Lewat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara ketat aturan penagihan dan penggunaan kontak darurat bagi nasabah pinjaman online. Nyatanya, hadirnya edaran tersebut tak membuat laporan aduan masyarakat terkait dengan proses penagihan menjadi susut. Masih ada saja penagihan pinjaman dengan kata-kata kasar dan ancaman serta penggunaan kontak darurat di luar kesepakatan.Regulator mendapati 4.497 pengaduan terkait dengan financial technology (fintech) hingga 24 November 2023. Dari pengaduan itu, mayoritas adalah tentang perilaku petugas penagihan atau debt collector (DC) pinjaman online (pinjol). Masalah yang sering diadukan antara lain cara penagihan dengan kata-kata kasar, ancaman, hingga membuat malu. “Serta menghubungi kontak darurat di luar yang telah disepakati,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. Keluhan nasabah yang diterima OJK bisa ditangkap dari dua sisi. Sisi pertama adalah nasabah proaktif melaporkan pelanggaran yang dilakukan platform pinjol. Namun, di sisi lain, ini bisa dipandang sebagai ‘kebandelan’ platform pinjol meskipun OJK telah menerbitkan surat edaran yang ditetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman pada 8 November dan berlaku saat itu juga.

Dalam beleid itu, OJK a.l. melarang penagihan terhadap debitur dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, intimidasi, dan merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, dan harga diri, di dunia fi sik maupun di dunia maya (cyber bullying). Apabila debitur masih menemukan tenaga penagih yang melanggar, Friderica mengatakan mereka dapat mengingatkan penagih untuk tidak bertindak kasar. Selain itu, debitur juga bisa melaporkan tindakan petugas penagih yang melanggar tersebut kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Sesuai dengan POJK No. 6/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, PUJK juga bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan internal maupun pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Di sisi lain, penyelenggara platform pinjol mengaku telah menjalankan praktik sesuai dengan SEOJK 19.Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengatakan perusahaan tidak menggunakan kontak darurat untuk penagihan, tetapi hanya untuk mengonfi rmasi keberadaan penerima pinjaman. Sementara itu, platform PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) menuturkan sebelum berlakunya SEOJK 19/2023, Modalku belum menggunakan kontak darurat sebagai salah satu mekanisme analisis identitas penerima dana.Country Head Indonesia Modalku Arthur Adisusanto mengatakan sejak diterbitkannya SEOJK 19/2023, Modalku terus melakukan pemetaan terhadap ketentuan-ketentuan baru yang diatur oleh OJK kepada penyelenggara LPBBTI, salah satunya mengenai penggunaan kontak darurat.

Sebelum tahun 2023 berakhir, perlu dilakukan financial check up atau pengecekan kondisi keuangan pribadi untuk melihat efektivitas strategi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dan posisi aset serta utang yang dimiliki untuk menyusun strategi perencanaan keuangan di tahun 2024, termasuk mengubah portofolio investasi jika dibutuhkan. Beberapa hal yang perlu perhatikan : 1. Menetapkan tujuan keuangan untuk menentukan strategi pengelolaan keuangan yang akan digunakan, jangka waktu, dan sebagai tolok ukur efektivitas langkah yang dilakukan.

2. Cek arus kas, pemasukan dan pengeluaran di tahun berjalan untuk menilai kembali apakah penggunaan dana di tahun berjalan sudah sesuai tujuan investasi atau terjadi pengeluaran yang tidak tepat sasaran. 3. Evaluasi utang, termasuk evaluasi jenis utang, dana yang dibutuhkan, dan jangka waktu pelunasan. Pembayaran utang, khususnya utang berbunga tinggi akan mengurangi beban keuangan di masa mendatang. 4. Pastikan memiliki dana darurat dan asuransi. 5. Evaluasi aset dan instrumen investasi untuk mengetahui total kekayaan yang dimiliki. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan peta jalan (roadmap) Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027. Pada tahun 2024 akan menjadi tahap awal implementasi dan menargetkan hal yang akan dikejar. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyampaikan peta jalan ini diluncurkan demi menciptakan industri asuransi yang sehat, efisien dan berintegritas. Selain itu, OJK ingin memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Kata Ogi, target utama pada tahun 2024 adalah pengaturan dan pengawasan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang aktuaria manajemen risiko, manajemen investasi dan audit. Target lain OJK adalah pengembangan SDM industri asuransi, penguatan pengawasan produk asuransi, serta pemeriksaan tematik terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) dan sosialisasi ketentuan terbaru terkait asuransi kredit. Tahun depan, Ogi menyebut ada tantangan perubahan suku bunga, saat pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan stabil di level 5%. "Secara umum, risiko geopolitik masih tinggi khususnya menjelang Pemilu di beberapa negara termasuk Indonesia," ujar dia. 

Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 kian tebal tiga bulan jelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Bank Indonesia (BI) menyampaikan likuiditas perekonomian melanjutkan tren positif. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melaporkan, posisi M2 mencapai Rp8.573,6 triliun atau tumbuh 3,3% secara tahunan (year-on-year/YoY). Erwin menilai, pertumbuhan tersebut relatif stabil dari bulan sebelumnya yang tumbuh 3,4% YoY ke Rp8.505,4 triliun. Artinya, dalam kurun waktu sebulan, peredaran M2 naik senilai Rp68,2 triliun. Kinerja uang beredar ditopang oleh penyaluran kredit moncer. Penyaluran kredit pada November 2023 tumbuh sebesar 9,7% YoY yang lebih pesat dibandingkan dengan realisasi pada Oktober 2023 dengan pertumbuhan 8,7% YoY. Berbeda dengan pertumbuhan kredit, tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi sebesar 15% YoY. Tagihan bersih pemerintah pusat ini melanjutkan kontraksi sebulan sebelumnya yakni 11,7% YoY. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 0,3% YoY atau melambat dari 6,1% YoY pada Oktober 2023. Uang kuasi yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan lainnya, baik rupiah maupun valuta asing atau valas, serta simpanan giro valas tumbuh 4,9% YoY yakni menyentuh Rp3.820 triliun. Realisasi tersebut naik dari posisi bulan sebelumnya di angka Rp3.788,5 triliun. Kondisi uang beredar sejalan dengan proyeksi ekonom yang menggambarkan efek penyelenggaraan Pemilu. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meramal selama empat bulan sebelum pemilu dan satu bulan setelah pemilu, tren M2 sejak Pemilu 2004 selalu meningkat.

Upaya pemerintah menggenjot penghimpunan dana dari devisa hasil ekspor (DHE) mulai membuahkan hasil. Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat, hingga November 2023, dana DHE yang masuk ke sistem keuangan dalam negeri telah mencapai US$ 1,3 triliun atau sekitar Rp 20,16 kuadriliun. Penerimaan DHE Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga terus meningkat. Pada September 2023, nilainya baru US$ 9 miliar atau setara Rp 139,59 triliun. Namun, per Oktober 2023 melejit menjadi US$ 10,2 miliar, setara Rp 158,21 triliun. Saat ini, ada empat instrumen penempatan DHE SDA, yakni rekening khusus DHE SDA valuta asing (valas), instrumen deposito valas perbankan, promissory note valas LPEI, dan instrumen Bank Indonesia berupa term deposit (TD) valas DHE. Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Hendy Bernadi mengatakan, penempatan dana nasabah di TD valas BRI saat ini menurun. Meski begitu, sejak berlakunya PBI 7/2023 per 1 Agustus lalu, dana kelolaan TD DHE BRI tumbuh 79,92% per November 2023. Dari total, porsi dana DHE SDA 19,91%. Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, TD valas DHE di BRI sebesar Rp 1,92 triliun. EVP Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Hera F Haryn bilang, untuk menarik nasabah menempatkan dananya di TD valas, sejak awal 2023, BCA menyesuaikan bunga deposito valas bertahap. Per 1 Desember 2023, bunga deposito valas berkisar 1,5%-2,25%. Direktur Wholesale & International Banking Bank Negara Indonesia Silvano Winston Rumantir kepada KONTAN menyebut, penempatan DHE di BNI bisa dilihat dari kenaikan simpanan valas serta kredit valas BNI.

Momentum tahun depan memberikan jalan lapang bagi aliran dana asing ke pasar keuangan di Tanah Air tersulut luruhnya sentimen suku bunga mahal yang membatasi gerak investor asing mengalirkan modal ke aset berisiko di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Instrumen seperti surat utang dan saham bakal mendulang cuan lebih banyak. Merujuk pada kinerja sepanjang tahun ini, dana investor asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) menembus Rp77,73 triliun. Sementara itu, pasar saham masih mencetak aksi jual bersih sebesar Rp9,38 triliun. Menariknya, secara umum, kinerja pasar surat utang lebih unggul dibandingkan dengan pasar saham bahkan bila dibandingkan dengan beberapa nengara Asia. Premi risiko Indonesia pun berada di level rendah yang tecermin dari credit default swap (CDS) RI 5 tahun yang berada pada kisaran 70. Kepala Divisi Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan terdapat beberapa faktor yang akan membuat dana investor asing masuk ke Indonesia. Pertama, Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan menurunkan suku bunga yang akan diikuti dengan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury dan indeks dolar AS (DXY Index). Turunnya indeks dolar AS meredam kemungkinan pelemahan rupiah di hadapan greenback. Kondisi tersebut, katanya, mendorong potensi keuntungan nilai tukar. Kedua, Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk menaikkan rating ke BBB+ (triple B plus) tahun depan. Ketiga, aliran dana asing sepanjang 2023 hampir Rp80 triliun yang masih belum menggantikan porsi sebelum pandemi Covid-19. Dihubungi terpisah, Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen Eri Kusnadi menjelaskan investor asing di Surat Utang Negara (SUN) mementingkan faktor stabilitas makroekonomi dan akan membandingkan imbal hasil Indonesia dengan safe haven seperti AS. Sementara itu, investor saham asing lebih menitikberatkan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada laba perusahaan. Sementara itu, Schroders Indonesia, manajer investasi asal Inggris dalam laporan terbarunya menggarisbawahi sejumlah poin penting pada 2024. Sentimen positif berasal dari kelanjutan sikap The Fed yang melunak dengan peluang pelonggaran moneter, pertumbuhan ekonomi China yang lebih kencang, prospek harga komoditas termasuk logam, dan kinerja moncer emiten pada 2024. Sentimen yang perlu diwaspadai yakni likuiditas domestik ketat yang bisa menghambat pertumbuhan. Menariknya, penyelenggaraan Pemilu menjadi faktor yang perlu diperhatikan meskipun memicu konsumsi lebih tinggi. Dari sisi pasar saham, perusahaan menilai valuasi indeks harga saham gabungan (IHSG) menarik dengan perkiraan pertumbuhan laba per saham (earning per share/EPS) pada 2024 mencapai 11%-12%. Dari situ, perusahaan menuturkan bahwa sektor seperti perbankan yang dipimpin oleh bank jumbo mampu memberikan laba tebal. Head of Research & Advisory Bank Commonwealth Thadly Chandra menyebutkan Pemilu akan memberi dampak positif pada aktivitas ekonomi dan likuiditas di pasar keuangan. Dengan demikian, baik pasar surat utang dan saham bakal menikmati manfaat hajatan 5 tahun sekali ini.

JAKARTA,ID-Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya atau disebut remitensi berperan efektif mengurangi kemiskinan di negara asal terutama di wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Bank Dunia mencatat upaya  remitensi warga negara Indonesia dalam 5 tahun terakhir ternyata meningkat dari yang tadinya 0,8%, meningkatnya sekitar 0,8 sampai 1,07% kepada PDB. "Remitensi ini mendorong pada peningkatan kesejahteraan penduduk terutama di wilayah kantong-kantong migran," ucap Amalia. Dia mengatakan rumah tangga yang menerima remitensi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk  jatuh menjadi kelompok miskin dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. (Yetede)

Prahara Dana Pensiun (Dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terus memanas. Bahkan persoalan ini diperkirakan belum akan selesai dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pendiri Dapen BUMN harus bertanggung jawab untuk menambah modal (top up) ke perusahaannya yang tengah bermasalah. Proses top up ini bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun. Tapi Erick enggan membuka nama-nama Dapen BUMN bermasalah. Ia juga tidak menyebut berapa suntikan yang dibutuhkan. Erick saat ini juga masih menunggu proses audit dua perusahaan Dapen milik BUMN. Erick menjelaskan, ada dua Dapen BUMN yang tengah diaudit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Iya, ada dua Dapen BUMN mau dilaporkan, cuma audit-nya belum selesai," ujar dia. Erick menyebut, di tahun depan bisa jadi lebih banyak Dapen BUMN yang akan dilaporkan. Sebelumnya dia mengungkapkan, langkah ini demi menyehatkan Dapen BUMN, sehingga dalam tiga tahun ke depan Dapen pelat merah bisa lebih sehat. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi pun sepakat menyebut, butuh waktu paling tidak tiga tahun untuk menyelesaikan top up Dapen pelat merah ini. Tetapi, dia menyebut, perlu komitmen pendiri dalam hal pendanaan. Sebelumnya Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berujar perlu ada suntikan dana Rp 12 triliun ke Dapen BUMN. Pemerintah juga melakukan stress test terhadap Dapen BUMN.

Perekonomian Indonesia perlu segera beralih dari yang mengandalkan ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau. Sebab, ekonomi ekstraktif yang masif akan merusak lingkungan. Sementara saat ini Indonesia masuk dalam 10 negara penghasil emisi terbesar di dunia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan indeks ekonomi hijau pada 2045 mencapai 90,65%, dengan pangsa energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mencapai 70%. "Penerapan ekonomi hijau perlu perubahan dan harus didukung oleh ekosistem yang baik," kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Selasa (19/12). Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, momentum pemilihan umum 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia. "Perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta calon presiden dan wakil presiden agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungannya terhadap industri ekstraktif," kata Leonard. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pendapatan masyarakat akan meningkat jika transisi ekonomi hijau dilakukan. Bhima bilang, pekerja di sektor konstruksi, perdagangan dan industri pengolahan serta pertanian akan mendapat manfaat paling besar dengan adanya transisi ekonomi hijau. Tak hanya itu, pendapatan dari sektor pengadaan listrik dan gas, industri pengolahan, juga akan terdorong. Berdasarkan hitungan Celios dan Greenpeace Indonesia, transisi ekonomi hijau diperkirakan memberikan peluang positif bagi output perekonomian dalam negeri sebesar Rp 4.376 triliun. Peralihan ini juga diprediksi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Penyelenggara, pengawas pemilu, dan penegak hukum diminta  serius menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengenai transaksi  mencurigakan di rekening bendahara-bendahara partai politik yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Aparat diingatkan tidak hanya terpaku pada UU Pemilu, tetapi juga menggunakan instrumen hukum lain untuk menindak pelanggaran. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, di Jakarta, Minggu (17/12) mengatakan, pihaknya menerima surat berisi laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Bawaslu masih mendalami data transaksi yang diberikan PPATK. Hasil analisis Bawaslu akan segera disampaikan kepada publik pekan ini. ”Jika nanti hasil kajian internal kami menemukan dugaan pelanggaran pidana pemilu, tentu akan  diproses di Sentra Gakkumdu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Namun, saat ini prosesnya masih dalam kajian internal Bawaslu,” ujarnya.

Pada Kamis (14/12), PPATK mengungkap temuan peningkatan transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, indikasi transaksi mencurigakan muncul dari kejanggalan aktivitas rekening khusus dana kampanye (RKDK). Arus transaksi di RKDK seharusnya naik karena uang yang tersimpan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Namun, saat ini, transaksi melalui RKDK cenderung tak bergerak. Pergerakan uang justru diduga terjadi pada rekening lain. Sebelum masuk masa kampanye, peserta pemilu wajib membuat RKDK. Rekening itu digunakan hanya untuk menampung kebutuhan dana kampanye yang harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau rekening keuangan pribadi peserta pemilu. Transaksi keuangan selama masa kampanye harus disampaikan dalam laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ivan mengatakan, pemberian informasi mengenai transaksi mencurigakan di rekening bendahara parpol kepada KPU dan Bawaslu dilakukan dalam rangka menjaga proses pemilu yang sesuai aturan. PPATK berharap tak ada tindak pidana pencucian uang atau masuknya uang-uang ilegal yang berasal dari tindak pidana untuk membiayai kontestasi, apalagi jual-beli suara. (Yoga)