Sejumlah bank masih menghadapi tantangan dalam menangani kredit macet masa lalu, terutama di sektor konstruksi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menjadi contoh bank yang aktif melakukan pembersihan aset bermasalah.

Ambisi pemerintah menjadikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai lokomotif 8% harus dibarengi dengan pembangunan kreadibilitas dan transparansi lembaga tersebut. Tanpa kedua hal itu, Danantara sulit mengoptimalkan aset Rp 14.000 triliun lebih untuk memajukan ekonomi. Pemerintah harus menunjukkan kepada publik bahwa Danantara profesional mengurus aset negara. Oleh sebab itu, jabatan pengurus hingga dewan pengawas lembaga itu harus diisi orang berintegrasi agar tercipta transparansi. Pada titik ini, nama-nama seperti Boediman, Chatib Basri, Agus Martowardojo, Darmin Nasuition, Mari Pangestu, Gita Wirjawan dan Sofjan Dajlil adalah kandidat  tepat untuk mengisi dewan pengawas Danantara. Ekonom menyarankan dewan pengawas  lembaga itu jangan diisi orang yang memiliki kepentingan politik. Adapun pemimpin atau kepala Danantara harus sosok yang piawai berbisnis dan memiliki sense kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan penelusuran Investor Daily, Rosan Roeslani disebut-sebut  bakal menjadi Kepala Danantara, menggantikan Muliaman Hadad. Saat Rosan menjabat menteri investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Korodinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, sejumlah mantan-mantan presiden disebut-sebut masuk dean pengawas Danantara. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kelompok modal inti (KBMI) 3 untuk naik kelas ke KBMI 4, yang memerlukan peningkatan modal inti di atas Rp 70 triliun. Bank-bank besar di KBMI 4 terus memperkuat modalnya, dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin dengan Rp 241 triliun pada 2024, diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Rp 239,47 triliun dan PT Bank Mandiri Tbk Rp 229,93 triliun.

Laju pertumbuhan kredit industri perbankan di awal tahun memang biasanya cenderung landai. Terlihat dari data Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025, di mana kredit perbankan naik 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila dibandingkan dengan akhir Desember 2024 yang kreditnya tumbuh 10,39% (yoy), terdapat penurunn pertumbuhan, meskipun  tidak jauh signifikan. Namun, apabila dibandingkan dengan  posisi Januari 2024 kredit naik 11,83% (yoy). Jika mengacu pada target pertumbuhan kredit dari BI yang sebesar 11-13% (yoy) untuk tahun ini, realisasi di awal tahun masih di bawah target. Kendati demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kredit perbankan tetap kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada Januari 2025, pertumbuhan kredit mencapai 10,27% (yoy), didorong oleh sisi penawaran dan permintaan. "Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit oleh perbankan yang masih berlanjut, dukungan pendanaan dari pertumbuhan DPK yang masih terjaga serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan KLM," tutur Perry. (Yetede)

Program prioritas cek kesehatan gratis (CKG) belum berjalan secara optimal. Penyebabnya, informasi yang diterima masyarakat minim, sehingga diperlukan upaya menggenjot sosialisasi. "Program ini belum sesuai harapan, belum optimal. Alasannya, masyarakat masih kurang informasi dan enggan untuk melakukan cek kesehatan gratis," ujar Letua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adonkes) Muhammad Subuh. Selain faktor kesadaran masyarakat, Subuh menyoroti keterbatas fasilitas di puskemas yang dilibatkan, banyak di antaranya yang belum memiliki  fasilitas memadai untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara maksimal. Dalam mengatasi kendala tersebut, dia menegaskan, Adinkes berencana meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Menurut dia, sebagian masyarakat menganggap cek kesehatan menakutkan. Mereka khawatir terdeteksi penyakit dan tidak siap mengahdapinya. Selain itu, dia menerangkan, mobilisasi pasien yang memerlukan rujukan menjadi tantangan tersendiri. Apabila ditemukan kasus darurat dalam pemeriksaan, masih ada kendala dalam proses rujukan ke fasiitas kesehatan yang lebih lengkap. (Yetede)

Mulai 1 Maret 2025, pemerintah akan mewajibkan 100% devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) disimpan di sistem keuangan domestik minimal selama 12 bulan. Kebijakan ini akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan, tetapi juga berpotensi menaikkan biaya dana akibat suku bunga tinggi yang diberikan kepada eksportir.

Sektor swasta memainkan peran kunci  untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029. Rencana pendirian Danantara,  sovereign wealth fund dengan  aset under management (AUM) senilai Rp9 triliun akan menjadi loncatan untuk menarik lebih banyak modal swasta ke Indonesia. Tercatat Incremental  Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di angka 6,6%, yang berarti setiap 1%  pertumbuhan PDB membutuhkan 6,6% pertumbuhan investasi, ;lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan malaysia. Pemerintah sebelunnya telah menetapkan target pertumbuhan investasi, lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Malaysia. Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, yang dodorong oleh belanja  pemerintah yang lebih efisien dan upaya untuk menarik inevstasi berkualitas lebih. Menurut Badan Kooridnasu Penanaman Modal target ini membutuhkan pertumbuhan investasi tahunan sebesar 16% pada tahun 2025-2029. Pemerintah berupaya menarik investasi sebesar Rp 1.905 triliun pada tahun ini. Pada tahun 2029, Indonesia menargetkan untuk menarik investasi sebesar Rp3.414 triliun. (Yetede)