Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mengatur pembagian dividen bank. OJK berharap langkah ini akan membuat pembagian dividen lebih transparan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menekankan, OJK tak akan mengatur secara spesifik persentase besaran rasio pembayaran dividen. OJK akan mewajibkan bank mengkomunikasikan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Kebijakan ini harus memuat pertimbangan bank dalam menetapkan besaran dividen secara proporsional, antara kepentingan bank dan pemegang saham, serta memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan. OJK menilai pengaturan dividen penting dibuat agar alokasi laba juga diprioritaskan memperkuat permodalan, sebagai sumber investasi dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi bank. Pengamat Perbankan dan Pasar Modal Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, wajar OJK mengatur batasan dividen bank jika memang bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal minimum atau ada masalah permodalan. Tapi bagi bank yang modalnya sudah kuat dan konsisten meningkatkan laba, tidak perlu ada batas maksimal pembagian dividen. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, dividen besar merupakan pemanis bagi investor selama ini. Faktor ini jadi salah satu pendorong investor melakukan akumulasi beli terhadap saham perbankan. Jadi, pembatasan dividen bisa mengurangi daya tarik saham bank. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mendukung kebijakan OJK tersebut. Ia menyebut, keputusan BNI menaikkan payout ratio dividen tahun buku 2022 jadi 40% didorong kinerja yang kian solid.

Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) masih tumbuh baik hingga paruh pertama tahun ini. Namun, di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di segmen ini juga meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL KPR perbankan per Juni mencapai Rp 17,12 triliun, setara 2,59% dari total outstanding KPR senilai Rp 660,8 triliun. NPL ini meningkat dari 2022 yang baru mencapai Rp 13,4 triliun, atau 2,11% dari total KPR. Sedangkan outstanding KPR tercatat sudah tumbuh 10,12% secara tahunan pada Juni. Laju pertumbuhannya meningkat sejak awal tahun. Bankir menyebut, penyebab kenaikan NPL KPR ini karena ada sejumlah debitur yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret lalu. Rasio NPL di segmen KPR subsidi naik dari 3,44% ke level 3,72% dan NPL KPR non subsidi meningkat dari 0,88% jadi 1,64%. "Kenaikan NPL ini karena kondisi keuangan debitur belum sepenuhnya pulih setelah relaksasi restrukturisasi Covid-19 berakhir. Debitur tersebut butuh waktu lebih untuk menyesuaikan kembali ke kondisi sebelum pandemi," ungkap Direktur Assets Management BTN Elisabeth Novie Riswanti pada KONTAN, Rabu (9/8). Sedangkan rasio KPR bermasalah BRI tercatat melandai. Per Juni 2023 berada di level 3%, turun dari 3,91% pada Juni tahun sebelumnya. Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, NPL KPR kebanyakan berasal dari segmen komersial. Untuk debitur bermasalah, kata dia, BRI tetap menawarkan program restrukturisasi jika masih ada potensi untuk bangkit.

Kinerja sejumlah perusahaan pembiayaan masih terbelenggu kenaikan rasio pembiayaan bermasalah alias non performing finance (NPF). Contoh PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) atau Mandala Finance. Mengutip laporan keuangan perusahaan, per Juni 2023, NPF bersih MFIN mencapai 1,48%. Di Desember lalu, rasio pembiayaan bermasalah perusahaan ini masih 1,38%. Managing Director Mandala Finance Cristel Lasmana mengatakan, kendati naik, NPF aman. "Angka NPF kami masih di bawah rata-rata NPF industri per Juni 2023," ungkap Cristel kepada Kontan, Rabu (9/8). Tapi, secara tahunan, NPF industri pembiayaan sudah mengempis dari posisi Juni 2022 yang sebesar 2,81%. Piutang pembiayaan juga melesat 16,37% secara tahunan pada Juni 2023 menjadi Rp 444,51 triliun. Pertumbuhan piutang pembiayaan industri sejalan dengan capaian multifinance. Di Mandala Finance, misalnya, piutang pembiayaan Juni mencapai Rp 278,65 miliar, naik dari akhir 2022 sebesar Rp 263,34 miliar. Strategi menekan NPF juga dilakukan PT Mandiri Tunas Finance (MTF). Direktur Mandiri Tunas Finance William Francis mengatakan, perusahaan ini akan lebih selektif mengucurkan pembiayaan ke nasabah. "Kami menerapkan penyaluran kredit ke nasabah yang secara kemampuan bayar lebih stabil," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperluas strukturnya dengan melantik dua anggota dewan komisioner baru oleh Ketua MA, M Syarifuddin, Rabu (9/8) di Gedung MA, Jakarta., yaitu Agusman dan Hasan Fawzi. Kehadiran mereka disambut positif berbagai pihak, tetapi pekerjaan rumah menanti guna menjaga iklim industri keuangan. Selain sebagai anggota, Agusman merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Hasan juga merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, pengalaman Hasan dan Agusman menjadi modal kuat dalam menjalankan peran barunya. Hasan yang pernah berkecimpung di BEI bisa menjadi pembuka pendirian bursa kripto yang nantinya di bawah OJK. Ia berharap Hasan dapat mempercepat dan meregulasi aset kripto secara lebih baik. CEO Tokocrypto Yudhono Rawis menyambut baik penunjukan Hasan dan Agusman. Ia mengingatkan inovasi dan perkembangan teknologi pada sektor keuangan berjalan cepat. Alhasil, respons dan adaptasi regulasi perlu dilakukan cepat. ”Keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi kepentingan publik menjadi tantangan yang perlu diatasi,” ucapnya. (Yoga)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memetakan sejumlah kejanggalan yang terindikasi sebagai praktik politik uang selama Pemilu 2019. Salah satunya adalah tingginya permintaan penukaran uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 saat masa tenang atau selama tiga hari sebelum tiba waktu pemungutan suara. Berkaca pada pemetaan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan bisa mencegah politik uang terulang kembali pada Pemilu 2024. Dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang digelar Kemenko Polhukam, di Surabaya, Jatim, Selasa (8/8), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, dari hasil analisis pihaknya pada setiap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, angka transaksi keluar-masuk uang selalu tinggi.

Pada Pemilu 2019, di Jakarta, misalnya, angka transaksi yang terkait kontestasi politik mencapai Rp 540 triliun. Adapun di Jatim Rp 367 triliun. ”Yang menarik adalah bagaimana transaksi itu terpantau di RKDK (rekening khusus dana kampanye). Itu kenapa grafiknya justru meningkat saat minggu tenang? Kira-kira transaksi apa? Karena dari sampel 320 RKDK, saldonya selalu habis pada saat minggu tenang,” katanya. Masih dalam masa tenang, PPATK juga menemukan adanya permintaan penukaran uang pecahanRp 50.000 dan Rp 100.000 yang melonjak. Di Jakarta saja, jumlah permintaan penukaran pecahan uang besarnya mencapai Rp 113 miliar. Sementara saat masa kampanye, yang seharusnya angka transaksi di RKDK melonjak karena peserta pemilu banyak menghabiskan uang untuk kepentingan kampanye, PPATK justru menemukan sebaliknya. Pergerakan transaksi justru datar atau rendah. Karena itu, Ivan curiga penggunaan RKDK sebatas formalitas untuk memenuhi aturan perundang-undangan. Adapun kampanye dibiayai dari sumber lain. (Yoga)

Sejumlah ekonom memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap tangguh pada 2023, di tengah prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyatakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun cenderung moderat pada tingkat 5,04%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,31%. Menurutnya, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bergeser dari sektor eksternal ke sektor domestik pada 2023. Kegiatan ekspor ke depan diproyeksikan melemah, seiring dengan perlambatan ekonomi global. “Di sisi lain, konsumsi domestik diperkirakan akan tetap kuat, didukung oleh faktor mobilitas masyarakat yang meningkat, tren inflasi yang menurun, dan kondisi fiskal yang solid,” katanya, Jumat (4/8). Pada Senin (7/8), Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Kuartal II/2023. Dia juga memperkirakan pertumbuhan pada Kuartal II/2023 akan didorong oleh menguatnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang meningkat. “Konsumsi rumah tangga diperkirakan mendapat dorongan yang signifikan setelah berakhirnya pandemi, yang meningkatkan mobilitas masyarakat,” jelasnya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memperkirakan ekonomi Kuartal II/2023 tumbuh 5,03% secara tahunan tahunan atau lebih rendah sedikit dari pencapaian pertumbuhan pada Kuartal I/2023 yang sebesar 5,03% YoY. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2023 terutama akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, kinerja investasi, dan net ekspor.

Pembiayaan yang disalurkan industri jasa keuangan sampai dengan paruh pertama tahun ini masih berada dalam tren tumbuh. Namun, pelaku industri jasa keuangan patut waspada dengan potensi naiknya rasio kredit bermasalah. Tiga sektor utama industri jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman kepada nasabah yakni perbankan, industri pembiayaan (multifinance), dan teknologi finansial (tekfin) berhasil menjaga performa kredit yang disalurkan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding kredit perbankan hingga Juni 2023 senilai Rp6.656 triliun tumbuh 7,76% year-on-year (YoY). Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross perbankan tercatat sebesar 2,44% lebih rendah dari posisi Juni 2022 sebesar 2,86%. Meski secara umum NPL turun, kredit ke lapangan usaha seperti konstruksi mencatat kenaikan NPL. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang saat pandemi mencatat kenaikan NPL hingga di atas 5% seperti usaha pertambangan dan penggalian serta usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minuman, saat ini rasio NPL terus membaik. Di industri multifinance, total piutang yang disalurkan mencapai Rp444,52 triliun atau tumbuh 16,37%. Bisnis multifinance kembali ke performa apik dengan laju hingg double digit setelah selama pandemi terkontraksi sangat dalam. Hingga Juni 2023, jumlah penyelenggara tekfin P2P lending sebanyak 102 entitas. Artinya, sebanyak 23% bisnis tekfin memiliki rasio pinjaman bermasalah di atas 5% “OJK terus melakukan pemantauan untuk kualitas pendanaan perusahaan tekfin yang memiliki TWP90 hari di atas 5%. Kami meminta mereka melakukana action plan untuk perbaikan kualitas pendanaan,” ujarnya saat paparan Rapat Dewan Komisioner OJK, Kamis (3/8). Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kualitas kredit masih terjaga dengan rasio NPL net perbankan stabil di level 0,77%. Sementara itu, pemulihan yang terus berlanjut di sektor riil, turut mendorong penurunan kredit restrukturisasi Covid-19 sebesar Rp11,03 triliun menjadi Rp361,04 triliun pada Juni 2023 dengan jumlah nasabah turun sebanyak 70.000 nasabah menjadi 1,57 juta debitur.

Keputusan Fitch Ratings memangkas peringkat kredit Amerika Serikat (AS) dari AAA ke level AA+, Rabu (2/8), membawa secercah asa bagi negara berkembang. Lazimnya, situasi tersebut akan menuntun investor asing mengarahkan dananya ke pasar keuangan di negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Namun, data terkini kinerja pasar keuangan justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Demikian pula dengan kinerja rupiah yang loyo di hadapan dolar AS. Dus, kondisi itu pun menuntut kewaspadaan pemerintah untuk terus berjibaku mengamankan pilar-pilar penopang ekonomi agar tetap moncer di tengah anomali yang terjadi. Harapannya, aliran dana investor asing tetap mengucur deras jika kinerja ekonomi Indonesia terus solid. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menjelaskan optimisme itu berpijak pada dua landasan. Pertama, pengalaman dow­­n­­g­­rade serupa yang dilakukan oleh S&P pada 2011 yakni dari AAA ke AA+. Kala itu, dampak ke pasar keuangan pun terbatas. Kedua, kondisi ma­­kro­­­­­­eko­nomi dan fiskal Indonesia yang jauh lebih sehat, ditandai dengan realisasi konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih cepat dari target. Pasalnya, kinerja APBN hingga semester I/2023 cukup solid yang diiringi dengan outlook defisit yang lebih rendah sehingga pemerintah memangkas penerbitan SBN secara signifikan, yakni dari Rp712,9 triliun menjadi Rp362,9 triliun. Tak hanya itu, inflasi juga telah berada di jalur alamiah yakni kisaran 3% (year-on-year/YoY), serta likuiditas domestik yang masih kuat didukung yield SBN yang kompetitif dan stabil. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kinerja ekspor bakal terdampak jika proyeksi Fitch soal resesi di AS betul-betul terjadi. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, memandang SBN memiliki daya topang kuat dari likuiditas rupiah yang relatif cukup besar.

Tekanan eksternal tampaknya masih berlanjut terhadap pasar keuangan Indonesia dan berpotensi mengganggu ekonomi nasional. Fitch Ratings telah menurunkan peringkat utang Amerika Serikat (AS) dari rating teratas AAA menjadi AA+. Lembaga pemeringkat kredit itu memangkas peringkat kredit pemerintah AS menyusul kekhawatiran atas keadaan keuangan negara dan beban utangnya. Bagi suatu negara apalagi sebesar Negeri Paman Sam Amerika Serikat, pemangkasan peringkat tersebut berdampak negatif karena investor cenderung melihatnya sebagai investasi yang lebih berisiko. Hal itu dikhawatirkan berujung pada kebijakan bank sentral AS untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Saat ini, tingkat suku bunga The Fed berada di rentang 5,25%—5,50%, posisi tertinggi selama lebih dari dua dekade. Apalagi The Fed juga dibebani target inflasi yang sulit dipenuhi karena tantangan ketahanan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang belum sesuai dengan ekspektasi. Kondisi dilematis ekonomi AS bisa berdampak pada Indonesia. Di sisi lain, pemangkasan peringkat credit rating AS juga berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Bursa Efek Indonesia seharian kemarin berada di zona merah karena sikap hati-hati investor terhadap kemungkinan kenaikan lanjutan suku bunga The Fed. Nilai tukar rupiah pun terdepresiasi di atas Rp15.160-an per dolar AS. Kondisi pasar nilai tukar ini sedikit anomali karena AS juga pernah mengalami penurunan rating oleh S&P dan dampaknya nilai tukar dolar AS melemah. Namun, kali ini dolar AS malah menguat terhadap mayoritas mata uang dunia. Meskipun demikian, volatilitas arus modal asing diprakirakan akan makin terbatas. Selain karena telah dilakukan besar-besaran pada tahun lalu, arus modal asing diyakini kembali masuk ke Indonesia jika The Fed menyatakan sudah cukup dengan kenaikan suku bunga.

Industri dana pensiun (dapen) sepi pemain. Hingga Mei 2023, jumlah Dapen di Indonesia hanya 199 Dapen, turun dari 205 di periode sama tahun 2022. Meski jumlah pemain berkurang, nilai aset secara industri justru meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aset Dapen naik 5,43% secara tahunan menjadi Rp 355,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya Rp 336,85 triliun. Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Mulyadi mengatakan, berkurangnya Dapen disebabkan ketidakmampuan pendanaan. "Karena pendiri tidak mampu membayar iuran kekurangan pendanaan maka pendiri menutup Dapen kemudian Dapen dipindahkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)," ujar dia. PT Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM) misalnya. Aset DPBM naik 8,99% secara tahunan menjadi Rp 9,95 triliun. Direktur Utama DPBM Ali Farmadi mengatakan, investasi juga naik 9,05% secara tahunan jadi Rp 9,92 triliun. Ali memaparkan, investasi DPBM di surat berharga nasional (SBN) berkontribusi 40,5% setara Rp 4,02 triliun. Investasi di obligasi korporasi mencapai Rp 3,27 triliun, setara 32,95% dari total investasi dan deposito berjangka sebesar Rp 704,27 miliar atau sekitar 7,09% dari total. Direktur Investasi Dana Pensiun BNI Bedie Roesnandi mengatakan, aset neto kelolaan Dapen BNI tumbuh 4% jadi Rp 7 triliun. Ini berkat investasi di SBN. Padahal jumlah peserta Dapen BNI menurun 1,8% secara tahunan menjadi 16.900 peserta pada semester I-2023. "Pengelolaan aset selalu berdasarkan aturan yakni aset likuid dan menjaga kesuaian,” ujar dia. Direktur Bahana TCW Danica Adhitama bilang, saat ini masih dalam proses MoU antara pendiri Dapen BUMN dengan holding Bahana TCW, yaitu Indonesia Financial Group (IFG). Sebelum adanya mandat dari BUMN, Bahana TCW telah mengelola investasi sembilan Dapen BUMN, di antaranya BRI, Telkom, Pertamina, BTN, PLN dan perkebunan. Nilai portofolionya Rp 2 triliun.