Pekan ini, Bank Indonesia bakal meluncurkan instrumen operasi moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ini instrumen dengan aset dasar surat berharga negara (SBN) milik BI dalam mata uang rupiah, sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Menurut BI, instrumen ini jadi salah satu strategi untuk menggenjot aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia serta untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah belum stabilnya perekonomian global. Tapi, instrumen ini juga bisa jadi sarana investasi, lo. BI akan melelang SRBI pertama kali pada Jumat (15/9). Menurut kalender operasi moneter BI, selanjutnya BI akan kembali melelang instrumen ini pada Rabu (20/9). Dalam lelang perdana nanti, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. Setelah lelang perdana, BI akan terus melakukan lelang setiap dua kali dalam sepekan, yakni pada hari Rabu dan Jumat. "Lelang dibuka pukul 13.30 dan berlangsung 30 menit,” papar Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI kepada KONTAN, kemarin. Jadwal dan hasil lelang akan diumumkan melalui situs BI. Besaran imbal hasil juga akan menyesuaikan tenor. Catatan saja, hasil lelang RR SBN pada Selasa kemarin untuk tenor 7 hari dengan jatuh tempo 19 September 2023, memberikan imbal hasil sebesar 5,75%. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Erwindo Kolopaking menimpali, SRBI diharapkan bisa menarik modal asing masuk pasar keuangan Indonesia. Sejumlah bank menyambut antusias atas peluncuran SRBI ini. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja bilang, pihaknya tertarik menyerap SBRI. "Kami akan serap kalau ada kelebihan likuiditas," ujar dia.

Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menginisiasi program literasi dan inklusi keuangan dengan nama Layarku, Senin (11/9/2023). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku  Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. (FAJ (Yoga)

Pilihan saham bank syariah di bursa saham bakal bertambah. Akhir tahun ini, Bank Muamalat bakal ikut mencatatkan sahamnya di bursa saham. Secara tidak langsung, masuknya Bank Muamalat di pasar saham memberikan sentimen pada saham-saham bank syariah. Selain rencana listing Bank Muamalat, industri bank syariah juga diramaikan rencana divestasi saham Bank Syariah Indonesia (BRIS). Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) yang saat ini jadi pemegang saham BRIS akan mendivestasi saham bank ini. Aksi korporasi ini juga membuka pintu masuk bagi investor baru, yang konon adalah investor asing. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui BSI akan melakukan aksi korporasi. Ini ditandai dengan proses audit terhadap laporan keuangan. "Harus diaudit karena ada rencana divestasi. Pemegang saham yang divestasi, bukan kami,” ujar Hery, Rabu (6/9). Dari empat emiten bank syariah yang saat ini ada di bursa saham, hanya saham BRIS yang masih mencatat pertumbuhan tahun ini. Harga BRIS berada di level Rp 1.640 pada penutupan perdagangan kemarin, naik 27,13% sejak awal tahun ini. Sementara performa paling jeblok dicatat saham Bank BTPN Syariah (BTPS), yang terjun 29,21% sepanjang tahun ini. Saham Bank Aladin Syariah (BANK) juga turun 16,96%. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian melihat rencana divestasi BRIS akan menambah kekuatannya untuk menyamai bank-bank konvensional. Alhasil, ini bisa mendorong performa sahamnya. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat, prospek perbankan syariah sejatinya bagus. Hanya saja, ia melihat bank-bank yang ada belum begitu berkembang. Baru BRIS dan BTPS yang sudah punya basis nasabah. "Target harga BRIS di Rp 1.900.” ujarnya.

Negara-negara Asean selangkah lebih maju dalam hal konektivitas sistem pembayaran beberapa tahun terakhir, melalui pengaturan multilateral lima bank sentral Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina). Kekonektivitasan sistem pembayaran tersebut dinamakan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC). Dalam KTT Asean 2023 di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menekankan agar implementasi konektivitas pembayaran digital antarnegara dan transaksi mata uang lokal sepakat untuk terus diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah memformulasikan tiga kunci transformasi konektivitas sistem pembayaran Asean. Pertama, melanjutkan RPC yang telah disepakati oleh 5 negara Asean serta menyambut bertambahnya partisipasi negara lain. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset uang digital. Ketiga, kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, implikasi RPC terhadap makroekonomi, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Bentuk kesepahaman ini diturunkan melalui beberapa kerja sama, seperti misalnya perluasan pembayaran menggunakan Quick Response (QR), keterkaitan fast payment melalui Nexus Project, standarisasi Application Programming Interface (API), serta keterkaitan Real Time Gross Settlement (RTGS). Sesuai penekanan Presiden tersebut, seluruh kerja sama itu ditunjang mekanisme Local Currency Settlement (LCS) atau istilah di mana penyelesaian transaksi (settlement) dilakukan dalam mata uang dan yurisdiksi wilayah masing-masing negara, serta Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) atau swap bilateral antarnegara dalam mata uang lokal. QRIS Antarnegara memudahkan konsumen dan pedagang di antarnegara melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui aplikasi berbasis QR Code. Indonesia mengawali implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand pada 2022. Menyusul setelahnya yakni Malaysia (Mei 2023), Singapura (Agustus 2023), serta negara asia lainnya seperti Vietnam, Filipina, Korea, Jepang, India, dan China yang merupakan cerminan simpul koneksivitas Asia berikutnya. Bergabungnya kedua negara berpenduduk terbanyak ini (India dan China), dipastikan akan mendorong jumlah pemakaian QRIS Antarnegara. QRIS Antarnegara memiliki peran penting guna meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung inklusi keuangan, digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi atau settlement melalui mata uang lokal melalui LCS. Tidak berhenti pada QRIS Antarnegara, bank sentral negara Asean terus meningkatkan kerja sama fast payment. Asean-5 Retail Fast Payment menjadi langkah strategis sekaligus ikhtiar bersama untuk menjalin konektivitas sistem pembayaran yang lebih luas, cepat, murah, mudah, transparan dan inklusif. Kelima bank sentral tersebut menggandeng Bank for International Settlements (BIS) untuk menjajaki potensi konektivitas fast payment melalui Proyek Nexus.

JAKARTA,ID-Pemerintah menaikkan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) super mikro menjadi 15%. Kebijakan ini diyakini dapat menggenjot penyaluran KUR pada umumnya, terutama super mikro, "kata pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta,Selasa (5/9/2023). Selain itu, kata dia, penurunan bunga KUR dapat mengerek pertumbuhan kredit perbankan secara umum. Derasnya pertumbuhan kredit perbankan akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, ia menilai, bank juga harus meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk KUR, Tujuannya agar bank dapat menjaga kualitas kredit untuk memitigasi risiko. "Pada prinsipnya, bisnis harus lancar, ekonomi harus lebih subur, dan NPL di perbankan tetap terjaga di ambang batas aman sebesar 5%," kata dia. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No 317/2023 tentang Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR. Dalam keputusan itu, besaran subsidi bunga KUR penempatan pekerja migran Indonesia dikurangi menjadi 13,5%. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Financial Services Commission (FSC) Korea dan Council on International Financial Cooperation (CIFC) sepakat memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan guna menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan  pertumbuhan ekonomi global. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Senin (4/9/2023). (Yoga)

Perbankan kini bisa lebih ngebut,  memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Aturan besaran subsidi bunga KUR terbaru terbit, meskipun penerbitan beleid ini terbilang lambat dari janji pemerintah. Itu pula yang biang kerok atas penyaluran KUR sejak awal tahun berjalan bak siput. Sebab, jauh-jauh hari pemerintah menebar janji untuk mengubah aturan main penyaluran KUR, berikut subsidi baru. Alhasil, banyak pihak memilih wait and see, menunggu kepastian aturan. Saking lambatnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  bahkan memangkas target KUR tahun ini dari semula Rp 450 triliun menjadi hanya  Rp 297 triliun. Dus, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomer 317 tahun 2023 diharapkan bisa memacu KUR lebih cepat di sisa tahun ini. Apalagi, aturan itu juga memperluas cakupan penerima KUR.  Menetapkan besaran subsidi bunga KUR super mikro sebesar 15%,  dengan besaran bunga 3% dibebankan ke nasabah, sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1/2023, maka bunga dasar KUR super mikro sebelum dapat subsidi adalah 18%. General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Sunarna Eka Nugraha menyebut, BNI sudah menyalurkan KUR 50% dari kuota yang diberi pemerintah tahun ini. Sebelumnya, BNI minta kuota KUR turun jadi Rp 22 triliun dari semula Rp 36,5 triliun. Bank Syariah Indonesia (BSI) siap menggenjot KUR. BSI mendapat jatah Rp 14 triliun dan hingga akhir Agustus sudah disalurkan Rp 7,97 triliun atau 56,9%. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna bilang, BSI mendorong penyaluran KUR melalui ekosistem islamik, skema klaster dan komunitas, serta mendorong UMKM naik kelas. "Terbitnya KMK subsidi bunga/margin dapat mendorong percepatan KUR," ujar dia.

Geliat bisnis berbasis environment, social dan governance (ESG) di industri keuangan meningkat. Ini sesuai dengan peta jalan yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengarahkan pelaku industri keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Industri dana pensiun (dapen) misalnya, berusaha meningkatkan investasi di aset-aset ESG, terutama aset hijau. Salah satunya adalah PT Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM). Kami membuat program kerja yang bertujuan untuk mendukung ESG," ujar Ali Farmadi, Direktur Utama DPBM, Jumat (1/9). DPBM melakukan investasi pada obligasi korporasi berwawasan lingkungan dengan anggaran Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar. Secara return, Ali menilai investasi di aset ESG cukup bagus. "Instrumen reksadana ETF barbasis Sri-Kehati dan ESG menjadi penyumbang capital gain dan meningkatkan hasil usaha bersih. Untuk ETF kami lakukan trading dengan return sekitar 8,5%," ujar dia. PT BNI Life Insurance juga terus mengembangkan investasi di aset ESG. Saat ini portofolio investasi dengan prinsip ESG telah mencapai 5,25%. "Sektor investasi dengan prinsip ESG yang kami pilih adalah keuangan, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, infrastruktur dan kesehatan," ujar Eben Eser Nainggolan, Plt. Direktur Utama BNI Life. Direktur Institutional Banking PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie optimistis penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan masih akan tumbuh hingga akhir tahun. Setidaknya, bisa ada tambahan lagi sekitar Rp 1,5 triliun.Semoga portofolio kredit berkelanjutan di akhir tahun bisa mencapai Rp 5,5 triliun, ujar Kun beberapa waktu lalu. EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn juga menilai peluang pembiayaan hijau masih prospektif. Per Juni 2023, penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan di BCA mencapai Rp 181,2 triliun, berkontribusi 24,3% terhadap total pembiayaan BCA. Ketua Bidang Keuangan, Permodalan, Investasi dan Pajak Asosiasi Asuransi Jiwa (AAJI) Simon Imanto mengungkapkan hal senada. Ia menyebut, portofolio investasi berprinsip ESG belum banyak tersedia. Apalagi, karakteristik produk berbasis ESG berbeda dan harus disesuaikan dengan portofolio aset.

Terhitung 1 September 2023, Bank Indonesia (BI) mengalihkan pengelolaan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) kepada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). SNAP bertujuan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (1/9/2023). (Yoga)

Simpanan nasabah di perbankan mengalami penurunan dari akhir tahun lalu. Penurunan terjadi pada kelompok nominal Rp 200 juta ke bawah dan simpanan nominal Rp 5 miliar ke atas. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan di perbankan mencapai Rp 8.087 triliun per Juni 2023, turun 1,4% dari akhir tahun lalu. Namun, secara tahunan, jumlah simpanan masih naik 5,3%. Herman Suheru, Direktur Group Riset LPS, mengatakan, penurunan simpanan nasabah bukan lantas berarti ekonomi sedang tidak baik. "Terdapat beberapa penyebab. Salah satunya karena kondisi pandemi telah usai. Sebelumnya banyak nasabah menyimpan uangnya di bank, tapi  kini mereka kembali konsumtif," jelas Herman pada KONTAN, belum lama ini. Herman menjelaskan, mayoritas simpanan dengan nominal di atas Rp 5 miliar di perbankan berasal dari korporasi. Porsinya lebih dari 60%. Penurunan simpanan Rp 5 miliar ke atas menunjukkan korporasi kembali aktif ekspansi usaha dengan memakai dana simpanan di bank. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menambahkan, simpanan nasabah turun juga karena pergerakan ekonomi yang belum kuat, sehingga dana simpanan tergerus. Apalagi, harga komoditas, sebagai salah satu penopang ekonomi dalam negeri, mengalami penurunan harga. Selain itu, menurut Trioksa, terjadi peralihan simpanan bank ke instrumen investasi non bank yang memberi imbal hasil lebih besar, seperti obligasi dan reksadana. Sedangkan sentimen tahun politik menurutnya belum ada kaitan dengan penurunan simpanan nasabah di bank. Senada, pengamat ekonomi dan pasar modal Budi Frensidy menyampaikan, simpanan nasabah tajir yang menurun sangat mungkin karena mereka memindahkan dananya ke instrumen investasi lain yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.