PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat posisinya sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan focus pada pemberdayaan UMKM melalui layanan jasa perbankan syariah, BSI berperan penting mendorong UMKM untuk naik kelas, karena merupakan tulang punggung ekonomi negara.

Sektor UMKM mencakup 99 % dari seluruh unit bisnis di Indonesia. Pada 2023 jumlah UMKM mencapai 66 Juta dan menyumbang 61 % dari PDB Indonesia atau Rp 9.850 triliun. UMKM menyerap 117 Juta pekerja yang merupakan 97 % dari total angkatan kerja Indonesia. BSI telah mengemban amanah untuk mendorong UMKM agar lebih berkembang.

Dirut BSI, Hery Gunardi menyebut, “BSI terus berupaya meningkatkan kontribusinyadalam mendorong UMKM agar ekosistem segmen usaha tersebut semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi dimasa mendatang. Tren pembiayaan UMKM di BSI menunjukkan peningkatan signifikan seiring pertumbuhan jumlah pelaku UMKM dan meningkatnya minatmasyarakat terhadap perbankan syariah. (Yoga)

Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan yang tengah memenuhi persyaratan untuk spin off memiliki waktu dua tahun  untuk secara resmi mengajukan diri kepada OJK terkait rencana usai melepaskan diri dari entitas induk. Kepala Ekskutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, UUS juga memerlukan persiapan yang memadai sebelum akhirnya spin off. Seperti terkait bisnis model dan lainnya yang harus disempurnakan ketika mereka harus menjadi bank umum syariah. "Dan kemudian juga tentu kami memperkirakan kalau ini terjadi, akan ada masa penyesuaian sehingga nanti pada akhirnya pertumbuhan itu akan berjalan secara natural saja," jelas Dian. Merujuk Data Statistik Perbankan Syariah yang dirilis OJK, total aset industri bank syariah di Indonesia sebesar Rp861,6 triliun per Mei 2024, tumbuh 9,67% secara tahunan (yoy). Dari nilai tersebut pangsa pasarnya sebesar 7,23%, naik tipis dari bulan sebelumnya yang sebesar 7,21%. (Yetede)

PT Bank Mega Syariah hingga paruh pertama tahun ini mencatatkan kinerja positif, yang diharapkan berlanjut hingga akhir tahun. Perseroan mengincar target laba hingga Rp 300 miliar tahun ini. "Sekitar Rp 200-300 miliar target bottom line, dalam perjalanannya kami cukup kena dampak situasi makro, global juga beri dampak segala macam, pertumbuhan bisnis ada impact. Yang paling penting fokus  capai itu dengan lakukan perubahan strategi yang ada," urai Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo kepada Investor Daily. Pihaknya mengungkapkan  bahwa meskipun  secara bulanan belum bisa mencapai budget, tapi ia cukup optimistis mencapai target diakhir tahun untuk percepatan pertumbuhan. Di sisi pembiayaan, perseroan juga masih mencatatkan pertumbuhan positif, di tengah kondisi yang sangat menantang dan tidak pasti saat ini. (Yetede)

Mega merjer tiga bank syariah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mematahkan stigma negatif yang berkembang sebelum merjer terlaksana. Terbukti, kini BSI tengah berikhtiar untuk bisa menjasi raksasa bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun 10 tahun mendatang. Berdasarkan data 23 Maret 2024, Al Rajhi Bank asal Arab Saudi memimpin perbankan syariah global di urutan nomor wahid dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 92,67 miliar. 

Posisi kedua adalah Kuwait Finance dengan kapitalisasi pasar US$ 41,03 miliar. Serta, peringkat ketiga ada Alinma Bank dengan kapitalisasi pasar US$ 23,41 miliar. Sementara itu, BSI di usianya yang baru menginjak tiga tahun ini sudah berhasil masuk 10 besar bank syariah global dengan market cap  US$ 8,68 miliar. Diharapkan peringkat tersebut akan terus naik hingga berada di jajaran bank syariah global raksasa. (Yetede)

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia, Indonesia memiliki mimpi bisa menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia, tak lepas dari kontribusi sektor perbankan syariah, salah satunya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI yang terbentuk dari Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 pada Mei 2019. Target masterplan ini ialah meningkatkan skala usaha ekonomi dan keuangan syariah. Dimana perbankan syariah diharapkan dapat menopang pembiayaan bagi ekonomi syariah dan industri halal. Namun, pertumbuhan perbankan syariah domestik belum mampu meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan.

Keterbatasan aspek permodalan perbankan syariah membuat upaya-upaya ekspansi, memperbesar aset, menyalurkan pembiayaan, serta menghimpun dana pihak ketiga lebih lambat ketimbang perbankan konvensional. Guna mendukung masterplan itu, pemerintah merancang langkah merger bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang diikuti PT Bank BRI Syariah Tbk atau BRIS, PT Bank Syariah Mandiri, serta PT Bank BNI Syariah. Merger tersebut diharapkan dapat meningkatkan permodalan secara anorganik serta pangsa pasar perbankan syariah, juga menjadi respons atas integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor jasa keuangan pada 2020, sekaligus diharapkan dapat bersaing dengan bank syariah kawasan lain, seperti Maybank Syariah dan CIMB Syariah.

Berdasarkan laporan keuangan 2020, total aset dari tiga bank tersebut Rp 214,7 triliun. Ketiga entitas tersebut menjadi entitas baru bernama BSI dan diresmikan oleh Presiden Jokowidodo pada 1 Februari 2021 di Istana Negara, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, Kementerian BUMN terus mendorong BSI agar menjadi bank syariah terbesar dan berskala global (go global). Adapun keberadaan kantor cabang BSI di Dubai, Uni Emirat Arab, menjadi langkah awal menghubungkan perbankan Indonesia dengan pusat-pusat keuangan syariah dunia. (Yoga) 

OJK mencatat total aset keuangan  syariah di Indonesia mencapai lebih  dari Rp 2.500 triiun pada akhir tahun lalu. Nilai tersebut bahkan berkontribusi 46% pada Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kontribusi usaha dan layanan syariah besar terhadap perekonomian nasional. Hal itu menunjukkan peran nyata keuangan syariah sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Federica Widyasari Dewi merinci, dari total aset industri  keuangan syariah tersebut, berasal dari aset sektor perbankan  syariah Rp893 triliun, kemudian aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah Rp 156 triliun, serta pasar modal syariah Rp 1.500 triliun. "Eksistensi keuangan syariah Indonesia di kancah global juga terus diakui, tercermin dari beberapa peningkatan indeks global," ujar Kiki. (Yetede)

Potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia sangat besar, terutama karena negara ini memiliki jumlah penduduk muslim  terbesar di dunia. Namun pengembangan industri syariah masih tertinggal, karena dalam pelaksanaanya masih menemui sejumlah tantangan dan kendala. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia harus fokus dalam  mencari potensi unggulan untuk dikembangkan.  The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang diluncurkan DinarStandart di Dubai, Uni Emirat Arab, akhir tahun lalu, menepatkan Indonesia di peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam hal potensi pengembangan ekonomi syariah. (Yetede)

Otonomi daerah dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai, serta mendorong inovasi dan kerja sama pengembangan sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. "Jika dikelola secara bijak dan optimal, otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan  pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Wapres mengatakan, masyarakat akan semakin merasakan manfaat nyata ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah, melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan sinergi pusat dan daerah yang efektif. Pada kesempatan itu, Wapres pun memberikan  beberapa arahan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam terkait pengembangan  ekonomi dan keuangan syariah. (Yetede)

Bank Muamalat Indonesia Tbk menggenjot penyaluran pembiayaan hijau. Pionir Bank Syariah di Tanah Air ini menargetkan pertumbuhan pembiayaan hijau sebesar 50% secara year on year (yoy) pada tahun ini. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, pada akhir Desember 2023 penyaluran pembiayaan pada segmen environtal, social, and governance atau ESG tercatat sekitar Rp 1,3 triliun. mayoritas penyaluran pembiayaan tersebut dilakukan pada sektor transportasi  ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya  alam hayati, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. "Tahun ini kami memproyeksikan penyaluran pembiayaan ESG tumbuh sebesar 50% dengan fokus pada sektor  pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan,". Indra menjelaskan, konsep pembiayaan hijau yang berlandaskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) sejalan dengan prinsip  maqashid syaiah yang diterapkan oleh bank syariah, termasuk Bank Muamalat. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menerbitkan instrumen environment, social, governance (ESG) sukuk pertama kali di Indonesia berupa sustainability sukuk (sukuk mudharabah keberlanjutan) tahap pertama sebesar Rp 3 triliun. Hasil dana tersebut nantinya digunakan perseroan untuk ekspansi pembiayaan ke sektor ESG. BSI memiliki target penerbitan sukuk keberlanjutan dengan total Rp 10 triliun, untuk tahap pertama sebesar Rp 3 triliun tahun ini. Perseroan siap mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui implementasi instrumen  keuangan syariah yang fokus terhadap ESG. Efek syariah dengan aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (underlying sukuk) ini adalah pembiayaan dengan kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan values berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Per Maret 2024, portfolio pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp59,19 triliun yang terbagi atas katagori KUBL sebesar Rp12,57 triliun dan KUBS sebesar Rp46,62 triliun. (Yetede)