Pandemi Covid telah memukul perekonomian empat negara tujuan utama ekspor komoditas dari Tanah Air. Kondisi ini jelas bisa berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia — Negara tujuan utama ekspor Indonesia, yakni China, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, mereka telah mengucurkan stimulus triliunan dollar AS untuk mengendalikan dampak ekonomi yang dipicu pandemi

Bersama China, Jepang, dan AS, Singapura menampung hingga 42 persen ekspor Indonesia. Sementara 58 persen lain tersebar ke ratusan negara. AS, China, dan Jepang mengimpor mineral, produk setengah jadi, hingga hasil manufaktur Indonesia. Singapura, terutama karena jaraknya dekat, mengimpor aneka kebutuhan dari Batam, Bintan, dan Karimun. Komoditas impornya, antara lain, aneka kebutuhan untuk industri pariwisata dan pangan, salah satu sektor yang sangat terpukul selama pandemi. Sektor-sektor lain di Singapura juga terpukul sehingga Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura mengumumkan perekonomian negara itu pada 2020 bakal merosot hingga minus 7 persen atau terburuk sejak negara itu merdeka. Sebagai perbandingan, saat krisis 1998, perekonomiannya minus 2,2 persen

China, yang puluhan tahun memukau dunia lewat pertumbuhan ekonominya, tidak menetapkan target untuk 2020. Kinerja perekonomian China minus 6,8 persen pada Januari-Maret 2020. Dalam 40 tahun terakhir, baru kali ini perekonomian China tidak tumbuh. Salah satu lembaga investasi China, Zhongtai Securities, menaksir, hingga 70 juta warga China menjadi penganggur selama pandemi. Jepang secara teknis telah memasuki resesi. Di triwulan pertama 2020, perekonomian Jepang minus 3,4 persen dan diperkirakan berkurang 21,5 persen pada triwulan berikutnya berdasarkan keterangan ekonom Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami. Gubernur Bank sentral Jepang ( BoJ ) Haruhiko Kuroda mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah menghapus batas pembelian surat utang. Ia menambahkan pemulihan ekonomi berbentuk V akan sulit terjadi. Sementara di AS penurunan kinerja perekonomian ditandai dengan jumlah penganggur mendekati 39 juta orang dan produksi AS selama April 2020 turun 11,2 persen daripada Maret 2020 atau terburuk dalam 101 tahun terakhir hal ini juga turut dikonfirmasi Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Jerome Powell. Ia menjelaskan sampai sekarang, AS telah mengucurkan stimulus 5,6 triliun dollar AS.

Sejumlah negara mengecam investigasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap penerapan maupun rencana implementasi pajak layanan digital di seluruh dunia. 

Prancis menilai penyelidikan yang dilakukan AS –negara dengan transaksi dagang el terbesar di dunia-- bertentangan dengan seruan persatuan antara negara-negara G7. 

Pemerintah Prancis dan AS sebelumnya menyepakati kesepakatan perdamaian awal tahun ini mengenai perselisihan pajak layanan digital Prancis. Dalam perjanjian ini, Washington sepakat menunda sanksi dan Paris menangguhkan pengenaan pajak digital. Prancis akan kembali menarik pajak pada akhir tahun jika tidak ada kesepakatan dalam pembicaraan di OECD tentang aturan pajak global baru. 

Sementara itu, India akan mempertahankan keputusan memperluas pajak layanan digital meskipun AS melancarkan penyelidikan. Pemerintah India tidak sedang mengubah pendirian untuk memasukkan dagang el dalam lingkup objek pajak. Sambil mempertahankan kebijakan pajaknya, India tetap akan bernegosiasi dengan AS untuk mencegah pengenaan tarif balasan jika United State Trade Representative menyimpulkan New Delhi mendiskriminasi perusahaan AS. 

Indonesia akan tetap melanjutkan pembahasan aturan teknis pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri.

Amerika Serikat memulai penyelidikan terhadap pajak layanan digital yang dikenakan oleh para mitra dagang, seperti Uni Eropa dan India. Hasil penyelidikan akan mengarah pada keputusan pengenaan tarif pada barang yang diekspor ke Negeri Paman Sam.

Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) di Washington, penyelidikan mencakup pajak digital yang telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan oleh Austria, Brasil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Indonesia, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah pungutan dalam perdagangan elektronik mendiskriminasi raksasa teknologi AS, seperti Apple Inc., Alphabet Inc. Google, dan Amazon.com Inc. 

Investigasi adalah area langka kesepakatan bipartisan di Washington. Senator Chuck Grassley dan Ron Wyden, Republikan dan Demokrat terkemuka di Komite Keuangan Senat, dalam pernyataan bersama mengatakan USTR sedang ‘memeriksa dengan tepat’ pajak digital yang ‘menargetkan secara tidak adil dan mendiskriminasi perusahaan AS’ itu. 

India pada April memperluas pajak digital yang telah berlaku sejak 2016. Adapun Spanyol sedang menyiapkan pajak digital yang akan berlaku jika tidak ada kesepakatan internasional yang dicapai akhir tahun ini. Pajak itu sejalan dengan proposal dan inisiatif Uni Eropa yang sudah disetujui negara-negara lain, seperti Prancis dan Italia. 

Menurut perwakilan Pemerintah Spanyol, ketentuan itu tidak mendiskriminasi perusahaan mana pun berdasarkan kebangsaannya dan akan diterapkan secara objektif berdasarkan pendapatan perusahaan dan berdasarkan premis bahwa pajak harus dibayar di mana pun keuntungan diperoleh. 

Di samping mempertahankan pajak el-nya, New Delhi juga akan bernegosiasi dengan pemerintahan Trump untuk mencegah pengenaan tarif jika USTR menyimpulkan kebijakan India mendiskriminasi perusahaan AS. Sementara itu, saat pandemi memukul banyak bisnis tradisional, kebijakan menahan orang untuk tetap di rumah menguntungkan perusahaan teknologi asal AS, seperti Facebook Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc., Alphabet Inc., dan Microsoft Corp. 

Laporan dari Organisasi PBB di bidang perdagangan dan pembangunan (UNCTAD) menyebutkan penjualan dagang el di seluruh dunia mencapai hampir US$26 triliun pada 2018, setara dengan hampir sepertiga produk domestik bruto global. Angka tersebut seperti magnet bagi para pejabat kementerian keuangan untuk mendulang pajak, termasuk pemerintah Indonesia yang baru-baru ini mengumumkan akan menerapkan pajak pada perusahaan teknologi. 

Negosiator OECD telah berjanji untuk membuat perjanjian komprehensif tahun ini, beberapa kelompok bisnis termasuk US Council for International Business telah menyerukan penangguhan negosiasi selama pandemi. 

Di antara pendukung terbesar kesepakatan internasional adalah Trump dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin yang ingin mencegah negara-negara secara sepihak menyedot pendapatan pajak dari raksasa teknologi Amerika. 

Pada Februari, OECD mengatakan memperbarui aturan pajak global dapat bernilai hingga US$100 miliar pendapatan pemerintah. Angka itu tidak signifikan terhadap kekurangan anggaran US$3,7 triliun yang dihadapi AS tahun ini.

Pasar saham global menguat karena para investor lebih memedulikan pelonggaran-pelonggaran dari aturan karantina di berbagai negara. Walaupun mereka tetap mencermati ketegangan antara Tiongkok-Amerika Serikat (AS). Serta aksi protes anti-rasisme disertai kekerasan yang mencengkeram sejumlah kota terbesar di AS akibat tewasnya pria kulit hitam oleh polisi di Minneapolis.

Di Eropa, indeks saham Jerman, Paris dan London menunjukkan keuntungan yang layak karena masih ada optimisme sehubungan dengan pembukaan kembali ekonomi. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan karantina mereka, jadi ada perasaan yang berkembang bahwa semuanya perlahan-lahan kembali normal. Hal ini sebagaimana disampaikan David Madden, analis dari CMC Markets UK. Senada, Bursa saham di Tokyo, Seoul,Shanghai, Mumbai Taipei, Kuala Lumpur, Manila dan Wellington juga menguat, bahkan Jakarta menguat lebih dari 2% sedangkan Singapura dilaporkan naik lebih dari 2% ketika pihak berwenang mulai mengurangi langkah-langkah lockdown. 

Jeffrey Halley dari OANDA mengatakan, para investor tampaknya menepis berita bahwa Tiongkok telah memerintahkan perusahaan-perusahaan pertanian pelat merah untuk sementara waktu menghentikan pembelian beberapa barang pertanian AS – yang dipastikan bakal menimbulkan pertanyaan tentang dampak pada pakta perdagangan negara yang ditandatangani pada Januari.

Australia telah mencatat sekitar 7.200 kasus dan 102 kematian akibat Covid-19. Banyak daerah sekarang secara rutin melaporkan nol kasus harian baru. Saat ini, Australia juga dihadapi dengan resesi pertamanya dalam hampir tiga dekade setelah ekonominya kontraksi pada periode Januari-Maret 2020. Proyeksi yang jauh lebih parah diperkirakan dalam tiga bulan ke depan sebagai efek dari karantina terkait wabah virus corona Covid-19. Kontraksi sebesar 0,3% adalah penurunan kuartalan pertama sejak 2009, pada saat terjadi krisis keuangan global. Karantina terkait wabah tersebut memperburuk dampak dari kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan besar. Walau hasil tersebut lebih kecil dari perkiraan penurunan hingga 0,4%, namun Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, ekonomi negara menuju resesi pertamanya sejak 1991.

Pihak berwenang memerintahkan banyak bisnis tutup dan menutup perbatasan internasional negara untuk membendung penyebaran Covid-19. Dikatakan, kondisi ini akan menelan biaya ekonomi hingga miliaran dolar tetapi mencapai keberhasilan dalam mengendalikan virus. Frydenberg mengatakan, angka negatif kuartal Maret sangat baik dibandingkan dengan hasil di negara-negara lain termasuk Tiongkok, Prancis, Taiwan, dan Inggris.

Adapun pemerintah telah secara efektif membiayai sebagian besar bantuan perekonomian. termasuk memberi subsidi upah dan mendesak penangguhan sewa untuk menjaga bisnis tetap mendukung kehidupan sampai kehidupan normal kembali. Jutaan warga Australia telah kehilangan pekerjaan atau merasakan pengurangan jam kerja. Tetapi para pejabat berharap pendekatan tiga tahap untuk mengangkat pembatasan virus akan membantu memulihkan ekonomi.

Perwakilan dari National Australia Bank Kaixin Owyong mengungkapkan, kemungkinan penyusutan ekonomi akan mencapai 8,4% dalam tiga bulan ke depan. Namun dia menambahkan, pencabutan pembatasan yang lebih awal dari yang diharapkan menunjuk pada pemulihan ekonomi yang dimulai pada kuartal III-2008.

Data resmi pemerintah menunjukkan aktivitas pabrik-pabrik di Tiongkok telah berekspansi dalam kecepatan yang lebih lambat pada Mei. Hal ini karena Negeri Tirai Bambu itu sedang berusaha kembali ke jalur pasca pandemi virus corona Covid-19 menyusul dicabutnya karantina atau lockdown. Berdasarkan data Biro Statistik Nasional (NBS), Purchasing Managers 'Index (PMI) yang menjadi tolok ukur utama aktivitas di pabrik-pabrik Tiongkok – pada Mei tercatat berada pada 50,6, turun dari 50,8 poin pada bulan sebelumnya, dan 52,0 poin pada Maret. Jika berada di bawah 50 poin maka pertumbuhan mengalami kontraksi.

Ahli statistik senior NBS Zhao Qinghe pun memperlihatkan kelemahan dalam impor dan ekspor Tiongkok. Dia mengatakan, situasi epidemi dan situasi ekonomi secara global tetap parah dan kompleks, dan permintaan pasar luar negeri masih menyusut seperti tekstil dan pakaian jadi. Di sisi lain, PMI non-manufaktur pada Mei tercatat berada di 53,6 poin atau sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Menanggapi catatan itu, NBS menandai bahwa industri konstruksi dan jasa menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, aktivitas bisnis di industri budaya, olahraga, dan hiburan tetap rendah karena banyak tempat hiburan yang masih ditutup di tengah kekhawatiran gelombang kedua.

Para analis Nomura mengatakan dalam laporan pekan ini, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama di Eropa dan Amerika yang diprediksi turun sekitar 15% year-on-year (yoy) pada Kuartal II, ekspor Tiongkok tampaknya siap untuk turun. Mereka bahkan menambahkan, ekspor pasokan medis terkait virus corona memberikan dorongan dalam beberapa pekan terakhir, tapi tidak mungkin mengimbangi tantangan eksternal.

Para ekonom juga mengkhawatirkan masalah ketenagakerjaan. Bahkan Kepala penelitian UOB Suan Teck Kin menunjukkan indeks pekerjaan di bidang manufaktur dan jasa berada di bawah 50 poin. Laporan kerja tahunan Perdana Menteri Li Keqiang yang disampaikan di Kongres Rakyat Nasional menjadikan stabilisasi pekerjaan menjadi prioritas utama. Dia menargetkan lapangan kerja baru di perkotaan lebih dari sembilan juta – turun dari 11 juta yang ditargetkan pada 2019 – menyusul pandemi Covid-19 yang melanda.

Sedangkan Kepala ekonom ING untuk wilayah Greater China, Iris Pang mengatakan kepada AFP, bahwa angka yang tercatat di atas 50 poin pada Mei telah menunjukkan beberapa peningkatan permintaan domestik sebagai kompensasi untuk pasar yang lemah di luar negeri. Para pembuat kebijakan telah lama berupaya menghentikan Tiongkok untuk melakukan ekspor murah dan belanja pemerintah demi konsumsi dalam negeri. Namun belum diketahui dengan jelas apakah hal itu akan membuahkan hasil. Pang menambahkan, kesempatan kerja dapat menimbulkan masalah, jika jumlah lapangan kerja yang hilang terus bertambah dan sektor domestik tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi orang-orang yang diberhentikan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Singapura Chan Chun Sing menyampaikan bahwa mulai Juni sebagian besar kegiatan perekonomian diharapkan dapat bergulir kembali. Pada fase pertama, 80% perekonomian semua kembali ke jalurnya. Kemudian sektor-sektor terakhir yang tersisa adalah ritel dan makanan dan minuman, yang dibuka kembali pada akhir Juni. Pemerintah Singapura menyatakan bakal memantau dampak peningkatan aktivitas di fase pertama. Jika tingkat infeksi di masyarakat tetap rendah selama pekan-pekan berikutnya, Singapura akan melanjutkan ke fase kedua.

Singapura memberlakukan pembatasan pada awal April 2020, menutup sementara sekolah-sekolah, meminta sebagian besar kantor bekerja dari rumah. Menurut data Johns Hopkins University, Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan kasus virus corona Covid-19 terbanyak di Asia. Sejauh ini lebih dari 34.800 orang yang terinfeksi, dan sebagian besar kasus dikaitkan dengan klaster infeksi di asrama-asrama yang menampung tenaga kerja asing – yang melakukan pekerjaan konstruksi padat karya. Chan mengungkapkan bahwa penularan virus di kalangan masyarakat telah relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama bagi Singapura untuk membersihkan asrama-asrama pekerja dan mengidentifikasi semua kasus, termasuk orang tanpa gejala. Singapura adalah salah satu negara paling awal di luar Tiongkok yang melaporkan kasus infeksi tersebut. Namun, wabah besar di asrama yang penuh sesak menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan memicu pertanyaan tentang kondisi kehidupan tenaga kerja asing. Menurut Chan, Singapura harus melampaui standar-standar ukuran dan kebersihan asrama-asrama ketika negara terus mengkaji situasi.

Sementara Menteri Muda bidang Keuangan dan Pendidikan Indranee Rajah mengatakan baik pemerintah dan masyarakat luas menanggapi untuk memastikan pekerja migran yang tertular infeksi dirawat dengan baik. Rajah juga merespons kekhawatiran di antara beberapa orang tua tentang pembukaan kembali sekolah. Dia mengatakan, pihak berwenang Singapura akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjaga siswa tetap aman di lingkungan sekolah. Ia juga menjelaskan pandemi Covid-19 kemungkinan tetap ada untuk jangka waktu yang cukup lama, atau setidaknya sampai vaksin ditemukan Namun, pihaknya tidak akan mungkin membuat lembaga pendidikan tutup dalam jangka waktu yang lama.

Di sisi lain, walau sebagian besar negara tampak berhasil mengatasi infeksi. Namun saat ini mereka khawatir tentang gelombang kedua penularan di masyarakat. Di Korea Selatan, misalnya, otoritas setempat telah melaporkan klaster infeksi baru-baru ini dan mendorong pihak berwenang untuk memperkenalkan kembali langkah-langkah jaga jarak sosial. Sementara itu, Chan mengatakan, langkah-langkah pemulihan yang aman di Singapura dimaksudkan untuk memungkinkan pemerintah memperbesar klaster infeksi tertentu yang mungkin muncul saat ekonomi dibuka kembali. Jika sesuatu muncul lagi, Pemerintah bisa menutup dan mengisolasi masalahnya tanpa harus menutup seluruh perekonomian lagi.

Indonesia harus mengintensifkan kinerja perdagangan internasional untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 hanya mencapai 2,1%, bahkan bisa 0%, lebih rendah. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan, perdagangan internasional selama ini memainkan peran penting bagi ekonomi Indonesia. Dimana rasio perdagangan internasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2018 yang mencapai 43,02%. Dengan mendorong perdagangan International, menurut Felippa, tidak hanya akan berdampak pada neraca perdagangan secara umum, tetapi berpengaruh positif terhadap kinerja industri dan iklim investasi dalam negeri. Iklim investasi yang kondusif dapat menggerakan industri yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun demikian, menurut Felippa, perdagangan luar negeri juga perlu diikuti sederet perubahan pada kebijakan perdagangan Indonesia yang cenderung proteksionis dengan meminimalkan hambatan pada perdagangan, baik tarif maupun nontariff seperti bea cukai dan kebijakan terkait sistem kuota dan sistem penga-juan yang rumit. Indonesia juga dapat memanfaatkan perjanjian perdagangan yang sudah ada maupun mendorong perjanjian perdagangan baru. Hal ini dapat membantu Indonesia bersaing dalam ranah perdagangan global dan investasi ke dalam negeri.

Menurut Trade Barrier Index 2019 perdagangan Indonesia menempatkan Indonesia di posisi 72 dari 86 negara. Sementara Vietnam dan Malaysia berada pada peringkat yang lebih baik yaitu 67 dan 55. Felippa menambahkan, Kebijakan ekspor impor juga memengaruhi stabilitas harga di dalam negeri, sebagai contoh dampak yang terasa adalah Vietnam yang menangguhkan ekspor beras karena mengutamakan cadangan beras nasional dan terhentinya kegiatan operasional di pelabuhan-pelabuhan besar India yang menyebabkan ekspor gula terhambat

Sejumlah analisis dan prediksi menyebutkan bahwa dampak merebaknya wabah Covid-19 saat ini akan mengubah peta hubungan internasional. Dalam konteks ini, China disebut-sebut akan semakin memegang kendali peta baru hubungan internasional dengan menggeser Amerika Serikat dan Eropa.

Ditambahkan pula, hal itu serta-merta akan membuka jalan bagi segera terwujudnya megaproyek Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) China. Megaproyek ini diprakarsai China pada tahun 2013 untuk investasi dan pembangunan infrastruktur di 152 negara yang membentang dari Asia hingga Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.

China memproduksi 50 persen kebutuhan peralatan medis dunia dan meraih keuntungan 1,4 miliar dollar AS dari hasil ekspor peralatan medis terkait Covid-19 ke mancanegara pada Maret 2020 saja.

Akhir-akhir ini, pesawat- pesawat dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mesir, Arab Saudi, dan Iran semakin intensif terbang ke China untuk mengambil bantuan atau membeli peralatan medis dari negara itu. Publik dan para elite di banyak negara di Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini semakin kuat mendorong jalinan kemitraan yang kokoh dengan China. Ketika AS dan Eropa menutup pintu bantuan lantaran kerepotan sendiri menangani penyebaran Covid-19 China hadir mengisi kekosongan dengan membantu peralatan medis, logistik, dan keuangan ke negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara.

Mantan Menteri Perdagangan Tunisia Mohsen Hassan, seperti dikutip harian Asharq al-Awsat, mengatakan bahwa ketergantungan negara-negara Maghrib Arab (Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Libya) terhadap Perancis dan negara Eropa lain terkait perdagangan, investasi, dan pariwisata telah berakhir. Sudah waktunya, katanya, negara Maghrib Arab dan dunia Arab mencari alternatif pasar baru, seperti China, sebagai mitra baru.

Mantan Wakil Gubernur Bank Sentral Tunisia Ahmed Karam mengungkapkan, hubungan China dan negara Maghrib Arab sudah dimulai sejak tahun 1980-an dan terus berkembang pada 1990-an. Hubungan itu terakhir ini mulai menggeser hubungan historis Maghrib Arab dan Eropa. Karam menyebut, 70 persen impor negara Maghrib Arab saat ini berasal dari China dan negara Asia lain.

Seperti halnya negara Maghrib Arab, Arab Saudi pun tak lepas dari peran China dalam membendung penyebaran Covid-19. Harian Asharq al-Awsat edisi 27 April 2020 menyebutkan, Arab Saudi telah menandatangani kontrak dengan China untuk mengimpor semua peralatan medis terkait wabah Covid-19 dari China. Kini terdapat 500 dokter spesialis dari China yang bekerja di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi yang khusus menangani pasien Covid-19. Para dokter dari China itu juga melatih dokter-dokter Arab Saudi dalam menangani pasien Covid-19. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud pada pertengahan April lalu menelepon Presiden China Xi Jinping untuk meminta China segera mengekspor semua peralatan medis terkait Covid-19 ke Arab Saudi.

Direktur Badan Urusan Kota Industri dan Teknologi (Mudun) Arab Saudi Khaled Salem mengatakan, para investor dan industriawan Arab Saudi saat ini harus mengambil manfaat dari pasar medis internasional, khususnya dari China, untuk keperluan alih teknologi.

Pada September 2019, PM Irak Adil Abdul Mahdi menandatangani megaproyek ”Pembangunan dengan Imbalan Minyak” dengan China senilai 500 miliar dollar AS selama minimal 10 tahun. Megaproyek tersebut menegaskan, China akan membangun infrastruktur, rel kereta api dan gerbong kereta api, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, media, dan finansial di Irak dengan imbalan Irak mengekspor 100.000 barel minyak per hari ke China di luar kuota yang ditetapkan OPEC. Ekspansi China juga merambah Irak. Di tengah wabah Covid-19, China dan Irak pada awal April lalu menandatangani kontrak senilai 203,5 juta dollar AS untuk renovasi ladang gas di wilayah Majnoon, Provinsi Basrah. Proyek renovasi ini akan berlangsung selama 29 bulan, bertujuan untuk meningkatkan daya produksi kilang gas itu hingga mencapai 4,39 juta meter kubik per hari. Letak ladang gas Majnoon berdekatan dengan ladang minyak Majnoon, ladang minyak terbesar di Irak.

Adapun hubungan Iran dan China semakin strategis pascablokade AS atas Iran dan munculnya wabah Covid-19. Menurut laporan tahunan badan bea cukai Iran, nilai ekspor komoditas Iran ke China pada tahun 2019 mencapai 9 miliar dollar AS, berbanding nilai impor Iran dari China 11,2 miliar dollar AS. Iran kini memandang China adalah mitra dagang utamanya. Teheran menaruh harapan sangat besar kepada China untuk meringankan beban blokade AS. Iran juga berharap China tidak mematuhi sanksi AS.

Majalah bulanan Petroleum Economist melansir, China akan menanam investasi senilai 280 miliar dollar AS di sektor minyak, gas, dan petrokimia di Iran. China berjanji pula akan menanam investasi tambahan senilai 120 miliar dollar AS di sektor infrastruktur dan perminyakan di Iran.

China dilansir mengimpor minyak berkisar 230.000 barel hingga 650.000 barel per hari. Beijing membayar 30 persen dari nilai impor minyak dari Iran itu berupa proyek pembangunan yang dilaksanakan China di Iran, seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan pabrik-pabrik. Adapun 30 persen lainnya dibayarkan atau dibarter dengan ekspor komoditas China ke Iran. Sisanya 40 persen dibayarkan berupa uang tunai yuan, mata uang China, bukan dollar AS, guna menghindari sanksi AS.

Perusahaan minyak China kini menggantikan perusahaan minyak Eropa yang mengundurkan diri dari kontrak di Iran karena khawatir terhadap sanksi AS.

Hubungan China-Iran tidak terbatas soal minyak, tetapi juga menyangkut banyak sektor. Teheran berusaha membujuk China agar terus meningkatkan investasi di Iran dengan melibatkan Iran dalam proyek Sabuk dan Jalan yang membentang dari China hingga Eropa.

Laporan situs laman worldometers.info pada Minggu (3/5),  pukul 12.18 GMT menunjukkan 245.172 korban meninggal  dunia dan sebanyak 3.504.349  terinfeksi virus corona secara  global. Pandemi ini telah membuat   setengah dari populasi  manusia berada dalam lockdown,  dan mendorong laju perekonomian global ke arah penurunan  terburuk sejak Depresi Hebat.

Eropa bersiap melonggarkan  aturan lockdown lebih lanjut secara hati-hati,  menyusul tanda-tanda bahwa pandemi virus  corona Covid-19 mungkin melambat. Italia  yang terdampak parah oleh virus tersebut  dilaporkan menyusul Spanyol, dengan mengizinkan orang-orang berada di luar ruangan Pelonggaran karantina  bertujuan mencoba memulihkan ekonomi yang dilumpuhkan  oleh lockdown selama berpekanpekan, sekaligus untuk meredakan tekanan yang dialami populasi yang terkurung.

Setelah berada dalam karantina dua bulan di Italia, orangorang akan diizinkan untuk  berjalan-jalan di taman dan mengunjungi kerabat, meski demikian, masih  ada beberapa kebingungan soal  tingkatan pelonggaran.  Contohnya Pietro Garlanti (53 tahun), yang  berprofesi sebagai petugas  kebersihan dan Marghe Lodoli, yang memiliki tiga anak, merupakan sebagian warga yang bingung dengan aturan ini. Sementara Pemerintah  Italia menekankan bahwa tindakan pencegahan masih diperlukan.

Hal ini diikuti juga Jerman, Slovenia,  Polandia dan Hongaria bahkan di beberapa negara Asia seperti Korea Selatan dan Thailand, dengan kebijakan yang berbeda di setiap negara, pemerintah masing – masing tetap berpegang pada langkah-langkah  untuk mengendalikan penyebaran virus, dan melakukan lebih banyak pengujian untuk mencoba melacak infeksi.