Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idul Fitri atau Lebaran menjadi momentum membahagiakan. Sayangnya tak banyak yang cerdas mengelola THR sehingga habis begitu saja. Sayangnya, bonus tahunan seperti THR  seringkali tidak dikelola dengan baik oleh masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang mendadak menjadi lebih boros setelah menerima THR. Budaya menyambut Lebaran biasanya  merogoh kocek yang lumayan dalam, mulai dari membeli pakaian baru, biaya konsumstif lebaran, kiriman parsel, hingga berbagi angpao. Ya berdasarkan riset Continuum Data Indonesia menggunakan uang THR untuk berbelanja. Baik belanja online maupun offline dan orang lain, untuk diri sendiri maupun keluarga atau orang lain. Sementara itu, proporsi THR untuk kegiatan menabung dan investasi hanya mencapai 6,6% dan sisanya mengaku untuk membayar hutang. Riset ini dilakukan pada 1.204.102 percakapan dari 934.671 akun mendia sosial. (Yetede)

Perencanaan keuangan adalah kegiatan yang mendasari aktivitas keseharian keuangan pribadi. Sayangnya, prioritas perencanaan terkadang menjaditerbalik. Kegiatan investasi didahulukan sebelum memastikan keuangan aman akan membuat potensi malapetaka keuangan di kemudian hari. Untuk memulai tahapan perencanaan keuangan, Langkah pertama adalah membuat situasi keuangan menjadi aman atau financially secure, yaitu kondisi saat penghasilan aktif sebuah rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap bulannya. Contoh, rumah tangga memiliki pengeluaran untuk hidup rutin Rp 7 juta per bulan, cicilan rumah Rp 3 juta per bulan, dan pengeluaran untuk hiburan Rp 2 juta per bulan. Maka kebutuhan hidup dasar rumah tangga adalah Rp 10 juta per bulan. Untuk memperoleh keamanan finansial, diharapkan rumah tangga memiliki penghasilan aktif minimal Rp 10 juta per bulan.

Langkah kedua adalah menjadikan situasi keuangan lebih nyaman atau financially comfortable. Di tahap ini, fokus pengelolaan adalah membangun tabungan dan investasi untuk berbagai tujuan keuangan utama seperti pembelian rumah tinggal, dana membesarkan anak, dan lainnya. Contohnya, menabung untuk ibadah haji. Maka, menabung akan dilakukan terus hingga saldo tabungan haji dapat digunakan untuk memberangkatkannya. Langkah ketiga adalah menjaga nilai kekayaan untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Ciri khas rumah tangga yang tidak melahirkan sandwich generation adalah keuangan yang telah berhasil mencapai tahap ketiga. Pada tahapan ini, rumah tangga berhasil memiliki aset-aset yang juga dapat dilanggengkan sebagai aset hibah, waris, dan lainnya. Salah satu modal dasar merencanakan keuangan adalah memiliki niat untuk mewujudkan keuangan yang lebih sehat, dimulai dari membuat keuangan rumah tangga aman. (Yoga) 

Pemerintah menargetkan tingkat keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun ini.Inklusi keuangan Indonesia baik dari sisi kepemilikan maupun penggunaan, telah mengalami lompatan jauh dan meningkatkan dalam satu dkade terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya mencapai target  tingkat keuangan inklusi sebesar 90% dilakukan dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan. "Pada tahun ini beberapa target yang harus dicapai yaitu tingkat inklusi keuangan ditargetkan sebear 90%, untuk kepemilikan akun sebesar 80%, sedangkan untuk jangka menengah antara 2025 sampai dengan 2029 target pengguna akun naik  1% setiap tahun," kata Arilangga. Inklusi keuangan merupakan kondisi  dimana ketika seluruh masyarakat  usia produktif punya akses efektif ke layanan kredit. (Yetede)

Kementerian Keuangan setuju menyuntikkan anggaran Rp229,06 miliar untuk mendukung pasokan subsidi 220.000 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa kucuran biaya tambahan tersebut meningkat sebesar 8,7% dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023. “Untuk rencana kerja anggaran tahun 2024 BP Tapera sebesar Rp229,06 miliar, dengan kenaikan 8,7% dari RKAT 2023 secara prinsip telah kami setujui,” jelasnya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu (13/3). Dia berharap alokasi tambahan tersebut bisa menjadi modal awal bagi para Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) agar bisa bekerja menyempurnakan hal-hal yang masih kurang. Pada 2024, Kementerian Pekerjaan PUPR siap menggelontorkan bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp13,72 triliun untuk membangun 166.000 unit rumah subsidi FLPP. Komisioner BP Tapera Adi Setianto sempat menyebutkan bahwa pihaknya bakal membidik kenaikan pasokan suplai rumah subsidi pada tahun ini. Awalnya, pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit. Di samping itu, sepanjang tahun ini pemerintah juga akan menyalurkan sebanyak 166.000 unit subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan total anggaran sebesar Rp680 miliar.

Pemerintah tampaknya mulai ketagihan dengan skema burden sharing dengan pemangku kebijakan di daerah dalam memenuhi besarnya belanja negara. Setelah burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah (pemda) dianggap sukses dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dan 2023, skema serupa juga akan diadopsi dalam penyusunan postur fiskal 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Rancangan APBN 2025 di desain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maklum, rumusan belanja pada tahun depan disusun tetap jumbo terutama dalam kaitan belanja perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos).  Di sisi lain, APBN akan ngos-ngosan apabila harus memikul beban sendiri untuk memenuhi belanja perlinsos yang menyangkut subsidi, kompensasi energi, serta bansos.  Sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan pun tidak merespons pertanyaan yang diajukan Bisnis perihal skema burden sharing pusat-daerah dalam APBN 2025. Dalam periode akhir pelaksanaan APBN 2022, burden sharing pusat-daerah dijalankan dengan diwajibkannya pemda mengalokasikan sebagian dana transfer umum (DTU) yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bansos. Kemudian dalam APBN 2023, burden sharing pusat-daerah diimplementasikan melalui penyesuaian alokasi DBH yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) apabila terjadi kenaikan harga komoditas yang berkorelasi pada pembengkakan subsidi. Secara umum, burden sharing 2023 tetap berfokus pada mitigasi dini kenaikan harga minyak yang akan memacu mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). 

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan yang cukup kuat mengandalkan daerah untuk membantu pembiayaan belanja sosial pada tahun depan. Sebab per 5 Januari 2025 seluruh pemda secara resmi menerapkan skema pajak baru yang terkandung dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD. Dalam UU itu, ada banyak substansi yang diklaim dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu, kalangan pengusaha mendukung upaya pemerintah pusat untuk kembali menerapkan burden sharing dengan daerah dengan fokus pada belanja sosial. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, mengatakan idealnya skema itu berlaku setiap tahun mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi. Burden sharing juga dinilai mampu mensinergikan budgeting APBN dan APBD yang tidak profesional dan dapat meneken realisasi anggaran subsidi bansos yang rentan penyalahgunaan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang, menambahkan skema itu akan berjalan sempurna apabila hanya melibatkan pemda dengan PAD yang cukup solid. Menurutnya, belanja bansos memang harus melibatkan APBD agar terjadi pemerataan stabilitas daya beli. Akan tetapi, perlu juga dilihat kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengkritisi dasar dilakukannya burden sharing dalam RAPBN 2025.

Berdasarkan hasil riset, pola pengeluaran rumah tangga mengalami pergeseran di bulan Ramadhan. Pada umumnya, pos belanja makanan akan meningkat tajam diikuti dengan pos belanja pribadi dan hadiah. Sebagai kompensasinya, banyak orang yang menunda untuk berinvestasi di bulan ini. Bahkan, tidak jarang mengambil solusi meminjam akibat lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Karyawan sebaiknya memahami ada perbedaan alokasi keuangan untuk gaji bulanan rutin dan THR. Hal ini sejatinya mengingatkan bahwa penghasilan bulan ini dan bulan depan sama saja alias tidak ada kenaikan.

Agar anggaran pengeluaran tetap aman terkendali, Langkah awal adalah membuat anggaran untuk satu bulan ke depan. Penghasilan, baik dari gaji maupun usaha, digunakan untuk biaya hidup selama satu bulan. Pengeluaran rutin untuk rumah tangga, makan sahur, dan berbuka puasa seharusnya tetap mengikuti anggaran bulanan normal. Adapun pengeluaran untuk lebaran dan sedekah lainnya sebaiknya diambil dari THR. Cara alokasi dan pemisahannya, Pertama, mengutamakan pos pengeluaran wajib di bulan Ramadhan, yaitu zakat fitrah.

Terlepas besaran penghasilan, sumber dana dan alokasi persentasenya bergantung pada jumlah kepala di keluarga. Alokasi untuk pengeluaran ini sebaiknya diambil dari penghasilan bulanan jika khawatir tidak kebagian alokasi dari dana THR. Kedua, pengeluaran rutin bulanan. Meski dibayarkan di bulan Ramadhan, biaya listrik, uang sekolah anak, dan lainnya tetap harus dikeluarkan seperti biasa. Oleh sebab itu, usahakan untuk tidak menggunakan alokasi ini untuk pengeluaran lainnya. Segera pisahkan alokasi pengeluaran rutin bulanan ke dalam rekening yang terpisah dengan kebutuhan lebaran serta tambahan kenikmatan di bulan Ramadhan.

Sehatnya, alokasi untuk pengeluaran rutin bulanan hanya maksimal 50 % dari penghasilan setiap bulannya. Ketiga, antisipasi pengeluaran tak terduga lebih awal. Keempat, dana gaya hidup Ramadhan. Acara buka bersama menjadi bagian dari gaya hidup masa kini di bulan Ramadhan. Meski silaturahmi harus dijaga, kesehatan keuangan juga jangan sampai kebablasan. Pengeluaran lebaran dan mudik sebaiknya dialokasi kan dari dana THR. Kelima, dana darurat. Tambahan alokasi untuk dana gaya hidup khusus di bulan Ramadhan memang terpaksa diambil dari alokasi tabungan dan investasi bulanan. (Yoga)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan Sukuk Gold Ownership Program (SGOP), yaitu produk sukuk seri SR020 bundling dengan produk Cicil Emas. BSI menargetkan penjualan sukuk ini bisa tembus Rp 2 triliun. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menjelaskan, imbal hasil dari sukuk seri SR020 dapat digunakan untuk program BSI Cicil Emas. "Program ini diperuntukkan bagi nasabah prioritas dalam perencanaan investasi yang aman dan berkelanjutan," kata Anton, Jumat (8/3). Anton menambahkan, SGOP memiliki fitur spesial bagi para nasabah yang mengikuti program seperti down payment (DP) 0%, spesial margin, dan bebas biaya administrasi. "Sukuk ini menjadi pilihan investasi karena memiliki berbagai keunggulan dan manfaat," imbuh dia. Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo memproyeksi prospek bisnis emas tahun ini masih cerah. Tren nilai investasi pada produk emas juga terus naik. "Hingga tiga tahun ke depan, harga emas diperkirakan masih akan mengalami tren kenaikan hingga 7-10%," kata dia.

DPR pada akhir 2023 menyetujui tujuh nama anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2028. Badan supervisi ini dibentuk berdasarkan UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terutama pada Bab XA angka 61 Pasal 89A yang mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi LPS. LPS adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Fungsi dan tugas penting itu membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Karena itulah Badan Supervisi LPS dibentuk dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap LPS.

Sepanjang tahun lalu, industri jasa keuangan, terutama sektor non-bank, seperti asuransi, diterpa banyak kasus yang meresahkan masyarakat. Salah satunya skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan begitu banyak nasabah. Dampaknya, kasus itu menekan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LPS. Kehadiran Badan Supervisi LPS diharapkan dapat mendorong LPS mewujudkan program penjaminan polis sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, terutama perasuransian, dapat segera kembali pulih. Namun LPS wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). (Yetede)

Di tengah situasi ekonomi yang masih diselimuti ketidakpastian dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari, kelas menengah bersiasat untuk bertahan dengan berhemat. Ada sejumlah tips dan trik yang mereka lakukan untuk berhemat. Novia (33) di Lombok, NTB, berkata “Situasi ekonomi belakangan ini membuat saya harus memiliki sedikitnya dua pekerjaan. Pertama sebagai penjual kerajinan rotan, kedua sebagai tutor bahasa Inggris. Saya bahkan pernah memiliki tiga pekerjaan. Memang tidak mudah, tetapi saya harus mampu beradaptasi dan mau melakukan hal-hal yang bahkan ada di luar zona nyaman”. A Wisnu Triyogo (31) Karyawan swasta, di Jakarta, mengatakan “Untuk menghemat, saya sebisa mungkin makan di rumah dan membawa bekal. Jika lapar lagi, saya lebih memilih makan di warteg, bukan di mal. Saat harus memesan makanan daring, saya jadi hitung-hitungan lebih detail saat mau memakai promo yang tersedia. Untuk keperluan gaya hidup lain pun, seringnya memantau dulu ada promo atau diskon atau tidak. Yang penting, prinsipnya, lihat dan hitung dulu”.

Saya berhemat dimulai dari hal-hal sederhana. Dalam konteks bekerja ke kantor, saya selalu membawa bekal sendiri. Ini sekaligus bisa menjaga asupan makanan sehat dan higienis. Selain berhemat, ya, lebih sehat, juga makanannya suka sesuai selera saya. Bawa minum sendiri pakai tumbler. Dengan membawa bekal sendiri, saya bisa menghemat Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan,” ujar Monavia Ayu Rizaty (28) Jurnalis data di salah satu media Jakarta. Ivany Atina (30) di Jakarta mengatakan ”Inflasi harga bahan kebutuhan pokok yang semakin awur-awuran, ditambah adanya pos pengeluaran rutin baru, seperti biaya sekolah dan biaya les anak, memaksa saya untuk mengencangkan ikat pinggang dengan mengurangi pengeluaran. Beberapa tahun lalu, dalam sepekan sekali, saya dan keluarga rutin melakukan leisure activity, dengan makan di restoran atau staycation di hotel yang bagus. Sekarang, aktivitas leisure belum tentu sebulan sekali. Saya juga selalu mencatat pengeluaran harian dan membaginya ke dalam beberapa pos anggaran agar semakin mawas dengan kondisi keuangan pribadi. (Yoga) 

Konsultan keuangan dan pendiri Mind Money Balance, Lindsay Bryan-Podvin, mengatakan, milenial dan gen Z menghadapi banyak persoalan ekonomi, mulai dari krisis kemampuan membeli rumah, utang pinjaman sekolah atau kuliah, hingga tingginya biaya pengasuhan anak. Kondisi ini membuat mereka tidak mudah memasuki kehidupan finansial orang dewasa. Impian menjadi kaya di kalangan mereka pun menguat. ”Gaya hidup kelas menengah terasa di luar jangkauan. Padahal, setiap hari mereka dicekoki cerita dan gambaran di media sosial yang menunjukkan orang yang lebih kaya tampak lebih bahagia,” kata Bryan-Podvin. Untuk bisa hidup lebih kaya, gen Z menginginkan gaji lebih tinggi. Survei terbaru Redfield and Wilton Strategies menyebutkan, di AS, gen Z menilai gaji tahunan sebesar 74.000 USD atau Rp 1,2 miliar tidak masuk dalam kelompok kelas menengah.

Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, rata-rata kekayaan bersih gen Z adalah yang terendah. Menurut Bank Sentral AS, individu di bawah usia 35 tahun memiliki kekayaan bersih rata-rata 39.000 USD. Tidak hanya kekayaan bersih mereka lebih rendah, gaji rata-rata gen Z juga lebih rendah ketimbang generasi lain sehingga sulit untuk menyewa apartemen, membeli mobil, atau sekadar makan enak. Menurut survei American Staffing Association dan Harris Poll terhadap 2.000 orang dewasa AS, pekan lalu, 66 % karyawan berusia 18-27 tahun berniat meminta kenaikan gaji tahun ini. Mereka khawatir gaji mereka tak bisa mengimbangi inflasi. Generasi milenial dan gen Z mengaku harus hidup dari gaji ke gaji karena gaji mereka habis untuk membayar tagihan dan belanja kebutuhan primer.

Banyak yang mengaku berada dalam situasi seperti itu karena harus membiayai anggota keluarga lainnya dan memiliki utang yang besar. Sebenarnya mereka ingin berinvestasi, tetapi masalahnya tidak ada sisa uang untuk berinvestasi. Survei perusahaan konsultan Deloitte pada 2023 terhadap 22.000 milenial dan gen Z di seluruh dunia menemukan makin banyak anak muda mencari kerja sampingan demi menambah penghasilan. Untuk menghemat uang, anak muda di AS mulai banyak yang memilih menyimpan dan bertransaksi dengan uang tunai. Alasannya, memegang uang tunai lebih mudah dikendalikan ketimbang bertransaksi melalui e-wallet di ponsel. Cara bersiasat lain adalah sejumlah anak muda memilih tinggal bersama orangtua mereka. Bahkan, menurut BBC, 25 Januari 2024, mengutip laporan PewResearch, menyebutkan, anak muda usia 18-34 tahun mengaku masih dibantu orangtua untuk membayar kebutuhan, seperti uang pulsa ponsel, tagihan internet, bahkan kebutuhan sehari-hari. (Yoga)