Tags
Keuangan
( 1012 )Pemangkasan Anggaran Kejaksaan & Kepolisian Jadi Sorotan
HR1
13 Feb 2025 Kontan
Pemerintah melakukan rekonstruksi efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga (K/L) tahun ini. Beberapa K/L mengalami pengurangan pemangkasan, sementara yang lain justru terkena pemotongan setelah sebelumnya tidak masuk dalam daftar efisiensi.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipangkas dari Rp 1,077 triliun menjadi Rp 1,002 triliun. Namun, kementerian ini tetap membutuhkan tambahan Rp 476,1 miliar untuk program prioritas, operasional, dan rekrutmen ASN baru.
Di sisi lain, beberapa lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan kini mengalami pengurangan anggaran. Mahkamah Agung dipotong Rp 2,2 triliun, Kejaksaan Agung Rp 4,5 triliun, Kepolisian RI Rp 20 triliun, serta beberapa lembaga lainnya seperti KPK, PPATK, dan BNN juga mengalami pemangkasan.
Namun, Komisi V DPR menolak rekonstruksi efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, yang tetap berada di angka Rp 81,38 triliun. Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum mengetahui total efisiensi anggaran secara pasti, sementara Anggota Banggar DPR, Marwan Cik Asan, memperingatkan bahwa efisiensi yang tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.
Pemangkasan Anggaran Kejaksaan & Kepolisian Jadi Sorotan
HR1
13 Feb 2025 Kontan
Pemerintah melakukan rekonstruksi efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga (K/L) tahun ini. Beberapa K/L mengalami pengurangan pemangkasan, sementara yang lain justru terkena pemotongan setelah sebelumnya tidak masuk dalam daftar efisiensi.
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipangkas dari Rp 1,077 triliun menjadi Rp 1,002 triliun. Namun, kementerian ini tetap membutuhkan tambahan Rp 476,1 miliar untuk program prioritas, operasional, dan rekrutmen ASN baru.
Di sisi lain, beberapa lembaga yang sebelumnya tidak terkena pemangkasan kini mengalami pengurangan anggaran. Mahkamah Agung dipotong Rp 2,2 triliun, Kejaksaan Agung Rp 4,5 triliun, Kepolisian RI Rp 20 triliun, serta beberapa lembaga lainnya seperti KPK, PPATK, dan BNN juga mengalami pemangkasan.
Namun, Komisi V DPR menolak rekonstruksi efisiensi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, yang tetap berada di angka Rp 81,38 triliun. Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan belum mengetahui total efisiensi anggaran secara pasti, sementara Anggota Banggar DPR, Marwan Cik Asan, memperingatkan bahwa efisiensi yang tidak diperhitungkan dengan matang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian negara.
Semakin Berat Tantangan Industri Jasa Keuangan
KT1
12 Feb 2025 Investor Daily (H)
Industri jasa keuangan (IJK) nasional pada tahun ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tidak lebih mudah, dibanding tahun 2024. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Selain itu, normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa begara utama lain diperkirakan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan jalur monater (monetary path) dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Kendati keuangan OJK menyatakan optimismenya bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Tanah Air pada 2025 akan tetap positif sejalan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi tersebut serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh otoritas. "Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut," kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar. (Yetede)
OJK Semakin Serius Mengembangkan Kegiatan Usaha Bullion
KT1
12 Feb 2025 Investor Daily (H)
OJK semakin serius mengembangkan kegiatan usaha bullion untuk menggali potensi dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satunya dengan menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait bullion bank sampai dengan 2045. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan, ketentuan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk bisa memiliki modal inti minimum sebesar Rp 14 triliun untuk bisa menjalankan lima kegiatan usaha bullion. Adapaun, lima kegiatan bullion bank antara lain gold financing, gold trading, gold custady, dan atau aktivitas lainnya. Menurut Agusman, selama ini emas belum pernah diintermediasi. Padahal, potensinya sangat luar biasa dan dapat mendukung perumbuhan ekonomi nasional. Pihaknya menjelaskan bahwa saat ini baru Penggadaian yang resmi menjalankan kegiatan bullion bank, lantaran Pengadaian yang paling siap dibandingkan dengan yang lainnya. "Karena ini baru dikenal, yang baru mengajukan itu Penggadaian. Nanti kalau roadmap sudah ada akan semakin jelas tentu industri bisa hitung seberapa siap mereka, ini sangat-sangat baru, dan penggadaian sudah lebih awal," imbuh dia. (Yetede)
BTN Lahirkan Perbankan Syariah Terbesar Nomor Dua
KT1
12 Feb 2025 Investor Daily (H)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun ini semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100% saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria internasional Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Adapun, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% dan BPH Jakarta 0,0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. BVIS melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank. Direktur BTN Nixon LP Napitupulu berharao proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester 1-2025 berakhir sehingga proses merger antara UUS BTN dan BVIS bisa dijakankan. (Yetede)
Gelombang Konsolidasi Besar Segera Dimulai
HR1
12 Feb 2025 Kontan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penambahan enam bank dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4, yang memiliki modal di atas Rp 70 triliun, dalam dua tahun ke depan. Jika target ini terealisasi, maka bank besar di Indonesia akan bertambah dari empat menjadi sepuluh, bergabung dengan BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dorongan naik kelas ini bertujuan agar perbankan dapat lebih berkontribusi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dibidik Presiden Prabowo. Modal yang lebih besar akan meningkatkan efisiensi dan kapasitas kredit bank, yang pada akhirnya bisa mendorong ekonomi nasional.
Beberapa bank yang berpotensi naik kelas ke KBMI 4 adalah Bank Permata (BNLI) dan CIMB Niaga.
Bank Permata, yang memiliki modal inti terbesar di KBMI 3 sebesar Rp 49,6 triliun per September 2024, menargetkan kenaikan ke KBMI 4 dalam lima hingga delapan tahun ke depan, meskipun realisasinya bisa lebih cepat tergantung kondisi ekonomi, menurut Presiden Direktur BNLI, Meliza M. Rusli.
CIMB Niaga, dengan modal inti Rp 46,3 triliun, juga berpotensi naik kelas, terutama setelah melakukan spin-off unit usaha syariah yang dapat menjadi anak usaha terkonsolidasi, seperti yang disampaikan Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan.
Namun, ada tantangan dalam proses ini. Ekonom Perbankan Binus University, Dody Arifianto, menilai bahwa OJK seharusnya tidak hanya fokus pada bank KBMI 3, tetapi juga mendorong bank KBMI 2 untuk naik kelas. Ia juga mengingatkan bahwa sekadar menambah modal tidak cukup tanpa strategi yang jelas. Dody pesimistis bahwa bank dapat naik kelas secara organik, mengingat historikal return on equity perbankan masih terbatas.
Dengan demikian, meskipun konsolidasi bank menengah diprediksi semakin ramai, tantangan dalam penguatan modal dan strategi pertumbuhan tetap perlu diperhatikan untuk mencapai target ekspansi sektor perbankan.
Kredit Tertahan Akibat Ketatnya Likuiditas
HR1
11 Feb 2025 Kontan
Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini diperkirakan masih terbatas akibat kondisi likuiditas yang ketat. Hal ini terlihat dari kenaikan loan to deposit ratio (LDR) di sejumlah bank besar, yang bahkan melampaui batas sehat 92%.
Bank Mandiri dan BNI mencatat LDR masing-masing 98,04% dan 96,1%, menandakan tekanan likuiditas yang tinggi. Sementara itu, BCA dan OCBC NISP juga mengalami kenaikan LDR, tetapi masih dalam batas aman, yakni 78,4% dan 87,3%.
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan kredit hanya mencapai 10,78%, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang 10,39%. Ia menekankan bahwa bank harus menjaga stabilitas likuiditas sebelum mempercepat ekspansi kredit agar tidak menghadapi biaya dana yang lebih mahal.
Di sisi lain, Financial Market Research Bank Permata, Faisal Rachman, melihat potensi perbaikan likuiditas karena inflasi pangan yang rendah. Menurutnya, harga pangan yang terkendali akan mengurangi tekanan terhadap tabungan masyarakat, sehingga likuiditas perbankan bisa membaik.
Beberapa bank menyesuaikan target pertumbuhan kredit dengan kondisi likuiditas. BTN, yang memiliki LDR 94% pada akhir 2024, menargetkan pertumbuhan kredit hanya 8% dengan DPK diproyeksikan naik 9%. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, Jasmin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan DPK yang lambat disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan belanja pemerintah yang cenderung lebih rendah di awal tahun.
Sementara itu, Bank Mandiri menurunkan target pertumbuhan kredit menjadi 10%-12%, jauh lebih rendah dari 19,5% di 2024. Bank ini juga berupaya menurunkan LDR ke bawah 90% untuk mencapai target net interest margin (NIM) sebesar 5%-5,2%.
BNI juga menyesuaikan target kredit menjadi 8%-9%, turun dari 11,6% tahun lalu, dengan target NIM naik menjadi 4%-4,2%.
Bank Raup Laba Besar dari Pungutan Biaya
HR1
11 Feb 2025 Kontan (H)
Pendapatan non-bunga dari biaya komisi dan administrasi menjadi sumber utama pertumbuhan perbankan, terutama di tengah perlambatan pendapatan bunga kredit. Bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan BNI mencatat kenaikan signifikan dalam pendapatan ini, didorong oleh transaksi digital dan layanan perbankan berbasis aplikasi.
BCA, misalnya, memperoleh pendapatan non-bunga sebesar Rp 25,2 triliun, naik 10,2% secara tahunan, dengan mayoritas berasal dari pendapatan komisi dan administrasi sebesar Rp 18,8 triliun. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan frekuensi transaksi digital hingga 31,6 miliar transaksi, yang naik 24% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja menegaskan bahwa BCA berkomitmen memperkuat platform transaksi perbankan untuk menopang kinerja.
Bank Mandiri (BMRI) mencatat pendapatan non-bunga terbesar di antara bank lain, mencapai Rp 42,32 triliun, naik 4,12% secara tahunan. Pendapatan komisi Bank Mandiri mencapai Rp 17,69 triliun, meningkat 11,3%. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan bahwa transaksi digital menjadi pendorong utama, terutama melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, yang menyumbang fee-based income sebesar Rp 2,62 triliun.
Sementara itu, BNI mencatat pertumbuhan pendapatan non-bunga sebesar 11,9% menjadi Rp 24,03 triliun, dengan pendapatan komisi Rp 16,28 triliun. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menyebut bahwa peningkatan ini ditopang oleh loan recovery, trade finance, dan transaksi digital melalui aplikasi Wondr by BNI.
Menjaga Kualitas Kredit Perbankan Makin Sehat
KT1
10 Feb 2025 Investor Daily (H)
Beberapa bank besar pada tahun lalu berhasil menjaga kualitas kreditnya yang semakin membaik. Tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) mengalami penurunan. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada akhir 2024 mencatatkan NPL gross berada di level 0,9% secara bank only dibandingkan periode 2023 d level 1,02%. Meskipun, NPL nett cenderung naik tipis dari 0,29% menjadi 0,33% pada 2024. dari bank yang telah mempublikasikan laporan keuangannya, bank berlogo pita emas ini mencatatkan posisi NPL terendah. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan menerapkan prudential banking dengan sangat baik. Terlihat pula dari rasio pencadangan terhadap NPL atau NPL coverage ratio bank dengan sandi saham BMRI ini yang masih tinggi. Pada akhir 2024, NPL coverage ratio di posisi 304% secara bank only, jauh menurun dibandingkan poisis 2023 sebesar 384%. Kendati mengalami penurunan 80%, namun pencadangan tersebut lebih tinggi dibanding bank lainnya yang menunjukkan perseroan cukup baik dalam manajemen risikonya. "Penurunan NLP coverage ratio sejalan dengan peningkatan kualitas aset bank mandiri, yang tercermin dari penurunan NPL secara bank only menjadi 0,97% pada akhir 2024 dari sebelumnya 1,02% di 2023. Posisi NPL coverage ratio tersebut berada pada level yang sangat sehat dan di atas industri perbankan," ujar Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo. (Yetede)
Kinerja Anak Usaha Bank-Bank Raksasa dalam Sorotan
HR1
10 Feb 2025 Kontan
Bank-bank besar terus memperkuat bisnis anak usahanya untuk meningkatkan kontribusi laba secara konsolidasi. Bank Mandiri mencatat total laba anak usaha sebesar Rp 11,8 triliun pada 2024, tumbuh 9,28% YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang membukukan laba Rp 7 triliun (+22,8% YoY).
Menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, pertumbuhan laba konsolidasi Bank Mandiri menjadi Rp 55,78 triliun (+1,31% YoY) tidak terlepas dari kinerja anak usahanya. Sementara itu, aset anak usaha Bank Mandiri juga tumbuh 13,5% YoY menjadi Rp 581,3 triliun.
Kinerja positif anak usaha juga terlihat di BNI, dengan total laba anak usaha mencapai Rp 568,7 miliar (+31,1% YoY). BNI Finance mencatatkan pemulihan kinerja setelah merugi pada 2023, kini membukukan keuntungan Rp 1,7 miliar berkat pertumbuhan kredit 88%, seperti yang diungkapkan Direktur Keuangan BNI, Novita W. Anggraini.
Sementara itu, Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja, menyatakan bahwa kontribusi anak usaha tergantung pada ukuran bisnis dan usia perusahaan. Meski bervariasi, bank-bank besar terus mengandalkan anak usaha untuk menopang pertumbuhan kinerja secara keseluruhan.
Pilihan Editor
-
Orang Kaya Singapura Akan Dikenai Pajak
19 Feb 2022 -
Membabat Para Penentang
19 Feb 2022 -
Euforia Bank Digital Mendongkrak Kekayaan Taipan
21 Feb 2022 -
Tiga Bisnis yang Dibutuhkan Dimasa Depan
02 Feb 2022








