Waspada! Pemulihan ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan serius yakni inflasi tinggi. Pemicunya adalah efek kenaikan harga energi serta harga pangan. Tantangan serius datang mengepung dari eksternal dan internal. Dari eksternal misalnya, rantai pasok global belum pulih akibat pandemi Covid-19 bisa memacu harga barang impor. Lalu, kenaikan harga komoditas energi dan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina. Apalagi, di sisi permintaan ada beberapa aktivitas yang berpotensi mendongkrak inflasi. Misal libur sekolah Juli, tahun ajaran baru pada Agustus. perayaan Hari Raya Idul Adha, hingga Natal dan tahun baru 2023 mendatang.

Berkah harga komoditas salah satunya tercermin dari kinerja saham sektor IDX Energy. Secara tahun berjalan, indeks IDX Energy mencetak pertumbuhan 54,4% Tak pelak, kinerja indeks yang menaungi 74 emiten dari sektor energi itu tampil paling moncer jika dibandingkan dengan 10 sektor lainnya. Capaian itu pun membuat jarak pertumbuhan dengan indeks harga saham gabungan (IHSG) makin jauh karena indeks komposit hanya tumbuh 9,14%. Saat dimintai tanggapan perihal kinerja moncer sektor energi, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), Dileep Srivastava mengatakan kenaikan harga batu bara saat ini dipicu oleh beberapa hal yakni pertumbuhan setelah pandemi, krisis energi, dan dampak Perang Rusia-Ukraina. Imbasnya, perusahaan menaikkan produksi pada 2022 untuk menikmati momen kenaikan harga.

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2022, laba bersih BUMI tercatat naik dari US$25,1 juta pada kuartal pertama 2021 menjadi US$120,6 juta pada kuartal pertama 2022. Laba tersebut diraih dari kenaikan pendapatan perusahaan pada periode tiga bulan pertama tahun ini mencapai US$1,37 miliar, naik 32,6% dari tahun sebelumnya US$1,03 miliar. Setali tiga uang, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) juga mencatatkan kinerja positif dari segi operasional maupun keuangan pada kuartal I/2022. Sementara itu, Associate Director, Chief of Research PT Fokus Finansial Janson Nasrial mengatakan tren bullish harga komoditas akan berlanjut sepanjang tahun ini. Sentimen tersebut yang akan menopang kinerja emiten-emiten di sektor terkait. Senada, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengatakan emiten komoditas tambang dan energi cenderung mencatatkan hasil keuangan yang positif pada kuartal I/2022.

Perang Rusia-Ukraina telah menaikkan harga pangan dan energi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan seperti mata uang, kenaikan harga pangan dan energi punya dua sisi: ia menaikkan terms of trade (ToT) (nilai tukar perdagangan), tetapi ia juga menimbulkan dampak negatif bagi kelompok rentan. Untuk negara penghasil SDA, seperti Indonesia, kenaikan harga komoditas dan energi akan meningkatkan ekspor, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Iniyang disebut wealth effect. Sayangnya, kenaikan ini hanya terjadi di satu sektor: SDA. Jika boom SDA ini terjadi cukup panjang, investasi dan faktor produksi akan berpindah ke sektor ini. Alasannya: ia memberikan keuntungan lebih besar ketimbang sektor lain. Akibatnya, produksi sektor di luar SDA, terutama manufaktur padat karyavakan menurun. Kenaikan ToT yang mencerminkan apresiasi nilai tukar secara riil juga akan membuat harga barang manufaktur kita jadi lebih mahal. Akibatnya, ia menjadi tak kompetitif. Fenomena ini disebut Dutch disease (penyakit Belanda).

Boom SDA telah mendorong terjadinya deindustrialisasi. Padahal, kita justru ingin mendorong industri manufaktur dengan mengurangi ketergantungan pada SDA. Singkatnya, kenaikan ToT akibat boom SDA, dalam jangka pendek akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Namun, jika tidak hati-hati dalam pengelolaannya, dalam  jangka panjang ia dapat menimbulkan penyakit Belanda. Kenaikan harga pangan ini juga kian mendorong inflasi yang memang sudah mulai tinggi. Mobilitas yang mulai normal telah mengembalikan aktivitas ekonomi. Permintaan meningkat kembali. Sayangnya, sisi produksi kalah cepat dibandingkan kenaikan permintaan. Inflasi melonjak. Situasi kian diperburuk akibat kenaikan harga energi dan komoditas serta disrupsi rantai pasok akibat pandemi. Kombinasi ini bisa mendorong stagflasi. (Yoga)

Pemerintah berencana menerapkan skema subsidi tertutup untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji setelah membengkaknya realisasi belanja subsidi pada awal tahun ini. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan serapan alokasi tambahan subsidi energi yang sudah dinaikkan menjadi Rp 350 triliun pada rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah merestui kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 3.000 VA ke atas tahun ini. Kenaikan ini dilakukan di tengah lonjakan harga komoditas energi imbas perang Rusia-Ukraina. Dengan kenaikan tarif bagi kelompok pelanggan pengguna daya lebih dari 3.000 VA ini, pemerintah akan menggunakan anggaran untuk menambah subsidi energi dan dana kompensasi bagi ketersediaan energi untuk masyarakat yang membutuhkan. Anggaran subsidi energi ini ditambahkan Rp 74,9 triliun, Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

Berbeda dengan tekadnya mengurangi subsidi energi di awal masa pemerintahannya, tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru bakal mengerek anggaran subsidi energi hingga di atas Rp 500 triliun. Nilai itu bakal mencetak rekor baru sebagai subsidi energi terbesar sepanjang sejarah. Sebelumnya, rekor anggaran subsidi energi terbesar tercapai di tahun 2014. Waktu itu, nilai subsidi energi mencapai sekitar Rp 311,8 triliun. Lonjakan subsidi ini akibat tiada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif listrik daya di bawah 3.000 VA meski harga minyak terus naik ke atas US$ 100 per barel. Tanpa diskusi panjang, Badan Anggaran (Banggar) DPR Menyetujui usulan pemerintah. Tapi, Anggota Banggar DPR Eko Hendro Purnomo memberikan catatan atas tambahan dana subsidi ini. Pertama, pemerintah harus konsisten melaksanakan rencana reformasi subsidi energi menjadi mekanisme subsidi secara tertutup. Kedua, anggaran subsidi dan kompensasi perlu dihitung ulang dengan mempertimbangkan subsidi tertutup serta menaikkan tarif listrik pelanggan 3.000 VA ke atas. Ketiga, pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memperketat pengawasan dan audit atas Pertamina dan PLN.

Pemerintah mengusulkan kepada legislatif untuk menambah anggaran subsidi energi pada APBN 2022, menyusul lonjakan harga minyak dunia yang semakin menjauhi asumsi harga minyak mentah Indonesia. Usulan tersebut membuat kebutuhan anggaran subsidi energi membengkak menjadi Rp 208,9 triliun. Dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Kamis (19/5), Menkeu Sri Mulyani menuturkan, dukungan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi diperlukan agar APBN tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga komoditas energi, khususnya minyak bumi. Lonjakan harga minyak dunia membuat pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik dari sebelumnya 63 USD per barel menjadi 99,4 USD per barel-102,5 USD per barel. Hingga Kamis sore, mengutip Bloomberg, minyak mentah jenis Brent dijual 107,25 USD per barel. Sejalan dengan kenaikan ICP, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi Rp 74,9 triliun dari sebelumnya yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp 134 triliun.

Usulan tambahan subsidi energi tersebut terdiri dari Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan elpiji serta Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik. Dengan kenaikan ini, keseluruhan anggaran subsidi energi untuk tahun 2022 mencapai Rp 208,9 triliun. Adanya selisih antara harga ICP yang tercantum dalam APBN 2022 saat ini dan realitas harga minyak dunia turut membengkakkan pembayaran kompensasi harga energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN gara (Persero). Pembayaran kompensasi energi membengkak dari Rp 216,1 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Rincian tambahan pembayaran kompensasi tersebut, di antaranya, kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 255,5 triliun dan kompensasi  listrik kepada PLN Rp 41 triliun. Jumlah ini belum termasuk adanya tagihan kompensasi tahun-tahun sebelumnya kepada Pertamina dan PLN yang mencapai Rp 108,4 triliun. (Yoga)

Pertumbuhan kinerja emiten sektor energi masih berlanjut. Sepanjang kuartal pertama tahun ini, sebagian besar emiten sektor energi mengantongi kenaikan pendapatan dan laba bersih. Laba bersih PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) misalnya, tumbuh 40% secara tahunan menjadi Rp 428 miliar pada kuartal I-2022. Di periode yang sama, laba bersih PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) bahkan melesat 92,68% secara tahunan. 

Uni Eropa bersiap mengakhiri ketergantungan pada pasokan gas dari Rusia dan menegaskan tidak akan membayar gas dengan mata uang rubel. Komisi Eropa, Selasa (3/5)  mengusulkan paket sanksi baru untuk menghukum Moskwa, termasuk embargo minyak. Sejumlah negara, termasuk kekuatan ekonomi utama UE, Jerman, sangat bergantung pada gas Rusia untuk sebagian besar pembangkit listriknya. Rusia pada akhir Maret lalu memaksa klien dari ”negara-negara tak bersahabat”, termasuk UE, untuk membayar pasokan gas Rusia dalam denominasi rubel. Kebijakan itu dikenakan pada negara-negara yang menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Moskwa karena agresi militernya ke Ukraina.

Gazprom, raksasa energi Rusia, dalam pernyataan pada akhir April mengatakan telah memberitahu operator gas Bulgaria, Bulgargaz, dan perusahaan gas Polandia, PGNiG, agar membayar gas dengan rubel. Pasokan gas ditangguhkan sejak 27 April sampai pembayaran dilakukan dalam rubel. Kedua negara itu menolak untuk membayar dengan rubel. Menteri Transisi Ekologi Perancis Barbara Pompili, selaku pemimpin pertemuan, dan Komisaris Energi Eropa Kadri Simson mengatakan, 27 negara UE mendukung Polandia dan Bulgaria. Negara-negara anggota juga akan menimbun gas untuk menghadapi dampak dari terganggunya pasokan dari Rusia.

Eropa mengimpor sekitar 40 % gas alam dari Rusia. Selama ini, kontrak jual-beli bahan bakar gas dilakukan dalam euro. Saat ini Syarat yang diminta Rusia ialah setiap klien harus membuka dua rekening di Gazprombank (GPB), bank milik Gazprom. Pembayaran akan disimpan pada satu rekening euro atau USD, kemudian dipindahkan ke rekening rubel dengan persetujuan bank sentral Rusia. ”Banyak negara, termasuk negara-negara Baltik, Denmark, Belanda, dan Finlandia, hari ini telah menegaskan kembali solidaritas dan mereka pasti tidak akan membayar dengan rubel,” kata Moskwa.

Pada Selasa (3/5), UE juga mengusulkan embargo minyak Rusia secara bertahap, bukan embargo gas. Komisi Eropa akan mengusulkan embargo selama 6-8 bulan, waktu yang dibutuhkan untuk diversifikasi pasokan gas. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, paket sanksi baru akan menyasar lebih banyak bank Rusia. Paket keenam sanksi ini menargetkan bank terbesar di negara itu, Sberbank, yang akan dikeluarkan dari sistem komunikasi perbankan global, SWIFT. (Yoga)

Peringatan Hari Bumi 2022 setiap tanggal 22 April, tahun ini mengambil tema ”Invest In Our Planet” atau ”Berinvestasi di Planet Kita”. Mengutip dari situs earthday.org, tema kali ini bertujuan mendorong 1 miliar orang, termasuk pemerintah dan dunia usaha, membantu mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan sejahtera. ”Pemerintah harus berinvestasi, membangun infrastruktur untuk transisi ke energi baru terbarukan dan ekonomi hijau secara umum. Regulator harus memberikan kepastian di pasar bersama dengan pemberian subsidi dan insentif. Ini akan mengakhiri subsidi bahan bakar fosil,” ujar Presiden earthday.org Kathleen Rogers, Jumat (22/4). Secara global, kapasitas proyek PLTU batubara yang dibatalkan mencapai 1.175 gigawatt. Hingga Juli 2021, setidaknya ada enam negara, yakni China, India, Vietnam, Indonesia, Turki, dan Bangladesh, yang masih berencana membangun PLTU batubara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif saat membuka forum Civil Society 20 (C20) menyebut, pemerintah telah menyiapkan optimalisasi potensi energi terbarukan yang mencapai 3.686 gigawatt. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa dalam peringatan Hari Bumi 2022 menyatakan, Pemerintah Indonesia mendorong ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon sebagai salah satu transformasi ekonomi Indonesia. (Yoga)