunia ini menandai visi negara di dunia siber. Pada acara pembukaan, China mengumandangkan semangat agar internet bisa diakses semua orang dan dikembangkan bersama-sama. World Internet Conference (WIC) dibuka dengan pembacaan surat Presiden China sekaligus Sekjen Partai Komunis China Xi Jinping. ”Kita harus menciptakan internet beserta segala teknologi digital yang kita kembangkan bersama-sama. Internet yang bisa diakses oleh semua, untuk kesejahteraan seluruh umat manusia,” demikian pidato itu, seperti dikutip oleh kantor berita nasional China, Xinhua (Kompas.id, 15/7).

China dengan berbagai perusahaan raksasa di industri digital telah menguasai pasar dunia, mulai dari peralatan, infrastruktur, perangkat lunak, fasilitas pusat data, hingga berbagai aplikasi. Produk mereka sudah dikenal berbagai usia di seluruh dunia, tetapi semua itu tidak cukup. WIC menjadi sarana China menggapai tujuan lebih besar. Forum itu  bertransformasi menjadi organisasi internasional meski baru diikuti 20 negara. Mereka juga mengundang sejumlah perusahaan dan lembaga internasional. intinya mereka akan menyosialisasikan visi China tentang dunia siber yang menekankan kerja sama global untuk pemanfaatan ruang siber dan juga peran masing-masing negara untuk pembangunan dunia siber. Upaya ini merupakan upaya alternatif setelah visi dunia maya global juga dikemukakan AS dan Uni Eropa. China ingin menempatkan diri menjadi bagian yang ikut mengedepankan visi global tentang ruang maya. (Yoga)

Dalam upaya terakhir melumpuhkan Rusia, AS dan sekutu sepakat mendorong penerapan batas atas terhadap harga (price cap) ekspor minyak Rusia di pasar global. Suatu langkah absurd yang diyakini sia-sia. Sebagian besar analis meyakini gagasan yang diinisiasi Menkeu AS Janet Yellen ini akan menemui kegagalan. Sebaliknya, justru berpotensi memicu pukulan balik berupa kian meroketnya harga minyak mentah dunia dan inflasi global. Jika ini terjadi, akan kian membahayakan ekonomi global yang di ambang stagflasi akibat tingginya inflasi dan ancaman resesi serta kian memicu gelombang kebangkrutan negara-negara.

Berdasarkan skenario terakhir ini, AS mengajak negara lain hanya membeli minyak dari Rusia, pada batas harga tertentu (di bawah harga internasional yang ada saat ini). Gagasan Yellen mengasumsikan AS dan sekutunya bisa mengatur harga minyak Rusia. Sementara kita tahu selama ini struktur pasar minyak dunia adalah pasar oligopoli di bawah kendali kartel OPEC+, termasuk Rusia di dalamnya. Tak ada jaminan semua negara mendukung jika manuver ini justru berdampak  negatif ke ekonomi domestiknya. Organisasi penghasil dan pengekspor minyak, OPEC, menegaskan tak mampu mengisi kekosongan akibat embargo minyak Rusia.

UE yang selama ini sangat bergantung pada pasokan migas Rusia baru setuju mengakhiri sepenuhnya impor minyak dari Rusia akhir 2022. Sanksi internasional selama ini tak efektif karena meski ekspor minyak Rusia ke AS, Kanada, dan Inggris turun, ke China, India, dan negara lain justru melonjak. Kepentingan dalam negeri negara masing-masing membuat sanksi dan embargo terhadap Rusia bagai macan ompong. Ini juga yang diyakini akan terjadi pada manuver terakhir G7 ini. Serangkaian sanksi ekonomi yang dimaksudkan untuk menstop penerimaan ekspor Rusia yang bisa dipakai untuk membiayai perang bukannya membuat Rusia lumpuh, melainkan justru makin kuat. Rusia menikmati lonjakan petrodollar secara eksponensial sebab dengan biaya produksi yang hanya 3-4 USD, Rusia menikmati harga minyak global yang jauh di atas 100 USD akibat embargo internasional. (Yoga)

Para gubernur bank sentral dan otoritas moneter lima negara Asia Tenggara sepakat bekerja sama mengembangkan sistem pembayaran lintas negara. Pengembangan sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan ini. Hal itu mengemuka dalam diskusi ”Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery-Cross Border Payment”, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/7). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Ke-3, G20 Presidensi Indonesia yang dilaksanakan pada 11-17 Juli 2022.

Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan, kolaborasi dan kerja sama pengembangan sistem pembayaran lintas negara perlu dilakukan di kawasan Asia Tenggara,  berupa pembayaran menggunakan metode  pindai kode unik (QRIS), pembayaran cepat (fast payment), dan pembayaran transaksi dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS). Lima kepala bank sentral dan otoritas moneter negara Asia Tenggara akan menandatangani MOU terkait pengembangan system pembayaran lintas negara November tahun ini. Kelima negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria Irmi Triswati menambahkan, kerja sama sistem pembayaran lintas negara akan membuat transaksi lintas negara lebih cepat, hanya dalam beberapa menit setelah sebelumnya memakan waktu beberapa hari. Mekanisme transaksi bisa lebih sederhana dan tarifnya lebih murah. (Yoga)

Arus modal yang mengalir dari dan menuju sejumlah negara memiliki dua wajah berbeda. Masuknya arus modal bisa memperkuat nilai tukar mata uang suatu negara dan memperkuat sistem keuangan moneter dan fiskal. Di sisi lain, arus keluar modal menimbulkan depresiasi nilai tukar mata uang hingga berpotensi mengguncang stabilitas sistem keuangan. Mengingat potensi dan risiko itu, bank sentral negara-negara didorong untuk menyiapkan bauran kebijakan moneter yang tepat demi menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery” yang merupakan bagian dari rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua,Badung, Bali, Rabu (13/7).

”Arus modal internasional bisa memberikan manfaat signifikan bagi suatu negara. Namun, juga terbayang sejumlah risiko dan tantangan yang perlu dimitigasi,” ujar Deputi Direktur Bagian Moneter dan Pasar Modal IMF Christopher Erceg. Disampaikan Christopher, saat ini tengah terjadi perputaran arus modal secara besar-besaran di dunia. Hal ini dipicu oleh normalisasi kebijakan moneter bank sentral di sejumlah negara. ”Arus modal yang berputar-putar ini meningkatkan ketidakpastian global. Ini bisa memicu guncangan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Padahal, negara-negara sedang berupaya bangkit pascapandemi,” ujar Christopher. Head of Economics and Financial Markets for Asia and the Pacific in the Monetary and Economic Department of Bank of International Settlement (BIS) Ilhyock Shim mengatakan, cara lain dalam mengantisipasi gejolak arus modal adalah dengan terus memperdalam sistem keuangan. (Yoga)

Kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Arab Saudi pada 13-16 Juli tidak hanya memiliki dimensi politik strategis terkait keamanan  kawasan. Biden punya agenda lain yang tak kalah penting, yaitu meminta Riyadh memproduksi lebih banyak minyak. Langkah ini untuk mencegah harga-harga barang tidak makin meroket. ”Kami percaya perlu ada pasokan memadai di pasar untuk melindungi perekonomian global dan khususnya konsumen minyak di AS,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Senin (11/7). (Yoga)

Ketahanan pangan global sedang terganggu di tengah krisis rantai pasok, ketegangan geopolitik, dan menguatnya tren proteksi pangan. Pertemuan Kedua Tingkat Sherpa G20 menyuarakan perlunya pelonggaran restriksi ekspor serta mendorong perdagangan pangan yang transparan dan dapat diprediksi demi mencegah krisis pangan berkelanjutan. Per Juni 2022, berdasarkan data Food and Fertilizer Export Restrictions Tracker, ada 20 negara yang masih aktif membatasi ekspor komoditas pangan, lima negara menerapkan perizinan khusus ekspor, dan tiga negara menaikkan pajak atau pungutan ekspor.

Dalam hari pertama Pertemuan Kedua Tingkat Sherpa G20 (The 2nd G20 Sherpa Meeting), Minggu (10/7) di Labuan Bajo, NTT, persoalan krisis pangan yang kini melanda banyak negara pun menjadi salah satu isu yang mengemuka saat membahas kemajuan pembahasan Kelompok Kerja Agrikultur (Agriculture Working Group). Ketua Kelompok Kerja Agrikultur Kasdi Subagyono mengatakan, “Indonesia mengharapkan perdagangan yang bisa diprediksi dan transparan. Banyak yang menyuarakan agar “blokir” atau restriksi pangan tidak perlu dilakukan, terutama ke negara berkembang yang daya tahan pangannya masih lemah, mereka justru harus didukung,” kata Kasdi, yang juga menjabat Sekjen Kementan. (Yoga)

Menteri Luar Negeri (Menlu)) Tiongkok Wang Yi dan Menlu Rusia Sergei Lavrov bertemu di Bali pada Kamis (7/7) untuk membahas perang di Ukraina, yang sudah memasuki bulan kelima. Pertemuan berlangsung jelang pertemuan singkat Menlu  kelompok negara G-20 di resor Nusa Dua, Bali pada Jumat (8/7). Kedua Menlu tersebut tertangkap kamera sedang menggelar pertemuan bilateral di Bali. Pertemuan tingkat Menlu itu rencananya  membahas isu-isu dunia  paling menyita perhatian  dan kekhawatiran dunia saat ini. Walau dikritik, Tiongkok menjadi negara yang salah satu tidak  mau mengecam invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 itu. Tiongkok tetap bersahabat dengan Rusia, pada saat negara-negara Barat mengucilkan pemerintahan Presiden Vladimir Putin dari tatanan diplomasi dan finansial global. "Dan menegaskan lagi alasan kami bahwa tujuannya untuk me-Nazi-kan Ukraina, kedua belah pihak menggaris bawahi sanksi-sanksi  sepihak dan tidak dapat  diterima dengan melangkahi PBB," kata Kemlu Rusia. (Yetede)

Banyak negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia akan terjun ke resesi dalam 12 bulan ke depan. Dikarenakan bank sentral masing-masing mengambil langkah agresif untuk memperketat kebijakan moneter guna memerangi lonjakan inflasi. Dalam catatan penelitian Nomura Holdings yang dirilis Selasa (5/7), selain Amerika Serikat (AS), resesi diprediksi terjadi  di zona euro, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Kanada tahun depan. "Satu hal lagi yang saya tunjukkan  ketika Anda memiliki banyak ekonomi yang lemah,  Anda tidak dapat mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan. Itulah alasan mengapa kami menganggap risiko resesi ini sangat nyata dan kemungkinan akan terjadi," kata Kepala Ekonom Nomura Holdings Rob Subbaraman kepada CNBC. Untuk AS, Nomura memperkirakan resesi yang dangkal tetapi panjang di negeri Paman Sam itu selama lima kuartal, mulai dari kuartal terakhir 2022. (Yetede)

Belasan negara, organisasi internasional, dan perusahaan swasta berkumpul dalam konferensi, Senin (4/7) di Lugano, Swiss, untuk menyusun rencana rekonstruksi semacam ”Rencana Marshall (Marshall Plan)” guna membangun kembali Ukraina yang dilanda perang. Istilah Marshall Plan merujuk langkah yang pernah dilakukan AS untuk memulihkan kembali Eropa seusai Perang Dunia II. Awalnya, pertemuan itu direncanakan membahas reformasi di Ukraina. Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina, agenda pertemuan dialihkan untuk fokus pada rekonstruksi negara tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian, karena dana bantuan miliaran dollar akan mengalir ke Ukraina, adalah kekhawatiran tentang korupsi yang meluas di negara itu. Ini berarti, reformasi luas tetap menjadi fokus utama dan akan menjadi syarat bagi setiap rencana pemulihan yang akan dibuat.

Ketua Komisi Eropa Ursula von derLeyen mengungkapkan, Uni Eropa akan membuat platform rekonstruksi untuk kerja sama dalam membangun kembali Ukraina setelah perang. Rencana kerja itu akan digunakan untuk memetakan kebutuhan investasi, koordinasi aksi, dan penyaluran sumber daya. ”Sejak awal perang, Uni Eropa telah memobilisasi 6,2 miliar euro dalam bentuk dukungan finansial dan akan memobilisasi dana lebih banyak lagi. Kami akan terlibat secara substansial dalam rekonstruksi itu dalam jangka menengah dan jangka panjang,” kata Von der Leyen. Bank Investasi Eropa telah menawarkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi Covid-19 untuk membangun kembali Ukraina dengan investasi lebih dari 100 miliar euro (104,3 miliar USD). (Yoga)