KONVERSI sejumlah bank konvensional menjadi bank syariah mendorong peningkatan kinerja perbankan syariah di Tanah Air. Pada akhir 2022, misalnya, aset perbankan syariah nasional tumbuh 15,36 persen, diikuti pertumbuhan dana pihak ketiga yang naik 12,93 persen, serta pembiayaan yang pada awal 2023 tumbuh hingga 20,9 persen. Berbagai indikator tersebut melampaui kinerja perbankan konvensional yang pertumbuhan asetnya sebesar 9,42 persen, dana pihak ketiga 8,58 persen, dan pembiayaan 10,6 persen.

Kepala Unit Usaha Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk, Mahendra Koesumawardhana, mengatakan konversi bank konvensional menjadi bank syariah, seperti yang dilakukan Bank Aceh, Bank NTB, dan Bank Riau Kepri, juga turut mendorong market share perbankan syariah di Tanah Air menembus batas 5 persen yang bertahan sejak lama. Per tahun lalu, OJK melaporkan, market share perbankan syariah nasional sudah di posisi 7 persen.

Namun pertumbuhan itu, menurut Mahendra, masih belum terlalu kencang. Terutama jika mempertimbangkan potensi Indonesia yang sangat besar. “Pertumbuhan perbankan syariah ini terjadi secara anorganik, dipicu oleh adanya konversi bank,” ujar dia dalam pertemuan bersama sejumlah jurnalis di Jakarta, Rabu, 10 Mei lalu. Mahendra menilai pertumbuhan perbankan syariah juga idealnya terjadi secara organik, ditopang oleh peningkatan jumlah nasabah, penyaluran pembiayaan, dan sebagainya. “Agar pertumbuhannya lebih sustainable.” (Yetede)

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari delapan provinsi yang diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. ”Ada empat bidang yang menjadi fokus, yaitu pengembangan industri produk halal, industri jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah,” ujarnya, Selasa (11/4/2023), di  Banjarmasin. (Yoga)

JAKARTA, ID-Nilai aset keuangan syariah di Indonesia selama tahun 2022 melesat 15,87% hingga menembus Rp2.375,84. Pada tahun yang sama, pangsa keuangan syariah terhadap total aset jasa keuangan nasional mencapai 10%. Booming industri keuangan terjadi seiring  dengan bangkitnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk dan layanan halal. Jumlah penduduk muslim yang besar dan  ekosistem  yang sudah terbentuk  memudah Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Namun, untuk mewujudkan  niat itu diperlukan akselerasi dalam literasi keuangan, perbaikan governance atau tata kelola, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan peningkatan kualitas produk halal agar  bisa menembus pasar global. Institusi keuangan syariah harus bisa menunjukkan keunggulan dalam persaingan dengan institusi keuangan konvensional. Dengan tingkat penetrasi  yang masih rendah, justru ruang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Diperbankan misalnya, penetrasi baru sekitar 6,9% , masih jauh lebih rendah dari negeri jiran Malaysia yang mencapai 30%. (Yetede)

JAKARTA - Pergerakan indeks saham syariah di pasar modal masih berada dalam zona negatif apabila dilihat sejak awal tahun ini. Pada akhir perdagangan Jumat lalu, Indonesia Sharia Stock Index tercatat di angka 207. Apabila ditinjau sejak awal tahun, nilai ISSI tercatat turun 4,75 persen. "Kalau kita lihat, beberapa emiten yang memiliki kapitalisasi saham terbesar dalam ISSI turun lumayan sejak awal tahun, misalnya ADRO, UNVR, BYAN, dan lainnya," ujar Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani, kepada Tempo, akhir pekan lalu. Dari sepuluh saham syariah berkapitalisasi paling besar di ISSI, enam saham tercatat bergerak negatif sejak awal tahun. Saham-saham tersebut antara lain BYAN yang bergerak -8,74 persen, TPIA -9,56 persen, UNVR -7,58 persen, ADRO -25,35 persen, ICBP -1,72 persen, dan CPIN -9,69 persen. Kendati ada saham-saham anyar yang baru melantai di pasar modal dan memiliki pergerakan yang cukup baik saat penawaran awal alias IPO, pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap indeks. Beberapa saham anyar di indeks syariah antara lain Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON), Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE). (Yetede)

Implementasi ekonomi dan keuangan syariah dinilai bisa menjadi solusi menghadapi ketidak pastian ekonomi. Hal ini tecermin dari masih bertumbuhnya sektor keuangan syariah selama tiga tahun terakhir saat terjadi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global menguat, dikarenakan ekonomi dan keuangan syariah mensyaratkan usaha untuk mengedepankan prinsip berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, sektor keuangan syariah terbukti tangguh dan mampu bertahan dalam kondisi ketidakpastian perekonomian. ”Hal ini tecermin dari pertumbuhan di sektor ini,” ujar Aman dalam diskusi bertajuk ”Investasi Hijau di Keuangan Syariah”, Jumat (24/3).

Sampai dengan November 2022, total aset industri keuangan syariah mencapai Rp 2.312,72 triliun, bertumbuh 15 % secara tahunan. Total aset industri perbankan syariah mencapai Rp 756,30 triliun, setara 6,8 % total pangsa pasar industri perbankan keseluruhan. Adapun total aset industri keuangan nonbank syariah Rp 143,97 triliun, dengan pangsa pasar 4,69 % total pasar. Sementara total aset industry pasar modal syariah yang juga termasuk saham syariah dan sukuk negara mencapai Rp 5.924,08 triliun dan memiliki pangsa pasar 18,43 %. Ketahanan sektor keuangan syariah ini, lanjut Aman, dikarenakan dalam keuangan syariah terdapat kerangka berpikir multidimensi yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan masyarakat, Tuhan, dan lingkungan. Ini mirip komitmen prinsip bisnis berbasis ESG. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah investor pasar modal syariah serta nilai transaksi perdagangannya bisa tumbuh 10% pada 2023. Namun target tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Kepala Pasar Modal Syariah BEI Irwan Abdalloh mengatakan, saat ini kebanyakan investor syariah didominasi oleh generasi Z atau investor muda. Pulihnya perekonomian membuat generasi ini kembali banyak berbelanja ketimbang berinvestasi. Sehingga, ada potensi perlambatan nilai, volume dan frekuensi perdagangan efek syariah. Sedikit kilas balik, sepanjang 2022, jumlah investor syariah mencapai 117.942 atau tumbuh 12,13% secara tahunan. Sementara jumlah investor syariah yang aktif di 2022 sebanyak 30.975 investor. Namun, total nilai transaksi pasar syariah hanya mencapai Rp 10,1 triliun, turun 17,88% secara tahunan. Di sisi lain, BEI masih optimistis bahwa pertumbuhan investor syariah masih akan terus berlanjut. Hal ini didorong oleh adanya penyederhanaan bank RDN, yang memudahkan masyarakat untuk membuka rekening. "Kami menargetkan investor pasar modal syariah bisa tumbuh 10%, termasuk nilai dan transaksi frekuensi" imbuh dia.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia saat ini sedang gencar membangun Islamic Ecosystem dalam negeri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islamic Ecosystem yang sedang dibangun BSI? Islamic Ecosystem mengambil konsep dari 3P yaitu Profit (aspek ekonomi), People (aspek sosial) dan Planet (aspek lingkungan) yang di dalamnya dimasukkan unsur-unsur yang sesuai dengan maqashid syariah. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan bila konsep syariah yang dituangkan dalam Islamic Ecosystem harus bisa dirasakan oleh semua, tidak hanya masyarakat tapi juga lingkungan dan alam. Hasilnya dapat terlihat dari capaian BSI yang berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan dan berkualitas sepanjang pertengahan tahun ini. Di tengah kondisi perekonomian yang menantang akibat gejolak ekonomi global, pada kuartal II/2022, BSI mampu membukukan laba bersih mencapai Rp2,13 triliun, tumbuh 41,31% year on year (yoy). (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank investasi syariah dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengakselerasi ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran bank investasi syariah mampu mendongkrak aset keuangan syariah Indonesia dari peringkat ketujuh ke peringkat pertama. Seperti Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi yang sudah beroperasi, bank investasi syariah akan mempermudah masuknya dana investasi global ke Indonesia, termasuk dari Timur Tengah. Namun, lembaga keuangan syariah di Indonesia perlu memberikan perhatian lebih pada implementasi good governance atau tata kelola yang baik. “Bank investasi syariah ini perlu dibentuk bersama oleh BUMN dan swasta. Jangan semuanya harus BUMN,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam diskusi pada acara pemberian penghargaan Syariah Terbaik 2022, yang diselenggarakan Majalah Investor dan ditayangkan live di Beritasatu TV, Kamis (15/9/2022). (Yetede)

Pembiayaan syariah industri multifinance terus merekah karena masih memiliki peluang yang besar. Oleh karena itu beberapa pemain menyiapkan beberapa strategi untuk membidik pembiayaan secara syariah. Jika melihat data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Juni 2022, pembiayaan syariah secara industri meningkat 47,5% atau mencapai Rp 16,87 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 11,44 triliun. Perusahaan pembiayaan yang juga mencatatkan peningkatan pada pembiayaan syariah yaitu, PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF). Dari total penyaluran pembiayaan baru sekitar Rp 5 triliun, sebanyak 60% nya atau sekitar Rp 3 triliun merupakan pembiayaan berbasis syariah.

JAKARTA, ID- Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin menyatakan bahwa sejumlah hal dapat dilakukan agar Tapera Syariah dapat berkembang di antaranya dengan melakukan aksi jemput bola. Kehadiran Tapera Syariah dinilai sekaligus menjadi perwujudan ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan perumahan berprinsip syariah. “Momentum peluncuran Tapera Syariah ini sangat tepat bagi industri jasa keuangan, tren gaya hidup Islami, dengan meningkatnya preferensi masyarakat akan produk yang sesuai dengan produk jasa syariah telah menciptakan pasar baru yang menarik, yaitu di sektor perumahan,” ujar Ma’ruf Amin, dalam keterangannya, baru-baru ini. Tapera Syariah diluncurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Badan ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, saat ini, berperan mengumpulkan dan mengelola dana aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil (ASN/PNS). (Yetede)