Negara yang berkapasitas memproduksi gula pangan cenderung melebarkan sayap untuk menghasilkan bahan bakar nabati atau BBN berbasis bioetanol. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Bedanya, negara lain sudah mampu mengekspor gula pangannya, sedang Indonesia masih mengimpor. Contoh negara eksportir gula adalah Brasil dan India. Brasil memiliki kebijakan lentur (flexing policy) yang membuat negara itu dapat mengatur proporsi produksi bioetanol dan gula pangan berdasar pergerakan harga kedua komoditas itu di pasar internasional. Adapun India dalam dokumen Peta Jalan Pencampuran Bioetanol di India 2020-2025 yang diterbitkan Juni 2021 menyebutkan adanya skema insentif harga untuk mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar. Dirut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani melihat peluang mengembangkan BBN berbasis bioetanol berdasarkan efisiensinya.

”Berdasarkan penelitian kami, produktivitas bioetanol (dari tebu) bisa mencapai 6-7 kiloliter per hektar atau lebih efisien dari produksi biodiesel,” katanya saat berkunjung ke kantor harian Kompas, Jakarta, Selasa (10/1). Rencana memproduksi bioetanol butuh perluasan lahan tebu. Ghani optimistis pemerintah dapat memberi jaminan penyediaan lahan untuk pengembangan bioetanol melalui rancangan perpres yang tengah digodok. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia Dwi Purnomo menyambut positif rancangan kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan itu perlu ditopang peta jalan yang melibatkan pelaku tebu/gula nasional dan kementerian/lembaga terkait. Kementerian ESDM menyiapkan rencana implementasi bioetanol E5 atau pencampuran etanol 5 % dan bensin 95 % mulai tahun ini. (Yoga)

Pemakaian bahan bakar nabati, baik bioetanol dari jagung dan tebu maupun biodiesel dari minyak kelapa sawit dan kedelai, telah meningkatkan pasokan energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. Namun, tren yang berkembang itu beberapa kali dituding turut mendongkrak harga pangan. Penggunaan tanaman untuk energi mengundang perdebatan yang belum usai: prioritas untuk pangan atau bahan bakar? Ketika krisis pangan melanda dunia pada 2007-2008, pertumbuhan biofuel dinilai turut berkontribusi pada kenaikan harga pangan. Dewan Gandum Internasional melaporkan pertumbuhan 32 % penggunaan sereal untuk menghasilkan biofuel secara keseluruhan pada 2007-2008. Sebanyak 95 juta ton dari 100 juta ton jagung yang diperdagangkan dipakai untuk bahan bakar.

Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan, permintaan etanol yang meningkat menyebabkan kenaikan harga pangan 30 % selama 2000-2007. Wakil Direktur Institut Ekonomi di Akademi Ilmu Sosial China Ling Zhu, dalam artikel ”Where Food and Energy Compete” di laman PBB, menyebut, total produksi pangan dunia pada 2000-2007 yang lebih rendah dari permintaan global menyebabkan turunnya stok pangan.  Di dalam negeri, situasi itu tecermin pada gejolak minyak goreng awal tahun lalu. Selain harga naik, minyak goring beringsut dari rak pedagang, sementara antrean pembeli minyak goreng bersubsidi makin panjang. Situasi itu terjadi di negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia! Ironi ini membuka lagi diskusi tentang urgensi pengembangan biodiesel. Perbalahan (perbantahan) tentang prioritas pangan atau energi bakal terus terjadi. (Yoga)

Pemerintah Taliban memberi lampu hijau kepada perusahaan minyak China untuk mengelola minyak di cekungan Amu Darya,  Afghanistan. Kontrak kerja sama ditandatangani pada Kamis (5/1). Menurut kantor berita Bakhtar News Agency, Minggu (8/1), Wakil PM Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar menyatakan, beberapa proyek sejenis telah disetujui Komisi Ekonomi. (Yoga)

Persaingan badan usaha penyalur bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi makin kompetitif seiring dengan menurunnya harga minyak dunia yang juga tecermin dalam Indonesian crude price Desember 2022 menjadi US$76,66 per barel dari sebelumnya US$87,5 per barel. Harga BBM nonsubsidi dengan research octane number (RON) 92 yang dijual PT Vivo Energy Indonesia dengan merek Revvo 92 bahkan sempat di bawah Per tamax pada awal bulan ini sebelum akhirnya PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dijualnya kemarin.Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai positif persaingan harga yang terjadi a ntara badan usaha penyalur BBM nonsubsidi pada awal tahun. Hal itu, membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi BBM untuk dikonsumsi.“[Harga jual BBM] dekat dengan pesaing saya kira positif bagi semua pihak. Bagi masyarakat punya banyak opsi, dan bagi Pertamina tidak selalu harus lebih rendah karena ini sudah persaingan terbuka,” kata Komaidi saat dihubungi Selasa (3/1). Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan badan usaha penyalur BBM, yakni terkait dengan sosialisasi dampak harga minyak yang fl uktuatif. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.“Yang perlu dicermati nilai tukar rupiahnya, karena penentu harga BBM di Indonesia itu yang terbesar ada dua, yaitu minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang makin besar dampaknya karena impor yang besar setiap harinya,” kata dia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa produk BBM komersial milik perusahaan migas pelat merah itu makin kompetitif jika dibandingkan dengan produk sebanding lainnya dari badan usaha swasta. Seperti diketahui, Pertamina menurunkan harga Pertamax (RON 92) mereka menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Keputusan itu juga dilakukan untuk Pertamax Turbo (RON 98) yang diturunkan ke harga Rp14.050 per liter dari sebelumnya Rp15.200 per liter.

Subsidi elpiji 3 kilogram yang selama ini disalurkan dengan sistem distribusi terbuka perlu dibenahi karena tak hanya masyarakat miskin yang bisa memanfaatkannya. Penyaluran subsidi itu dinilai tidak cukup efektif dan tepat. Pemerintah kini mulai mencocokkan data konsumen elpiji 3 kg dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE. Pengamat ekonomi energy yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (30/12) mengatakan, penyaluran subsidi yang tak efektif, seperti pada BBM dan elpiji, menjadi problem lama yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Salah satu sebabnya, soal pendataan. Subsidi elpiji 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin, tetapi kenyataan di lapangan tak demikian. ”Siapa pun (tak hanya warga miskin) bisa membeli dan merasakan kegunaannya karena efisien, praktis, dan lainnya. Sejauh mana pemerintah meningkatkan efektivitas subsidi ini pada masyarakat,” kata Yayan. Produk elpiji 3 kg sejatinya sangatlah kompetitif. Dengan kemasan praktis, elpiji 3 kg, yang juga kerap disebut ”gas melon” itu mudah dibawa kemana pun.

Oleh karena itu, elpiji 3 kg menjadi andalan pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Untuk memastikan efektivitas subsidi, selain membuat skema subsidi yang benar-benar tepat sasaran, hanya untuk warga miskin, Yayan mengusulkan harga jual elpiji 3 kg didekatkan dengan harga keekonomian. Namun, hal ini perlu dilakukan bertahap. ”(Subsidi dilepas) secara perlahan, reguler, berkala, dan dipantau harganya, hingga sampai pada keekonomian,”   kata Yayan. Hal itu dirasa perlu karena harga energi yang bergejolak pada 2022, termasuk akibat situasi geopolitik dunia. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN) terkait kedaruratan, BBM dan elpiji ialah  dua energy yang paling riskan. Tingkat importasi BBM 53 % dan elpiji 75 %. Menkeu Sri Mulyani memaparkan ketidaktepatan sasaran subsidi energi turut membebani APBN. Elpiji 3 kg termasuk di dalamnya. Harga keekonomian elpiji 3 kg Rp 18.500 per kg, sedangkan harga jual eceranRp 4.250 per kg. Ada gap Rp 14.250 atau 77 %. Pemerintah kini mengupayakan agar elpiji 3 kg dapat secara khusus dinikmati masyarakat yang berhak atau tepat sasaran, dimulai dengan pendataan konsumen di sejumlah wilayah percontohan. (Yoga)

Biometana, produk turunan biogas, potensial untuk memenuhi kebutuhan industri di tengah tuntutan dekarbonisasi menuju era energi bersih. Namun, sumber bahan baku utama, antara lain, limbah cair kelapa sawit dan limbah tapioka, masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan permintaan utamanya ada di Jawa. Biometana disebut biogas naik kelas karena memerlukan pengolahan lanjutan. Biogas, yang antara lain bersumber dari limbah cair kelapa sawit, limbah tapioka, dan kotoran ternak, dimurnikan dengan memisahkan komponen karbon dioksida (CO2) dan komponen gas lain. Dengan demikian, dihasilkan tingkat kemurnian tinggi metana (CH4), yang lalu disebut biometana. Kajian strategi implementasi pemanfaatan biometana dilakukan Direktorat Bioenergi Dirtjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Perlindungan Iklim Republik Federal Jerman (BMWK). Biometana ke depan diharapkan menjadi substitusi produk seperti elpiji (terutama 50 kg ke atas), gas alam terkompresi (CNG), hingga bahan bakar diesel (solar).

Key Advisor for Bioenergy, RE Policy & RE Finance GIZ ExploRE Ardian Candraputra, saat dihubungi pada Selasa (27/12) mengatakan, dari hitungan teoretis, dengan memperhitungkan limbah kelapa sawit, tapioka, dan kotoran ternak, total potensi produksi biometana di Indonesia setara 400 billion bristh thermal unit per day (BBTUD). 82 % potensi biometana berada di delapan provinsi di Sumatera dan Kalimantan, yakni Riau, Sumut, Kalbar, Kalteng, Sumsel, Kaltim, Lampung, dan Jambi. Di delapan provinsi itu terdapat 139 existing pabrik biogas. Sementara upgrading plant (menjadi biometana), dalam pengamatannya, baru ada satu yang beroperasi, yakni di Kaltim. Ada juga 1 upgrading plant skala percontohan di Riau. ”Sementara demand (terbesar) industri dan komersial di Jawa, terutama di Jawa Barat. Solusinya bisa dengan membangun pipa atau menggunakan truk tangki, kemudian disuntikkan ke pipa gas jaringan distribusi. Namun, dengan (paket)lengkap seperti itu, harga menjadi mahal. Beda jika direct (langsung), harga bisa bersaing,” ujar Ardian. Padahal, kata Ardian, permintaan industri akan energi bersih akan meningkat seiring dengan kebutuhan dekarbonisasi. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah melalui Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjamin ketersediaan pasokan energi, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, dan juga batu bara. Sejumlah posko juga dibuka mulai 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 dengan jumlah personel yang memadai dari berbagai instansi. BBM, secara umum, gasoline, gasoil, kerosene, dan avtur memiliki ketahanan stok di atas 17 hari. Kondisi stok LPG nasional dijaga dalam kondisi aman dengan coverage days LPG nasional berkisa 15-17 hari,” kata Kepala BadanPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati yang uga bertugas sebagai koordinator pelaksana posko Nataru di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (19/12). Selama periode Posko Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, BPH Migas dan Pertamina menyiagak 114 Terminal BBM, 7.400 SPBU dan %68 DPPU. serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi. (Yetede)

Pupuk berperan strategis dalam sektor pertanian nasional. Di tengah penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yang masih menghadapi tantangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap bersiasat agar penyalurannya makin tepat sasaran. Tak hanya fokus pada pengembangan bisnis pupuk, perseroan pelat merah tersebut juga mulai menjajal lini energi. Dirut Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman, Senin (12/12) di Jakarta mengatakan permasalahan pupuk bersubsidi, dimana petani melaporkan kebutuhannya melalui kelompok tani, yang masuk dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok (e-RDKK) untuk disampaikan ke dinas pertanian di tingkat daerah hingga kementan. Tahun lalu, total kebutuhan dilaporkan petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi mencapai 25 juta ton. Di sisi lain, anggaran Kementan hanya 7,7 juta ton pupuk. Dengan demikian, ada selisih sekitar 17 juta ton pupuk. Titik permasalahan berikutnya ada di penebusan pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan alokasi sebesar 7,7 juta ton kepada petani melalui kios. Sayang, informasi mengenai keterbatasan anggaran yang membuat alokasi pupuk bersubsidi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang dilaporkan tidak sampai hingga tingkat petani. Imbasnya, ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah kurang dari yang didata. Situasi inilah yang membuat pupuk bersubsidi seolah-olah langka.

Untuk menyiasati tantangan pupuk bersubsidi di inisiasi aplikasi digital bernama Rekan yang memperkuat transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi Rekan membuat Pupuk Indonesia memperoleh data penebusan pupuk bersubsidi yang tepat harga, tepat jenis,  tepat tempat, tepat jumlah, hingga tepat  waktu. Aplikasi tersebut sudah diinisiasi sejak 2021. Hingga Juli 2022, sebanyak 27.500 kios dari 27.860 kios yang melayani pupuk bersubsidi telah menggunakan aplikasi itu. Rencana bisnis pupuk PT Pupuk Indonesia ke depan, Perusahaan membutuhkan penguatan kios komersial. Selama ini, penjualan pupuk dengan skema komersial umumnya menumpang pada kios yang menjual pupuk bersubsidi. Saat ini perusahaan sudah memiliki 300 kios komersial. Harapannya, pada akhir 2022 sudah ada 1.000 kios  komersial di Indonesia. Kami menargetkan kios-kios komersial ada disetiap kecamatan. Selain menjadi  bahan baku untuk pupuk, gas alam dapat dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan. Terdapat dua macam energi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses pembuatannya, yakni amonia biru dan amonia hijau. Amonia biru menghasilkan komponen sampingan berupa karbon dioksida dalam proses pembuatannya. Adapun amonia hijau tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembuatannya karena cukup memproses nitrogen dan hidrogen. Pupuk Indonesia optimistis untuk bertransformasi ke perusahaan yang turut menggarap sektor energi karena kami sudah memiliki tangki, dermaga, hingga SDM pendukungnya. (Yoga)

JAKARTA-Para pengembang layanan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap makin gencar berekspansi ditengah derasnya tren penggunaan sumber energi alternatif. Pasar pengguna panel surya tetap tumbuh, meski harus bertahap karena  porsi pemasangannya dibatasi maksimal 15% dari kapasitas listrik yang terpasang. "Minat pemasangan PLTS atap di kalangan pelaku industrimeningkat tiga kali lipat  dibanding pada 2021," kata Vice President Marketing PT Xurya Daya Indonesia, George Hadi Santoso, kepada Tempo kemarin. Hingga akhir tahun ini, Xurya Daya-yang sempat dimodali US$ 33 Juta oleh entitas besar, yakni Mitsui and Co dan PT Surya Semensta Internusa Tbk- menyewakan infrastrukturnya di lebih dari 100 lokasi di seluruh Indonesia. "Kesadaran untuk mempercepat peralihan ke energi bersih makin tinggi." katanya. "bisa juga minat meningkat karena biaya lsitrik meningkat." Skema sewa pun menjadi cara Group Sun Energy mengeruk pasar pengguna tenaga matahari. CEO Sun Energy, Dionpus Jefferson, mengatakan hanya 10% pelanggannya yang membeli alat. (Yetede)

Pemerintah memastikan bakal mencampurkan bioetanol ke dalam bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% secara terbatas di Jakarta dan Surabaya untuk mempercepat implementasi kebijakan biofuel di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tim riset Institut Teknologi Bandung atau ITB telah berhasil menyusun peta jalan strategis percepatan implementasi bioetanol di Indonesia yang mempersiapkan penerapan produk itu untuk jangka pendek selama 3 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang.Pakar Bioenergi dari ITB Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan bahwa dalam jangka pendek, implementasi bioetanol akan dilakukan secara terbatas di Jakarta dan Surabaya. Bioetanol tersebut dicampurkan ke dalam BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% atau yang disebut sebagai E5. Untuk jangka menengah, pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi E10, dan mengekspansi program tersebut ke Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi. Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat menerapkan campuran bioetanol sebesar 15% di seluruh wilayah pada 2031.Implementasi bioetanol di dalam negeri sendiri diyakini mampu menciptakan efek bergulir yang cukup besar, seperti mengurangi impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.