Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan cadangan timah Indonesia mencapai 2,23 juta ton logam. Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM  Ridwan Djamaludin mengatakan, data cadangan timah menjadi acuan bersama guna menentukan program kerja yang tepat dengan prinsip berkelanjutan "Sumber daya timah masih ada sampai 2046, kira-kira 25 tahun dari sekarang. Merujuk pada Undang-Undang Pertambangan  Mineral dan Batu Bara  maka pengajuan RKAB dilakukan kepada Kementerian ESDM. Selama ini pemerintah provinsi berwenang menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Belanja (RKAB) perusahaan. Dengan ketentuan baru ini maka Pemerintah Pusat bisa memastikan neraca daya timah. Di acara yang sama, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Patijaya mengungkapkan fakta di lapangan terkait asal usul timah kerap sulit diterapkan. Pasalnya penambangan tanpa izin terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh masyarakat. (Yetede)

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan para sekutunya memutuskan menaikkan produksi pada Januari 2022. Meskipun varian baru virus corona Covid-19,Omicron telah menimbulkan pertanyaan baru terkait permintaan. Sejauh ini, aliansi OPEC+ yang dipimpin oleh Rusia dan Arab Saudi  telah menolak tekanan AS untuk meningkatkan produksi demi mengendalikan lonjakan harga energi. Pertemuan OPEC+ dijadwalkan setelah seminggu Pemerintah AS, serta Tiongkok,India dan Jepang memutuskan menggunakan cadangan strategis untuk menurunkan harga minyak mentah, setelah lonjakan harga yang menghambat pemulihan ekonomi. Berdasarkan laporan dari pakar OPEC+ pada Rabu,dampak dari Omicron belum jelas tetapi sudah banyak negara yang memberlakukan aturan karantina (lockdown) dan pembatasan-pembatasan lain.

Data impor bijih nikel Tiongkok dari Indonesia terkuak ke publik beberapa waktu lalu dan menimbulkan polemik. Pasalnya, dalam data tersebut, Bea Cukai Tiongkok masih mencatat  adanya impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia pada tahu lalu. Padahal, pemerintah telah melarang mengekspor bijih nikel sejak awal 2020. Dari hasil penelusuran pemerintah, terungkap Bea Cukai Tiongkok memiliki satu kode klarifikasi barang  (HS) untuk bijih nikel dan konsentrat nikel. Keamanan kode tersebut menjadi pangkal keriuhan beberapa waktu lalu.

"Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi melalui Kedubes Indonesia disana (Tiongkok). Dan bisa kami tegaskan tidak ada kecolongan," kata Direktur Jenderal Mineral dan batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin, pekan lalu. Sejak awal 2020 kemarin, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7. Larangan ekspor nikel kadar rendah merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan.

Presiden Jokowi pun menegaskan pemerintah tak gentar menghadapi  gugatan tersebut. Kebijakan larangan ekspor tak akan dianulir. "Meskipun kita di gugat di WTO, tidak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang kita, mau kita jadikan pabrik disini, mau kita jadikan barang disini, hak kita dong," kata Presiden beberapa waktu lalu. Kementerian ESDM mencatat cadangan terbukti nikel sebesar 698 juta ton. Ketersedian itu hanya mampu  memenuhi kebutuhan smelter sekitar 7-8 tahun. Tanpa larangan ekspor bijih nikel maka keekonomian proyek smelter tidak akan tercapai. (Yetede)

Setelah terpinggirkan dari pakta pertahanan baru yang digalang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, Perancis mendekati negara-negara terdepan di Asia untuk memperdalam hubungan strategisnya di kawasan pasifik yakni India dan Indonesia. Perancis melakukan itu sejak kehilangan kesepakatan besar jual beli kapal selam, dengan Australia. Negeri Kangguru lebih memilih bergabung dengan aliansi baru yang disebut AUKUS itu dalam menghadapi pengaruh dan kekuatan Tiongkok di kawasan. Disela pertemuan puncak kelompok negara G-20 di Roma, Italia. Senin (30/10) waktu setempat. 

Pertemuan lanjutan antara Perancis dan India dijadwalkan berlangsung pekan depan untuk menyusun sebuah agenda bersama  "Perancis dan India, selaku pihak pertama yang pertama kali mencetuskan strategi Indo-Pasifik pada 2018, mengakui kekuatan besar dari prinsip-prinsip yang mendasari segala tindakan kami di Indo Pasifik yakni kepercayaan, indepensi, dan persatuan Macron juga bertemu Presiden Korea Selatan," tambah Kantor Kepresidenan Perancis. Macron juga bertemu  Presiden Korea Selatan Moon Joe In di Roma. Keduanya sepakat bekerja sama untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik stabil serta makmur.

"Macron dan Joko Widodo berbicara selama  setengah jam dan memutuskan untuk membina kemitraan strategis yang sesungguhnya di Indo-Pasifik." Lanjut pernyataan Kantor Kepresidenan Perancis. Hal itu mancakup bidang transisi ekologi, dukungan terhadapn penyerapan lapangan kerja dan pertumbuhan  ekonomi di Indonesia, dan pemulihan pasca Covid-19. Macron dan Jokowi juga dilaporkan membahas koordinasi di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. (Yetede)

Pada saat pertemuan puncak iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 di Glasgow, Scotlandia mulai Senin (1/11) membahas sasaran-sasaran yang termasuk menghilangkan batu bara sebagai sumber energi, pembangkit listrik, ratusan pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU batu bara justru dibangun di Asia. Data yang dirilis lembaga nirlaba Amerika Serikat (AS), Global Energi, Monitor (GEM) menunjukkan bahwa pembangkit Udangudi di India merupakan satu dari hampir 200 PLTU batu bara yang sedang dibangun di Asia. Ada pun 95 pembangkit lain berada di Tiongkok, 28 di India dan 23 di Indonesia.

Banyak negara industri telah menutup pembangkit listrik tenaga batu bara selama bertahun-tahun untuk mengurangi emisi. Amerika sendiri telah mempensiunkan 301 pabrik sejak 2000. Namun di Asia rumah bagi 60% populasi dunia dan sekitar separuh dari manufaktur global, penggunaan batu bara justru meningkat dan bukan menyusut . Ini karena negara-negara berkembang pesat berupaya memenuhi permintaan listrik yang melonjak. Bahkan data GEM menyebutkan lebih dari 90% dari 195 pembangkit listrik batu bara yang akan dibangun diseluruh dunia semua berada di Asia.

Meskipun ada lonjakan drastis dalam produksi energi terbarukan, perekonomian masih bergantung pada batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Di Asia, pangsa baru bara dalam bauran pembangkitan mencapai dua kali lipat rata-rata global, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti India. Tahun ini, permintaan batu bara mencapai rekor baru sehinggga mendorong harganya ke titik tertinggi sepanjang masa, dan berkontribusi pada perebutan bahan bakar di seluruh dunia.

Menurut GEM, emisi karbon dioksida (CO2) dari pabrik baru saja akan mencapai 28 miliar ton selama rentang hidup 30 tahun mereka. Sementara data PB menunjukkan bahkan jumlah itu tidak juah dari 32 miliar ton total emisi CO2 diseluruh dunia dari semua sumber pada 2020. Disamping itu, data GEM menunjukkan bahwa di seberang India terdapat 281 pembangkit listrik batu bara yang sedang dibangun, sementara 23 lainnya sedang dalam tahap pra-konstruksi. (Yetede)

Pemerintah telah menerbitkan Sovereign green Sukuk global senilai US$3,5 miliar selama periode 2018 sampai 2021 sebagai salah satu upaya untuk membiayai penanganan perubahan iklim. Dalam rentang waktu tersebut sovereign green sukuk  yang diterbitkan menunjukkan tingginya kepercayaan pasar atau investor. Direktur Jendral pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucki Alfirman menyatakan, dalam Nationally Determind Contribution (NDC) Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2030 sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% dengan dukungan internasional.

"Kementerian Keuangan mencoba cari pembiayaan untuk mendukung pembiayaan yang sifatnya hijau. Salah satunya melalui penerbitan green sukuk dan juga SDG bonds. Ini kaitannya bagaimana mengekplorasi potensi pembiayaan untuk mendukung ekonomi hijau," ujar Luky dalam acara Bumee Submmit 2021. Pada 2019, pemerintah kembali menerbitkan green sukuk senilai US$ 750 juta. Sukuk tersebut memiliki yield yang tertinggi selama 2018, sampai 2021 yaitu, 3,9% dengan tenor 5,5 tahun. Sedangkan pada 2020, pemerintah menerbitkan green sukuk dengan tenor 30 tahun. 

Luky mengungkapkan, setiap menerbitkan green sukuk, pemerintah juga harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang dampak penerbitan sukuk ini. "Kita bisa turunkan 5,7 miliar ton karbon diokasida ekuivalen (CO2e). Berasal dari mana saja, dari proyek yang telah kami bangun ini, itu yang disupport dari penerbitan green sukuk ini. Dia juga mengatakan tentang tantangan dalam menerbitkan green sukuk tersebut yaitu untuk  menerbitkan thematic bond/sukuk memerlukan extra effort. (Yetede)

Tempo, Jakarta - Krisis energi tengah terjadi di berbagai negara. Hal ini ditandai dengan meroketnya harga batu bara dan minyak mentah. Harga komoditas energi berpotensi kian tinggi menjelang musim dingin di sejumlah negara. Krisis energi disebabkan oleh pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari perkiraan. Krisis energi juga disebabkan oleh embargo pembelian batu bara Australia oleh Cina karena ketegangan hubungan kedua negara, serta konservasi energi yang lambat. Akibatnya, permintaan energi melampaui pasokan.

Krisis energi membuat pabrikan kesulitan mendapatkan bahan baku atau bahan penolong. Kondisi tersebut membuat pabrikan mengurangi kapasitas produksi dan menaikkan harga jual. Harga bahan baku tekstil dan produk tekstil naik seiring dengan kenaikan harga minyak global. Risiko lain dari krisis energi ini, akan berbahaya jika eksportir energi terlalu agresif memenuhi permintaan pasar ekspor karena tergiur harga sedang tinggi, dan melanggar kewajiban pemenuhan dasar domestik. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Indonesia tidak akan mengalami krisis energi sebagaimana yang terjadi di beberapa negara seperti Tiongkok dan Inggris . Ketersedian bahan baku dan pengaturan harga menjadi salah satu indikator kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan energi nasional. Direktur Jendral Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyatakan krisis energi yang terjadi di beberapa negara akibat kurangnya pasokan bahan baku ke pembangkit listrik  serta melambungnya harga komoditas. Sedangkan di Indonesia volume bahan baku pembangkit listrik dan tarifnya sudah ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh batu bara untuk bahan baku listrik pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah ditetapkan volume  dalam negeri (DMO) sebesar 25% dari produksi serta tarif  dipatok US$70 per ton bila harga batu bara melampoi US$70 per ton. 

"Diluar sana enggak diatur. Enggak masuk akal kalau kita kekurangan batu bara. Sekarang kita tinggal mengawal saja." kata Rida dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Kamis (21/10). Rida menuturkan, pengawalan yang dimaksud yakni terkait rantai pasok . Pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan guna memastikan keberadaan tongkang yang mendistribusikan batu bara dari tambang menuju pembangkit. Hal ini mencegah lebih banyak tongkang yang mengirim batu bara ke luar negeri akibat melambungnya harga komoditas. Dikatakan rencana cadanganpun telah disiapkan bila pasokan batu bara dalam negeri terhambat. Pasalnya pemenuhan kebutuhan listrik  nasional ditopang oleh PLTU. Pemenuhan kebutuhan listrik bakal mengandalkan  pembangkit gas maupun bahan bakar minyak. (yetede)

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Lonjakan harga pangan dan krisis energi turut menjadi pertimbangan. Dana Moneter Internasional atau IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 menjadi 5,9 persen. Sebelumnya, pada Juli 2021, IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 6 persen.IMF juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, China, dan Indonesia pada tahun ini. Ekonomi AS yang semula diperkirakan tumbuh 7 persen dikoreksi menjadi 6 persen, China 8,1 persen menjadi 8 persen, dan Indonesia dikoreksi dari 3,9 persen menjadi 3,2 persen.Koreksi ini dimuat dalam World Economic Outlook Edisi Oktober 2021 bertajuk ”Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures” yang dirilis pada 13 Oktober 2021.Penyebaran virus korona baru varian Delta yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi dan tersendatnya rantai pasok global di banyak negara menjadi penyebab utama melambatnya ekonomi. IMF menyebutkan, kesenjangan vaksin Covid-19 global makin besar.

Krisis energi yang terjadi belakangan, membawa berkah bagi Indonesia. Hal tersebut mendorong kinerja ekspor. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia diperkirakan akan kembali mencatat surplus. Danareksa Research Institute (DRI) memperkirakan, neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mencetak surplus US$ 3,68 miliar. Walaupun angka ini lebih kecil dari surplus Agustus sebesar US$ 4,74 miliar. Indonesia juga ketiban berkah dari krisis energi di China dan India. Saat ini, China sedang mengalami kekurangan batubara untuk produksi listrik, sehingga mengganggu kinerja manufaktur. India juga sedang mengalami hal sama. Krisis energi di China dan India tersebut bisa mendorong kedua negara itu mengimpor batubara dari Indonesia lebih banyak lagi.

Kinerja manufaktur negara-negara mitra dagang Indonesia lain juga menggembirakan, salah satunya Thailand. Ini pun memperlebar peluang ekspor yang lebih tinggi. Sementara kinerja impor September, diperkirakan sebesar US$ 15,60 miliar atau turun 6,45% mtm. Hanya, secara tahunan impor masih tercatat naik 34,68% yoy. Peningkatan impor secara tahunan, didorong oleh ekspansinya kinerja manufaktur Indonesia karena ada pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang meningkatkan permintaan.