Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai sebagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah. Pasalnya saat nanti beroperasi, badan ini menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha. Dengan demikian, lembaga pengelola aset negara tersebut membuat perusahaan milik negara bekerja lebih efisien dan transparan. Pada akhirnya, pengelola aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal, kedepannya diharapkan bisa menjadi lebih produktif. "Danantara itu menurut saya suatu keputusan ytang sangat strategis dari pemerintah. Karena mereka bisa joint venture dengan banyak perusahaan, sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat dengan lebih jelas," kata Ketua Dewan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau menyampaikan banyak negara yang ingin melakukan joint venture dengan Danantara setelah badan tersebut diresmikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni Abu Dhabi yang ingin melakukan ekspansi bisnis ke sektor energi baru terbarukan. (Yetede)

Penjualan kendaraan bermotor yang melemah menjadi tantangan berat bagi industri mulfifinance tahun ini. Bahkan, target pembiayaan 2025 pun diproyeksikan akan lebih rendah dari target sebelumnya. Kepala Eksekutif Pengawasa Lambaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menilai, terdapat risiko pertumbuhan perushaan pembiayaan lebih rendah dar target sebelumnya sebagai dampak atas tantangan eksternal. Antara lain, kondisi gepolitik yang turut memenuhi perekonomina global dan berdampak pada domestik. Resiko tersebut juga dapat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data penjualan Gabungan Industri kendaraan Bermotor (Gaikindo), selama periode Januari-Desember 2024, penjualan kendaraan bermotor menurun sebesar 13,93 yoy menjadi 865.723 unit dari penjualan tahun sebelumnya sebesar 1.005.802 unit. Sementara itu, per Desember 2024, piutang pembiayaan tumbuh 6,92% (yoy) menjadi sebesar Rp503,43 triliun. Penyebab pertumbuhan industri pembiayaan tidak mencapai double digit tersebut antara lain dikarenakan menurunnya penjualan kendaraan bermotor. (Yetede)

Kompetisi profitabilitas di antara lima bank kelas kakap semakin sengit pada 2024. Dengan tantangan suku bunga acuan masih tinggi dan likuiditas yang ketat, perbankan mengutak-atik strategi mempertahankan  margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Meskipun, hasilnya NIM industri perbankan menyusut pada akhir 2024 ke level 4,62% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,81%. Dari data OJK, secara umum, tingkat profitabilitas perbankan yang tercermain dari return on asset (ROA) juga turun ke posisi 2,69% pada 2024 dibandingkan 2,74% pada akhir 2023. Berdasarkan data yang dihimpun Investor daily, secara bank only, total laba lima bank besar mencapai Rp188,89 triliun, meningkat 5,7% dibandingkan periode 2023 yang senilai Rp178,71 triliun. Adapun, bank yang meraup lana bersih terbesar masih ditorehkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Di mana lama bersih individual BRI mencapai Rp54,84 triliun, sepanjang 2024. NIM BRI pun masih tinggi, lantaran bank bersandi saham BBRI ini fokus pada penyaluran  kredit segmen usaha UMKM.

Pada akhir tahun 2024, NIM BRI secara bank only berada di level 6,47%, menyusut dibandingkan tahun sebelumnya 6,84%. Di tengah pengetatan likuiditas yang masih berlanjut d tahun ini, BRI pun memproyeksikan NIM 2025 secara konsolidaro berada di kisaran 7,3% hingga 7,7%, dibandingkan posisi 2024 sebesar 7,74%. Berikutnya bank yang berada diperingkat kedua adalah PT Bank Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencetak laba  bersih secara individual Rp 54,71 triliun pada 2024. Peringkat ketiga adalah bank berlogo pita emas, PT Bank mandiri (Persero) Tbk yang meraup laba bersih secara bank only sebesar Rp51,13 triliun sepanjang 2024. Berikutnya PT Bank Negara Indonesia berada diperingkat empat  dengan laba bersih secara individual senilai  Rp 21,21 triliun sepanjang 2024,  naik 2,07% (yoy).  Terakhir, bank yang bertengger diperingkat kelima adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Meskipun baru berusia empat tahun usia merger, namun kinerjanya  terus mengalami pertumbuhan positif. Pada akhir Desember BSI mengantongi laba bersih Rp 7 triliun, meningkat 22,81% dibandingkan periode 2023 sebesar 5,7 triliun.(Yetede)

Kapal bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara segera berlayar dengan berbekal modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Nahkoda pilih tanding diperlukan untuk bisa mengoptimalisasi modal fantastis tersebut. Ide awal pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalisasilkan aset dan meningkatkan kapitalisasi pasar (market capitalization) perusahaan-perusahaan BUMN. Yang muaranya, agar perushaan pelat merah kelolaan Danantara dapat memberikan setoran dividen lebih besar kepada negara. Namun, lubang celah juga menganga bilamana tata kelola Danantara tak berjalan sesuai rencana. Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai, pemimpin Danantara mestinya bukan hanya sosok yang piawai berbisnis. Namun, lebih dari itu, pemimpin Danantara juga mestinya berkemampuan dan memiliki sense of kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. "Jangan lupa, yang dikelola Danantara adalah BUMN, perusahaan milik negara yang orientasinya layanan publik, laba, plus selaras dengan program pemerintah," ujar Herry kepada Investor Daily. (Yetede)

Aksi unjuk rasa pengemudi transportasi online kembali terjadi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (17/2), dengan tuntutan utama pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengemudi transportasi online seharusnya dianggap sebagai pekerja tetap karena telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan UMP yang harus dibayarkan H-30 sebelum Hari Raya.

Langkah perbankan nasional dalam mencari sumber dana semakin seragam. Di tengah kondisi likuiditas yang ketat, surat utang menjadi salah satu pilihan perbankan  untuk memenuhi kebutuhan dana dalam ekspansi kredit. Sepanjang 2024, sumber dana non dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan mencapai Rp662,25 triliun, meningkat 12,38% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi  bank dalam memenuhi pendanaan ketika pengetatatn likuiditas masih menjaid tantangan. Tahun ini pun diperkirakan masih akan ramai perbankan yang akan mencari sumber dana non DPK, seperti penerbitan surat utang atau sumber lainnya. Hal itu dilakukan untuk diversifikasi sumber pendanaan perbankan selain simpanan masyarakat.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), komposisi sumber dana non DPK dikontribusikan oleh pinjaman diterima sebesar Rp411,34 triliun atau 62,11% dari total Kemudian, surat berharga yang diterbitkan perbankan senilai Rp148,19 triliun pada 2024 dengan komposisi 22,38%, serta kewajiban bank lain senilai Rp102,73 triliun atau berkontribusi 15,51%. Hingga akhir 2024, porsi pendanaan non DPK sebesar 7,49% terhadap total DPK yang senilai Rp8,837,24 triliun. Sumber dana non DPL menjadi alternatif bagi perbankan  dalam medukung penyaluran kredit. Pemanfaatan pendanaan nn DPK masih didominasi oleh kelompok bank skala besar dan menegah sebagai bagian dari diversifikasi. (Yetede)

Tekanan likuiditas dan ketidakpastian global membuat ekspektasi kenaikan margin keuntungan (NIM) pada sektor perbankan harus diturunkan. Secara keseluruhan, NIM industri perbankan 2024 menurun menjadi 4,62% dari 4,81% tahun sebelumnya.

Sekretaris BPK Bahtiar Arif menyampaikan, pihaknya tetap menjaga prioritas pemeriksanaan keuangan negara sesuai amanat di dalam peraturan perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran BPK sebanyak Rp1,38 triliun. "Pemeriksanaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan adalkag pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan di dalam perauran perundang-undangan untuk diperiksa BPK,: kata Bahtiar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (KPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendara Umum Negara ()LKBUN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN). Kemudian Laporan Keuangan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPKH. BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas penyelengaraan haji. Selain itu pemeriksaan yang wajib dilakukan juga termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTTT) atas pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol); pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang; serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada). Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan. (Yetede)

Proyek sistem administrasi pajak Coretax DJP yang diklaim canggih kini mendapat sorotan karena anggaran yang membengkak dan dugaan ketidaksiapan sistem sebelum peluncuran. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya menghabiskan Rp 1,3 triliun, tetapi mencapai Rp 5,4 triliun. Biaya tinggi ini diduga disebabkan oleh gaji pegawai yang direkrut dua kali lipat dari pegawai biasa serta kenaikan pangkat tanpa dasar hukum.