Asosiasi bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menilai pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) akan semakin meramaikan persaingan pasar perbankan syariah di Indonesia. Diharapkan semakin banyak BUS yang bisa menjadi pilihan masyarakat. Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi mengungkapkan, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar yakni mencapai 87%. Bahkan lebih besar dari Pakistan, Turki yang merupakan negara Islam. Dia mengungkapkan, berdasarkan survei terdapat 20-25% kelompok konformis yang harus memiliki rekening syariah. Kemudian, 20-25%  kelompok universalis, yakni kelompok yang ingin punya  rekening syariah selama bank syariah  itu bisa kompetisi dengan empat bank besar, baik dari layanan, produk, maupun harga. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  berencana membuat persaingan  industri perbankan syariah lebih sehat. Salah satunya dengan melakukan penggabungan atau merger antara Unit usaha Syariah PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, bahwa perlu ada persaingan yang sehat dari industri perbankan syariah. Saat ini, hanya ada satu bank syariah besar yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), sehingga perlu ada bank syariah lainnya agar bisa bersaing dan masyarakat memiliki banyak pilihan layanan syariah. "Untuk itu, kami diskusi dengan PPKH (Badan Pengelolaan Haji) dan Menteri Agama, mungkin nggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dan BTN Syariah, kita jadikan alternatif bank syariah besar," jelas Erick, di Jakarta, Selasa (19/12/2023). (Yetede)

Teka-teki nama bank syariah yang akan dicaplok Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) untuk digabung dengan unit usaha syariahnya akhirnya terjawab sudah. Seperti diberitakan sebelumnya, unit syariah BTN akan digabung dengan Bank Muamalat. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah memproses rencana penggabungan tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pembicaraan merger tersebut kini sedang berlangsung. Jika tak ada aral melintang, penggabungan ditargetkan bisa rampung pada Maret 2024. Erick menyatakan, kementerian sudah mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama dan pemegang saham Bank Muamalat, yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Gabungan antara BTN Syariah dan Bank Muamalat akan menjadi alternatif bank syariah dengan kemungkinan aset bisa masuk dalam 16 besar secara global," kata Erick, Selasa (19/12). Penggabungan Bank Muamalat dan unit usaha syariah (UUS) BTN bakal menghasilkan bank syariah terbesar kedua di Indonesia, setelah Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengakui telah mengirimkan surat ketertarikan untuk mengakuisisi saham dua bank syariah sejak November lalu. Sementara itu, Kementerian BUMN juga masih terus melanjutkan pencarian calon investor baru untuk BSI. Dari roadshow yang sudah dilakukan ke negara-negara Timur Tengah, sudah ada calon investor yang berminat masuk ke bank tersebut. Erick mengatakan, Kementerian BUMN hanya menawarkan 10%-12% saham BSI. "Memang dalam roadshow ini, mereka ingin lebih dari 10%. Kalau bisa, mereka ingin 15% hingga 20% jadi strategic partner. Ini yang mungkin pemegang saham seperti BNI, BRI, Bank Mandiri masih perlu saling curhat," ungkapnya.

JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  berencana membuat persaingan  industri perbankan syariah lebih sehat. Salah satunya dengan melakukan penggabungan atau merger antara Unit usaha Syariah PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, bahwa perlu ada persaingan yang sehat dari industri perbankan syariah. Saat ini, hanya ada satu bank syariah besar yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), sehingga perlu ada bank syariah lainnya agar bisa bersaing dan masyarakat memiliki banyak pilihan layanan syariah. "Untuk itu, kami diskusi dengan PPKH (Badan Pengelolaan Haji) dan Menteri Agama, mungkin nggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dan BTN Syariah, kita jadikan alternatif bank syariah besar," jelas Erick, di Jakarta, Selasa (19/12/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  berencana membuat persaingan  industri perbankan syariah lebih sehat. Salah satunya dengan melakukan penggabungan atau merger antara Unit usaha Syariah PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, bahwa perlu ada persaingan yang sehat dari industri perbankan syariah. Saat ini, hanya ada satu bank syariah besar yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), sehingga perlu ada bank syariah lainnya agar bisa bersaing dan masyarakat memiliki banyak pilihan layanan syariah. "Untuk itu, kami diskusi dengan PPKH (Badan Pengelolaan Haji) dan Menteri Agama, mungkin nggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dan BTN Syariah, kita jadikan alternatif bank syariah besar," jelas Erick, di Jakarta, Selasa (19/12/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, investor asal Arab Saudi berminat untuk menguasai 15-20% saham PT Bank Sayariah Indonesia Tbk (BRIS). Persentase kepemilikan itu lebih besar daripada porsi saham BRIS yang ditawarkan sebanyak 10-11%. Orang nomor satu di Kementerian BUMN itu pun berencana terbang ke Arab Saudi untuk menindaklanjuti minat tersebut. Keberangkatan Erick ke Arab Saudi juga bertujuan untuk melobi investor disana agar BRIS  memeroleh lisensi penuh di negara tersebut. Seperti hal nya lisensi penuh yang sudah didapatkan  BRIS di Uni Emirat Arab (UEA). Dengan lisensi penuh, Erick mengklaim, BRIS mampu mencatatkan transaksi  terakhirnya hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. "Jadi saya akan ke Saudi untuk melobi agar BSI bisa full license BSI masuk 10 besar dunia. Apalagi, Erick bilang, Arab Saudi ingin menjadi mitra strategis dengan memegang 15-20 saham BSI. (Yetede)

Disadari, walau pengem­bang­annya telah dilakukan sejak dari tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah na­sional belum secepat yang diharapkan. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, yakni sekitar 89%, tidak lantas menjadikannya sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebenarnya, preferensi masyarakat kita saat ini bisa menjadi modal dasar akselerasi ekonomi syariah. Berdasarkan riset, terdapat 46% masyarakat yang memiliki preferensi syariah dilatarbelakangi faktor spiritual dan fungsional, serta 20% yang memilih syariah hanya karena faktor fungsional atau benefit. Oleh karenanya, pemangku kebijakan termasuk didalamnya Bank Indonesia (BI) serta lintas kementerian/lembaga terkait melakukan pendekatan baru dinamakan money follow the trade. Istilah ini merujuk pada paradigma di mana upaya percepatan ekonomi keuangan syariah di Indonesia erat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha halal (baik barang dan jasa) atau dikenal sebagai halal value chain (HVC). Pertumbuhan ekonomi syariah global dalam wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berisikan 57 negara di mana beberapa anggotanya bukan mayoritas muslim, diprediksi sebesar 3,6% pada 2023 (sedikit lebih baik dibanding ekonomi global yang sekitar 3%) dan diprediksi akan membaik sebesar 4,2% pada 2024. Namun, angka ini sejatinya terkontraksi dibanding 2022 sebesar 5,5%. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi turut memberikan andil atas kontraksi pertumbuhan ekonomi syariah global. Dari dalam negeri atau domestik, seiring pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi syariah dalam bentuk sektor HVC terus berlanjut dengan pariwisata ramah muslim dan sektor pangan halal (pertanian dan makanan) menjadi pendorongnya. Ke depan, perkembangan HVC harus menjadi perhatian bersama, mengingat pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional. Diproyeksikan, sektor HVC akan tetap tumbuh sebesar 4,5%—5,3% selama 2023. Adapun, sederet jurus percepatan industri halal. Pertama, penguatan melalui grand design arah produk halal dalam bentuk Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023—2029. MPIHI yang mengusung tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan” menjadi referensi bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia. Jurus kedua, digitalisasi. Seperti halnya industri konvensional, industri halal juga harus riding the wave menggunakan digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital. Jurus ketiga, literasi. Keurgensian literasi ekonomi syariah dan industrifikasi halal menjadi salah satu strategi utama MPIHI. 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menunjukkan komitmennya untuk membawa perbankan syariah Indonesia berlaga dalam ekosistem global dengan memperkuat kolaborasi strategis dengan Uni Emirat Arab (UEA) melalui optimalisasi kantor cabang penuh di Dubai. Kehadiran kantor cabang penuh BSI di pusat layanan keuangan syariah global tersebut sekaligus menjembatani kepentingan transaksi dan perdagangan antara Indonesia dan Timur Tengah.Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, mengatakan dengan perolehan izin usaha kantor cabang penuh maka BSI akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan bisnis internasional. Lisensi tersebut membuka peluang untuk berbagai kegiatan antara lain trade finance seperti letter of credit (LC) ekspor dan impor. Selain itu, BSI dapat memfasilitasi transaksi foreign exchange dan memberikan pembiayaan sindikasi yang memadai untuk skala internasional serta rencana pengembangan bisnis perbankan ritel. Langkah strategis mendirikan Kantor Cabang Penuh BSI di Dubai tidak hanya menjadi wujud penguatan kemitraan dengan UEA dan Arab Saudi, te tapi juga mendukung para ekspor tir nasional dan perusaha an Indonesia dalam mengembang kan bisnis di wilayah Timur Tengah. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik langkah BSI di pasar global khususnya di Timur Tengah. Dia berharap BSI memperkuat kontribusinya mengembangkan bisnis global perusahaan-perusahaan Indonesia di UEA dan Timur Tengah. Di sisi lain, BSI juga turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 di Dubai. BSI berpartisipasi aktif dalam konferensi ini untuk menjajaki potensi kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan.