Invasi Rusia ke Ukraina, menimbulkan tekanan besar pada Barat untuk memutuskan hubungan energi mereka dengan Moskwa. Sanksi ekonomi dan larangan AS mengimpor minyak, gas, dan energi dari Rusia menegaskan bahwa konflik ini tak hanya mengandalkan mesin perang, tetapi juga energy yang dipersenjatai. Peperangan tak dibatasi wilayah, tetapi juga permainan politik global berbasis energi. Sebagai petrostate atau negara dengan ekonomi dan anggarannya bergantung pada ekspor migas, Rusia telah menggunakan pasokan energinya sebagai tuas kendali dengan mendikte persyaratan. Jauh sebelum invasi, dalam negosiasi gas dengan Ukraina dan Belarus pada 2006, Rusia telah menunjukkan pengaruh ekonomi dan politiknya yang besar pada negara-negara yang bergantung pada energinya. Salah satu yang mengikat adalah penundaan setiap referendum tentang keanggotaan dengan NATO. Maka, perang Rusia di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan energi di Eropa dan implikasi global yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia terus mengembangkan produksi gasnya untuk meningkatkan ekspor karena produksi gas alam domestik Eropa telah menurun. Jerman, Turki, dan Italia adalah importir terbesar gas alam Rusia. Akhir 2019, Rusia meluncurkan pipa ekspor gas utama ke timur, pipa Power of Siberia, sepanjang 3.000 km, berkapasitas 38 bcm, agar bisa mengirim gas dari ladang timur jauh langsung ke China. Gazprom sebagai pemilik tunggal Sistem Transportasi Gas Terpadu Rusia, dengan jaringan pipa dan stasiun kompresor gas sepanjang 155.000 km, berupaya meningkatkan pasokan untuk pasar dan sarana pengiriman ke China. Rusia mengembangkan pipa Power of Siberia-2 berkapasitas 50 bcm yang akan memasok China dari ladang gas Siberia Barat. Perang Rusia-Ukraina membuat dunia terbelah menyikapi pengamanan rantai pasok energi, terutama migas. Beberapa negara yang tak mau berada di bawah pengaruh AS, memilih tetap mendapatkan pasokan migas murah Rusia. Mereka tak mau terkena dampak lebih parah atas kenaikan harga minyak dan komoditas global yang bisa berimbas pada kestabilan politik dalam negeri. Sikap ini juga diperlihatkan negara-negara UE selaku sekutu utama AS. Meski AS telah memberlakukan embargo, mereka mengecualikannya dari sejumlah sanksi.

Lobi AS ke negara produsen minyak, seperti Venezuela, Iran, dan Arab Saudi, serta OPEC, belum berhasil memompa cadangan minyak mereka. Sementara Rusia kini menuntut mata uangnya (rubel) dan pembukaan rekening di bank Rusia sebagai syarat pembayaran minyak dan gasnya ke negara-negara yang ikut menjatuhkan sanksi. Jelas dampak perang semakin lama semakin berat akibat terganggunya pasokan energi. Bahkan, beberapa negara Eropa yang dikenal ambisius mengejar target net zero emission pada 2050 mulai melirik kembali batubara untuk memenuhi pasokan energinya. (Yoga)

Anggaran belanja subsidi 2022 berpeluang bengkak lantaran selisih harga komoditas bersubsidi dan non subsidi kian lebar. Selisih harga yang cukup tinggi antara komoditas bersubsidi dan non subsidi ini jelas menyebabkan perpindahan konsumsi masyarakat yang sebelumnya menggunakan energi non subsisi ke sumber energi yang lebih murah yakni subsidi. Karena itulah Kementerian Keuangan kini tengah menghitung adanya tambahan anggaran belanja subsidi. Adapun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, dana subsidi, khususnya subsidi energi alokasinya sebesar Rp 134,2 triliun.

Tingginya harga komoditas fosil beberapa waktu belakangan ini membuat banyak pihak mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas pun mendorong banyak negara mempercepat pengembangan energi hijau. Melonjaknya harga komoditas energi fosil menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengambangan energi baru terbarukan (EBT) agar bisa mengurangi beban negara dari impor minyak dan gas bumi. Pembangkit energi terbarukan, seperti surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan listrik di sistem kecil. Indonesia juga mampu untuk mengembangkan renewable gas dari potensi biomassa yang tersedia.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuat beberapa sasaran program EBT a.l. pertama, peningkatan EBT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan kapasitas kumulatif sebesar 13,9 GW. Kedua, pemerintah melakukan peningkatan akselerasi pengembangan pembangkit EBT sebesar 1.921,8 megawatt (MW). Ketiga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan biofuel untuk keperluan domestik sebanyak 9,6 juta kilo liter. Keempat, pemerintah berencana mengembangkan industri pendukung EBT dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT sebesar 44,6%. Program dan target pemerintah ini tentu saja langsung disambut oleh sektor terkait. PT PLN (Persero), misalnya, dengan cepat mengejawantahkannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Dalam RUPTL itu, ditetapkan pengembangan EBT hingga 51,6%. Selain itu, kebijakan EBT masih terjebak dengan pengembangan BBM berbahan fosil. Selain itu, harga EBT masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM fosil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi energi baru terbarukan atau EBT seakan tak main-main. Segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Sayangnya upaya dari pemerintah ini ibarat masih jauh panggang dari api. Dari target tersebut, pengembangan EBT dari sektor ketenagalistrikan ditarget sebesar 45 GW pada 2025 atau 44% dari total bauran. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11,5%. Pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 69,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau tercapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e. Dalam kurun 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% per tahunnya. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Dari sisi fiskal, pemerintah pun berupaya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan ke arah energi listrik, misalnya, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target bauran energi, tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Laju perkembangan energi hijau yang makin cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap lestari.

PT Pertamina (Persero) mesti mewaspadai peningkatan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang saat ini dikompensasi pemerintah, sebagai dampak dari naiknya harga Pertamax. Lebarnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax dikhawatirkan akan memicu migrasi penggunaan BBM yang lebih murah, seperti yang terjadi pada Solar. Saat ini, harga Pertamax di Jakarta dipatok sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan Pertalite Rp7.650 per liter. Ekonom dan Direktur Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa beralihnya tren konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akan membuat kebutuhan anggaran subsidi ikut terkerek. Pasalnya, Pertalite masuk ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Beleid itu menetapkan perubahan JBKP jenis bensin RON 88 yang selama ini dikenal sebagai Premium menjadi JBKP jenis bensin RON 90 atau Pertalite.

“Ada risiko migrasi ke Pertalite kalau disparitas harganya terlalu jauh dengan Pertamax. Pasokan Pertalite nantinya akan terganggu,” ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (1/4). Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa penyimpangan dan migrasi konsumsi selalu jadi permasalahan dalam pemberian subsidi pada barang. Meski begitu, migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite dinilai relatif bisa dikontrol, karena karakteristik konsumen kedua jenis BBM itu yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite akan banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua dengan alasan harga yang lebih murah. Pertamina pun meminta masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM jenis Pertamax series sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, dan tidak bermigrasi ke Pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah agar tidak membebani APBN.

Para pengusaha masih optimistis menjalani bisnis pada tahun ini. Hanya saja, keyakinan mereka tergerus oleh kenaikan harga energi dan berbagai barang kebutuhan pokok belakangan ini. Kesimpulan itu terekam dalam hasil survei Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal II -2022. Secara umum, keyakinan para chief excecutif officer (CEO) masih berada di jalur optimisme dengan skor 3,81. Namun, optimisme para pengusaha nasional berada di level terendah dalam dua kuartal terakhir. Skor Indeks di atas 3 memperlihatkan optimisme, sementara poin di bawah 3 menunjukkan pesimisme.

Negara-negara Eropa menyiapkan langkah antisipasi jika Rusia menghentikan pasokan energi, terutama gas, menyusul dampak konflik di Ukraina. Jerman memberlakukan level status darurat keamanan energinya. Spanyol memilih memotong biaya sambungan dan keuntungan kelebihan pajak pada kontrak pasokan listrik bagi pelanggan rumah tangga dan industri. ”Ruang krisis sekarang akan didirikan di kementerian,” kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck, Rabu (30/3). Negara-negara anggota G7 menolak permintaan Rusia untuk membayar pembelian gas dari Rusia dengan mata uang Rusia, rubel. Pemerintah Rusia, Selasa (29/3), menyatakan tidak akan memasok gas ke Eropa secara gratis dan hanya akan menerima pembayaran dalam mata uang rubel dan tidak dalam bentuk mata uang lain.

Melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Moskwa menyatakan bahwa Pemerintah Rusia, bank sentral Rusia, dan perusahaan Gazprom akan mempresentasikan proposal tentang metode pembayaran gas dalam mata uang rubel kepada Presiden Vladimir Putin, Kamis ini. Peskov menambahkan, Rusia akan mengambil keputusan pada waktunya jika negara-negara Eropa menolak untuk membayar gas Rusia dalam mata uang rubel. Terkait situasi ancaman pasokan energi dari Rusia itu, Habeck menyebutkan, level pertama dari tiga status darurat keamanan energi diberlakukan, yakni pemberlakuan peringatan dini. Level tertinggi dari status darurat keamanan energi Jerman adalah campur tangan pemerintah dalam alokasi pasokan gas di masyarakat. Kementerian Ekonomi menyebut prioritas tertinggi pasokan gas di Jerman adalah untuk rumah tangga dan rumah sakit. (Yoga)

Bersiaplah! Ada potensi, pemerintah tak lagi menahan kenaikan harga bahan bakar (BBM). Anggaran subsidi energi, khususnya yang bahan baku minyak yakni BBM dan listrik melesat tajam, dan rawan jebol. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut anggaran subsidi BBM dan listrik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membengkak. Subsidi energi yang sudah digelontorkan hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 21,7 triliun. Kenaikan anggaran subsidi seiring dengan konsumsi BBM bersubsidi per akhir Februari 2022 mencapai 1,39 juta kilo liter (kl), elpiji tabung 3 kilo gram (kg) mencapai 632,7 juta kg. Sedang pelanggan listrik subsidi mencapai 38,2 juta. Semuanya naik dari tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kenaikan harga komoditas, baik minyak mentah dan batubara sudah langsung sejak tahun lalu. Pada saat yang sama, tak ada perubahan pada harga BBM dan tarif listrik.

Penetapan harga jual batu bara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri sebesar US$90 per metrik ton menjadi angin segar yang paling ditunggu pelaku usaha di tengah tingginya biaya energi. Harga batu bara khusus industri yang semula hanya diberikan kepada semen dan pupuk itu dinilai akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha yang sedang mencoba bangkit dari berbagai tekanan.Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan bahwa harga batu bara yang ditetapkan US$90 per metrik ton akan memberikan dampak positif bagi industri pulp dan kertas.

Dengan begitu, penyerapan pemakaian batu bara dengan harga khusus untuk industri dapat dilakukan secara optimal.“APPI mulai mempersiapkan konsolidasi di antara anggotanya, seperti Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk meningkatkan utilisasi pabrik, agar penyerapan pemakaian batu bara lebih optimal,” katanya.Dia pun menyebut, produsen pupuk akan segera melakukan finalisasi kontrak dengan badan usaha pertambangan yang lokasinya berdekatan dengan pabrik agar bisa mengamankan pasokan.Achmad Tossin juga menyebut saat ini hampir semua pabrik pupuk di dalam negeri telah menikmati harga US$90 per metrik ton, karena sebarannya yang berada dekat dengan lokasi pertambangan.“Dapat dikatakan sudah merata, karena pabrik Pusri berlokasi di barat, Petrokimia di tengah, dan Pupuk Kaltim di timur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pertamina Hulu Rokan mencari cara untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang dulu dikelola oleh Chevron. Sri Mulyani yang juga Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas menyebut bahwa peningkatan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan dapat meningkatkan penerimaan negara. “Penurunan produksi juga menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan berharap banyak dapat meningkatkan produksi,” katanya melalui keterangan resmi, Minggu (27/3/2022).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa persiapan perseroan dalam proses alih kelola WK Rokan jauh lebih banyak dibandingkan dengan WK lainnya. Hal itu membuat Pertamina bisa menjaga dan segera meningkatkan produksi dari blok migas tersebut. Rokan sendiri merupakan WK migas terbesar kedua di Tanah Air dan menyumbangkan sepertiga dari total produksi minyak Pertamina, atau hampir seperempat produksi nasional dengan rata-rata produksi tahunan sekitar 160.000 barel minyak per hari (BOPD) untuk periode September hingga Desember 2021.