Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Pemerintah pusat bakal membagi beban anggaran subsidi energi dengan pemerintah daerah. Pembagian ini agar mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Rencana pembagian ini akan diatur di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN 2023. Pembagian beban yang dimaksud, meliputi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kewajiban kompensasi akibat kenaikan harga minyak mentah. Apalagi, kondisi ekonomi masih diliputi ketidakpastian, terutama dari sisi global.

RAPBN 2023 didesain lebih efektif dan tepat sasaran terutama terkait subsidi energi. Pasalnya, mulai tahun depan, pemerintah akan lebih ketat dalam menggunakan anggaran belanja negara guna mengejar target defisit fiskal di bawah 3 % PDB. Direktur Penyusunan APBN Ditjen Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan pada ”Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023”, Senin (25/7), menilai pemberian subsidi, seperti BBM dan listrik, belum efisien karena banyak masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi tersebut. Pemerintah, secara bertahap akan mengembalikan harga BBM dan listrik ke harga keekonomiannya. Dengan demikian, belanja negara bisa lebih produktif dan subsidi energi bisa lebih tepat sasaran.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah saat ini tengah memperbaiki efektivitas dan efisiensi belanja negara. Tahun ini, pemerintah secara total menggelontorkan dana untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 520,4 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menyubsidi BBM, listrik, dan elpiji bersubsidi (kemasan 3 kg). Dalam RAPBN 2022, anggaran belanja untuk subsidi dan kompensasi energi telah ditetapkan Rp 152,5 triliun sebelum akhirnya alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi ditambah sebanyak Rp 349,9 triliun. (Yoga)

Era harga tinggi sebagian besar komoditas global diperkirakan berakhir. Tren penurunan harga sedang terjadi. Ke depan, harga keseimbangan baru yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 akan terbentuk. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha terkait mulai mempersiapkan diri mengatasi dampak penurunan harga komoditas. Ke depan, pendapatan negara dan perusahaan diperkirakan berkurang karena fase ”durian runtuh” telah lewat. Di sektor energi, harga minyak mentah sudah mulai terkoreksi, sedang harga batubara dan gas alam masih tinggi. Di sektor pangan, mayoritas harga komoditas, terutama CPO, gula, kedelai, dan gandum, terkoreksi cukup signifikan.

Berdasarkan data Trading Economics, Senin (25/7) harga minyak mentah West Texas Intermediate 94,96 USD per barel, turun 10,89 % secara bulanan dan naik 31,89 % secara tahunan. Harga batubara 409,2 USD per ton, naik 3,59 % secara bulanan dan gas alam 8,35 USD per million metric British thermal units (MMBTU), naik 28,49 & secara bulanan. Harga CPO 3.720 ringgit Malaysia per ton, turun 24,62 % secara bulanan dan15,35 % secara tahunan.. Harga kedelai 14,45 USD per gantang, turun 5,4 % secara bulanan, gandum 7,85 USD per gantang, turun 14,36 % secara bulanan.

”Tren koreksi penurunan harga sebagian besar komoditas global tengah terjadi. Kendati masih bergejolak, harganya diperkirakan turun dan mencapai titik keseimbangan baru pada 2023. Harga keseimbangan yang terbentuk itu masih lebih tinggi daripada harga pada 2019 atau periode sebelum pandemi Covid-19,” kata Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Senin.(25/7). Tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan rata-rata harga minyak mentah pada 2023 sebesar 98 USD per barel, batubara 168,8 USD per ton, dan CPO 939,3 USD per ton. (Yoga)

Rencana pengendalian penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar terus bergulir. Kajian awal menyebutkan, pengguna bensin Pertalite adalah kendaraan pelat hitam dengan kapasitas mesin di bawah 2.000 cc. Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menjelaskan, konsumsi Pertalite hingga Juni 2022 mencapai 13,26 juta kiloliter (kl) atau 57,54% dari kuota awal 23,04 juta kl. Jika konsumsi Pertalite tak dikendalikan, realisasinya bisa melampaui kuota dan menjebol anggaran negara. Data terkini Gaikindo menunjukkan, penjualan ritel LCGC sepanjang Januari-Mei 2022 mencapai 62.327 unit atau 15,7% dari total penjualan ritel nasional di periode yang sama sebanyak 381.677 unit. Selama enam tahun terakhir (2017-2022), populasi mobil LCGC sudah bertambah 1 juta unit. Jika digabungkan dengan total populasi mobil nasional di periode yang sama, maka ada tambahan 5,1 juta mobil yang beredar di Indonesia. Belum lagi populasi sepeda motor yang pada tahun lalu sudah bertambah 5 juta unit.

Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya teratasi, dunia menghadapi kombinasi krisis energi dan pangan. Solusi yang kita  pilih untuk mengatasinya akan sangat menentukan tingkat keparahan masalah berikutnya : krisis iklim. Invasi Rusia ke  Ukraina memicu sanksi larangan impor energi negara-negara Barat dari Rusia, yang dibalas Rusia dengan menghentikan pengiriman bahan bakar ke sejumlah negara Eropa. Padahal 41 % kebutuhan gas Eropa dipasok Rusia. Begitu Rusia memangkas kapasitas pipa Nord Stream 1 yang mengalirkan gas ke Eropa pekan lalu, Jerman mengumumkan kondisi darurat dan menyatakan bakal menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga batubara. Austria, Belanda, dan Italia segera mengikuti.

Lonjakan harga pangan yang terjadi sejak pertengahan 2020 akibat pandemi Covid-19 dan cuaca buruk diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. Kedua negara itu adalah pengekspor pangan utama, menyumbang 30 % ekspor gandum global dan berperan dalam pasokan pupuk global. Harga pangan yang meningkat tajam dua tahun terakhir bakal naik lebih tinggi lagi jika harga bahan bakar terus naik. Gabungan krisis energi dan pangan global menjadi sumber petaka bagi negara-negara yang fondasi ekonomi-politiknya rapuh. Di Sri Lanka, orang mengantre bermil-mil untuk membeli bahan bakar. Kebangkrutan ekonomi dan jeratan utang membuat negara ini kesulitan membeli bahan bakar dan makanan.

Dunia harus mencari solusi jangka pendek atas hilangnya pasokan minyak dan gas dari Rusia, hal ini harus jadi momentum untuk mempercepat transformasi energi terbarukan, termasuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang dan miskin. Jalan lain yang juga harus ditempuh adalah mengurangi konsumsi, terutama di negara-negara maju dengan emisi per kapita terbesar. Seperti diingatkan sejarawan Aviva Chomsky dalam bukunya Is Science Enough? Forty Critical Questions about Climate Justice (2022), penyebab sebenarnya perubahan iklim adalah sistem ekonomi global yang konsumtif dan tidak adil. Umat manusia membutuhkan energi dan pangan, tetapi kita harus memprioritaskan kebutuhan dasar manusia di atas kemewahan kelompok elite di Bumi ini. Ada biaya dan pihak lain yang lebih membutuhkan untuk setiap bentuk energi dan pangan yang dihamburkan. (Yoga)

Mekanisme penyaluran subsidi energi dinilai mendesak diperbaiki agar lebih tepat sasaran. Jika penyalurannya tidak tepat, gelontoran anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi yang tahun ini mencapai Rp 500 triliun akan minim manfaatnya bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2022 menyebutkan, anggaran subsidi energi yang bersumber dari APBN sebagian besar menguntungkan rumah tangga kelas menengah atas. Kedua kelompok rumah tangga itu menyerap 42-73 % BBM bersubsidi dan 29 % elpiji bersubsidi. Bank Dunia merekomendasikan pemerintah menghapus subsidi energi guna memperbesar alokasi anggaran untuk bantuan sosial.

Penghentian subsidi energi dapat menghemat dana sebesar 1 % dari PDB. Penghematan dapat dialihkan untuk menambah anggaran untuk bantuan sosial sebesar 0,5 % dari PDB sebagai bantalan ekonomi kelompok rumah tangga bawah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (28/6) menyatakan, saat ini subsidi energi turut dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, hanya 23,3 % penggunaan elpiji 3 kg oleh masyarakat golongan miskin, sementara 57,9 % lainnya merupakan golongan masyarakat mampu. (Yoga)

Sejalan dengan penanganan pandemi yang membaik, aktivitas manusia mulai bergeliat, demikian pula industri, pusat bisnis, dan komersial. Secara perlahan, harga minyak mentah merangkak naik. Pada Januari 2022, jenis Brent tercatat seharga 86 USD per barel. Saat perang Rusia-Ukraina meletus pada pekan terakhir Februari, harga minyak pada bulan tersebut melonjak menjadi 96 USD per barel. Puncaknya, minyak mentah sempat menyentuh harga 139 USD per barel pada awal Maret 2022. Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sama sekali tak diuntungkan dengan tingginya harga minyak mentah kali ini. Pemerintah dipaksa menambah anggaran subsidi BBM, khususnya jenis Pertalite (RON 90). PT Pertamina (Persero) menjual Pertalite seharga Rp 7.650 per liter, sedangkan harga keekonomiannya saat ini di kisaran Rp 12.000 per liter. Sementara jenis Pertamax (RON 92) dijual Rp 12.500 per liter di saat harga keekonomiannya menyentuh Rp 17.000 per liter.

”Arus kas Pertamina menjadi negatif sejak awal tahun karena harus menanggung selisih harga jual BBM eceran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR pada 19 Mei 2022. Pada Maret 2022 arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Seperti data yang dipaparkan Sri Mulyani dalam rapat tersebut, jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi atas selisih harga jual BBM eceran oleh Pertamina), pada akhir tahun ini kas Pertamina diperkirakan bisa defisit hingga 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina. Tahun ini, subsidi energi (BBM, elpiji, dan listrik) yang diproyeksikan Rp 134 triliun membengkak jadi Rp 208,9 triliun. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro (23/6) mengatakan, tingginya harga minyak mentah dunia saat ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. Mengutip data SKK Migas, dari 128 cekungan di Indonesia, masih ada 68 cekungan yang belum diteliti mengenai kandungan sumber daya migasnya. (Yoga)

EMP Bentu Ltd. mulai menyalurkan gas perdana atau first gas in untuk PLTGU Riau dengan kapasitas 275 megawatt (MW) sebagai bagian dari pemenuhan perjanjian jual beli gas sebesar 40 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Area Manager EMP Bentu Ltd, Yoyok S Purwanto mengatakan bahwa pasokan gas tersebut berasal dari lapangan potensial yang selama ini dikelola oleh EMP Bentu & Korinci Baru, yakni Lapangan Seng-Segat. Selain dari Wilayah Kerja Bentu, pasokan gas juga berasal dari Wilayah Kerja Korinci Baru yang kembali dioperasikan setelah sempat terhenti sejak 2013 lalu. “Dengan penyaluran gas perdana di titik serah Baru Gas Plant ini semakin menambah keandalan pasokan listrik di Riau, karena gas tersebut dimanfaatkan untuk PLTGU Riau milik PT MRPR di Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru,” ujar Yoyok, akhir pekan lalu. Sementara itu, Kepala Divisi MPPF SKK Migas Ardiansyah menyampaikan bahwa tim proyek juga berhasil melakukan terobosan, yaitu dengan mengutamakan penyelesaian pemasangan peralatan utama, sehingga penyaluran gas perdana dapat dilaksanakan melalui balance of plant yang sudah selesai dibangun.

Bank UOB Indonesia, Kamis (23/6), di Jakarta, meluncurkan skema pembiayaan ramah lingkungan bernama U-Energy kepada  debitor yang ingin meningkatkan efisiensi energi di rumah atau di gedung perkantoran. ”Nasabah yang mau meningkatkan efisiensi energi di  rumah atau perkantoran dengan membeli AC ramah lingkungan, kami bisa tawarkan pembiayaannya,” ujar Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan. (Yoga)