Permintaan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap diprediksi terus meningkat setelah pemerintah menaikkan ketentuan ekspor kWh listrik dari 65% menjadi 100%. Managing Director Ananta Energy Michael Na mengatakan peningkatan permintaan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap terutama di segmen pelanggan rumah tangga dan industri kecil. Dengan kebijakan baru itu, dia menegaskan pelaku usaha juga semakin optimistis dalam meningkatkan penjualan PLTS atap pada 2022. Saat ini, Ananta Energy memang berfokus untuk mengejar pasar di Jawa Tengah dengan fokus segmen small to medium. Dia menegaskan pihaknya akan mulai pemasangan di rumah pelanggan dan perusahaan menengah. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Kon­­ser­vasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusniada menga­takan regulasi baru itu mer­upakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya guna memperbaiki tata kelola dan keekonomian PLTS atap.

Gembar-gembor transisi dari energi fosil ke energi terbarukan menjadi angin segar buat PT Xurya Daya Indonesia. Perusahaan rintisan yang didirikan Eka Himawan dan Edwin Widjanarko ini mendapat kucuran dana US$ 21,5 juta atau sekitar Rp 309,4 miliar pada 12 Januari lalu. Pendanaan seri A tersebut datang dari sejumlah investor, seperti East Ventures, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, Schneider Electrik, dan New Energy Nexus Indonesia. Menengok kembali ke 2018, Eka dan Edwin mendirikan Xurya dengan harapan bisa mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, khususnya surya yang berlimpah didalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat Indonesia memiliki potensi energi surya hingga 200 gigawatt. "Kenapa Pembangkit Listrik Tenaga Surya? Karena paling mudah dan paling murah," kata Vice President Marketing Xurya Daya Indonesia, George Hadi Santoso, kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Pemerintah secara resmi memulai proyek gasifikasi batubara menjadi dimetil eter atau DME untuk menggantikan elpiji, yang dibangun di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Sumsel, dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi, Senin (24/1). Proyek ini ditargetkan memproduksi DME  1,4 juta ton atau 1 juta ton elpiji per tahun. Gasifikasi diperkirakan mengurangi subsidi Rp 7 triliun per tahun. Jika impor elpiji dihentikan dan digantikan DME, efisiensi APBN mencapai Rp 60 triliun-Rp 70 triliun.

Proyek gasifikasi batubara di Sumsel ini dikerjakan konsorsium PTBA, Pertamina dan Air Products dari AS selaku pemilik teknologi gasifikasi. Untuk menghasilkan DME 1,4 juta ton per tahun, kebutuhan batubara yang disediakan PTBA sebanyak 6 juta ton. Tanda tangan nota kesepahaman kerja sama Investasi Air Products senilai 15 miliar USD dilakukan akhir November 2021 di Dubai, UEA. Proyek ditargetkan tuntas dalam 2,5 tahun.

Hasil uji balitbang Kementrian ESDM menunjukkan, nyala api DME berwarna biru dan api mudah dinyalakan. Hanya saja, waktu memasak menggunakan DME 1,2 kali lebih lama dibandingkan elpiji. Secara teknis, pemanfaatan DME 100 persen layak dan bisa menggantikan fungsi elpiji. (Yoga)

Industri energi surya di Indonesia sebetulnya relatif masih baru. Jumlah kapasitasnya dalam bauran energi nasional relatif masih rendah. Dengan semakin akutnya pemanasan global, seharusnya industri energi baru dan terbarukan (EBT) dikembangkan secara cepat di Indonesia, sehingga memungkinkan dicapainya target-target bauran energi demi mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengembangan renewable energy. Oleh karena itu, berita tentang pengembangan energi surya untuk diekspor ke negara tetangga merupakan kabar yang mengejutkan sekaligus menarik.

Mengapa Singapura begitu antusias dalam pengembangan tenaga matahari bagi pengembangan listriknya? Selain mereka secara bertahap akan beralih ke energi hijau, langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi jika kontrak suplai gas ke negara tersebut tidak diperpanjang oleh Pemerintah Indonesia. Energi listrik di Singapura memang memiliki ketergantungan yang besar pada penggunaan gas yang disuplai dari Indonesia. Dalam hal ini terdapat beberapa kontrak suplai gas dari ladang di Indonesia ke negara tersebut. Kontrak yang terbesar adalah antara Conoco Phillips, yang berasal dari Blok Corridor di Grissik, Sumatera, dan Singapura yang akan berakhir pada 2023.

Momentum transisi energi yang mendorong negara-negara di dunia bergerak ke arah yang sama dengan mulai meninggalkan sumber fosil menuju ke energi hijau yang ramah lingkungan, direspons pemerintah melalui langkah strategis di dalam negeri. Tepatnya seusai kesepakatan transisi energi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim COP26 di Glasgow, Inggris pada akhir tahun lalu, pemerintah makin mematangkan berbagai regulasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan emisi dan pemanasan global. Langkah awal yang ditempuh adalah mengundangkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi ini menjadi payung untuk menggerakkan pembiayaan dan investasi hijau hingga berdampak besar terhadap transisi energi.

Saat ini, Indonesia tengah memacu bauran energi baru terbarukan yang kapasitasnya telah mencapai 1.900 Megawatt. Hingga 2030, pemerintah menargetkan ada tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 20 Gigawatt, yang 2.000 Mw di antaranya berasal dari energi hijau. Berdasarkan Data Badan Geologi, yang tercantum dalam Peta Distribusi Potensi Panas Bumi Indonesia, pada Desember 2020 setidaknya Indonesia mempunyai 357 lokasi potensi panas bumi dengan total potensi sebesar 23.765,5 MWe. Dari total potensi panas bumi 23.765,5 MWe, Indonesia sudah memanfaatkan 2.175,7 MWe atau 9% untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menjadi negara di peringkat 2 dunia dalam pemanfaatan listrik dari energi panas bumi.  Selama ini upaya mencapai target bauran energi masih lambat karena perlu dukungan para pemangku kepentingan, investasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Pemerintah segera melakukan uji coba penyaluran subsidi secara tertutup untuk LPG 3 kilogram. Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran jelas terkait dengan tantangan pelaksanaannya di lapangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan tren konsumsi masyarakat terhadap LPG nonsubsidi terus menurun. Di sisi lain, konsumsi liquifi ed petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg naik.“[LPG] 12 kg kan jumlahnya menurun, melon naik terus. Jadi, banyak kebocoran [subsidi],” ujarnya, Rabu (12/1).Untuk itu, Arifin mengungkapkan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran subsidi gas melon itu.Di samping itu, pemerintah bersama dengan PT Pertamina (Persero) akan menguji coba penyaluran secara tertutup untuk di daerah yang paling banyak mengalami penyelewengan.

Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menyebutkan bahwa penyaluran LPG banyak yang tidak tepat sasaran. Subsidi yang seharusnya diperuntukan untuk golongan yang kurang mampu justru digunakan oleh golongan mampu.Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengatakan banyak temuan tentang ketidaktepatan penyaluran subsidi. Secara umum, sebanyak 86% penerima subsidi bukan pihak seharusnya yang menerima subsidi.

Di tengah euforia pengembangan energi hijau di seluruh dunia, entitas anak badan usaha milik negara, PT Pertamina Geothermal Energy tengah bersiap untuk menggalang dana jumbo melalui initial public offering pada paruh pertama 2022. Kepastian soal rencana IPO entitas subholding PT Pertamina (Persero) itu disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN II Pahala Nugraha Mansury. Pertamina Geothermal Energy (PGE) bakal menyusul langkah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel yang listing di Bursa Efek Indonesia pada 22 November 2022 setelah merampungkan IPO senilai Rpp18,79 triliun.

Terkait dengan rencana go public PGE, Pahala mengungkapkan proses registrasi ditargetkan mulai pada Maret 2022 dan diharapkan IPO akan terlaksana pada Juni 2022. Adapun, jumlah saham yang bakal dilepas ke publik sekitar 20%—30%. “Kami harus kembangkan groundfield, menurut kami geotermal punya potensi untuk dikembangkan, salah satu yang ingin kami kembangkan melalui IPO PGE ini,” jelasnya. Rencana IPO itu, lanjutnya, didorong oleh tiga alasan utama, yakni untuk mencari dana segar, mengeksplorasi potensi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air, dan menarik mitra strategis yang potensial.

PT Pertamina (persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, menaikkan harga jual gas minyak cair (liquefied petrolium gas/LPG) non subsidi sebesar Rp1.600-Rp2.600 perkilogram mulai 25 Desember kemarin. Hal ini seiring melonjaknya harga Contract Price (CP) Aramco LPG. Namun perusahaan energi plat merah itu memastikan harga LPG bersubsidi tidak naik. "Besaran penyesuaian harga LPG nonsubsidi berkisar antara Rp1.600-2.600 per Kg. Perbedaan ini untuk mendukung penyeragaman harga LPG ke depan serta menciptakan keadilan harga antar daerah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Investor Daily. Secara terpisah,Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno memahami pertimbangan Pertamina melakukan penyesuain harga LPG non sunsidi. "Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kenaikan ini justru membebani anggaran kita, sehingga pemerintah memberikan subsidi tambahan. Tidak bisa itu,"kata dia. (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  memastikan pasokan energi pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru  2022 dalam kondisi aman. Pada periode ini konsumsi listrik diperkirakan naik sebesar 4,5% dan bahan bakar minyak (BBM) 19 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, langkah antisipasi perlu diambil guna memastikan kelancaran dan distribusi energi ke masyarakat, kendati masih terdapat pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19. "PT PLN (persero) telah melakukan langkah prediktif dan preventif atas kondisi ini. 

Mereka juga sudah mengamankan bahan baku untuk energi primer serta kesiapan tenaga kerja selama H-7 sampai H+7," kata Arifin dalam keterangan resminya. Hingga 22 Desember 2021, pasokan dan penyaluran BBM dan LPJ nasional berjalan lancar dengan rincian ketahan stock untuk LPG 15,32 hari, kerosene 44,40 hari. Premium 23,33 hari, Pertalite 7,72 hari, Pertamax 21.75 hari, Pertamax Turbo 48,93 hari, Biosolar 18,90 hari, Dexlite 1,68 hari, Pertamina Dex 31,12 hari, dan Avtur 37,88 hari. (Yetede)

Peraturan Presiden tentang energi baru terbarukan atau EBT yang digodok dalam 2 tahun terakhir masih tertahandi Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Kementerian ESDM meyakini regulasi tersebut dapat terbit sebelum pergantian tahun.Adapun, rencana penerbitan beleid tersebut telah berulang kali disampaikan. Pada tahun ini, setidaknya pemerintah beberapa kali pemerintah memasang target penerbitan regulasi ini, mulai dari awal 2021, tengah tahun, hingga akhir tahun ini. Namun, aturan tersebut belum juga sampai di meja Presiden.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan regulasi ini masih diproses.“Masih proses dengan Kementerian Keuangan,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.Adapun, Perpres EBT ini disebut-sebut akan menjadi acuan bagi dunia usaha dan pemerintah dalam mengatur kebijakan terkait energi terbarukan. Beberapa di antaranya mengenai harga listrik EBT, termasuk kontrak jual beli listrik dari pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP).Senada, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya menyebut proses penyelesaian beleid ini masih terus digodok oleh pemerintah.