Labirin | News & Update

;

Keuangan

( 1023 )

Perbankan Lokal Gencar Biayai Proyek EBT

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Perjanjian Iklim Paris di era Donald Trump berpotensi mengurangi pendanaan asing untuk proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Namun, pemerintah dan perbankan lokal tetap berkomitmen menyalurkan kredit untuk mendukung transisi energi hijau.

Salah satu bank yang aktif dalam pembiayaan EBT adalah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). EVP Corporate Communication and Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa hingga Desember 2024, BCA telah menyalurkan Rp 3 triliun untuk proyek EBT, termasuk PLTMH, PLTS, dan PLTA. Selain itu, BCA juga berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2 sebesar 4.216 ton dan mendukung perbankan digital serta gedung ramah lingkungan. Kredit berkelanjutan BCA mencapai Rp 229 triliun, dengan pertumbuhan 12,5% secara tahunan.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga aktif dalam pembiayaan hijau. Direktur Risk Management BNI, David Pirzada, menyebut bahwa total pembiayaan berkelanjutan BNI mencapai Rp 190,5 triliun, dengan Rp 73,4 triliun dialokasikan untuk sektor hijau dan Rp 117 triliun untuk UMKM. BNI juga meningkatkan pendanaan melalui sustainability linked loan (SLL) sebesar Rp 6 triliun hingga Desember 2024.

Sementara itu, Bank Mandiri mencatat pembiayaan EBT sebesar Rp 10 triliun hingga September 2024, dengan Rp 7,2 triliun dialokasikan untuk kendaraan ramah lingkungan. Wakil Direktur Bank Mandiri, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa Bank Mandiri akan terus meningkatkan pembiayaan di sektor energi terbarukan, termasuk ekosistem kendaraan listrik dan sarana penunjangnya.

Meskipun pendanaan luar negeri berkurang akibat kebijakan AS, bank-bank nasional tetap optimistis dalam mendukung sektor EBT. Melalui peningkatan kredit hijau dan inisiatif keberlanjutan, perbankan Indonesia berperan aktif dalam mendorong transisi energi dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Politik dan Birokrasi

Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Penghematan

KT1 05 Feb 2025 Tempo

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran berdampak pada pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship Tahun 2025. Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025. Hal ini diterangkan dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Di dalam surat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu seperti dikutip dari Antara. Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Adapun untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing dipotong Rp 256,1 triliun dan Rp 50,59 triliun. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. (Yetede)

Ekonomi

Saham Buyback, Sinyal Positif Bagi Investor

HR1 04 Feb 2025 Kontan

Sejumlah bank besar pelat merah berencana melakukan buyback saham, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang telah menyiapkan dana Rp 3 triliun. Periode buyback dijadwalkan berlangsung antara 12 Maret 2025 hingga 11 Maret 2026, dengan keputusan akhir menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Maret 2025.

Bank Negara Indonesia (BBNI) juga berencana melakukan buyback, seperti diungkapkan oleh Direktur Utama BBNI, Royke Tumilaar, meskipun nilai dana yang disiapkan belum diumumkan. Sementara itu, Bank Mandiri (BMRI) masih mempertimbangkan opsi buyback, sebagaimana disampaikan oleh Sigit Prastowo, Director of Finance & Strategy BMRI.

Menurut CEO Edvisor.id, Praska Putrantyo, aksi buyback ini menunjukkan optimisme manajemen terhadap valuasi saham yang saat ini masih tergolong murah. Hal ini bisa berdampak positif terhadap harga saham, mengingat saham BBRI telah terkoreksi 26,41%, BBNI turun 16,87%, dan BMRI turun 13,11% secara tahunan.

Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, memproyeksikan kenaikan harga saham BBRI ke Rp 4.600, BBNI ke Rp 5.000, dan BRIS ke Rp 3.350. Ia juga mencatat bahwa BBRI memiliki yield dividen yang menarik.

Aksi buyback ini diperkirakan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham bank-bank pelat merah tersebut.

Ekonomi

Era Baru Pengelolaan BUMN di Bawah Danantara

HR1 04 Feb 2025 Kontan (H)

DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Tujuh BUMN besar yang pertama kali berada di bawah Danantara adalah BRI, Telkom, PLN, Mind ID, Bank Mandiri, Pertamina, dan BNI. Dengan ini, Kementerian BUMN akan kehilangan sebagian besar kewenangan strategisnya, yang dialihkan ke Danantara.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, keberadaan Danantara diharapkan memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga akan menyuntikkan modal minimal Rp 1.000 triliun agar Danantara dapat berinvestasi secara luas.

Namun, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan pentingnya memilih pemimpin Danantara yang berintegritas untuk menghindari intervensi yang tidak perlu dan memastikan hubungan baik dengan Presiden. Sementara itu, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pembagian wewenang antara Menteri BUMN dan Danantara harus jelas agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Danantara berpotensi mengubah lanskap BUMN Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN.

Ekonomi

Aktivitas Keuangan Ilegal Menjadi Topik Hangat yang Ramai Dibicarakan Masyarakat

KT3 01 Feb 2025 Kompas

Beberapa waktu terakhir, aktivitas keuangan ilegal menjadi topik hangat yang ramai dibicarakan masyarakat. Terdengar berbagai cerita pilu yang dialami korban. Modus operandi yang dilakukan ”sijahat” dikemas sedemikian baik dan menggiurkan pada awalnya. Mulai dari kemudahan mendapat pinjaman dana serta janji manis imbal hasil investasi. Pada akhirnya, semua itu hanya janji kosong. Kerugian yang diakibatkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis. Setidaknya ada dua aktivitas keuangan ilegal yang sering ditemui di masyarakat, yakni pinjaman daring ilegal (pinjaman online/pinjol ilegal) dan investasi ilegal (penipuan berkedok investasi). Kemudahan akses, persyaratan yang mudah dan pencairan dana yang relatif cepat menjadi faktor pendorong minat masyarakat menggunakan pinjaman daring. Akan tetapi, perlu diingat, pinjaman daring (pindar) yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbeda dengan pinjol ilegal.

Secara sederhana, pindar yang diawasi OJK diwajibkan melakukan proses bisnisnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pindar juga hanya diizinkan mengakses tiga hal, yaitu camera, microphone, dan location (camilan). Berbeda dengan pindar, pinjol ilegal selain ketiga hal di atas juga meminta akses ke galeri, kontak, dan berbagai informasi pribadi lainnya. Data yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk meneror peminjam dan orang di sekitarnya serta rentan untuk disalahgunakan. Selain itu, ketika menggunakan pinjol ilegal, korban juga akan dikenai bunga pinjaman yang sangat tinggi, durasi pinjaman yang tidak sesuai kesepakatan, dan cara penagihan yang semena-mena. Sementara untuk pindar, OJK telah menetapkan sejumlah ketentuan untuk meningkatkan kualitas pendanaan, menciptakan ekonomi industri yang tumbuh, sehat, efisien dan berkelanjutan, pelindungan konsumen/masyarakat, serta meminimalkan potensi risiko hukum dan reputasi bagi pelaku industri pindar.

OJK menetapkan batas usia minimum pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower) adalah 18 tahun atau sudah menikah, dan penghasilan minimum Rp 3 juta per bulan. Kewajiban pemenuhan ketentuan ini paling lambat tanggal 1 Januari 2027. OJK juga telah menentukan batas maksimum manfaat ekonomi per hari sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023). Berinvestasi tidak hanya menjadi gaya hidup di masyarakat, tetapi juga kebutuhan untuk memastikan kondisi keuangan yang dimiliki dapat terjaga dengan baik. Perkembangan teknologi yang pesat pun menjadikan masyarakat semakin mudah mengakses produk investasi. Kemudahan ini tentunya harus diselaraskan dengan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat. Cakap literasi digital dan literasi keuangan akan menjadi ”payung” masyarakat dari maraknya tawaran investasi ilegal. (Yoga)

Ekonomi

Asuransi Gaya Hidup, Pasar Baru yang Kian Menjanjikan

HR1 01 Feb 2025 Kontan

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII) akan fokus mengembangkan produk asuransi berbasis gaya hidup dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Direktur Keuangan YOII, Randy Tandra, menyebutkan bahwa asuransi perjalanan menjadi pilar utama bisnis perusahaan dengan kontribusi 60% terhadap total premi. Ke depan, YOII juga akan mengembangkan produk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi mikro lainnya.

Selain itu, YOII menghentikan pemasaran asuransi kredit pada tahun 2025 dan akan mengandalkan asuransi aneka sebagai sumber utama pendapatan. Perusahaan juga tengah mengembangkan aplikasi insurance wallet, sebuah dompet asuransi digital yang mempermudah pelanggan dalam penyimpanan polis, klaim, pembayaran premi otomatis, serta rekomendasi produk berbasis artificial intelligence (AI).

Direktur Utama YOII, Adi Wibowo Adisaputro, menegaskan bahwa inovasi digital ini bertujuan untuk menjadikan asuransi lebih inklusif dan efisien. Dana hasil initial public offering (IPO) sebesar Rp 41,2 miliar akan digunakan untuk pengembangan aplikasi digital, pemasaran, dan infrastruktur teknologi.

Dengan strategi ini, YOII menargetkan pertumbuhan pendapatan premi Rp 420–430 miliar di tahun 2025, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Perusahaan berharap transformasi digital ini akan mempercepat layanan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

Ekonomi

Fenomena Paylater: Antara Kemudahan dan Risiko

HR1 01 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Pengelolaan keuangan yang berbeda antara karakter Kaluna dalam film Home Sweet Loan dan Tika dalam Paylater. Kaluna berhasil mengumpulkan uang Rp300 juta untuk membeli rumah dengan cara berhemat dan mengelola keuangannya dengan bijak. Sebaliknya, Tika mengalami kesulitan finansial akibat kebiasaan berbelanja dengan menggunakan fasilitas Pay Later (BNPL), yang akhirnya menyebabkan dirinya terjerat utang dan mengganggu rencananya untuk memiliki aset dan masa depan yang lebih baik.

Paylater, yang mempermudah konsumen membeli barang secara cicilan tanpa pemeriksaan kredit tradisional, menjadi populer di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Meskipun memiliki manfaat sebagai alternatif pembiayaan, penggunaannya yang tidak bijak bisa menjerumuskan konsumen dalam utang, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan guna memanfaatkan fasilitas seperti Paylater secara bertanggung jawab.

Sosial, Budaya, dan Demografi

2025: Resolusi Rencanakan Keuangan, Menuju Masa Depan Cerah

KT3 11 Jan 2025 Kompas

Tahun baru identik dengan menyusun resolusi yang ingin dicapai sepanjang tahun, termasuk perencanaan keuangan di tahun 2025. Perencanaan keuangan di awal tahun memungkinkan Anda untuk melakukan evaluasi pencapaian dan tantangan pengelolaan keuangan di tahun 2024 dan merencanakan target yang ingin dicapai di tahun 2025. Fenomena fear of missing out (FOMO), fear of other people’s opinion (FOPO) serta doom spending menjadi fenomena gaya hidup yang ramai dibicarakan masyarakat. Ketiga gaya hidup ini cenderung menjerumuskan masyarakat ke pola hidup yang konsumtif. Merencanakan keuangan dengan baik akan membantu Anda terhindar dari pola hidup konsumtif dan mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. Agar perencanaan keuangan Anda di awal tahun dapat dilakukan dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan, antara lain: Pertama, evaluasi pengeluaran di tahun sebelumnya. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan di tahun 2024 menjadi langkah awal dalam menyusun rencana keuangan di tahun 2025. '

Evaluasi akan membantu Anda untuk melihat keberhasilan dan tantangan pengelolaan keuangan yang dihadapi selama 2024. Keberhasilan yang teridentifikasi dapat diaplikasikan kembali, sedangkan jika ditemukan tantangan, maka Anda dapat merumuskan strategi untuk menghadapinya. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara mencatat seluruh sumber pemasukan dan pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan rentang waktu dan penggunaan. Hasilnya, Anda akan mampu melihat pos pengeluaran terbesar, pos investasi, utang yang dimiliki, bahkan melihat apakah Anda boros atau tidak selama 2024. Kedua, setelah melakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada 2024, Anda dapat merumuskan tujuan finansial yang ingin dicapai tahun 2025. Tujuan finansial dapat berupa keinginan untuk membeli aset baru, menikah, keperluan ibadah atau target investasi.

Tujuan ini juga dapat berupa keinginan untuk lebih hemat, mengurang pengeluaran konsumtif, menambah pemasukan, dan sebagainya. Dengan tujuan finansial yang jelas, tekad yang kuat dan disiplin, tujuan finansial dimaksud akan dapat dicapai sesegera mungkin. Ketiga, langkah selanjutnya, Anda dapat memecah tujuan finansial yang ingin dicapai menjadi langkah-langkah kecil yang akan dilakukan termasuk menetapkan pos anggaran. Pos anggaran ditetapkan dengan memperhatikan sumber pendapatan, kondisi keuangan terkini, profil risiko, kebutuhan, tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Dengan menetapkan pos anggaran, Anda akan mampu melihat kondisi keuangan secara rutin sehingga jika dibutuhkan perubahan strategi pengelolaan keuangan dapat dilakukan sesegera mungkin. Keempat, persiapkan dana darurat. Dana darurat atau dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial pada kondisi tidak terduga penting untuk dipersiapkan. (Yoga)

Ekonomi

LPS Mencatat Simpanan di Perbankan Nasional dengan Tiering Nominal di Atas Rp 5 Miliar Kembali Menguat

KT1 03 Jan 2025 Investor Daily (H)

Lembaga Penjamim Simpanan (LPS) mencatat simpanan di perbankan nasional dengan tiering nominal di atas Rp 5 miliar kembali menguat menjelang tutup tahun 2024.Berdasarkan data distribusi simpanan yang dipublikasikan LPS, simpanan kelas kakap ini tumbuh tinggi 1,8% (month to month/mtm).

Berikutnya, simpanan tiering nominal sampai dengan Rp100 juta tumbuh 5,4% (yoy) per November 2024 menjadi Rp 1.076,5 triliun, mengalami perlambatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang naik 5,9% (yoy). Apabila secara bulanan naik 0,9% (mtm), menguat tipis dari Oktober 2024 sebesar 0,8% (mtm).

Pada tiering nominal Rp 100-200 juta tumbuh 5,3% (yoy) menjadi Rp 445,75 triliu, flat jika dilihat, beberapa tiering nominal Rp200 juta sampai dengan di bawah Rp 5 miliar mengalami kontraksi secara bulanan. Seperti tiering Rp200-500 juta yang susut 0,5% (mtm) menjadi Rp720,16 triliun per November 2024.

Untuk tiering nominal Rp500 juta sampai dengan 1 miliar juga susut 0,6% (mtm) menjadi Rp609,82 triliun. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Untuk Menjaga Stabilitas BI Memborong SBN

KT1 30 Dec 2024 Tempo

UNTUK menjaga stabilitas fiskal dan moneter tahun depan, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan sepakat menerbitkan dan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Melalui kebijakan ini, BI akan memegang obligasi pemerintah, sedangkan pemerintah memperoleh dana untuk menutupi defisit anggaran. Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan langkah ini bertujuan menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah dan BI mengambil keputusan ini setelah melakukan pembahasan intensif. Perry menyebutkan langkah tersebut telah disepakati bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Secara prinsip, kami sudah sepakat mengenai rencana penerbitan dan pembelian SBN dari pasar sekunder sebagai bagian dari operasi moneter," ujarnya dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu, 18 Desember 2024.

Melalui skema ini, pemerintah akan meminjam langsung dari bank sentral dengan menerbitkan obligasi yang diborong BI. SBN tersebut akan menjadi alat pendanaan penting bagi pemerintah untuk menutupi celah fiskal, sembari menjaga kepercayaan pasar terhadap stabilitas keuangan negara. Perry menuturkan BI akan membeli lebih banyak SBN dari pasar sebagai strategi pengelolaan utang menjelang jatuh tempo pada 2025. Pada 2025, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun. Angka ini terdiri atas SBN atau obligasi pemerintah senilai Rp 705,5 triliun. Sebanyak 92,7 persen dari obligasi tersebut terbit setelah 2014 atau pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada juga utang yang jatuh tempo tahun depan berupa pinjaman sebesar Rp 94,83 triliun.

Selain itu, sebelumnya Sri Mulyani memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 616 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara neto sebesar Rp 775,8 triliun dan pembiayaan nonutang yang secara neto sebesar minus Rp 159,7 triliun. Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (ketiga dari kiri) didampingi Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti (ketiga dari kanan) serta para Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono (kedua dari kiri), Juda Agung (kedua dari kanan), Aida S. Budiman (kiri), dan Filianingsih Hendarta (kanan), berbincang sebelum menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, 18 Desember 2024. (Yetede)