Perbankan memandang kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) akan berdampak terhadap kinerja. Pengetatan kebijakan tersebut dinilai akan mendorong cost of fund atau biaya dana bank. Seperti diketahui, BI telah mengerek BI 7-day reverse repo rate (BI 7-day-RR) pada Kamis (19/10) sebesar 0,25% ke level 6%. Ini merupakan kenaikan pertama yang dilakukan sejak Februari. Kenaikan terakhir dilakukan pada Januari dari 5,5% jadi 5,75%. Bankir melihat kenaikan bunga acuan akan menimbulkan dampak cepat terhadap bunga dana pihak ketiga (DPK). Bunga dana kemunginan akan segera naik di tengah kondisi likuiditas yang tak selonggar tahun lalu, seiring dengan mulai bergeraknya aktivitas usaha. Sedangkan untuk dampak terhadap penyesuaian bunga kredit masih butuh waktu lama. Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengamini kenaikan bunga acuan kemungkinan akan berdampak pada cost of fund. Namun, saat ini CIMB Niaga masih mencermati perkembangan bunga di pasar pasca kenaikan suku bunga BI. Sementara itu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, kenaikan BI 7-day-RR akan berdampak cepat dalam mendorong biaya dana perbankan. Namun, untuk BCA, dampaknya tak akan signifikan karena rasio dana murah BCA cukup tinggi. Jahja mengatakan, pihaknya tidak akan langsung melakukan penyesuaian bunga deposito seiring kenaikan BI 7-day-RR. Ia bilang, penyesuaian baru akan dilakukan jika bank ini melihat ada kebutuhan dana yang besar dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga sudah menaikkan suku bunga penjaminan. Ia menambahkan, kenaikan bunga kredit sebenarnya lebih sensitif terhadap kredit konsumer saja. Sedangkan nasabah kredit investasi dan kredit modal kerja tidak serta merta melihat suku bunga. " Permintaan kredit investasi dan kredit modal kerja ini tergantung ekonomi makro dan perkembangan bisnis. Kalau bisnis menjanjikan, permintaan kredit tetap naik. Kalau ekonomi baik, penjualan mereka naik, maka profitabilitas mereka pasti lebih tinggi dari suku bunga," jelas Jahja. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldy mengatakan, pihaknya masih melihat perkembangan setelah suku bunga naik. Ia melihat kenaikan BI 7-day-RR akan mendorong biaya dana di pasar. Sedangkan transmisi ke bunga kredit masih butuh waktu. "Dampaknya saya kira di margin bunga bersih," ujar dia.

Bank-bank yang dikendalikan investor asing di Indonesia mengandalkan perusahaan-perusahaan asal negara investor tersebut untuk menggenjot kinerja keuangan. Salah satunya dalam hal penyaluran kredit. Bank-bank di Indonesia yang dimiliki investor asing cukup banyak menyalurkan kredit ke perusahaan-perusahaan dari negara asal investor asing. Salah satu alasannya, bank-bank tersebut dianggap memahami kebutuhan pendanaan perusahaan tersebut. Kondisi ini berdampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja bank-bank milik asing tersebut, seperti dialami Bank KB Bukopin Tbk dan Bank JTrust Tbk. Dua bank ini gencar membidik perusahaan asal negaranya. Bank KB Bukopin masih merugi saat ini. Tetapi kerugiannya sudah mulai berkurang. Bank ini memang sedang fokus melakukan bersih-bersih aset bermasalah dan mendorong penyaluran kredit baru ke perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia, khususnya mereka yang memiliki hubungan bisnis dengan KB Kookmin Bank di Korea Selatan. Strategi tersebut dijalankan lewat program Korean Link. Bukopin tak hanya menyalurkan kredit secara langsung ke perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi juga menyasar rantai pasoknya. Misalnya, setahun ini Bukopin banyak melayani kredit ke diler Hyundai. Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Jtrust Widjaja Hendra mengatakan, penyaluran kredit ke perusahaan Jepang masih cukup kecil, baru sekitar 400 miliar hingga Rp 500 miliar. Sedangkan total kreditnya Rp 22,99 triliun per Agustus. "Pinjaman kami lebih banyak dalam rupiah, ke lapis kedua dari perusahaan Jepang," ujarnya. Namun, ia yakin potensi masih besar. Berbeda, Direktur Danamon Dadi Budiana bilang, kredit ke perusahaan Jepang yang merupakan negara asal pemegang sahamnya bukan prioritas, sehingga nilai portofolionya kecil."Kredit langsung ke perusahaan Jepang tak sampai 5%,"  papar dia.

Jelang rilis laporan keuangan kuartal III, saham-saham bank besar yang masuk dalam kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 justru dilanda koreksi. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dijadwalkan mengumumkan kinerja hari ini. Kemarin, saham BBCA ditutup terkoreksi 1,12% ke level Rp 8.850 per saham. Sementara saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) ditutup melorot 2,5% ke level Rp 5.850 per saham dan saham Bank Negara Indonesia (BBNI) turun 1,44% jadi Rp 5.125 per saham. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tercatat stabil di level Rp 5.150 per saham. Tapi, saham bank ini sempat terkoreksi sebesar 1,9% pada hari sebelumnya. Memang, bila mengacu pada laporan keuangan per Agustus, kinerja bank besar di kuartal III tampaknya tak secerah di paruh pertama. Pertumbuhan laba secara bank only di periode tersebut lebih rendah dari pertumbuhan sepanjang enam bulan pertama. Laba bersih BBCA misalnya, dalam delapan bulan tumbuh 29,1%, lebih rendah dari pertumbuhan laba konsolidasi di paruh pertama, 34%. Laba bersih BBNI hanya tumbuh 11,9%. Padahal di semester satu  labanya naik 17%. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai, koreksi yang terjadi saat ini masih dalam kategori wajar. Ini lebih dipengaruhi oleh sentimen makro. Nafan melihat investor sedang menanti hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) terkait penetapan tingkat suku bunga. Dia memprediksi suku bunga tidak akan berubah pada Oktober, karena The Fed masih mengambil kebijakan hawkish. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memaparkan, koreksi saham bank besar kemarin dipengaruhi faktor eksternal, yakni perang Israel-Hamas. Jika eskalasi perang membesar, dampaknya bisa terasa ke ekonomi.

Penyaluran pembiayaan perusahaan multifinance ke segmen kendaraan bekas melaju kencang. PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance), misalnya. Per September 2023, BRI Finance telah menyalurkan pembiayaan kendaraan bekas Rp 450 miliar, naik 29,32% secara tahunan dari Rp 351 miliar. Direktur Bisnis BRI Finance Primartono Gunawan mengatakan, pertumbuhan pembiayaan kendaraan bekas sejalan dengan meluasnya kerjasama BRI Finance dengan sejumlah mitra showroom dan platform market place penjualan mobil bekas. "Tujuannya memperluas marketing coverage area," kata Primartono kepada KONTAN, Selasa (17/10). PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) juga mencatatkan kinerja positif dalam pembiayaan kendaraan bekas. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, sampai September 2023, pembiayaan kendaraan bekas CNAF sudah terealisasi Rp 2,72 triliun. "Nilai itu naik 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2,58 trilliun," ucapnya. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan pembiayaan mobil bekas di CNAF, antara lain, meningkatnya kerjasama dengan showroom dan induk usaha, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk menjaring nasabah. Selain itu, CNAF juga memberikan suku bunga yang bersaing dengan pasar. Tak mau kalah, PT Mandala Multifinance (MFIN) atau Mandala Finance menargetkan total jumlah penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun ini sebesar Rp 5,6 triliun. Managing Director Mandala Finance Cristel Lasmana optimistis, kebutuhan pasar terhadap pembiayaan motor bekas terus tumbuh. "Salah satu faktor pemicunya adalah harga sepeda motor bekas lebih terjangkau," ujar Cristel.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan pengaturan penetapan suku bunga pinjaman online. Aksi kartel bunga pinjaman online tersebut, menurut data awal KPPU, dilakukan 89 anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Oleh karena itu, KPPU membentuk satuan tugas untuk memeriksa penetapan bunga tersebut. Proses penyelidikan akan dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak satuan tugas dibuat. Ketua KPPU Afif Hasbullah mengatakan, pihak terlapor akan dipanggil untuk menyampaikan keterangan. Namun, dia tak menjelaskan waktu pemanggilan. AFPI menepis dugaan kartel bunga pinjaman online (pinjol). Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar berpendapat, kartel terjadi jika ada penetapan bunga minimal, sementara AFPI menerapkan bunga maksimal. "Kalau bunga maksimal bukan kartel, justru melindungi konsumen," kata dia, Jumat (6/10). Enjtik menyebutkan, AFPi mematok bunga maksimal yang wajib dijalankan anggotanya sebesar 0,4% per hari. Turun dari sekitar dua tahun yang lalu, bunga pinjol sempat 0,8% per hari. OJK juga tak menampik bunga pinjol saat ini diatur sendiri oleh industri melalui asosiasi. Namun, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Edi Setijawan menyebut, jika kemudian hari ditemukan ketidakwajaran, OJK siap melakukan tindakan. OJK juga mengaku saat ini tengah menyusun peta jalan (roadmap) industri fintech lending untuk pengembangan. OJK fokus pada aspek-aspek penguatan permodalan, tata kelola dan manajemen risiko, penguatan pengaturan, pengawasan serta perizinan. Komisioner KPPU Guntur juga menegaskan bahwa pengaturan kesepakatan harga tidak boleh dilakukan pelaku usaha. "Pengaturan harga harusnya dilakukan lembaga negara sebagai wujud pasal 33 UUD 1945, yakni terkait perekonomian disusun," ujar dia. Sementara partisipasi negara dalam hal kebijakan bukan pendelegasian. Dengan demikian, dapat memberikan kepastian dalam berusaha. Pemain fintech, seperti 360Kredi, menyebut seluruh bunga yang diterima harus dalam batas maksimal 0,4% per hari. Aturan ini, menurut Balqis, Corporate Affairs Manager 360Kredi, sudah ditetapkan oleh AFPI dan termuat dalam kode etik perusahaan pembiayaan fintech lending.

Bank-bank besar yang masuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 masih memiliki likuiditas longgar. Ini tercermin dari terus meningkatnya dana pihak ketiga (DPK) pada empat bank yang masuk kelompok tersebut. Ambil contoh Bank Mandiri Tbk. Per Agustus 2023, emiten bank dengan kode saham BMRI ini menghimpun DPK Rp 1.137,92 triliun, tumbuh 9,77% secara tahunan. Pertumbuhan DPK juga dicatat Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Per Agustus 2023, DPK BRI naik 12,32% secara tahunan menjadi sebesar Rp 1.265,32 triliun. Pertumbuhan DPK BRI paling tinggi di kelompok KBMI 4. Nah, untuk mengelola likuiditas yang longgar tersebut, bank rajin menempatkan dananya di sejumlah portofolio investasi. Salah satunya di instrumen surat berharga. Bank BCA, misalnya, mencatatkan dana yang ditempatkan pada surat berharga Rp 280,78 triliun per Agustus 2023, tumbuh 19,02% secara tahunan. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn membenarkan, surat berharga menjadi instrumen yang paling banyak dipilih BCA dalam menempatkan dananya. "Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat," ujar Hera. Meski demikian, BCA tetap memenuhi kewajiban untuk menempatkan dana di Bank Indonesia (BI). Ini sejalan dengan fungsi utama bank sebagai sarana intermediasi. Per Agustus 2023, penempatan dana BCA di BI mencapai sebesar Rp 112,67 triliun, turun 1,64% secara tahunan. Agustya Hendy Bernadi, Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), menyatakan, likuiditas BRI juga masih dalam kondisi memadai. Likuiditas ini ditempatkan BRI ke dua pos, yakni investment dan liquidity. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menuturkan, untuk likuiditas, bank ini melakukan optimalisasi melalui pendalaman pasar keuangan lewat berbagai macam instrumen. Salah satunya treasury.

Berbagai pihak mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir memperbaiki tata kelola dana pensiun. Kementerian menemukan 70 % atau 34 dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Audit dengan tujuan tertentu bersama Kejaksaan Agung dan BPKP pada empat dana pensiun sementara menemukan kerugian Rp 300 miliar. Dirut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyatakan dukungannya terhadap aksi Kementerian BUMN dalam upaya memperbaiki dana pensiun dibawah payung BUMN yang bermasalah. Kendati tidak mengelola dana pensiunnya secara mandiri, alokasi anggaran untuk pensiunan pegawai PT KAI tetap dikelola lembaga milik negara. Terlebih lagi, sebagian pegawai PT KAI berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

”Perbaikan masalah dana pensiun BUMN) itu penting untuk masa depan pegawai BUMN,” ujarnya di Cirebon, Jabar, Rabu (4/10). Menurut Koordinator Advokasi BPJS Ketenagakerjaan Timboel Siregar, kunci pengelolaan investasi dana pensiun di dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang sehat terletak pada pengawasan. Selama ini, berdasarkan pengamatannya, pengelolaan investasi di DPPK, seperti diBUMN, cenderung kurang diawasi, bahkan untuk urusan syarat penempatan investasi. Ditambah lagi, karyawan perusahaan yang memiliki DPPK biasanya kurang memiliki akses pengawasan dan informasi penempatan investasi. Akibatnya, ketika terjadi kegagalan investasi dana pensiun, karyawan relatif pasrah. (Yoga) 

Sebanyak 34 dana pensiun yang dikelola BUMN terindikasi bermasalah. Penyertaan portofolio investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian kerap menjadi momok sehingga memicu kegagalan pengelolaan dana pensiun. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 70 % dari 48 dana pensiun di bawah payung BUMN berstatus tidak sehat. Selain penyimpangan investasi, minimnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana telah meningkatkan potensi masalah di tubuh dana pensiun BUMN.

”Ini amat sangat mengecewakan pegawai (BUMN) yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab,” kata Erick dalam konferensi pers perkara dana pensiun BUMN di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/10). Indikasi masalah yang menjangkiti 34 dana pensiun BUMN ditemukan setelah terbongkarnya penyelewengan pengelolaan dana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Erick mengaku curiga akan kemungkinan penyelewengan dana serupa yang menjangkiti tubuh dana pensiun BUMN. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN menggandeng Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan payung BUMN berstatus tidak sehat. (Yoga)

Lagi-lagi urusan pinjaman cepat berbasis digital atau pinjaman online, memantik polemik. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform pinjaman digital, membuat banyak kelompok masyarakat, terutama kalangan muda terjerembab dalam utang dan repotnya ngemplang alias tidak bayar cicilan. Tanpa disadari, perkembangan industri digital keuangan menjadikan semua data dan informasi peminjam mudah terekam. Hal yang dikhawatirkan terkait dengan tunggakan utang di kelompok muda yakni pengaruhnya terhadap masa depan perekonomian Indonesia.