Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) ke Asuransi Jiwa Indonesia Financial Group (IFG Life) nyatanya masih meninggalkan masalah. Terbaru adalah kembalinya protes keras dari pensiunan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pensiunan BUMN ini kompak protes atas opsi restrukturisasi program anuitas seumur hidup yang ditawarkan Jiwasraya. Terlanjur memilih salah satu dari opsi restrukturisasi, para pensiunan itu kini meminta agar hal tersebut diubah. Dasar yang menjadi alasan adalah, salah satunya, keputusan yang diambil para pensiunan kala itu dalam keadaan force majeur (keadaan kahar). "Kami harus menerima salah satu opsi dan saat itu dalam keadaan panik dan dalam tekanan," sebut Arif Hartanto, pensiunan Garuda Indonesia kepada KONTAN, Selasa (28/11). Dari opsi yang dipilihnya, lanjut Arif, uang pensiun yang dia terima memang sama seperti sebelum restrukturisasi. Bedanya, uang pensiun hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, tidak lagi seumur hidup seperti dalam aturan Undang-Undang (UU) Dana Pensiun Nomor 11 tahun 1992. Saat program restrukturisasi, Jiwasraya menawarkan tiga opsi penyelesaian kepada para pensiunan BUMN. Salah satu opsi yang cukup kontroversial adalah adanya permintaan agar pemegang polis menambah ( top up ) premi. Nilai top up yang diminta berbeda antara BUMN satu dan lainnya. Bambang Sri Muljadi, Mantan Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia pun angkat suara mengenai permintaan top up premi oleh Jiwasraya untuk membenahi kondisi keuangan mereka. Hal itu, menurut Bambang, tidak sesuai UU dan Peraturan Pemerintah (PP). "Bila pemberi kerja menyerahkan dana manfaat pensiun ke perusahaan asuransi jiwa, tanggungjawab beralih ke asuransi," terang Bambang, Senin (27/11). Maka, Syahrul Tahir Ketua Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya meminta agar Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab. Sayang, upaya Kontan untuk mewawancarai Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tak berbalas. Dihubungi KONTAN, Hexana Tri Sasongko, Dirut IFG (Holding) minta KONTAN menghubungi Dirut Jiwasraya Angger P. Yuwono. Namun, Angger tak membalas pertanyaan KONTAN.

Serapan belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2023 dinilai masih rendah. Masalah tersebut selalu berulang setiap akhir tahun. Di saat yang sama, defisit anggaran bakal makin melebar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan per Oktober 2023, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70% dari pagu yang telah dialokasikan dalam APBN. Realisasi tersebut turun dari periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY) sebesar 5,9 persen. “Makanya penting pada November—Desember ini belanja pemerintah pusat akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa untuk merealisasi seluruh alokasi yang sudah dipagukan di APBN,” ujar Sri dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11). Jika dirinci, Sri menjelaskan kementerian/lembaga (K/L) telah membelanjakan anggaran senilai Rp768,7 triliun atau 76,8% dari pagu. Sementara belanja non-K/L tercatat lebih rendah atau 64,5% dari pagu dengan angka sekitar Rp803,6 triliun. Di saat yang sama, APBN mencatatkan defisit untuk pertama kalinya pada tahun ini, yaitu senilai Rp700 miliar atau 0,003% terhadap produk domestik bruto (PDB). Apabila belanja negara terus ditingkatkan, defisit keuangan negara akan semakin lebar. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menungkapkan adanya peluang defisit APBN lebih rendah dari proyeksi pemerintah, yakni 2,3% terhadap PDB. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan serapan yang rendah meski sudah di penghujung tahun menjadi siklus yang terus berulang. Akhirnya, Negara harus mengejar agar anggaran cepat habis. Bagi Bhima, cara tersebut kuno dan tidak sehat untuk ekonomi Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor mengapa masalah tersebut terus berulang adalah khawatir program yang disalurkan akan mendapat kriminalisasi jika anggaran terserap cepat. “Ada kehati-hatian yang berlebihan padahal sudah ada pengawasan,” terangnya.

PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) membocorkan bakal ada investor baru yang berpeluang masuk ke dalam proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Cikunir-Ulujami. Direktur META Danni Hasan mengatakan perseroan yang merupakan emiten milik Grup Salim ini tengah melakukan sejumlah persiapan menjelang proses konstruksi Tol Cikunir-Ulujami yang rencananya akan dimulai pada 2024. “Saat ini kita bermitra berempat. Kemudian juga dalam perkembangan, kalau semuanya lancar juga akan ada tambahan strategic alliance,” jelas Danni dalam paparan publik, Jumat (24/11). Manajemen META tidak menyebut secara terperinci siapa calon investor baru yang akan masuk tersebut. Namun, Danni memastikan proyek Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami saat ini tengah masuk tahap pembuatan desain. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjabarkan investasi pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road Elevated Cikunir-Ulujami memakan biaya konstruksi mencapai Rp14,08 triliun. Sementara total investasi dari proyek yang akan dibangun oleh konsorsium swasta-BUMN ini mencapai Rp21,2 triliun. Secara lebih terperinci, biaya pengadaan lahan dari proyek ini tercatat mencapai Rp1,64 triliun di mana proses pembebasan lahan bakal dimulai pada akhir tahun mendatang selama 12 bulan. Direktur Utama META M. Ramdani Basri menuturkan perseroan akan tetap fokus mengembangkan sejumlah proyek jalan tol usai penghapusan saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau delisting pada 2024. Pasalnya, hingga saat ini konstribusi pendapatan META paling dominan masih ditopang dari segmen bisnis jalan tol. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga akhir September lalu, META mencatatkan pendapatan dan penjualan sebesar Rp665,27 miliar. Jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pemerintah terus menggodok aturan hapus tagih kredit UMKM. Terbaru, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan tambahan potensi nilai hapus tagih mencapai Rp 10,96 triliun dari yang terdampak bencana. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berujar, nilai ini dihitung berdasarkan debitur yang mengalami bencana gempa bumi 2006 dan pandemi Covid-19. Hanya saja, hal ini belum dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Teten merinci, potensi dari bencana gempa bumi 2006 senilai Rp 30,22 miliar dengan 11 debitur. Nah, debitur tersisa ini berharap 100% kreditnya dihapus tagih. Teten menambahkan, pihaknya telah mengusulkan beberapa kriteria untuk memilih debitur yang bisa dilakukan hapus tagih UMKM. Di antaranya, piutang telah macet dengan masuk dalam golongan lima dan sudah dilakukan hapus buku. Minimal usia hapus buku sekitar 10 tahun. Usul lainnya, debitur sudah membayar angsuran pertama dengan batas maksimal pinjaman Rp 500 juta. Dan, tidak ada agunan bernilai uang untuk dijual. Kriteria lain, debitur sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengaku belum bisa memproyeksikan berapa nilai kredit BTN yang bisa dihapus tagih. Per September 2023, BTN telah melakukan hapus buku kredit Rp 2,7 triliun. Sekitar Rp 300 miliar di antaranya kredit UMKM. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menimpali, implementasi hapus tagih perlu peraturan pelaksana. Ini untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapustagih.

Perbankan asing di dalam negeri optimistis bisa menggenjot penyaluran kredit konsumer tahun depan. Para bank asing ini akan mengandalkan sinergi grup usaha untuk mendorong kinerja. Asal tahu saja, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga akhir Agustus 2023, penyaluran kredit konsumer bank asing hanya sebesar Rp 11,07 triliun. Angka ini turun tipis dibanding periode yang sama di 2022, Rp 11,59 triliun  Bandingkan dengan kredit konsumer bank swasta nasional. Per Agustus 2023, penyaluran kredit konsumer bank swasta nasional mencapai Rp 654,99 triliun. Realisasi ini sekitar 26% dari total kredit yang sekitar Rp 2.900 triliun. Direktur Bank OCBC NISP Tbk (NISP) Andrae Krishnawan menuturkan, OCBC memiliki komitmen untuk menggenjot bisnis ritel. Salah satu strateginya, mengoptimalkan sinergi dengan grup. Berdasarkan laporan keuangan, per September 2023, OCBC mencatat pertumbuhan kredit 10% secara tahunan menjadi senilai Rp 144,7 triliun. Optimisme juga digaungkan Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Bank asal Malaysia ini akan terus menggenjot pertumbuhan bisnis kredit konsumer. "Pada tahun depan kami menargetkan pertumbuhan kredit konsumer bisa berada di kisaran 8%-10%," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga. Tak mau kalah, Bank Danamon Indonesia Tbk juga siap tempur di bisnis kredit konsumer. Bank yang sahamnya dikendalikan MUFG Bank Ltd, gergasi keuangan asal Jepang, ini akan mengakuisisi bisnis ritel Standard Chartered Bank Indonesia. Consumer Lending Business Head Bank Danamon Indonesia Reza Rusly mengatakan, akuisisi tersebut bertujuan untuk memperkuat bisnis consumer banking . Di sembilan bulan pertama 2023, bank ini telah menyalurkan kredit konsumer Rp 15,3 triliun, tumbuh 31% secara tahunan.

Dana kelolaan atau aset industri dana pensiun (Dapen) tumbuh di sepanjang sembilan bulan tahun 2023. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai akhir September 2023, total dana kelolaan industri dana pensiun secara gabungan tumbuh 6,85% secara tahunan jadi Rp 360,62 triliun dari Rp 337,50 triliun per September 2022. Tapi, secara bulanan, aset kelolaan industri dana pensiun per September 2023 turun dibandingkan Agustus 2023 sebesar Rp 361,01 triliun. Dari data OJK, kontribusi terbesar dana kelolaan per Agustus 2023 dari aset dana pensiun pemberi kerja (DPPK) jenis program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Data OJK selaras dengan pertumbuhan dana kelolaan yang dibukukan sejumlah perusahaan dana pensiun. Contohnya dana kelolaan PT Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM). Hingga akhir September 2023, DPBM membukukan dana kelolaan netto Rp 10,08 triliun atau tumbuh 8,56% secara tahunan. "Pertumbuhan aset DPBM berasal dari iuran pensiun dan hasil usaha bersih sekitar Rp 524 miliar," ujar Ali Farmadi, Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri kepada KONTAN, Kamis (23/11). Sementara itu, lanjut Ali, aset investasi DPBM hingga September 2023 mencapai Rp 9,85 triliun. Dana kelolaan DPBM ini diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi. Plt Pengurus 2 DPLK PertaLife, Deny Kurniawan menuturkan, tumbuhnya aset kelolaan didorong pendapatan investasi yang mencapai Rp 227 miliar di September 2023. Ini tumbuh 42% secara tahunan dibanding September 2022 sebesar Rp 160 miliar. "Pertumbuhan ini dari hasil investasi dan penambahan iuran yang kami investasikan kembali sesuai penempatan investasi yang dipilih oleh masing-masing peserta," terangnya. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Bambang Sri Mulyadi mengestimasi, pertumbuhan aset industri dapen pada 20024 tidak jauh dari realisasi tahun ini. "Pertumbuhan aset secara prosentase pada tahun depan, deviasi sedikit plus atau minus dibanding 2023," katanya.

Memasuki kuartal IV-2023, pertumbuhan kredit perbankan melambat. Hasil survei penawaran dan permintaan pembiayaan perbankan yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Senin (20/11) menunjukkan, penyaluran kredit baru pada Oktober 2023 masih tumbuh secara bulanan. Namun, pertumbuhan kredit Oktober melambat dibandingkan September 2023. Ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada Oktober 2023 hanya 82,1%, lebih rendah dari SBT September 2023 sebesar 92,6%. Dari sisi penggunaan, perlambatan diproyeksi terjadi pada hampir seluruh jenis kredit. Contoh kredit investasi. Survei BI mencatat, SBT kredit investasi pada Oktober 2023 hanya 60,3%, turun dari SBT September 77,7%. Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, mengatakan, ada sejumlah faktor utama yang memengaruhi perlambatan penyaluran kredit baru pada Oktober 2023. Hingga akhir tahun ini, penyaluran kredit baru diproyeksi masih melambat. Menurut survei BI, nilai SBT penyaluran kredit baru pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 92,9%, lebih rendah dibanding kuartal III-2023 sebesar 95,6%. Toh, para bankir tetap optimistis, penyaluran kredit bank hingga akhir 2023 masih positif. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan menyebut, sampai akhir 2023, bank ini menargetkan penyaluran kredit bisa tumbuh di kisaran 6%-8%. Direktur Keuangan Bank Mandiri Tbk (BMRI) Sigit Prastowo lebih percaya diri membidik target pertumbuhan kredit. Dia memperkirakan, penyaluran kredit Bank Mandiri bisa tumbuh 10%-12%. Pada 2022, Mandiri menyaluran kredit Rp 1.202 triliun, naik 14,48% secara tahunan.

Menjelang tutup tahun 2023, sejumlah perusahaan pembiayaan (multifinance) sudah mengambil ancang-ancang mencari sumber pendanaan operasional tahun 2024. Terbaru, pekan lalu, PT Indomobil Finance Indonesia (Indomobil Finance) berhasil mendapatkan pendanaan sebesar US$ 400 juta atau setara Rp 6,2 triliun. Pendanaan itu diraih Indomobil Finance dari pinjaman sindikasi 33 bank di dalam dan luar negeri. Manajemen Indomobil Finance menyebut, dana pinjaman sindikasi itu akan digunakan untuk operasional satu tahun ke depan. Selain Indomobil Finance, PT BNI Multifinance atau BNI Finance juga gencar mencari pendanaan untuk tahun 2024. Anak usaha Bank BNI ini menargetkan pendanaan tahun depan Rp 5,25 triliun. Direktur Bisnis BNI Multifinance Albertus Hendi mengatakan, target pendanaan itu meningkat 75% dibandingkan prediksi pendanaan tahun ini Rp 3 triliun. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) juga membidik pendanaan baru lebih dari Rp 4 triliun pada 2024. Direktur Keuangan WOM Finance Cincin Lisa bilang, target itu meningkat dibanding tahun ini. "Selain dari bank, kami juga berencana menerbitkan obligasi sebagai sumber pendanaan," katanya. Sementara itu, PT Federal International Finance (FIF) akan mengalokasikan penerimaan angsuran konsumen sebagai salah satu sumber pendanaan di 2024. "Selain itu, melakukan diversifikasi sumber pendanaan melalui pinjaman bank di dalam dan luar negeri negeri serta obligasi," kata Margono Tanuwijaya, Presiden Direktur FIF.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memangkas bunga dan biaya lain yang dikenakan ke nasabah di pinjaman online (pinjol). Beleid OJK terbaru mengharuskan bunga maksimum pinjol turun. Penurunan dilakukan secara bertahap. Bunga maksimum pinjaman konsumtif turun jadi 0,3% per hari mulai 1 Januari 2024. Per 1 Januari 2026, besaran bunga pinjaman konsumtif harus jadi 0,1%. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK Agusman mengatakan, OJK tak bisa langsung menurunkan bunga karena akan menggangu kinerja fintech lending. Beleid baru juga mengatur denda keterlambatan tidak boleh melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum di perjanjian. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung keputusan OJK. "Harus dijalankan karena sudah sesuai dengan POJK yang berlaku," ujar Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala. Head of Marketing PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) Gian Carlo Binti berpendapat, aturan baru ini akan membuat fintech lending jadi lebih terjangkau bagi konsumen dan pemilik usaha. Sedang Group CEO Akselerasi Usaha Indonesia Ivan Nikolas menilai aturan baru ini memberatkan industri. "Pinjaman produktif fintech lending tidak menggunakan agunan fixed asset, sehingga risikonya berbeda. Bunga 0,067% per hari akan menutup penyaluran pinjaman produktif ke borrower UMKM," ujar dia. 

Bank digital besutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yakni Hibank, menargetkan porsi pembiayaan ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 45% pada tahun depan. Adapun, hingga Oktober tahun ini, Hibank telah menyalurkan 31,8% dari total kredit yang disalurkan, atau setara dengan Rp1,74 triliun. Direktur Utama PT Bank Hibank Indonesia Jenny Wiriyanto menjelaskan, bank digital yang sebelumnya bernama PT Bank Mayora itu mengincar pasar UMKM karena potensinya besar. Namun, mengacu data MSME Empowerment Report 2022, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan dalam mengembangkan usahanya. Di antaranya pemasaran usaha, akses ke material produksi, adopsi teknologi, proses transaksi, serta pengelolaan arus kas atau cash flow. Sebelumnya, Direktur Keuangan BNI Novita Widya mengatakan, Hibank didesain untuk lebih menonjolkan kapabilitas mobilitas yang tinggi. Salah satu contohnya yakni dengan menghadirkan sejumlah fitur yang dibutuhkan oleh pasar khususnya segmen UMKM. Novi juga menjelaskan segmen UMKM yang akan disasar oleh Hibank bukanlah UMKM underbanked yang berada di pedesaan, melainkan, sejumlah pelaku bisnis yang memiliki ekosistem seperti pedagang pasar hingga pemilik toko-toko kecil yang telah memiliki value chain.