Restrukturisasi pembiayaan syariah pada kuartal kedua tahun ini diprediksi akan meningkat signifikan seiring dengan cukup dalamnya dampak krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19. Pengurus DPP Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Herwin Bustaman mengatakan Pelaku usaha sektor penerbangan, pariwisata dan perhotelan mengharapkan restrukturisasi paling banyak. Hal ini akan membuat kemampuan percetakan laba perbankan syariah tertekan. 

Direktur Syariah Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pandji P. Djajanegara mengatakan pendapatan Januari dan Februari 2020 masih tumbuh cukup baik. Namun, belum dapat dipastikan akan bertahan karena belum banyak terdapat tekanan restrukturisasi. Senior Faculty LPPI Lando Simatupang menyebutkan bahwa perbankan saat ini menghadapi tekanan likuditas dari sisi liabilitas, yang menyebabkan melemahnya pertumbuhan giro dan dari sisi restrukturisasi, mengakibatkan perbankan menghadapi arus kas masuk yang semakin rendah. Kondisi ini pun semakin diperparah dengan kualitas aset yang mungkin semakin memburuk akibat pembatasan kegiatan ekonomi. 

BRI Syariah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dalam penyaluran pembiayaan baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun dana bergulir, seiring dengan upaya mitigasi penyebaran wabah dan pemberlakuan pembatasan sosial.  Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto, mengatakan bahwa BRI Syariah telah menyalurkan Rp 1,28 miliar pembiayaan KUR selama Januari-Maret 2020. Mayoritas KUR disalurkan pada sektor produksi industri pengolahan, jasa-jasa, serta perikanan dan pertanian. Penyaluran KUR BRI Syariah terus meningkat setiap tahunnya.

CEO perusahaan tekfin peer to peer lending, PT Ammana Fintek Syariah, Lutfi Adhiansyah menyampaikan, sudah ada pembicaraan antara pemerintah dengan asosiasi tekfin terkait hal penyaluran dana namun masih harus ada pembahasan terkait sisi regulasi.  Pemerintah bisa menyalurkan dana untuk tekfin melalui perbankan yang sudah memiliki credit scoring sesuai standar pemerintah. 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, sudah banyak bank yang bekerja sama channeling dengan perusahaan tekfin untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan. Menurut Iskandar, kerja sama yang lebih luas di antara bank dengan tekfin sangat terbuka, termasuk dalam penyaluran KUR syariah.

Sejumlah perusahaan berbasis syariah mencatat sejumlah kinerja positif di tengah penyebaran wabah virus korona baru atau Covid-19. CEO PT Ammana Fintek Syariah Lutfi Adhiansyah mengakui, tidak semua sektor mengalami penurunan, ada yang meningkat. Lutfi mengatakan telah menyetop sekitar 80 persen pembiayaan, sisanya sekitar 20 persen portofolio mengalami peningkatan bisnis sehingga mendapatkan pembiayaan lebih besar. Misalnya, seperti sektor energi, tekstil, pangan, dan perkebunan. Ekspor kelapa sawit berjalan terus meningkat ke negara empat musim, karena digunakan sebagai briket bahan bakar arang di negara-negara tersebut. Peningkatan pembiayaan juga terjadi pada sektor konveksi atau tekstil, pengusaha memanfaatkan momentum ini untuk beralih membuat alat kesehatan, seperti alat pelindung diri (APD) atau masker. Di sektor pangan, cukup banyak pengusaha yang beralih bisnis memproduksi frozen food melalui niaga daring.

BRI Syariah juga tetap melanjutkan proses ekspansi bisnis dalam menyambut penerapan qanun Aceh dengan membuka 11 kantor cabang di kota Aceh. Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Mulyatno Rachmanto mengatakan, ekspansi 11 kantor cabang tersebut bertujuan mempermudah masyarakat Aceh memindahkan simpanan dan pinjamannya kepada BRI Syariah. BRI Syariah juga berupaya mengakselerasi proses konversi dengan pembukaan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) di seluruh unit kerja BRI.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dodi Budi Waluyo mengatakan, nilai ekonomi Indonesia yang terkait dengan prinsip halal atau nilai-nilai syariah bisa mencapai Rp 12,5 ribu triliun atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 15,6 ribu triliun. " Nilai ekonomi sebesar itu terbentuk dengan mengeluarkan unsur-unsur ekonomi non-halal dari keseluruhan PDB Indonesia,"kata Dody pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta, Selasa (12/11). Meskipun nilainya cukup besar, menurut dia, potensi eknomi syariah tersebut belum diotimalkan di tengah mayoritas penduduk yang beragama Islam, Hingga saat ini, Indonesia masih menjadi konsumen bagi produk halal, bukan produsen. "Keungan syariah secara konsisten mempromosikan pembagian risiko alih-alih pendekatan pembiayaan utang, yang diyakini akan meningkatkan ketahanan dan stabilitas pasar keuangan," ungkap Dodi. 

Pada tahun lalu Indonesia berada di peringkat keenam. Tahun ini, kita berada di peringkat pertama pada Global Islamic Finence Report (GIFR) 2019 dengan skor 81,93 dan menyalip negara GCC dan Malaysia yang mendominasi peringkat atas sejak 2011. GIFR merupakan laporan tahunan yang dipublikasikan Cambridge Institute of Islamic Finance (Cambridge-IIF) dan diproduksi oleh Cambridge IFA, sebuah organisasi think tank global untuk industri perbankan dan keuangan yang berbasis di Inggris. Berdasarkan data OJK pada Juni 2019, aset keuangan syariah Indonesia, tidak temasuk saham syariah dan Baitul Malwat Tamwil (BMT) mencapai US$ 94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%. Total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 500 triliun. Selain perbankan syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Syariah memiliki aset tercatat Rp 102 triliun.

Pemerintah meluncurkan masterplan ekonomi syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Rencana induk yang disusun Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi acuan pengembangan sektor riil dan keuangan syariah di dalam negeri. Sejumlah target besar MEKSI adalah meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah menjadi 20% pada 2024. Selain itu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal dunia.

Pemerintah membagi fokus pengembangan ekonomi syariah tanah air menjadi lima sektor yakni :

• industri makanan dan minuman
• tata busana
• pariwisata
• media dan rekreasi
• farmasi dan kosmetik

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) akan bekerjasama dengan tiga bank syariah anak perusahaan BUMN dan satu unit usaha syariah bank BUMN untuk meluncurkan platform uang elektronik LinkAja Syariah. LinkAja syariah akan diluncurkan pada Agustus 2019.

Penandatanganan MoU antara PT Finarya dan bank-bank syariah berlangsung kemarin bersamaan dengan peluncuran masterplan ekonomi syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. MoU termasuk kesepakatan pengembangan LinkAja dengan skema syariah. Ini merupakan upaya salah satu upaya KNKS untuk mengembangkan keuangan sektor ritel.

Selain berfungsi sebagai uang elektronik, LinkAja Syariah juga akan dikemas terhubung dengan sistem perdagangan niaga daring, produk keuangan syariah, pariwisata halal serta melayani transaksi dana sosial keagamaan seperti zakat, infak,sedekah dan wakaf.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berkerja sama dengan PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), sebuah perusahaan teknologi finansial (fintech) syariah yang bergerak di bidang investasi peer to peer (P2P) lending. Dalam kerjasama ini, Bank Muamalat akan bertindak sebagai agen rekening penampungan (escrow account) bagi Ammana.

Gubernur Riau, Syamsuar mengeluarkan instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Instruksi melaksanakan zakat tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yang selama ini dinilai kurang maksimal. Dengan adanya instruksi tersebut diharapkan  kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan zakat di instansinya masing-masing yang dikelola oleh unit pengelola zakat.

Pemkot Cimahi melansir tentang jumlah zakat dan infak yang diterima dari ASN sepanjang 2018 lalu mencapai Rp 1,6 miliar. Nilai tersebut belum tercapai optimal sebab masih banyak ASN yang belum menjadi muzakki. Sementara itu, pada Januari sd Februari 2019 sudah tercapai Rp 490 juta.

Lelang surat berharga syariah negara (SBSN) pada Selasa (22/1) menarik minat investor. Jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 24,47 triliun. Jumlah ini, menurut DJPPR, merupakan yang terbesar untuk lelang sukuk tahun ini. Daya tarik terletak pada yield obligasi pemerintah lebih menarik dari negara emerging market lainnya. Terlebih, kebijakan bank sentral negara maju yang mengerem kenaikan suku bunga acuan semakin membuat investor yakin masuk ke pasar emerging market. Meski berhasil mencetak penawaran tertinggi, pemerintah memilih hanya menyerap lima seri sukuk saja.