Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus Suriah, Senin (1/4/2024). Sebanyak tujuh orang Korps Garda Revolusi Islam (IGRC) tewas dalam serangan ini, termasuk dua Jenderal yang memimpin operasi di Suriah dan Lebanon. IGRC berjanji menghukum serangan Israel dan pihak lainnya. Serangan balasan Israel ke Iran, Kamis (18/4/2024)  malam waktu setempat, berdampak negatif ke pasar keuangan Indonesia. Pasar saham, rupiah, dan harga surat utang negara (SUN) kompak melemah, selepas serangan tersebut. Kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) merosot 1,1% ke level 7.087, rupiah melemah 0,55% menjadi Rp 16,251 per dolar AS, sedangkan imbal hasil (yield) SUN 10 tahun naik dari 6,9% menjadi 7,1% yang menunjukkan harga melemah. Sebelumnya, tekanan ke pasar keuangan dan rupiah sempat mereda pada Kamis (18/4/2024). (Yetede)

OJK menilai bahwa sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) siap menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19 terkait penilaian kualitas aset pembiayaan pada 17 April 2024. Pemberian stimulus Covid-19 untuk perusahaan sektor jasa keuangan nonbank ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No 55 / KDK.05 / 2022 tentang Penetapan Kebijakan Relaksasi bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (KDK Perlakuan Khusus) yang merupakan kebijakan stimulus bagi pembiayaan debitor targeted yang berstatus sebagai restrukturisasi Covid-19.

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman, Rabu (17/4) menyampaikan bahwa stimulus restrukturisasi pembiayaan ini telah menjadi kebijakan penting dalam men dukung kinerja debitor, sektor PVML, dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. ”Dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah melakukan analisis dan pertimbangan yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi makro dan sektoral serta kesiapan sektor PVML, khususnya mengenai kenaikan risiko kredit dan daya tahan sektor PVML yang diproyeksikan masih dalam kondisi yang baik,” kata Agusman.

Berakhirnya kebijakan stimulus ini, kata Agusman, telah mempertimbangkan pemulihan ekonomi, dengan tingkat inflasi yang terkendali dan tumbuhnya investasi serta pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Indonesia melalui penerbitan Kepres No 17 Tahun 2023 pada tanggal 21 Juni 2023. Berdasarkan asesmen indikator kesehatan keuangan pada Februari 2024, sektor PVML di Indonesia dinilai dalam kondisi yang baik, tercermin dari tren piutang pembiayaan restrukturisasi yang terus menurun dari sisi outstanding dan peningkatan dari sisi pembentukan cadangan kerugian. Nilai outstanding piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 hingga Februari 2024 mencapai Rp 6,41 triliun dari 172.150 kontrak. Jumlah ini menurun jauh dari angka tertinggi piutang pembiayaan restrukturisasi Covid-19 pada Oktober 2020 sebesar Rp 78,82 triliun dari 2,57 juta kontrak. (Yoga)

Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) atau task force dalam rangka pemberantasan judi online di Indonesia yang akan dinaungi oleh berbagai instansi lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya efektif menangkap bandar. Rencana pembentukan satgas judi online dibahas secara khusus dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/4). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan bertugas dalam satgas tersebut secara holistis. Instansi yang terlibat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Polri; Kejaksaan; Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Sekretariat Kabinet; dan Sekretariat Negara. Pembentukan satgas judi online membutuhkan waktu sepekan untuk mematangkan pembentukan organisasi hingga langkah-langkah yang diperlukan untuk memberantas praktik-praktik judi tersebut.

Di sisi lain, Budi menekankan bahwa satgas perlu dihadirkan untuk membantu upaya yang selama ini berjalan yaitu menarik atau memadamkan situs (take down) agar lebih efektif ke depannya. Dengan adanya satgas, pemerintah dapat memblokir rekening dari setiap pelaku bandar judi online, sehingga melalui aparat penegak hukum yang tergabung, maka pekerjaan pemerintah dapat lebih holistis dan komprehensif. Budi menegaskan bahwa praktik judi online kian meresahkan lantaran menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang sepanjang 2023 di platform tersebut mencapai Rp327 triliun. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan telah memblokir kurang lebih 5.000 rekening temuan yang dipergunakan untuk kegiatan judi online. Dia menekankan bahwa selama ini lembaganya bekerja sama dengan Kemkominfo dalam menelusuri daftar rekening yang ditengarai digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan bajal melacak pekerja Indonesia yang terlibat judi online, yang bermarkas di Kamboja dan Myanmar. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan instansi yang dipimpinnya telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melacak keberadaan WNI yang direkrut oleh mafia judi online. Belum lama ini, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengatakan bahwa WNI yang berada di Kamboja mayoritas bekerja sebagai customer service judi online. Dubes menyatakan ada sekitar 60% WNI di Kamboja yang bekerja pada sektor judi online. Sedangkan, 40% lainnya bekerja di sektor lain, di antaranya seperti membuka salon, restoran, dan lain sebagainya.

Setelah larut dalam euforia hari raya, realita kembali menyapa. Dompet menipis karena ”jorjoran” pengeluaran. Sementara tanggal gajian masih lama. Bagaimana cara bertahan hidup? Rully (27) masih ingat pengalaman pahitnya saat Lebaran tahun lalu. Terlena karena gaji bulanan masuk di tanggal yang sama dengan hari Idul Fitri, ia belanja sepuas hati. Membeli baju baru, makan-makan, mudik, membeli oleh-oleh, memberi ”salam tempel” untuk keponakan, dan masih banyak pengeluaran lainnya. ”Saya belanja jorjoran, mikir uang ada banyak, nih. Eh, hasilnya, setelah Lebaran tahun lalu itu, saya harus hemat banget sampai tanggal gajian. Bener-bener boros,” tutur pekerja swasta asal Bekasi itu, Jumat (12/4).

Akibat tekor, Rully terpaksa menjual tabungannya di saham Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta untuk menambal biaya hidup sampai menunggu tanggal gajian berikutnya. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ia pun berstrategi mengelola keuangan pada Lebaran ini. Apalagi, ia sadar biaya kebutuhan hidup tahun ini sudah naik pesat dari tahun lalu. Sementara gaji dan THR masih sama. Salah satu siasatnya adalah tidak membeli baju baru saat Lebaran seperti tahun lalu. Ia bisa berhemat sampai sekitar Rp 1 juta. ”Jadi, kami sekeluarga tahun ini pakai baju Lebaran yang dari tahun-tahun lalu saja,” kata Rully.

Kebetulan, ia hanya mudik ke Bandung, Jabar, sehingga ongkos yang diperlukan tidak terlalu mahal. Ia memilih membawa mobil sendiri sehingga total ongkos mudik empat orang bisa ditekan menjadi Rp 600.000 mencakup bensin, tol pulang-pergi, dan transportasi sehari-hari selama di Bandung. ”Untuk THR (ke saudara-saudara) juga enggak gede-gede banget, sekitar Rp 600.000 buat keponakan yang masih kecil-kecil aja. Pokoknya banyak belajar dari pengalaman tahun lalu,” kata Rully. Dengan strategi keuangan yang tepat masyarakat bisa lebih tenang mengakhiri libur Lebaran. (Yoga) 

Detoks keuangan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengembalikan posisi keuangan ke kondisi netral. Harapannya, dari situasi yang netral, perencanaan keuangan, termasuk investasi, dapat berjalan baik. Langkah pertama dimulai dengan memahami pengeluaran rutin dan pasti untuk bulan berjalan. Caranya, dengan membuat daftar tagihan dan kewajiban yang perlu dibayarkan. Sumber dana pembayaran tagihan dan kewajiban sejatinya berasal dari penghasilan rutin. Jumlah pos pengeluaran ini wajib bisa dipenuhi dari penghasilan bulanan.  Caranya adalah menghitung anggaran pengeluaran pasti, lalu memisahkan angka tersebut di rekening yang terpisah. Setiap bulan, terlepas berapa pun penghasilan yang diterima, transfer dana tetap dilakukan ke rekening pos pengeluaran pasti.

Bagi mereka yang penghasilannya tak menentu, lakukan pengaturan keuangan mingguan. Jika penghasilan sama sekali belum cair, jalan keluarnya adalah mengecek saldo dana darurat. Apabila rumah tangga memiliki dana darurat, sangat disarankan untuk mengambil sejumlah dana hanya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup harian hingga tanggal gajian tiba. Bila saldo kas dana darurat sudah menipis, langkah berikutnya adalah melihat saldo dana di asset investasi yang likuid, seperti emas, reksa dana pasar uang, dan saham. Jika diperlukan, ambil secukupnya hanya untuk menjaga likuiditas hingga tanggal gajian berikutnya. Saat keadaan mulai stabil, lebih baik hasil investasi diputarkan kembali dalam aset investasi lain. Langkah kedua adalah antisipasi pengeluaran tambahan di masa transisi antara libur Lebaran dan tanggal gajian berikutnya.

Jika asisten rumah tangga terlambat datang atau bahkan tidak kembali, misalnya, ada potensi pengeluaran tambahan untuk jasa bersih rumah ataupun jasa penitipan anak. Ketiga, evaluasi daftar pinjaman baru yang terbentuk akibat bengkaknya pengeluaran pada momen Lebaran lalu. Apabila jumlah tagihan utang konsumtif sudah melebihi penghasilan, saran terbaik adalah menjual barang-barang konsumtif yang dibeli dan mempergunakan dananya untuk pelunasan. Lalu, susunlah strategi pelunasan utang. Keempat, membatasi penggunaan fasilitas pinjaman konsumtif untuk beberapa waktu ke depan. Di masa detoks keuangan, sangat disarankan untuk disiplin membuat anggaran dan membagi pos-pos pengeluaran secara fisik. Terakhir, mengembalikan saldo dana darurat menjadi setidaknya tiga kali pengeluaran rutin bulanan.  Hasil dari detoks keuangan adalah, saldo utang menurun, bahkan nihil, saldo dana darurat minimal terpenuhi, dan alokasi arus kas bulanan yang positif. (Yoga)

Jumlah kasus penipuan terkait aktivitas keuangan ilegal cenderung meningkat selama Ramadhan. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang memperoleh THR, perkembangan teknologi, serta belum meratanya tingkat literasi masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal selama Maret 2024 mencapai 1.914. Jumlah ini naik dibandingkan Februari 2024 di 1.530 pengaduan.

”Secara umum, penipuan selama Ramadhan meningkat karena (para pelaku) memanfaatkan peluang adanya peningkatan pendapatan masyarakat, seperti mendapat THR dan bonus. Pada saat seperti ini, terbuka potensi masyarakat menjadi lengah dan kurang berhati-hati dalam menggunakan dananya. Apalagi, dengan iming-iming imbal hasil yang sangat besar,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/4). Friderica memaparkan berbagai modus penipuan yang marak terjadi selama Ramadhan berdasarkan aduan masyarakat, antara lain penawaran investasi melalui aplikasi periklanan yang menawarkan imbal hasil tetap dengan mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian, promosi yang menawarkan keuntungan tertentu apabila peserta mampu mengundang anggota lain untuk bergabung (member get member).

Selanjutnya, penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan menggunakan logo serta nama perusahaan berizin atau impersonifikasi, terutama melalui media sosial, seperti Telegram. Selain itu, ada pula penawaran investasi berimbal hasil tetap dengan meyetorkan uang sejumlah tertentu (money game). ”Supaya tidak masuk skema penipuan tersebut, selalu ingat  prinsip 2L, yakni legal dan logis. Pastikan legalitasnya, bisa dengan menghubungi 157. Kemudian logis, artinya kalau ditawari sesuatu yang berlebihan bagusnya, atau to good to be true, harus berhati-hati,” ujar Friderica dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2024 secara daring, Selasa (2/4). (Yoga)

Kondisi mismatch atau ketidaksesuaian antara kelulusan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang ekonomi dan keuangan syariah. "Ada mismatch antara supply dari alumni pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dengan apa yang dibutuhkan (demand) oleh industri ekonomi  dan keuangan syariah," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Nur Hidayah dalam diskusi yang diselenggarakan institute for Development of Economic and Finance (Indef) secara daring. Nur juga mengatakan bahwa kebanyakan dari lulusan program studi di rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah dapat dikatakan belum siap pakai, karena kurang memiliki kompetensi seperti yang dibutuhkan industri. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen dalam peningkatan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penandatangan Nota Kesepahaman antara OJK dan Kemendagri berlangsung di Gedung OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kamis (28/3/2024). Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan langkah kolaborasi itu dilakukan sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen ditunjukkan agar aktivitas sektor keuangan memberikan dampak yang positif. 

Namun demikian, diakuinya, upaya meningkatkan literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen secara merata di seluruh daerah dan kalangan masyarakat tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini OJK. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergitas dengan berbagai pihak, salah satunya Kemendagri yang juga bertujuan untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan keberadaan TPAKD sangat penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan akses keuangan daerah dan mendukung kemandirian serta ekonomi daerah. Sejak dibentuk pada 15 Januari 2016 hingga Desember 2023 lalu, TPAKD di Indonesia telah mencapai 515 dengan 34 di antaranya merupakan TPAKD tingkat 34 provinsi. Sesuai dengan tugas dan kewajiban dari TPAKD, salah satunya yakni membantu program pemerintah dalam meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Sebagai salah satu instrumen investasi, penerbitan surat berharga negara ritel tidak pernah sepi peminat. Setiap kali diluncurkan, selalu kelebihan permintaan meskipun di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik. Sukuk ritel seri SR020, misalnya, yang diterbitkan berdekatan dengan Ramadan, Idulfitri, dan ketika harga kebutuhan pokok meningkat, ternyata tak menurunkan minat masyarakat untuk membeli produk investasi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, masa penawaran seri SR020 berlangsung dari 1-27 Maret, dan diterbitkan dalam dua seri yakni SR020-T3 tenor tiga tahun dengan kupon 6,3% dan SR020-T5 tenor lima tahun memiliki kupon 6,4% per tahun. Pemerintah, di awal penerbitannya, menyebutkan kuota penerbitan surat utang itu mencapai Rp15 triliun. Di akhir pemasarannya, pemerintah ternyata berhasil menggalang dana sebesar Rp21,45 triliun atau melampaui dari yang ditetapkan. Meski lebih rendah dari pencapaian SBN ritel sebelumnya yaitu penerbitan obligasi negara ritel seri ORI025T3 dan ORI025T6 yang mencapai senilai Rp23,92 triliun, permintaan SR020 masih bisa disebut berhasil, mengingat pada bulan ini kebutuhan dana meningkat. 

Realisasi DPK kelompok nasabah ritel menyentuh Rp4.027,7 triliun pada Februari 2024 atau tumbuh 3,2% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan ini lebih landai dibandingkan dengan realisasi pada Januari 2024 yang tumbuh 5,4% YoY. Setelah sukuk ritel, akan keluar sukuk tabungan dengan masa penawaran pada April hingga Mei, selanjutnya diikuti dengan penerbitan savings bond ritel (SBR) pada Juni hingga Juli, begitu seterusnya hingga pengujung tahun. Pada 2023 pemerintah berhasil meraup dana dari surat berharga negara ritel senilai Rp147,42 triliun, pada tahun ini diharapkan bisa mencapai di kisaran Rp140 triliun hingga Rp160 triliun. Di tengah kian gencarnya pemerintah dalam meraih dana dari masyarakat, terdapat tantangan yang dapat menjadi penghambat dalam mencapai target yang ditetapkan. Tantangan penerbitan SBN ritel datang dari likuiditas di pasar yang akan semakin terbatas dibandingkan tahun lalu. Selain itu, dengan kondisi ekonomi RI yang semakin pulih, maka tren investasi masyarakat di SBN ritel juga akan beralih. Bila melihat karakter pembeli SBN ritel seri sebelumnya, diketahui bahwa kelompok masyarakat pembeli berada pada usia generasi milenial, diikuti generasi X, baby boomers, dan generasi Z. Dengan masuknya generasi Z, meski secara persentase belum terlalu besar, menandakan bahwa produk investasi itu sudah merambah ke beragam usia.