Internasional
( 1352 )Juni, Singapura Buka Kembali 80% Ekonominya
Menteri Perdagangan (Mendag) Singapura Chan Chun Sing menyampaikan bahwa mulai Juni sebagian besar kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergulir kembali. Pada fase pertama, 80% perekonomian semua kembali ke jalurnya. Kemudian sektor-sektor terakhir yang tersisa adalah ritel dan makanan dan minuman, yang dibuka kembali pada akhir Juni. Pemerintah Singapura menyatakan bakal memantau dampak peningkatan aktivitas di fase pertama. Jika tingkat infeksi di masyarakat tetap rendah selama pekan-pekan berikutnya, Singapura akan melanjutkan ke fase kedua.
Singapura memberlakukan pembatasan pada awal April 2020, menutup sementara sekolah-sekolah, meminta sebagian besar kantor bekerja dari rumah. Menurut data Johns Hopkins University, Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona Covid-19 terbanyak di Asia. Sejauh ini lebih dari 34.800 orang yang terinfeksi, dan sebagian besar kasus dikaitkan dengan klaster infeksi di asrama-asrama yang menampung tenaga kerja asing – yang melakukan pekerjaan konstruksi padat karya. Chan mengungkapkan bahwa penularan virus di kalangan masyarakat telah relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama bagi Singapura untuk membersihkan asrama-asrama pekerja dan mengidentifikasi semua kasus, termasuk orang tanpa gejala. Singapura adalah salah satu negara paling awal di luar Tiongkok yang melaporkan kasus infeksi tersebut. Namun, wabah besar di asrama yang penuh sesak menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan memicu pertanyaan tentang kondisi kehidupan tenaga kerja asing. Menurut Chan, Singapura harus melampaui standar-standar ukuran dan kebersihan asrama-asrama ketika negara terus mengkaji situasi.
Sementara Menteri Muda bidang Keuangan dan Pendidikan Indranee Rajah mengatakan baik pemerintah dan masyarakat luas menanggapi untuk memastikan pekerja migran yang tertular infeksi dirawat dengan baik. Rajah juga merespons kekhawatiran di antara beberapa orang tua tentang pembukaan kembali sekolah. Dia mengatakan, pihak berwenang Singapura akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjaga siswa tetap aman di lingkungan sekolah. Ia juga menjelaskan pandemi Covid-19 kemungkinan tetap ada untuk jangka waktu yang cukup lama, atau setidaknya sampai vaksin ditemukan Namun, pihaknya tidak akan mungkin membuat lembaga pendidikan tutup dalam jangka waktu yang lama.
Di sisi lain, walau sebagian besar negara tampak berhasil mengatasi infeksi. Namun saat ini mereka khawatir tentang gelombang kedua penularan di masyarakat. Di Korea Selatan, misalnya, otoritas setempat telah melaporkan klaster infeksi baru-baru ini dan mendorong pihak berwenang untuk memperkenalkan kembali langkah-langkah jaga jarak sosial. Sementara itu, Chan mengatakan, langkah-langkah pemulihan yang aman di Singapura dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah memperbesar klaster infeksi tertentu yang mungkin muncul saat ekonomi dibuka kembali. Jika sesuatu muncul lagi, Pemerintah bisa menutup dan mengisolasi masalahnya tanpa harus menutup seluruh perekonomian lagi.
Intensifikasi Perdagangan Internasional Percepat Pemulihan Ekonomi
Indonesia harus mengintensifkan kinerja perdagangan internasional untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 hanya mencapai 2,1%, bahkan bisa 0%, lebih rendah. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, perdagangan internasional selama ini memainkan peran penting bagi ekonomi Indonesia. Dimana rasio perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2018 yang mencapai 43,02%. Dengan mendorong perdagangan International, menurut Felippa, tidak hanya akan berdampak pada neraca perdagangan secara umum, tetapi berpengaruh positif terhadap kinerja industri dan iklim investasi dalam negeri. Iklim investasi yang kondusif dapat menggerakan industri yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Namun demikian, menurut Felippa, perdagangan luar negeri juga perlu diikuti sederet perubahan pada kebijakan perdagangan Indonesia yang cenderung proteksionis dengan meminimalkan hambatan pada perdagangan, baik tarif maupun nontariff seperti bea cukai dan kebijakan terkait sistem kuota dan sistem penga-juan yang rumit. Indonesia juga dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan yang sudah ada maupun mendorong perjanjian perdagangan baru. Hal ini dapat membantu Indonesia bersaing dalam ranah perdagangan global dan investasi ke dalam negeri.
Menurut Trade Barrier Index 2019 perdagangan Indonesia menempatkan Indonesia di posisi 72 dari 86 negara. Sementara Vietnam dan Malaysia berada pada peringkat yang lebih baik yaitu 67 dan 55. Felippa menambahkan, Kebijakan ekspor impor juga memengaruhi stabilitas harga di dalam negeri, sebagai contoh dampak yang terasa adalah Vietnam yang menangguhkan ekspor beras karena mengutamakan cadangan beras nasional dan terhentinya kegiatan operasional di pelabuhan-pelabuhan besar India yang menyebabkan ekspor gula terhambat
Timteng Makin Erat ke China
Sejumlah analisis dan prediksi menyebutkan bahwa dampak merebaknya wabah Covid-19 saat ini akan mengubah peta hubungan internasional. Dalam konteks ini, China disebut-sebut akan semakin memegang kendali peta baru hubungan internasional dengan menggeser Amerika Serikat dan Eropa.
Ditambahkan pula, hal itu serta-merta akan membuka jalan bagi segera terwujudnya megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China. Megaproyek ini diprakarsai China pada tahun 2013 untuk investasi dan pembangunan infrastruktur di 152 negara yang membentang dari Asia hingga Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.
China memproduksi 50 persen kebutuhan peralatan medis dunia dan meraih keuntungan 1,4 miliar dollar AS dari hasil ekspor peralatan medis terkait Covid-19 ke mancanegara pada Maret 2020 saja.
Akhir-akhir ini, pesawat- pesawat dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mesir, Arab Saudi, dan Iran semakin intensif terbang ke China untuk mengambil bantuan atau membeli peralatan medis dari negara itu. Publik dan para elite di banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini semakin kuat mendorong jalinan kemitraan yang kokoh dengan China. Ketika AS dan Eropa menutup pintu bantuan lantaran kerepotan sendiri menangani penyebaran Covid-19 China hadir mengisi kekosongan dengan membantu peralatan medis, logistik, dan keuangan ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.
Mantan Menteri Perdagangan Tunisia Mohsen Hassan, seperti dikutip harian Asharq al-Awsat, mengatakan bahwa ketergantungan negara-negara Maghrib Arab (Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Libya) terhadap Perancis dan negara Eropa lain terkait perdagangan, investasi, dan pariwisata telah berakhir. Sudah waktunya, katanya, negara Maghrib Arab dan dunia Arab mencari alternatif pasar baru, seperti China, sebagai mitra baru.
Mantan Wakil Gubernur Bank Sentral Tunisia Ahmed Karam mengungkapkan, hubungan China dan negara Maghrib Arab sudah dimulai sejak tahun 1980-an dan terus berkembang pada 1990-an. Hubungan itu terakhir ini mulai menggeser hubungan historis Maghrib Arab dan Eropa. Karam menyebut, 70 persen impor negara Maghrib Arab saat ini berasal dari China dan negara Asia lain.
Seperti halnya negara Maghrib Arab, Arab Saudi pun tak lepas dari peran China dalam membendung penyebaran Covid-19. Harian Asharq al-Awsat edisi 27 April 2020 menyebutkan, Arab Saudi telah menandatangani kontrak dengan China untuk mengimpor semua peralatan medis terkait wabah Covid-19 dari China. Kini terdapat 500 dokter spesialis dari China yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi yang khusus menangani pasien Covid-19. Para dokter dari China itu juga melatih dokter-dokter Arab Saudi dalam menangani pasien Covid-19. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud pada pertengahan April lalu menelepon Presiden China Xi Jinping untuk meminta China segera mengekspor semua peralatan medis terkait Covid-19 ke Arab Saudi.
Direktur Badan Urusan Kota Industri dan Teknologi (Mudun) Arab Saudi Khaled Salem mengatakan, para investor dan industriawan Arab Saudi saat ini harus mengambil manfaat dari pasar medis internasional, khususnya dari China, untuk keperluan alih teknologi.
Pada September 2019, PM Irak Adil Abdul Mahdi menandatangani megaproyek ”Pembangunan dengan Imbalan Minyak” dengan China senilai 500 miliar dollar AS selama minimal 10 tahun. Megaproyek tersebut menegaskan, China akan membangun infrastruktur, rel kereta api dan gerbong kereta api, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, media, dan finansial di Irak dengan imbalan Irak mengekspor 100.000 barel minyak per hari ke China di luar kuota yang ditetapkan OPEC. Ekspansi China juga merambah Irak. Di tengah wabah Covid-19, China dan Irak pada awal April lalu menandatangani kontrak senilai 203,5 juta dollar AS untuk renovasi ladang gas di wilayah Majnoon, Provinsi Basrah. Proyek renovasi ini akan berlangsung selama 29 bulan, bertujuan untuk meningkatkan daya produksi kilang gas itu hingga mencapai 4,39 juta meter kubik per hari. Letak ladang gas Majnoon berdekatan dengan ladang minyak Majnoon, ladang minyak terbesar di Irak.
Adapun hubungan Iran dan China semakin strategis pascablokade AS atas Iran dan munculnya wabah Covid-19. Menurut laporan tahunan badan bea cukai Iran, nilai ekspor komoditas Iran ke China pada tahun 2019 mencapai 9 miliar dollar AS, berbanding nilai impor Iran dari China 11,2 miliar dollar AS. Iran kini memandang China adalah mitra dagang utamanya. Teheran menaruh harapan sangat besar kepada China untuk meringankan beban blokade AS. Iran juga berharap China tidak mematuhi sanksi AS.
Majalah bulanan Petroleum Economist melansir, China akan menanam investasi senilai 280 miliar dollar AS di sektor minyak, gas, dan petrokimia di Iran. China berjanji pula akan menanam investasi tambahan senilai 120 miliar dollar AS di sektor infrastruktur dan perminyakan di Iran.
China dilansir mengimpor minyak berkisar 230.000 barel hingga 650.000 barel per hari. Beijing membayar 30 persen dari nilai impor minyak dari Iran itu berupa proyek pembangunan yang dilaksanakan China di Iran, seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan pabrik-pabrik. Adapun 30 persen lainnya dibayarkan atau dibarter dengan ekspor komoditas China ke Iran. Sisanya 40 persen dibayarkan berupa uang tunai yuan, mata uang China, bukan dollar AS, guna menghindari sanksi AS.
Perusahaan minyak China kini menggantikan perusahaan minyak Eropa yang mengundurkan diri dari kontrak di Iran karena khawatir terhadap sanksi AS.
Hubungan China-Iran tidak terbatas soal minyak, tetapi juga menyangkut banyak sektor. Teheran berusaha membujuk China agar terus meningkatkan investasi di Iran dengan melibatkan Iran dalam proyek Sabuk dan Jalan yang membentang dari China hingga Eropa.
Iran telah menawarkan kepada China untuk membangun pabrik di kawasan dekat perbatasan dengan Pakistan, Irak, Turki, dekat Teluk Persia, dan Teluk Oman sehingga memudahkan dan mempercepat ekspor ke luar negeri dari Iran langsung. Sebaliknya, China sangat tertarik membangun pabrik di Iran karena ingin memanfaatkan upah buruh murah di Iran.Eropa Bersiap Longgarkan Aturan Lockdown Covid-19
Laporan situs laman worldometers.info pada Minggu (3/5), pukul 12.18 GMT menunjukkan 245.172 korban meninggal dunia dan sebanyak 3.504.349 terinfeksi virus corona secara global. Pandemi ini telah membuat setengah dari populasi manusia berada dalam lockdown, dan mendorong laju perekonomian global ke arah penurunan terburuk sejak Depresi Hebat.
Eropa bersiap melonggarkan aturan lockdown lebih lanjut secara hati-hati, menyusul tanda-tanda bahwa pandemi virus corona Covid-19 mungkin melambat. Italia yang terdampak parah oleh virus tersebut dilaporkan menyusul Spanyol, dengan mengizinkan orang-orang berada di luar ruangan Pelonggaran karantina bertujuan mencoba memulihkan ekonomi yang dilumpuhkan oleh lockdown selama berpekanpekan, sekaligus untuk meredakan tekanan yang dialami populasi yang terkurung.
Setelah berada dalam karantina dua bulan di Italia, orangorang akan diizinkan untuk berjalan-jalan di taman dan mengunjungi kerabat, meski demikian, masih ada beberapa kebingungan soal tingkatan pelonggaran. Contohnya Pietro Garlanti (53 tahun), yang berprofesi sebagai petugas kebersihan dan Marghe Lodoli, yang memiliki tiga anak, merupakan sebagian warga yang bingung dengan aturan ini. Sementara Pemerintah Italia menekankan bahwa tindakan pencegahan masih diperlukan.
Hal ini diikuti juga Jerman, Slovenia, Polandia dan Hongaria bahkan di beberapa negara Asia seperti Korea Selatan dan Thailand, dengan kebijakan yang berbeda di setiap negara, pemerintah masing – masing tetap berpegang pada langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran virus, dan melakukan lebih banyak pengujian untuk mencoba melacak infeksi.
Meski demikian, Para ahli tetap memperingatkan, bahwa penyakit ini dapat menyerang sekali lagi. memperingatkan bahwa banyak negara yang masih belum melalui wabah terburuk mereka. Di Filipina, kemunculan tanda terbaru tetap menjadi ancaman serius dan mendorong pemerintah menangguhkan semua penerbangan masuk dan keluar negara selama sepekan, mulai Minggu dalam upaya meringankan kepadatan fasilitas karantina.Stimulus US$ 484 Miliar AS Masuk Tahap Final
Mengutip artikel yang dimuat Reuters, Rabu (22/4) Senat Amerika Serikat (AS) telah sepakat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) dan tinggal menunggu tahap persetujuan DR AS. Presiden Donald Trump mengajukan RUU untuk menghadapi virus korona (Covid-19) berbentuk paket stimulus yang nilainya mencapai US$ 484 miliar atau sekitar Rp 7.531 triliun. Dana tersebut nantinya akan fokus untuk menyokong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan rumah sakit yang terkena dampak wabah. Sejauh ini stimulus yang dijalankan pemerintah AS secara keseluruhan berjumlah sekitar US$ 3 triliun, sedangkan jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di AS sudah menembus 43.000 orang.
Donald Trump dengan tegas mendesak kongres agar segera menyetujui paket stimulus tersebut, terutama untuk mempercepat pinjaman dana untuk sektor UMKM. Serta memberikan bantuan tambahan kepada pemerintah negara bagian dan lokal dari sisi anggaran. Kebijakan stimulus ke UMKM juga merupakan langkah pemerintah agar tidak hanya perusahaan besar saja yang mendapat aliran pinjaman. Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan, bahwa sekitar US$ 125 miliar dana usaha kecil dalam paket terbaru akan digunakan untuk jenis usaha rumah tangga dan toko-toko kecil. Adapun, sisa anggaran akan mencakup biaya sebesar US$ 321 miliar untuk program usaha kecil, US$ 60 miliar untuk program pinjaman dana darurat bencana. Serta sebesar US$ 75 miliar untuk rumah sakit dan US$ 25 miliar untuk tes massal virus korona secara nasional.
Harga Minyak Mentah Dunia Jatuh Hingga US$ 11 Per Barel
Harga minyak mentah Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (20/4) jatuh hingga US$ 11 per barel atau terendah dalam 22 tahun. Selain karena pasar kelimpahan pasokan, juga karena permintaan merosot di tengah wabah virus corona Covid-19.
Analis Rystad Bjornar Tonhaugen, mengatakan masalah riilnya adalah produksi terus bertambah sedangkan penggunaan di dunia semakin berkurang, sehingga yang merasakan dampaknya dari sisi harga adalah para produsen. Para investor lebih mencemaskan kondisi fasilitas-fasilitas penyimpanan minyak yang tidak mampu lagi menampung.
Sukrit Vijayakar, analis dari Trifecta Consultants mengatakan, kilang-kilang yang ada juga tidak cukup cepat mengolah minyak mentah itu menjadi produk-produk turunan.
Stephen Innes dari AxiCorp menambahkan, stok terus menumpuk karena tidak ada yang menginginkan pengiriman minyak. Sementara fasilitas penyimpanan di Cushing, AS terus terisi setiap menitnya. Pasar saham juga sebagian besar berada di level rendah, meskipun sebagian pemerintah mulai mempertimbangkan bagaimana dan kapan untuk melonggarkan karantina yang telah melumpuhkan ekonomi global.
Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe melaporkan penurunan angka kematian setiap hari dan laju infeksi melambat, tetapi ia berkeras negaranya belum keluar dari krisis Kesehatan.
Bukti-bukti semakin menunjukkan bahwa langkah-langkah karantina dan jarak sosial telah memperlambat penyebaran virus tersebut.
India dan Pakistan Gerakkan Ekonomi
India dan Pakistan berencana mengaktifkan secara parsial “mesin” ekonomi negara, guna mengurangi beban ekonomi yang ditanggung warga. India telah menerapkan kebijakan pembatasan dengan adanya pandemi Covid-19, namun kebijakan tersebut telah menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi jutaan warga, terutama di sektor informal.
Perdana Menteri India Narendra Modi meminta kepada kabinet untuk membuat rencana pengaktifan sejumlah sektor terutama otomotif, tekstil, pertahanan dan elektronika.
Pemimpin Negara Bagian Haryana Manohar Lal Khattar, menuturkan perusahaan dapat memulai seperempat operasi sembari menjaga penutupan wilayah dan jarak sosial dengan membagi negara menjadi tiga zona guna membedakan wilayah mana yang paling banyak terdampak Covid-19.
Dua Menteri Pakistan secara anonim mengungkap bahwa Pakistan masih mempertimbangkan apakah akan memperpanjang kebijakan pembatasan setelah 15 April. Di dalam pertemuan yang digelar oleh Perdana Menteri Imran Khan dan pihak aparat, menyatakan kekhawatiran terbesar sekarang adalah orang mati kelaparan. Perdana Menteri menyusun rencana bertahap untuk membuka beberapa sektor industri dengan tetap mematuhi langkah-langkah keselamatan.
Likuiditas Aman
Likuiditas di Indonesia saat ini dalam posisi aman dan memadai, meski eskalasi pandemik virus korona (Covid-19) membuat perekonomian nasional sangat tertekan. Selain adanya tambahan anggaran negara sebesar Rp 405,1 triliun, Bank Indonesia juga memompakan likuiditas sekitar Rp 300 triliun yang bersumber dari sejumlah stimulus moneter dan keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK menegaskan, penyebaran Covid-19 secara eksponensial dan sudah meluas ke 200 negara di dunia membuat semua berada dalam kondisi abnormal, sehingga membutuhkan kebijakan luar biasa (extraordinary policy). Di seluruh negara, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan terhadap perekonomian yang dapat mencapai 3-16% dari produk domestik bruto (PDB).
Menurut Sri Mulyani, stabilitas sektor keuangan di dalam negeri sedang terancam, karena volatilitas pasar saham, turunnya harga surat berharga, depresiasi rupiah, peningkatan kredit bermasalah (non performing loans/NPL), persoalan likuiditas, dan ketidakmampun membayar utang (insolvency). Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait membuat langkah-langkah pengamanan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus. Perppu ini merupakan langkah forward looking pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mengantisipasi skenario- skenario terburuk pada perekonomian dalam negeri.
Menkeu menjelaskan, Perppu ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Kemudian, anggota KSSK, pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, BI, OJK, dan LPS, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu 1/2020 ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menko Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Perppu, PP, dan Keppres terkait dengan stimulus ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. Menko merangkumkan daftar stimulus yang diberikan untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari orang yang paling miskin hingga pengusaha kaya, untuk memberikan gambaran besarnya.
Menyelamatkan Ekonomi Dunia
Perlu kebijakan kolektif dan komprehensif berskala besar dalam aras multilateral. Tujuanya agar ekonomi dunia pulih dari guncangan besar yang ditimbulkan pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah-pemerintah di dunia tengah merencanakan atau sudah meluncurkan paket-paket stimulus besar. Tujuanya adalah mencegah penurunan tajam ekonomi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi global pada resesi yang dalam. Sejauh ini kontraksi ekonomi global tahun 2020 diperkirakan 0,9%.
Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi regional di negara-negara berkembang di Asia akan tertekan cukup tajam tahun 2020. Ekonomi Asia diperkirakan akan pulih pada tahun 2021. Ekonomi Asia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,2% tahun ini. Pertumbuhan diperkirakan akan meningkat menjadi 6,2% pada 2021 dengan asumsi wabah Covid-19 berakhir dan kativitas perekonomian kembali normal.
Penanganan Covid-19 : Presiden dan Para Menteri di Malawi Potong Gaji
Gaji Presiden Malawi Peter Mutharika dan para Menteri serta wakil menteri di kabinet pemerintahan negara itu akan dipotong 10% selama 3 bulan. Uang dari gaji itu disisihkan dipakai membantu penanganan pandemi Covid-19. Langkah ini diambil sebagai uapaya melindungi lapangan pekerjaan dan pendapatan rakyat, dunia usaha serta roda perekonomian.
Selain memotong gaji pejabat, Mutharika juga akan membantu UMKM termasuk memberikan keringanan pajak, menurunkan harga BBM dan menambah tunjangan risiko bagi tenaga medis. Pihaknya juga meminta pasar tembakau tetap buka untuk melindungi petani kecil dan meningkatkan penerimaan pendapatan negara.
Bank Sentral Malawi diminta berbicara kepada semua bank agar memberikan moratorium pembayaran bunga bagi UMKM selama tiga bulan. Negara juga meminta Komisi perdagangan dan persaingan untuk mengawasi harga barang dan menghukum siapapun yang sengaja menaikan harga dan memberatkan rakyat. Selain itu Bank Sentral diminta meredam pasar valas. Pemrintah juga akan menambah pinjaman yang dikelola Dana Pengembangan Usaha Malawi untuk membantu UMKM.









