Dubai, 7 November 2021- PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai merealisasikan program BUMN Go Global yang dicanangkan Menteri BUMN Erick Thohir, setelah diterimanya letter of incorporation oleh bank syariah terbesar di Tanah Air tersebut dari Dubai International Finance Center (DIFC) pada Kamis (4/11). Langkah strategis yang sangat cepat dari BSI ini diharapkan pula dapat mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah khususnya di Uni Emirat Arab (UEA). Terlebih UEA adalah salah satu pusat investasi global dimana Dubai adalah pusat keuangan syariah global termasuk Sukuk.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kehadiran BSI di Dubai diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. "Saya berharap BSI dapat mengoptimalkan potensi bisnis di Dubai dan menjadi jembatan penghubung antara Indonesia dan investor global, untuk menginvestasikan dananya pada proyek-proyek pemerintah, BUMN dan juga proyek-proyek pembangunan lainnya di Tanah Air," kata Erick. Terkait hal ini Direktur BSI Henri Gunardi mengatakan langkah tersebut adalah bukti kesiapan pihaknya untuk membuka pasar ditataran global.

Menurutnya kehadiran BSI di Dubai merupakan langkah strategis. Langkah ini pun menandai rekam jejak  pertama BSI di pasar global. BSI akan menjadi bank  dari Indonesia yang pertama yang memiliki kantor perwakilan  di kawasan Timur Tengah. Dengan ekspansi ini, BSI berharap dapat mewujudkan misinya sebagai Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2025. Kehadiran  BSI di Dubai diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kehadiran BSI di Dubai juga diharapkan akan memperkuat hubungan bilateral. (Yetede)

Indonesia, tak disangsikan lagi, adalah pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim sekitar 229 juta jiwa atau 87,2% dari total populasi, negeri ini berpotensi menjadi pusat, kiblat, sekaligus panutan (trend setter) industri keuangan syariah global. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, DPR, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong industri keuangan syariah. Upaya paling fundamental adalah membuat  dan mengimplementasikan Undang-Undang (UU) No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Langkah krusial lainnya yang telah ditempuh pemerintah adalah menggantungkan tiga bank syariah milik bank badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank Syariah Indonesia/BSI). Sejalan dengan beroperasinya BSI mulai 1 Februari 2021, pemerintah meluncurkan peta jalan (roadmap) perbankan syariah. Ekonomi syariah Indonesia, jika berkaca pada data Global Islamic Economy Indicator, masih paradoks. Indonesia berada dibawah Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. 

Sejujurnya, visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dunia masih jauh panggang dari api. Pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air bahkan baru mencapai 6,3%. Masyarakat Indonesia secara umum belum 'melek keuangan syariah'. Sekali lagi, perlu upaya ekstra dari segenap pemangku kepentingan. Selain harus terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, pemerintah perlu membuat perubahan yang bersifat struktural, dimana negara memiliki kepanjangan angan untuk hadir secara langsung dalam industri keuangan syariah. 

Karena itu, sangat logis jika sejumlah kalangan, terutama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengusulkan supaya BSI dijadikan BUMN, bukan sekadar anak usaha BUMN. Keberadaan bank BUMN syariah diperlukan untuk mengakselerasi pengembangan keuangan syariah nasional, tak cuma di sektor perbankan.

Usulan agar BSI dijadikan bank BUMN bisa dipahami. Dengan menjadi bank BUMN, BSI akan mendapatkan dukungan lebih kuat dari pemerintah, baik dari sisi hukum, pendanaan, maupun operasional. Perubahan status BSI dari anak perusahaan BUMN menjadi BUMN juga bakal meningkatkan kepercayaan publik.

Tak kalah penting, dengan menjadikan BSI sebagai BUMN, pemerintah akan memiliki flagship perbankan syariah. Setelah menjadi bank pelat merah, BSI pun bisa membangun konglomerasi keuangan syariah, dari mulai asuransi syariah, multifinance syariah, perusahaan sekuritas syariah, manajer investasi (MI) syariah, hingga perusahaan fintech syariah.

(yetede)

Setiap perusahaan di industri asuransi syariah didorong untuk menyukseskan program unit usaha (spinof) pada 2024 agar bisa fokus dan inovatif dalam mengembangkan usaha. Hal itu juga berkaitan  dengan upaya ansipasi persaingan usaha yang terjadi dalam Asean Framework Agreement on Servis (AFAS) tahun 2025. Wakil President Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan, tantangan terbesar sekaligus peluang untuk tumbuh lebih cepat bagi industri asuransi syariah adalah menjalankan kewajiban spinoff pada 2024. "Berdasarkan laporan OJK, dari 59 perusahaan asuransi syariah, 43 diantaranya adalah unit usaha syariah. Sehingga dalam tenggat waktu sampai tahun 2024, unit usaha syariah ini harus menjadi perusahaan asuransi syariah," kata Maaruf pada acara milad ke 18- ASSI.

Menurut Wapres, industri asuransi memiliki kontribusi signifikan terhadap industri keuangn nonbank (IKNB). Merujuk data OJK, sampai dengan bulan Mei 2021 jumlah aset industri asuransi nasional sebesar Rp1.547 trilliun atau sekitar 50% dari total aset IKNB. Meskipun ditengah krisis, aset industri asuransi masih  tetap tumbuh sebesar 6,07% pada 2020 dan sampai semester 1-2021 tumbuh  4,15%. "Hal ini menunjukkan industri asuransi syariah  cukup terdampak selama masa pandemi, terutama penurunan yang sangat besar pada sektor asuransi jiwa syariah yakni minus 8,21 pada Mei 2021 terhadap Desember 2019," terang Ma'ruf.

Ma'ruf menuturkan, setiap perusahaan asuransi perlu terus membangun kepercayaan msayarakat  dimulai dari agen-agen asuransi  yang profesional, jujur, dan transparan terhadap produk-produk asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi bersama agen harus mengambil peran untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang asuransi, termasuk tentang asuransi syariah. Hal senada disampaikan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbih Santoso yang menilai, pelaku asuransi syariah diharapkan terus berperan aktif dalam mengoptimalkan perannya bagi pengembangan dan keuangan ekonomi syariah. (YTD)

Secara umum, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan manfaat secara adil dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesai ekosistem keuangan syariah Indonesia yang diukur asset dan daya ekonomi untuk produk halal seperti sandang, pangan, rekreasi, hiburan, serta obat-obatan farmasi, sehingga ragam produk kecantikan halal, telah masuk ke dalam sepuluh besar industri halal dunia.

Sepanjang tahun 2020, kinerja aset industri keuangan syariah mampu mencapai pertumbuhan 21,48% atau di kisaran angka Rp 1.770.32 trilliun. Walaupun demikian, pangsa pasar perbankan syariah per Januari 2021 baru mencapai 6.55% dari total aset perbankan  Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan usaha syariah dihadapkan dengan tantangan skala ekonomi yang memerlukan dukungan integrasi program dan koordinasi strategis antarpemangku kepentingan untuk membangun dan semakin memperkuat infrastruktur ekonomi industri syariah.

Demikian pula indikator kesadaran pun menjadi faktor penting peningkatan peringkat Indonesia mengingat banyaknya upaya dalam memperkenalkan industri keuangan syariah setahun belakangan ini. Kemudian, indeks inklusi keuangan syariah pun masih di posisi 9,1%, dibandingkan dengan tingkat inklusivitas  keuangan nasional di angka 76,19%. Salah satu inisiatif yang kami luncurkan adalah penyelenggaraan ajang tahunan Shariah Thouhgt Leaders Forum, yaitu forum diskusi yang diselenggarakan sebagai sarana edukasi. Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata misi Maybank Indonesia dalam Humaniting Financials Sersres. Beberapa aspek yang perlu dilihat adalah insiatif untuk terus membangun supply side yang mumpuni. Upaya yang terus dilakukan adalah sinergi, kerja sama, harmonisasi di seluruh level pemangku kepentingan dalam mewujudkan potensi ekonomi syariah. (YTD)

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi beroperasi pada Senin (1/2) kemarin. BSI terbentuk dari penggabungan PT Bank BRIsyariah (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Peresmian BSI dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta secara virtual melalui aplikasi Zoom. BSI saat ini memiliki 1.200 kantor cabang lebih dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Kota Makassar, bank hasil penggabungan ini dibawahi BSI Regional CEO Region Office XI, yang membawahi 105 outlet (Kantor Cabang (KC), kantor cabang pembantu, kantor kas dan Kantor Fungsional Operational (KFO).

Rinciannya, ke-105 kantor ini adalah gabungan dari BNIS sebanyak 33 cabang, BRIS 14 cabang dan Mandiri Syariah 58 cabang.

Tiga bank syariah milik negara akan resmi merger dengan bendera PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun kode saham bank hasil merger yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah BRIS.

Pascamerger ini, PT Bank Mandiri Tbk (EMRI) menjadi pemegang saham mayoritas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dengan kepemilikan sebesar 51%. PT Bank Negara Indonesia (TBK) 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 17.4%, DPLK BRI - Saham Syariah 2% dan publik 4.4%. Ketua Project Management Office Integrasi [PMO] dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi sebelumnja mengatakan total aset bank hasil penggabungan ini nantinya akan mencapai Rp 239,56 triliun.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan memandang prospek bisnis syariah masih cerah ke depannya mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. Apalagi di beberapa daerah, masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk memilih bank syariah sebagai bank pilihan untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

Kinerja industri keuangan syariah disebut tetap tangguh, di tengah pandemi yang tecermin pada fungsi intermediasi dan pertumbuhan total aset. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan industri keuangan syariah berhasil tumbuh mengesankan selama 3 dasawarsa sejak bank syariah berdiri pertama kalinya di Tanah Air. 

Hingga September 2020, Sri Mulyani memaparkan total aset keuangan syariah, tidak termasuk saham, telah mencapai Rp1.710,16 triliun atau setara dengan US$114,64 miliar dengan pangsa pasar 9,69%. Aset tersebut meliputi aset perbankan syariah sebesar Rp575,85 triliun, industri keuangan bukan bank yang syariah sebesar Rp111,44 triliun, dan pasar modal syariah sebesar Rp1.022,87 triliun. Dari sisi aset, perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu naik 10,97 persen secara tahunan, dibandingkan dengan bank konvensional yang pertumbuhannya tercatat sebesar 7,7% secara tahunan

OJK pun menyambut positif pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk., hasil merger tiga bank syariah BUMN agar
menjadi katalis perkembangan keuangan syariah nasional karena bisa menjamah segmen mikro

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, dalam waktu dekat akan segera terbentuk bank syariah baru dengan skala aset jauh lebih besar mencapai Rp 200 triliun hasil merger unit usaha syariah/anak usaha bank syariah beberapa bank BUMN.

Ma'ruf menjelaskan, “Selama ini hanya ada bank (syariah) BUKU II dan III, bank syariah kita masih kecil-kecil. Diharapkan dengan pembentukan bank syariah besar ini punya aset Rp 200 triliun,” ujarnya dalam video conference, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, bank syariah tersebut juga diharapkan bisa menangani proyek-proyek besar, tidak hanya nasional, tapi global karena asetnya besar.

Produk syariah semakin mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia yang didominasi muslim. Asuransi syariah, salah satunya. Seperti kinerja yang dicatat Asuransi Prudential.

Di tengah situasi perekonomian yang tak menentu akibat pandemi Covid-19, salah satu produk syariah Prudential, justru diminati market. Produk yang diberi label Prudential PRUCinta itu dikenalkan ke pasar hanya beberapa pekan sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Tepatnya dilempar ke pasar di awal Maret.

Sharia, Government Relations and Community Investment Director Prudential Indonesia Nini Sumohandoyo menjelaskan, sejak dikenalkan hingga saat ini, pemegang polis PRUCinta sudah mencapai 30 ribu. Jumlah itu diyakini akan terus bertambah hingga akhir 2020 nanti.

Dijelaskannya, PRUCinta termasuk produk asuransi yang simple sehingga market meminatinya. Dipasarkannya juga secara virtual. “Jadi, saat ada pandemi, penyerapan market tetap bagus,”  sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, President Director Prudential Indonesia, Jens Reisch menambahkan, beragam inovasi terus dilakukan perusahaan sejak awal berdiri di 1995. Selama 25 tahun ini, Prudential sudah memiliki 270 ribu tenaga pemasar yang tersebar di 160 kota. Jumlah nasabah perseroan sudah menebus angka 2 juta nasabah.

Rancangan merger Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah sudah terang. Dalam prospektus merger yang terbit Rabu (21/10), Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menguasai 51,2% saham bank syariah hasil merger.

Bank Mandiri juga akan menjadi pengendali bank hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, entitas anak usahanya, yaitu Bank Mandiri Syariah, memiliki ekuitas tertinggi dibandingkan bank syariah BUMN lain.

Berdasarkan penilaian wajar, valuasi Bank Mandiri Syariah senilai Rp 16,33 triliun. Sementara valuasi BNI Syariah Rp 7,99 triliun dan BRI Syariah Rp 7,59 triliun. Alhasil, pascamerger, bank syariah BUMN ini mempunyai valuasi Rp 31,91 triliun.

Akibatnya, kepemilikan saham publik di BRIS bakal terdilusi menjadi 4,4%. Per September 2020 publik memiliki 18,47% saham BRIS. Porsi kepemilikan publik ini bakal di bawah ketentuanfree floatyang yang sebesar 7,5%.

Meski demikian, Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi menyatakan, manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan relaksasi. “Setidaknya BRIS pascamerger bisa diberikan waktu satu hingga dua tahun untuk memenuhi ketentuan itu, “ ujar Inarno kepada KONTAN, Rabu (21/10).

Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma menambahkan, pacamerger BRIS tidak wajib menggelar penawaran (tender offer) kepada pemilik saham publik. Karena ada kepentingan pemerintah juga. “BRI hanya akan membeli saham pemilik BRI Syariah yang tidak setuju merger, “ kata Suria.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian karena penggabungan usaha dikecualikan dari tender offer wajib.

Dalam rancangan merger, BRI, induk BRIS, menawarkan akan membeli saham publik BRIS Rp 781,29 per saham. Harga itu merujuk valuasi BRI Syariah per Juni 2020 senilai total Rp 7,59 triliun atau Rp 781,29 per saham.