Pembiayaan industri teknologi finansial peer-to-peer lending ke sektor produktif pada tahun ini diproyeksi makin dominan di tengah dikereknya target pertumbuhan ke level 5%. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membidik pertumbuhan pembiayaan single digit atau sebesar 5% pada tahun ini. Hal tersebut terungkap saat Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar berkunjung ke redaksi Bisnis Indonesia, Jumat (26/1).“Target tumbuh 5% tahun ini karena demand saja, ada permintaan masyarakat,” kata Entjik. Dia menjelaskan bahwa dengan adanya target sebesar 5% tersebut maka baik pembiayaan ke sektor konsumtif maupun produktif dapat makin melaju pada 2024. CEO DanaRupiah itu mengatakan bahwa industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending terpukul pada 2023 lantaran adanya mafia fraud dan kelompok peminjam yang tidak membayar pinjaman. Kendati demikian, AFPI melihat adanya peluang bagi industri fintech P2P lending untuk terus tumbuh. Hasil riset AFPIEY menunjukkan bahwa total kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun dengan kemampuan suplai sebesar Rp1.900 triliun, sehingga ada credit gap sebesar Rp2.400 triliun.Selain itu, imbuhnya, masih ada 186 juta individu usia produktif di atas 15 tahun. Perinciannya, ada sebanyak 46,6 juta UMKM yang belum memiliki akses kredit dan 132 juta individu yang belum memiliki akses kredit. Di sisi lain, tingkat keberhasilan bayar pada hari ke-90 (TKB90) berada di level 97,18%. Artinya, tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) alias kredit macet di industri fi ntech P2P lending berada di angka 2,82%. Sementara itu, Director of Corporate Communication AFPI Andrisyah Tauladan mengungkapkan bahwa saat ini total sudah 1,1 juta lender yang memberi dukungan pendanaan pada industri, sedangkan jumlah borrower mencapai 121,96 juta. Dalam kesempatan yang sama, AFPI juga menyinggung beleid anyar yang mengatur tentang pelindungan konsumen. Aturan anyar itu dipandang berdampak terhadap bisnis industri P2P lending atau kerap disebut dengan pinjaman online (pinjol). Dalam beleid ini, setiap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk di industri P2P lending hanya boleh melakukan penagihan mulai dari pukul 08.00–20.00 WIB waktu setempat.

Penyaluran kredit perbankan ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga Desember 2023, kucuran kredit bank ke segmen UMKM tumbuh 7,9% secara tahunan jadi Rp 1.364,2 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM itu lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 10,2% secara tahunan. Secara bulanan, pertumbuhan kredit UMKM per Desember 2023 juga lebih kecil dari November 2023, yang naik 8,5% secara tahunan. 

Riset terbaru menunjukkan kinerja keuangan sebagian perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia semakin rapuh. Kondisi ekonomi global hingga kelemahan kultural dan hukum jadi tantangan bagi pemulihan usaha pascapandemi Covid-19. Perusahaan jasa konsultansi strategi global Alvarez & Marsal (A&M) menyimpulkan hal itu dari riset terhadap 360 perusahaan tercatat atau 44 % dari 813 emiten di BEI, yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 50 juta USD di 11 sektor industri. Penelitian mengukur kinerja keuangan antara tahun 2019 dan Juni 2023. Managing Director A&M Indonesia Alessandro Gazzini, memaparkan, kendati ada 56 % perusahaan yang mampu mempertahankan status dan prospek sehatnya, perusahaan lainnya belum pulih seperti kondisi sebelum Covid-19.

”Kecepatan pemulihan kesehatan perusahaan relatif lambat, berujung pada bertambahnya sub kelompok perusahaan zombi,” ujarnya dalam presentasi riset berjudul ”Indonesia A&M Distress Alert” di Jakarta, Kamis  (18/1). Perusahaan zombi yang dimaksud dikategorikan dalam tiga kondisi, yakni berstatus distressed atau mengalami kesulitan pada neraca keuangan dan efisiensi operasional perusahaan, memiliki ketahanan neraca kurang, serta yang memiliki neraca dan laba-rugi kurang. Jumlah perusahaan berkondisi distressed pada tahun pertama pandemi pada 2020 sebanyak 19,4 %, pada 2022, jadi 15,3 % dan pada 12 bulan terakhir hingga Juni 2023 sebanyak 14,2 %. Perusahaan dengan ketahanan neraca kurang signifikan terus menurun jumlahnya, dari sebanyak 28,6 % pada 2019 menjadi 18,6 % pada periode hingga Juni 2023.  (Yoga)

Penyaluran redit kepemilikan rumah (KPR) perbankan mengalami pertumbuhan tinggi di tahun lalu. Para bankir optimistis pertumbuhan solid tersebut akan berlanjut tahun ini, ditopang oleh insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk pembelian rumah. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), penyaluran KPR perbankan per November 2023 telah mengalami pertumbuhan sebesar 12,2% secara tahunan. Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai pemegang terbesar pangsa pasar KPR nasional, berhasil menorehkan pertumbuhan KPR cukup kencang tahun lalu. Nixon Napitupulu, Direktur Utama BTN mengungkapkan, total kredit BTN sepanjang 2023 tumbuh 11,8% secara tahunan. KPR menyumbang lebih dari 78% terhadap total kredit bank ini. Namun, Nixon tak merinci pertumbuhan khusus portofolio KPR. Hanya saja, KPR subsidi tercatat tumbuh di kisaran 11%-13% tahun lalu. Per September 2023, KPR BTN sudah tumbuh 9,8% secara tahunan jadi Rp 250,6 triliun. KPR subsidi tumbuh 11,87% dan KPR non susbidi 6,64%. Bank Central Asia (BCA) juga mencatat realisasi KPR yang tinggi di tahun lalu. BCA belum merilis laporan kinerja KPR sepanjang 2023, tapi per September 2023 penyaluran sudah mencapai Rp 117,9 triliun, tumbuh 11,5%. BCA optimistis bisnis KPR bisa tumbuh solid hingga dua digit di tahun politik. Ade Lukito, Vice President Consumer Loan BCA, menyatakan, skema KPR tetap mendominasi pembelian properti. "Target pertumbuhan KPR BCA tahun ini kurang lebih sama dengan tahun lalu," ujar Ade, Selasa (16/1). KPR Bank Mandiri juga tumbuh dua digit pada 2023. Namun, Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto belum mau merinci angkanya. Per September 2023, KPR bank ini mencapai Rp 48,9 triliun atau tumbuh 11% secara tahunan. BNI membukukan KPR BNI Griya tumbuh hampir 10% tahun lalu. General Consumer Loan BNI Sri Indira menyebut, pertumbuhan ini didukung ekspansi mitra pengembang dan adanya suku bunga khusus. "Tahun ini, BNI menargetkan BNI Griya tumbuh di atas 10%, didukung adanya insentif pajak pembelian rumah," kata dia.

Momentum 2024 mulai berpihak kepada saham-saham sektor teknologi seiring dengan sentimen suku bunga tinggi mulai mereda. Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan The Fed dan BI rate diyakini dapat mendorong penguatan saham di sektor tersebut. Sejumlah emiten mampu membukukan kenaikan harga saham secara positif. PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), misalnya, naik 12,18% sepanjang tahun berjalan (Year-to-Date/ytd) ke harga 4.850, GOTO (5,18%), PTSN (3,28%), MLPT (3,18%), dan NFCX (2,72%). Meski demikian, sebagian konstituen masih mengalami pelemahan. Hal ini membuat IDX Technology turun 0,17% ke level 4.336 pada Jumat (12/1). Sepanjang tahun berjalan, IDX Technology masih turun 2,23%. Posisinya masih lebih rendah dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turut melemah 0,44% secara ytd. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengungkapkan prospek suku bunga acuan yang melandai dapat kembali menggairahkan investasi ke saham teknologi. "Suku bunga memang akan berdampak terhadap kepercayaan investor ke saham-saham teknologi," ujarnya, Jumat (12/1). Bhima menilai booming investasi teknologi terkait ritel sudah berakhir, dan kini, saatnya perusahaan teknologi membuktikan dirinya. Suku bunga yang melandai menjadi momentum memperkuat efisiensi. Selain itu, investor juga mulai memperhatikan kemampuan sektor teknologi mencatatkan kinerja positif. Seperti upaya PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) yang menguras kasnya hingga Rp1,6 triliun demi meningkatkan modal kerjanya.

Direktur Global Digital Niaga (BELI) Eric Winarta menjelaskan perubahan posisi kas dan setara kas tersebut terutama karena penggunaan kebutuhan operasional dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha BELI selama periode 9 bulan 2023. Sementara itu, GOTO turut bersiasat agar bisa mencapai target Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) positif. Aksi korporasi yang signifikan ini di antaranya, melepas saham PT Tokopedia ke induk TikTok, ByteDance, setara 75% kepemilikan. Hal ini menjadi bagian dari upaya GOTO mengurangi beban promosi. Direktur Utama GOTO Patrick S. Walujo mengungkapkan bahwa mencapai laba positif tidak sulit, tetapi meraih dan mempertahankan bisnis agar tetap berkelanjutan adalah suatu hal yang menantang. “ Positif itu tidak terlalu sulit. Ekstremnya teman-teman ODS dan e-commerce hentikan promosi, lusa langsung profit,” tuturnya. Di sisi lain, aksi IPO perusahaan teknologi juga diperkirakan semakin ramai tahun ini. Alasannya, perusahaan ventura menghendaki investasinya menuai hasil. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat setidaknya ada 5 perusahaan teknologi sudah antre IPO. Adapun, Head of Research InvestasiKu atau Mega Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengingatkan beberapa risiko untuk sejumlah saham teknologi a.l. pelemahan daya beli, penurunan suku bunga yang tidak sebesar perkiraan sehingga beban bunga masih tinggi.

PT Bank Nano Syariah menargetkan menggelar penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia setelah merampungkan spin off Unit Usaha Syariah dari PT Bank Sinarmas Tbk. Presiden Direktur Bank Nano Syariah (Nanobank Syariah) Halim menyebutkan untuk penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) bakal dilakukan setelah 2025. “Karena kita masih punya PR [pekerjaan rumah] untuk menyelesaikan BMPD [Batas Maksimum Penyaluran Dana],” ujarnya saat berkunjung ke redaksi Bisnis, Jumat (12/1). Terkait dengan BMPD, dia menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan waktu bisa selesai selama 18 bulan atau satu setengah tahun. Namun, dia optimistis pemenuhan BMPD Bank Nano Syariah selesai dalam jangka 1 tahun. Dia juga menyebutkan masih akan fokus mengembangkan tata kelola bisnis dengan menciptakan bank yang modern dan inovatif sesuai dengan pilihan nasabah. Strateginya dengan mengandalkan keuangan syariah berbasis teknologi. Untuk bisa mendongkrak kinerja Bank Nano Syariah yang telah berstatus menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Direktur Keuangan Bank Nano Syariah Soejanto Soetjijo menyebutkan bakal memperbesar porsi segmen ritel. Pemisahan Unit Usaha Syariah Bank Sinarmas itu sejalan dengan ketentuan Undang–Undang No. 4/2023 Pasal 68 (1) yang megatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan juga sebagai bentuk komitmen mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Permodalan Nanobank Syariah didukung sepenuhnya Bank Sinarmas (BSIM) selaku pemegang saham pengendali (PSP) dengan porsi kepemilikan 51%, sementara saham lainnya digenggam oleh PT Sinarmas Multiartha sebesar 25% dan PT Asuransi Sinarmas sebanyak 24%.

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mencatat mayoritas dana pensiun bermasalah yang tengah dalam pengawasan regulator dipicu oleh rasio kecukupan dana yang berada di bawah 50%. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo menyatakan prihatin dengan banyaknya dana pensiun, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), yang masuk dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi menuturkan bahwa 14 dana pensiun (dapen) yang masuk ke dalam pengawasan khusus OJK juga tidak semata-mata kesalahan pengurus dalam mengelola dana pensiun. “Kebanyakan dapen yang masuk dalam pengawasan khusus tersebut dikarenakan pendanaan atau RKD-nya pada tingkat 3, bahkan ada yang di bawah 50%,” katanya kepada Bisnis, Jumat (12/1). Faktor lainnya adalah hasil investasi yang kurang baik, serta tingkat bunga teknis dana pensiun yang tinggi. Saat ini, Budi menyampaikan bahwa rata-rata tingkat bunga teknis dana pensiun sebesar 7%–9%. Bukan hanya itu, Budi mengungkap masih ada dana pensiun yang memiliki tingkat bunga teknis di atas 9%. Dia berharap tidak ada lagi dana pensiun yang masuk ke dalam pengawasan khusus OJK. OJK telah menyampaikan ada 14 dana pensiun dalam status pengawasan khusus. atau bertambah dibandingkan posisi Desember 2023 yang mencapai 12 dapen. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, dari 14 dana pensiun yang berada dalam status pengawasan khusus, terdapat sembilan dana pensiun yang pendirinya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan lima dapen swasta. Untuk dana pensiun yang mengalami masalah pendanaan tersebut, dia menyatakan OJK meminta dana pensiun untuk menyampaikan rencana perbaikan kondisi pendanaan. Dia menyampaikan bahwa beberapa dari dana pensiun tersebut telah melakukan due diligence dan telah menyampaikan opsi penyelesaian. Opsi penyelesaian yang disampaikan dana pensiun disesuaikan dengan kondisi dari pendiri dana pensiun.

Di tengah ketatnya likuiditas akibat melambatnya ekonomi global dan tren suku bunga tinggi, perbankan terus berupaya menggenjot penyaluran kredit. Kondisi ini tercermin dari masih derasnya aliran kredit perbankan di sepanjang tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga November 2023, penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan jadi Rp 6.966 triliun. Capaian itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), yang hanya tumbuh 3,43% secara tahunan menjadi Rp 8.216,21 triliun per November 2023. Upaya bank mendorong penyaluran kredit juga terlihat dari menyusutnya penempatan dana di sejumlah instrumen invetasi. Contohnya portofolio dana perbankan di surat berharga negara (SBN). "Ini kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, awal pekan ini. Direktur Treasury & Capital Market Bank CIMB Niaga John Simon bilang, saat ini penempatan dana bank, baik di obligasi korporasi maupun SBN, dilakukan sesuai kondisi di pasar. Per November 2023, penempatan dana CIMB Niaga di surat berharga juga mengempis 7,5% secara tahunan jadi Rp 60,7 triliun. Sedangkan penyaluran kredit CIMB Niaga tumbuh 1,5% secara tahunan jadi Rp 145,7 triliun per November 2023. John yakin, pertumbuhan kredit akan lebih tinggi ke depannya. Sindhu Rahadian Ardita, EVP Treasury Division Head PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), menimpali, fokus utama BTN saat ini tetap pada fungsi intermediasi. Dus, dana yang dihimpun bank lebih diutamakan untuk penyaluran kredit. Di sisi lain, dana berlebih dioptimalkan untuk berinvestasi pada instrumen yang memberikan pendapatan. Cuma, saat ini BTN masih wait and see terkait prospek pemangkasan suku bunga acuan, baik dari The Fed dan Bank Indonesia. Sebab, kebijakan bank sentral akan berdampak pada harga instrumen obligasi di pasar.

Wajah penegakan hukum Indonesia sedang karut marut. Kabar teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya dana proyek strategis nasional (PSN) yang bocor alias digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat negara hingga mengalir ke kegiatan politik. PPATK mencatat sebesar 36,67% dana PSN mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) dan pihak-pihak yang memiliki profil sebagai politikus. Ini adalah temuan PPATK di sepanjang tahun 2023. "Sekitar 36,67% dana PSN diduga digunakan di luar pembangunan proyek itu, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ivan Yustiavandana,  Ketua PPATK di acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024, Rabu (10/1). Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah menegaskan,  temuan PPATK mengonfirmasi bahwa proyek-proyek strategis nasional cenderung hanya jadi bancakan para elit politik dan kekuasaan. "Mereka berebut pembiayaan politik dari PSN," ungkap dia kepada KONTAN, Kamis (11/1). Menurut Herdiansyah, temuan PPATK bukan hanya urusan KPU dan Bawaslu terkait pendanaan kampanye Pemilu 2024. Urusan ini seharusan juga tanggungjawab aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, aparat penegak hukum diminta segera masuk menelusuri informasi PPATK tersebut. "Bisa jadi ini berasal dari hasil korupsi dan kejahatan di sektor sumber daya alam (green financial crime) lainnya," ujar Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan,  PPATK bisa meneruskan kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk mendalami langsung apakah transaksi itu ilegal alias hasil tindak pidana ataukah transaksi yang legal. "Ini bukan saja moral hazard, tapi sudah masuk ranah tindak pidana yang harus diusut dan ditindak tegas," kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat  itu, kemarin. DPR mendorong agar aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti dan mendalami secara serius dan saksama temuan PPATK. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih, maka temuan itu sebagai sebuah kejahatan serius atau tindak pidana. Hingga kini, pemerintah terus menggenjot PSN. Di luar 190 PSN, saat ini terdapat 30 proyek dan sembilan program dalam status beroperasi sebagian. Kemudian, 50 proyek masuk dalam tahap kontruksi. "Sebanyak 4 program dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan empat program dalam tahap persiapan," kata Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Rabu (10/1).