Syariah
( 126 )Darmawan Junaidi Pimpin Bank Mandiri
Darmawan Junaidi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, Rabu (21/10/2020) sore. Darmawan mengisi kursi pucuk pimpinan Bank Mandiri setelah direktur utama sebelumnya, Royke Tumilaar, ditunjuk untuk memimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Darmawan, yang sebelumnya menjabat Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management Bank Mandiri, memastikan dukungan dan keterlibatan Bank Mandiri dalam pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, Bank BUMN syariah menuntaskan rencana penggabungan usaha untuk membentuk entitas baru dengan total aset Rp 214,6 triliun. Aksi korporasi ini diharapkan menjawab kesulitan menggenjot pangsa pasar ekonomi syariah di Tanah Air.
Bank yang akan merger ialah PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Penggabungan usaha ditargetkan tuntas pada 1 Februari 2021 dengan BRI Syariah sebagai entitas penerima penggabungan.
Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi, Rabu, menyampaikan, merger ketiga bank syariah itu menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan perbankan syariah berskala internasional.
Proses Merger Bank Syariah BUMN Dimulai
Tiga bank umum syariah milik pemerintah menandatangani Perjanjian Penggabungan Bersyarat. Ketiga bank itu adalah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.
Berdasarkan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, perwakilan dari perusahaan induk setiap bank juga turut menandatangani perjanjian. Ketiga perusahaan induk itu dalam laporan disebutkan, Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk Ngatari telah mengirimkan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal penandatanganan perjanjian itu.
Di sisi lain, penggabungan ketiga bank itu dapat menjadi katalis dan akselerator bagi pertumbuhan perekonomian syariah nasional sepanjang pemerintah turut membuat kebijakan afirmatif. Kebijakan itu, misalnya, transaksi pelaku usaha di kawasan industri halal mesti dilakukan di bank syariah dan pemerintah melibatkan ketiga bank syariah negara dalam program-program terkait penyaluran anggaran, seperti kredit usaha rakyat.
Ketiga bank syariah juga berkomitmen tidak akan ada pemutusan hubungan kerja dalam proses penggabungan ini. Selama proses persiapan integrasi, tak ada perubahan operasional dari ketiga bank syariah.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi menyatakan, penandatanganan perjanjian itu menandakan persiapan proses penggabungan tiga bank umum syariah BUMN resmi dimulai.
Menurut Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, integrasi ketiga bank syariah turut menciptakan sarana, sumber daya, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar. Diharapkan, potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.
Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto menambahkan, bank syariah nasional masih memiliki ruang untuk berkembang karena pangsa pasarnya masih relatif kecil.
OJK Dukung Merger Bank Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang akan menggabungkan PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). OJK sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi, daya saing, serta perannya dalam menumbuhkan ekonomi nasional dan syariah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa (13/10/2020), mengatakan, “OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yang direncanakan,” kata Wimboh melalui keterangan pers.
Konsolidasi Bank Syariah BUMN Dipercepat
Proses merger antara PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah telah dimulai dengan penandatanganan kesepakatan conditional merger agreement, Senin lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pandemi Covid-19 serta pelemahan kondisi perekonomian merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi pasar keuangan syariah guna mempercepat pemulihan ekonomi.
Proses penggabungan tersebut ditargetkan rampung pada Februari 2021. Hasil merger ketiga bank syariah pelat merah itu, akan menghasilkan bank dengan total aset sebesar Rp 214,78 triliun.
Setelah merger tuntas, Indonesia bakal memiliki satu entitas bank syariah besar yang berpotensi masuk peringkat sepuluh bank syariah terbesar dunia. Bank syariah BUMN didorong menjadi bank kelas dunia dengan mengantongi aset sebesar Rp 395 triliun pada 2025.
Ketua Tim Project Management Office yang juga Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hery Gunardi, mengimbuhkan, setelah merger rampung, bank syariah baru akan langsung melesat menempati posisi ketujuh atau kedelapan bank beraset terbesar di Indonesia.
Pemerintah telah menentukan BRI Syariah sebagai cangkang atau entitas yang akan menerima penggabungan, karena BRI Syariah sudah public listed, sehingga legal merger akan lebih mudah.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, berharap bank syariah hasil merger dapat membiayai kegiatan sektor riil, khususnya industri halal.
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan periode 2015-2020, Fauzi Ichsan, menuturkan aksi konsolidasi bank dapat menekan biaya penggalangan dana.
Keuangan Syariah RI Bisa Bertahan
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan, dampak wabah Covid-19 pada keuangan syariah Indonesia diperkirakan lebih minimal dibandingkan sejumlah negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya.
Direktur Pendidikan dan Penelitian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat menyampaikan, kinerja sektor keuangan syariah Indonesia lebih positif, terutama tecermin dalam indikator indeks pasar modal syariah serta pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Informasi tersebut tertuang dalam laporan yang diluncurkan KNEKS bersama Dinar Standard terkait dampak Covid-19 kepada keuangan syariah di mayoritas negara-negara OKI. Laporan ini menyajikan analisis data dan perspektif dari para pelaku industri beserta analisis di 12 negara OKI yang merepresentasikan 87 persen aset keuangan syariah global.
Laporan yang dapat diunduh di laman Salaam Gateway menunjukkan kondisi 12 negara Islam dari negara teluk, Asia Tenggara, Afrika, dan Asia Tengah.
Sementara itu, dari indeks pergerakan bursa saham negara OKI, Emir menyampaikan, Indonesia juga mencatat performa paling baik, diikuti oleh Bahrain dan Bangladesh di kala pandemi. Menurut data indeks JII, dalam rata-rata lima bulan terakhir masih mencatat pertumbuhan 0,27 persen.
Wabah Covid-19 dapat menjadi momentum untuk negara-negara Islam menerbitkan sukuk dalam membantu pemulihan ekonomi. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tahun 2019, aset keuangan syariah global pada 2018 tercatat 2,5 triliun dolar AS.
Direktur Bidang Hukum, Promosi, dan Hubungan Eksternal KNEKS Taufik Hidayat menambahkan, kondisi ekonomi syariah Indonesia yang lebih baik ini dapat dimanfaatkan untuk menjaring investasi dan kolaborasi.
Likuiditas Terbatas, Peminat Lelang Sukuk Negara Stagnan
Minat pada lelang surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk negara masih besar. Penawaran yang masuk mencapai Rp 18,85 triliun, naik dari lelang sebelumnya sebesar Rp 18,11 triliun. Pemerintah menyerap dana Rp 9,5 triliun. Jumlah tersebut melampaui target indikatif pemerintah Rp 7 triliun. Analis Fixed Income MNC Sekuritas Made Adi Saputra menilai, minat investor di lelang sukuk negara konsisten. Hal ini tersebut terlihat dari jumlah penawaran dalam tiga lelang SBSN terakhir yang mengindikasikan keterbatasan likuiditas di pasar.
Head of Economics Research Pefindo Fikri C Permana menilai, hasil lelang kemarin menunjukkan belum ada perbaikan permintaan investor domestik yang mendominasi permintaan. Yang menarik, nominal yang diminta peserta lelang makin kompetitif dan ada peluang penurunan yield ke depan. Di lelang kemarin, PBS002 menjadi seri yang paling banyak dimenangkan, mencapai Rp 3,4 triliun dengan yield rata-rata tertimbang 6,15%. Hal ini menunjukkan pemerintah lebih memilih memenangkan seri dengan cost of fund lebih murah dan levelnya lebih agresif dibanding yang diminta pasar. Saat ini investor masih memiliki kecenderungan melirik seri tenor pendek, karena relatif tidak volatil.
BNI Syariah Perluas Jangkauan Internasional
PT BNI Syariah akan memperluas jangkauan bisnis internasional seiring pencapaian menembus kategori Bank BUKU III.
Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menyampaikan, menjadi bank BUKU III membuka peluang setidaknya untuk tiga bisnis internasional. Tiga peluang itu di antaranya trade finance, remitansi, juga ekspansi cabang yang memungkinkan kerja sama internasional. Firman menyam paikan, peluang bisnis tersebut cukup signifikan sehingga bisa meningkatkan portofolio bank sekitar Rp 100 miliar dari sisi fee-based income. Selain itu, potensi dari trade finance terkait bisnis impor dan ekspor yang ditargetkan sekitar Rp 70 miliar. Sementara, untuk potensi ekspansi cabang, BNI akan bekerja sama dengan kantor cabang BNI induk yang ada di luar negeri seperti di Singapura, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Amerika Serikat.
Perluasan bisnis internasional sudah sukses dilakukan induk sehingga BNI Syariah akan bersinergi. BNI Syariah telah mempersiapkan sumber daya manusia dan teknologi untuk menggarap peluang tersebut. Meski membukukan kinerja positif, Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah Wahyu Avianto menyampaikan, pertumbuhan laba diproyeksi melambat tahun ini karena Covid-19. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pembiayaan membuat BNI Syariah tidak ada masalah likuiditas, kata Wahyu.
Perlambatan bisnis karena Covid-19 akan menurunkan sisi profitabilitas dari sisi pendapatan margin dan bagi hasil. Namun, peluang profit muncul dari fee-based income imbas digitalisasi layanan.
BANK SYARIAH TETAP SOLID
Perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat menghadapi Covid-19. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiga potensi risiko kredit, pasar, dan likuiditas juga tidak terkecuali untuk bank syariah. Meskipun demikian, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Toni E.B. Subari mengatakan bank syariah sebenarnya memiliki keuntungan dalam menghadapi risiko pandemi Covid-19, karena konsep bisnis yang berbeda dari bank konvensional.
Penerapan konsep bagi hasil misalnya, secara natural bisa memitigasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, ada beberapa produk bank syariah yang tidak sensitif terhadap pricing sehingga tidak terdampak, misalnya simpanan dengan akad wadiah atau tanpa bunga. Simpanan jenis ini trennya terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data OJK, kinerja aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (BUS) masih tumbuh dua digit secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga awal tahun ini.
Toni, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) mengungkapkan dampak yang akan terlihat akibat Covid-19 adalah dari sisi pendapatan, yang akan mengalami penurunan dikarenakan bank harus secara masif melakukan restrukturisasi. Toni memaparkan, skema restrukturisasi yang dilakukan Mandiri Syariah adalah membagi nasabah terdampak Covid-19 ke dalam empat kuadran, yaitu nasabah yang pendapatannya turun 20%-25%, 25%-50%, 50%-75%, dan 75% ke atas. Perseroan memberikan perlakuan berbeda bagi keempatnya.
Strategi lainnya adalah mencari sumber pendapatan lain, yaitu melalui pendapatan berbasis komisi dengan memperkuat divisi digital dengan mobile banking dan bisnis gadai emas. Perseroan juga menghemat biaya operasional. Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Indra Falatehan mengatakan perseroan akan mengoptimalkan stimulus-stimulus yang diberikan oleh otoritas serta mempercepat proses restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak wabah Covid-19. BJBS akan tetap mempertahankan pertumbuhan bisnis secara selektif dan prudent dengan mengoptimalkan nasabah existing yang masih potensial.
Laba BRI Syariah Tumbuh 150 Persen
PT Bank BRI Syariah Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 75,15 miliar pada kuartal I 2020. Angka itu meningkat sebesar 150 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara aset BRI Syariah pada kuartal I 2020 tercatat sebesar Rp 42,2 triliun, meningkat 9,51 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar menyatakan, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah mencapai 34,28 persen (yoy). Sementara, pertumbuhan dana murah (CASA) mencapai 77,51 persen (yoy).
Salah satu faktor pendukung pertumbuhan CASA BRI Syariah adalah tabungan payroll yang tumbuh 46 persen (yoy). Tabungan payroll menjadi salah satu fokus BRI Syariah dalam mengembangkan bisnis, karena dari sini didapatkan ekspansi pasar dengan pemilihan pasar secara selektif. Melalui peningkatan tabungan payroll membuka potensi peningkatan penyaluran pembiayaan salary-based financing.
Di sisi pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan BRI Syariah pada kuartal I 2020 disokong oleh pembiayaan segmen ritel, termasuk segmen kecil menengah dan kemitraan, konsumer, serta mikro.
Pengamat ekonomi syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarman, Karim menyampaikan, kondisi industri perbankan syariah bisa memburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. Diprediksi bank syariah pada periode Juli 2020 dan Agustus 2020 menjadi puncaknya, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima.
Setelah melewati periode Agustus yang paling krusial, ia meyakini industri perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki lanskap bisnis baru. Ia menyarankan industri untuk bergotong royong saling menopang saat menghadapi pandemi Covid-19.
Asosiasi Tekstil Minta Perketat Impor
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berharap pemerintah bisa melindungi pasar domestik dengan memperketat produk impor masuk ke Indonesia. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengatakan garmen Bangladesh, India, dan Vietnam rata-rata di-cancel apabila nanti kondisi normal, garmen mereka bisa masuk Indonesia.
Jemmy mengatakan, beberapa industri yang selama ini berorientasi ekspor pun bisa menjual produknya ke pasar dalam negeri. Saat ini tingkat permintaan dalam negeri anjlok seiring dengan penutupan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Tak hanya itu, kegiatan ekspor juga terganggu akibat Covid-19.
Menurut Jemmy, supaya industri TPT bisa terjaga dan bangkit lagi, API mengusulkan sejumlah relaksasi kepada pemerintah. Beberapa di antaranya terkait pembebasan biaya listrik.
Wakil Ketua Umum API Chandra Setiawan menambahkan, penerapan proteksi antidumping dibolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Chandra mengungkapkan, biaya sewa penjualan pakaian jadi di mal lebih murah bagi merek luar negeri dibandingkan untuk produk dalam negeri.
Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar mengatakan, saat ini industri fashion Muslim telah mendapatkan dampak negatif dari pandemi. Meski begitu, Afdhal meyakini, industri fashion Muslim bisa segera bangkit jika ada kepastian ketersediaan bahan baku.
Pilihan Editor
-
Beban Bunga Utang
05 Aug 2022 -
The Fed Hantui Pasar Global
26 Jul 2022









