Bank Indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan dan perlindungan dukungan konsumen dalam transaksi valuta asing. Penguatan ini melalui aturan tentang perizinan penyedia platform transaksi perdagangan secara elektronik di pasar uang. Aturan ini berupa Peraturab Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. 

Payung hukum yang memayungi perizinan penyedia platform transaksi perdagangan pasar uang elektronik (ETP) dapat meningkatkan transparansi bertransaksi, dengan demikian pembentukan harga mata uang semakin optimal. Transaksi ETP dengan denominasi nilai rupiah sudah berjalan selama 2 tahun. Jika pasar uang bekerja efisien, data pasar akan merefleksikan kinerja mata uang yang sebenarnya. Hal ini kan meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berfungsi mengatur stabilitas nilai tukar.

Penerbitan aturan BI ini mengakomodasi pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh platform elektronik. Dalam peraturan BI ini, penyedia ETP diharuskan berbentuk badan usaha dengan modal disetor sebanyak Rp 30 miliar dan modal dipelihara sebanyak 10 miliar. Sementara perusahaan pialang diwajibkan beerbadan usaha dengan modal disetor Rp 12 miliar dan modal dipelihara Rp 5 miliar. BI memberi waktu transisi selama 3 tahun bagi penyedia ETP hingga 31 Oktober 2022 untuk memenuhi PBI tersebut.  

Pembentukan holding BUMN sektor keuangan hingga kini masih terkatung-katung. Kabar terakhir, Kemkeu sebagai salah satu anggota KSSK belum memberi lampu hijau pembentukan holding keuangan BUMN. Kendati pembentukan holding belum tuntas, Kementerian BUMN sudah menyiapkan tiga agenda yang bakal digulirkan, meliputi: permodalan, pendalaman pasar, dan big data di industri keuangan.

Istilah tsunami digunakan untuk menggambarkan besarnya dampak implementasi serentak PSAK 71, 72, dan 73 mulai 1 Januari 2019. Jika tidak diantisipasi, penerapan ketiga standar itu akan menjadi bencana bagi korporasi. Dampak besar itu karena dua hal. Pertama, ketiganya menuntut perubahan pelaporan akuntansi yang mendasar. Berdasarkan PSAK 71 (tentang Instrumen Keuangan), sebuah bank atau multifinance harus menyediakan pencadangan kerugian semua jenis kredit, bahkan yang berstatus lancar sekalipun. PSAK 72 mensyaratkan korporasi mengenali semua kontrak sebelum mengakui pendapatan atas kontrak-kontrak itu. Sementara, PSAK 73 mendorong korporasi mencatat transaksi sewa sebagai financial lease bukan sekedar operating lease, sehingga akan memengaruhi aset dan liabilitas di neraca.

Kedua, ketiga PSAK akan memengaruhi banyak sektor. PSAK 72 misalnya, sudah pasti akan memengaruhi semua perusahaan, karena hampir semua perusahaan punya kontrak dengan pelanggannya. Masalahnya, mayoritas korporasi belum siap menerapkan ketiga standar baru itu. Oleh karena itu, OJK, DSAK, asosiasi-asosiasi industri, serta para stakeholder lain harus berteriak lebih keras agar korporasi segera mempersiapkan diri.

Berdasarkan data Bloomberg, tiga bank lokal berhasil menduduki posisi 10 besar bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan nilai kapitalisasi pasar. Peringkat perbankan di Asia Tenggara berturut-turut: DBS Bank - Singapura (US$ 51,12 miliar), BCA - Indonesia (US$ 48,47 miliar), BRI - Indonesia (US$ 37,53 miliar), OCBC Bank - Singapura (US$ 35,16 miliar), UOB - Singapura (US$ 33,03 miliar), Bank Mandiri - Indonesia (US$ 25,08 miliar), Malayan Banking - Malaysia (US$ 24,34 miliar), Public Bank Berhad (US$ 21,16 miliar), KasikornBank - Thailand (US$ 14,12 miliar), dan Siam Commercial Bank - Thailand (US$ 13,76 miliar).

PT Blue Bird Tbk membentuk usaha patungan (joint venture) yang bergerak di bidang lelang. Perusahaan tersebut dibentuk bersama dengan Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd dan PT Takari Kokoh Sejahtera. Perusahaan patungan tersebut bernama PT Balai Lelang Caready. Perusahaan ini telah dibentuk sejak 24 Januari 2019. Blue Bird memiliki 51% saham dengan nilai nominal Rp 11,73 miliar, 39% milik Mitsubishi UFJ senilai nominal Rp 8,97 miliar, dan 10% milik Takari senilai nominal Rp 2,3 miliar.

Implementasi kebijakan pengampunan pajak telah berakhir pada 2017. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan terkait repatriasi. Pasalnya, dari komitmen Rp146,7 triliun dana yang direpatriasi, hanya Rp138 triliun yang telah direalisasikan. Pemerintah belum menyiapkan kebijakan apapun untuk menahan dana repatriasi hasil kebijakan Tax Amnesty tersebut. Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk menarik minaat pemilik dana repatriasi agar tetap menaruh duitnya di dalam negeri. Perlakuan khusus atau special treatment, misalnya dengan memberikan penawaran melalui insentif atau kebijakan perpajakan lainnya justru akan cukup efektif menahan dana repatriasi keluar.

OJK sedang mempertimbangkan ketentuan rekening dana nasabah bagi pelaku bisnis fintech. Pelaku usaha diminta untuk segera menyiapkan infrastruktur RDN ini. Ketua eksekutif marketplace lending asosiasi fintech indonesia mengatakan penggunaan RDN akan mempermudah proses transaksi keuangan melalui jaringan internet. Penggunaan RDN bertujuan untuk menyempurnakan layanan escrow account (rekening penampung sementara yang digunakan untuk menyimpan dana dari investor fintech-dana escrow account cuma bisa menginap 2 hari) atau virtual account.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian fokus memacu Industrialisasi dalam negeri. Sebab, pemerintah meyakini industrialisasi mampu membawa dampak ganda positif bagi perekonomian nasional. Pengembangan industri manufaktur non migas diprioritaskan pada sektor berbasis SDA dan banyak menyerap lapangan pekerjaan.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) rencananya akan bekerjasama dengan perbankan dan google indonesia untuk membatasi kiprah para peminjam online ilegal. Asosiasi juga meminta google untuk hapus aplikasi fintech ilegal. Hingga kini, setidaknya ada 341 perusahaan fintech yang mengalami pemblokiran situs karena tidak mengantongi ijin dari regulator.

Indonesia akan berjuang mendorong permintaan minyak kelapa sawit dalam pertemuan Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit di Malaysia. Indonesia akan berkerjasama dengan Malaysia yakni dengan mendorong penggunaan kelapa sawit di berbagai belahan dunia. Indonesia juga akan mengajak Malaysia untuk mendorong Cina menggunakan biodiesel hingga level B-5