Shell berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak pilihan energi, selain bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum miliknya untuk mendukung langkah pemerintah mengurangi emisi karbon. Dian Kusumadewi, Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia, mengatakan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap. Hal tersebut membuat Shell berinisiatif untuk memberikan opsi energi yang lebih banyak kepada konsumen di sejumlah SPBU miliknya. Menurutnya, masih terdapat peluang bagi Shell untuk menyediakan sumber energi berbasis fosil pada masa mendatang. Namun, porsi bahan bakar tersebut akan terus dikurangi dan akan memiliki porsi yang lebih sedikit dari saat ini.

Pemerintah segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat peningkatan porsi energi baru dan terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah saat ini telah merampungkan sejumlah regulasi terkait dengan perdagangan karbon agar bisa mempercepat pelaksanaannya. Harapannya, perdagangan karbon di dalam negeri bisa mempercepat target porsi EBT sebanyak 25% dalam bauran energi nasional. Hanya saja, Rida mengatakan, kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan oleh otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon itu. Rida beralasan, seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk menggunakan dana dari penyertaan modal negara atau PMN pada tahun depan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik setelah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan kepada PLN dan badan usaha pelat merah lainnya menjadi penugasan untuk membuka peluang atau pasar baru di tengah masyarakat. “PMN PLN Rp10 triliun ini adalah penugasan untuk jaringan listrik dan listrik desa, kalau teman-teman bilang tidak usah dibangun listrik desa ya sudah kami pun tidak butuh PMN,” kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).Kendati demikian, PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama periode 2023-2024. Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024. Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima.

PT KIS Biofuels Indonesia mulai melakukan pembangunan 25 pabrik biomethane compressed natural gas atau bio-CNG dari limbah sawit skala komersial dengan total kapasitas 387.000 meter kubik. CEO PT KIS Biofuels Indonesia KR Raghunath mengatakan bahwa pembangunan pabrik tersebut merupakan proyek bio-CNG komersial skala besar pertama di Indonesia dan Asia.Pada April hingga November 2023, KIS akan melakukan komisioning untuk tiga proyek pertama kerja sama dengan Anglo Eastern Plantations (AEP Group) dan Mahkota Group dengan volume bio-CNG mencapai 1.230 MMBtu per hari. KIS Group menargetkan pembangunan 25 pabrik bio-CNG di Sumatra Utara dengan total nilai investasi mencapai US$110 juta. Pembangunan sejumlah pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024.Proyek itu juga diklaim mampu mengurangi emisi karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 per tahun, dan menghasilkan 3,7 juta kredit karbon per tahun.

Besarnya pengguna liquefied petroleum gas 3 kilogram dipandang sebagai pasar yang cukup menjanjikan oleh badan usaha milik negara atau BUMN sektor energi di tengah tingginya harga komoditas minyak dan gas bumi dunia. Konversi kompor liquefied petroleum gas (LPG) menjadi wacana yang terus dibahas di tengah tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk komoditas tersebut. Penggunaan listrik sebagai sumber energi untuk memasak juga dinilai bakal mengurangi impor yang selama ini membebani anggaran negara. Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN sempat menyebut bahwa konversi 15,3 juta kompor LPG ke kompor induksi/listrik bisa menghemat anggaran hingga Rp85,65 triliun dalam 5 tahun. Berdasarkan penghitungan PLN, setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas melon konvensional, sedangkan penghematan untuk APBN mencapai Rp8.186 setiap kilogramnya. Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan lebih lanjut terkait dengan program konversi kompor listrik. “Program ini tidak diberlakukan 2022. Pembahasan anggaran dengan DPR belum dibicarakan, dan tentunya belum disetujui,” ujarnya. Airlangga menjelaskan bahwa program konversi kompor LPG yang dikerjakan PLN saat ini masih sebatas uji coba di dua daerah, yakni di Solo dan Bali.

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengungkapkan potensi panas bumi yang berada di wilayahnya belum tergarap optimal. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat mencatat terdapat 18 titik potensi panas bumi yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sumbar, Firdaus mengatakan dari 18 titik geotermal itu memiliki potensi listrik yang besar. Namun, sejauh ini sebagian besarnya belum tergarap. “Sampai saat ini potensi energi panas bumi itu belum tergarap, dan baru sebagian kecil yang telah dimanfaatkan,” katanya akhir pekan lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa restrukturisasi PLN akan membuat lini bisnisnya lebih efisien, sehingga bisa menjamin keterjangkauan tarif listrik yang dikonsumsi masyarakat. “Urusan pengadaan energi primer yang sebelumnya tersebar dan tidak efisien, agar dikelola secara terpusat sehingga lebih efisien. Akan dibentuk satu sub-holding, yaitu PLN Energi Primer Indonesia. Dengan ini, security of supply bisa lebih kokoh,” kata Erick, Kamis (22/9). Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sub-holding energi primer akan fokus melakukan tata kelola hingga rantai pasok dari sumber energi primer untuk pembangkit listrik berbasis batu bara, gas, bahan bakar minyak (bbm), dan biomassa. PLN Energi Primer Indonesia pun nantinya akan memiliki tiga anak usaha, yaitu Coal Mining Company, Gas Midstream Company, dan Logistic Coal Company. Sub-holding tersebut akan bertugas mengamankan pasokan energi primer agar perusahaan bisa memproduksi listrik hingga 280.000 Gigawatt Hour (GWh) per tahun. “Ini akan mengonsolidasikan pengadaan dan rantai pasok energi primer hanya di satu titik berada di bawah sub-holding energi primer,” ucapnya.

JAKARTA, ID – Wartsila Energy menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu  mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060. Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu perencanaan yang matang dan sejak dini dilakukan. “Dekarbonisasi adalah proses bertahun-tahun yang menuntut perencanaan matang, namun target Indonesia menuju ekonomi netralitas karbon dapat dilakukan jika sektor energi sigap mengambil tindakan yang diperlukan saat ini dan beberapa dekade mendatang untuk mewujudkan masa depan netralitas karbon pada tahun 2060,” kata Febron Siregar, Direktur Sales, Indonesia, Wärtsilä Energy, di Jakarta, akhir pekan lalu. Disebutkan bahwa dengan kebutuhan listrik Indonesia yang naik 4% per tahun, pemodelan sistem energi dari Wärtsilä menunjukkan bahwa sistem energi terbarukan (yang didukung kapasitas fleksibel) dapat menjawab tantangan tersebut tanpa menambah biaya produksi listrik. Secara khusus, ketika menghitung perkiraan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) dari Badan Energi Internasional (IEA), studi terkait menunjukkan biaya listrik rata-rata dalam skenario ‘Netralitas Karbon’ lebih rendah 23% dibanding skenario. ‘Business As Usual’ dari pemodelan yang tidak membatasi emisi. ((Yetede)

Krisis pasokan gas yang tengah melanda Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina tidak menyurutkan langkah pemerintah Indonesia untuk mendorong proses transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini, pemerintah tengah berupaya keras mempercepat pengembangan proyek energi hijau untuk menuju netral karbon (net zero carbon/NZE) pada 2060. Pada masa transisi ini, energi fosil masih dimanfaatkan sebagai sumber energi. Minyak dan gas bumi serta batu bara masih dimanfaatkan sebagai sumber energi perantara untuk transportasi sebelum digantikan dengan kendaraan listrik. Menyusul, gas bumi dapat dimanfaatkan sebelum EBT diterapkan 100% ke pembangkit listrik. Ke depan, pemerintah melakukan pengurangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS), pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti elpiji dan peningkatakan nilai tambah mineral melalui penghiliran nasional.

Pemerintah mengakui pemberian subsidi energi seperti untuk solar dan elpiji belum efektif menyasar masyarakat kelas bawah. Terkait hal itu, perlu segera dilakukan reformasi subsidi tepat sasaran. Dalam rapat panitia kerja (panja) pembahasan RUU APBN 2023 di Jakarta, Senin (12/9), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan, hingga saat ini baru subsidi listrik golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran dinikmati golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara subsidi BBM dan elpiji 3 kg masih dominan dinikmati masyarakat mampu.

”Kita perlu terus mendorong agar subsidi semakin tepat sasaran dan berkeadilan. Upaya ini perlu diselaraskan dengan tren pemulihan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat. Transformasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat, bisa terbantu menggunakan aplikasi digital,” tutur Febrio. Dalam rapat panja kali ini, pemerintah telah menyepakati perubahan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2023 dari sebelumnya dalam nota keuangan ditetapkan Rp 210,6 triliun menjadi Rp 211,9 triliun. Kenaikan Rp 1 triliun ini disebabkan perubahan kurs dari semula yang diasumsikan Rp 14.750 per USD menjadi Rp 14.800 pada tahun depan. (Yoga)