JAKARTA, ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, progres kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tetap menjadi syarat izin ekspor mineral. Hal ini seiring dengan rencana penerapan larangan ekspor mineral mentah dan olahan pada Juni mendatang. Larangan ekspor merupakan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan semangat hilirisasi mineral sudah lama digaungkan melalui UU Minerba sejak 2009 silam. Bahkan dalam perpanjangan operasi perusahaan tambang berlisensi Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun memuat ketentuan hilirisasi. Artiannya pembangunan smelter maupun larangan ekspor bukan hal yang baru dikemukakan pemerintah. “Undang-Undang Minerba kan mensyaratkan hilirisasi, terutama untuk misalnya perpanjangan dari KK menjadi IUPK, syaratnya harus bangun pabrik pemrosesan [smelter],” kata Arifin di Jakarta, Jumat (10/2). (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk. memulai konstruksi pabrik pemurnian dan pengolahan bijih nikel terintegrasi di Blok Bahadopi Morowali Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi hingga 73.000 ton nikel per tahun. Pabrik yang disebut sebagai Indonesia Growth Project (IGP) Morowali itu diklaim sebagai proyek pemurnian bijih nikel dengan emisi karbon terendah kedua setelah smelter serupa milik perseroan yang berada di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek yang direalisasikan oleh Vale membuka dimensi baru dalam ekosistem penghilirian hasil tambang di Tanah Air. Menurutnya, proyek smelter IGP Morowali itu tidak saja memadukan penambangan dan manufaktur secara integral, tetapi juga menjadi manifestasi nyata pada praktik penghiliran dengan orientasi ekonomi hijau (green economy). Adapun smelter dibangun Vale melalui skema joint venture bersama dengan Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai). Pabrik tersebut berteknologi pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF) atau pertama di Indonesia yang didukung pembangkit listrik tenaga gas alam cair (LNG), dengan kapasitas hingga 500 megawatt (MW). CEO Vale Indonesia Febriany Eddy menyebut konstruksi fisik IGP Morowali merupakan rangkaian dari upaya perseroan mendukung penghiliran mineral serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

JAKARTA, ID – PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ANTM) siap melanjutkan negosiasi kerja sama proyek pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan LG Energy Solution (LGES). Artinya, LG Energy Solution dipastikan tidak menarik diri di proyek tersebut. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie menyampaikan, perseroan telah menyelesaikan proses spin off konsesi nikel kepada anak usaha. Selanjutnya, tambang itu akan dikerjasamakan bersama LGES dalam proyek pengembangan baterai EV. Menurut Faisal, saat ini, terdapat diskusi di internal konsorsium LGES mengenai komposisi partisipasi antaranggota di setiap lini rantai industri baterai EV. “Sebab, industri EV battery yang akan dikembangkan mencakup proses yang holistik, dari hulu ke hilir atau dari tambanghingga battery recycling,” kata Faisal kepada Investor Daily Selasa (7/2/2023). (Yetede)

Peningkatan konsumsi energi pada 2022, yang pemenuhannya masih didominasi energi fosil, membuat capaian energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional hanya naik tipis 0,1 % menjadi 12,3 %. Pemerintah optimistis target 23 % porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 bisa tercapai, salah satunya dengan terus memastikan pengadaan energi terbarukan. Berdasarkan data sementara Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, konsumsi energi primer pada 2022 sebesar 1,73 miliar barel setara minyak atau meningkat dari 2021 di 1,48 miliar barel setara minyak. Peningkatan terjadi pada tiap-tiap energi, termasuk batubara dan minyak bumi yang merupakan energi fosil.

Konsumsi energi terbarukan juga meningkat dari 181 juta barel setara minyak menjadi 214 juta barel setara minyak. Akan tetapi, kenaikan tersebut belum mampu mengejar kenaikan energi fosil secara keseluruhan. Capaian tersebut jauh di bawah target 2022 sebesar 15,7 %. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1) mengatakan, sejak awal memang sudah ada gap antara realisasi dan target yang ada. Percepatan untuk mengejar target sulit dilakukan meski sejumlah kebijakan telah diambil untuk mendorong itu. Menurut Dadan, hitungan tercapai atau tidaknya target 23 persen energi terbarukan pada 2025 adalah pada 31 Desember 2025. Masih ada waktu tiga tahun untuk mengejar targetitu. Ia pun yakin, karena jika melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, ada angka 23 % pada 2025 yang bisa dicapai. (Yoga)

Tren harga energi, seperti minyak mentah, gas alam, dan batubara, pada akhir tahun lalu turun. Namun, pada triwulan I-2023 ini, turbulensi harga energi berpotensi terjadi jika perseteruan ekonomi antara Uni Eropa dan Rusia menguat. Peneliti Research and Development Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) Girta Yoga, Rabu (25/1) mengatakan, pada akhir tahun lalu, kekhawatiran pasar terhadap  lonjakan harga energi tidak terjadi. Ini menunjukkan dampak embargo UE terhadap minyak mentah Rusia yang digulirkan sejak 5 Desember 2022 tidak berlangsung lama, lantaran Rusia mengalihkan ekspor minyak mentah dari UE ke China. Selain itu, batas harga minyak mentah yang ditetapkan UE 60 USD per barel belum terasa atau bahkan tidak efektif.

”Ancaman Rusia memangkas produksi minyak mentah juga belum terealisasi. Namun, pada triwulan I-2023, turbulensi harga minyak mentah berpotensi terjadi,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta. Menurut Yoga, pada triwulan I-2023, dua isu panas akan menjadi penentu naik atau tidaknya harga energi dunia. Pertama, UE akan meningkatkan skala embargo pada produk turunan minyak mentah dan menentukan batas harga komoditas itu pada 5 Februari 2023. UE juga akan menentukan batas harga gas alam Rusia pada 15 Februari 2023. Kedua, Rusia akan melarang ekspor minyak mentah dan produk turunannya ke negara-negara yang mengembargo sejumlah komoditas tersebut. Selain itu, Rusia juga akan memangkas produksi minyak mentah sebanyak 500.000-700.000 barel per hari. Dengan berbagai indikator itu, ICDX memperkirakan harga energi masih rentan bergejolak pada triwulan I-2023. (Yoga)

Pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 339,6 triliun. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, penetapan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini didasarkan atas beberapa asumsi. "Dari asumsi itu maka anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 339,6 triliun," ujar Wahyu Utomo ke KONTAN, Selasa (24/1).

Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia memasuki babak baru. Kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ke Komisi VII DPR. Pemerintah dan DPR menargetkan, pembahasan RUU EBET bisa tuntas dan disahkan tahun ini. "Di samping untuk menurunkan emisi, RUU EBET juga mendukung pembangunan green industry dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arifin Tasrif, Menteri ESDM, kemarin. Adapun sebanyak 49 pasal diubah, 13 pasal baru, serta 3 pasal dihapus. Dari 49 pasal itu, ada 23 pasal yang berubah secara substantif dan 26 pasal perubahan tidak substantif. Sebagian kalangan menyoroti beberapa poin di RUU EBET yang dinilai belum mencerminkan keseriusan dan totalitas pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Salah satu poin yang disorot adalah mengenai harga jual energi baru dan energi terbarukan. Selain itu, skema power wheeling juga dihapus dari RUU EBET. Sebagai catatan, skema power wheeling adalah skema yang membolehkan perusahaan pembangkit listrik swasta menjual langsung listrik ke konsumen, termasuk dengan menggunakan jaringan PLN. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, di satu sisi ketentuan itu bisa mendorong kepastian harga. Sebab, pemerintah menjadi fasilitator jika terjadi deadlock kesepakatan harga jual beli energi terbarukan. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menyoroti perihal level playing field di antara pemain terkait poin harga jual EBET. Di draf RUU ini, pemerintah menetapkan mekanisme penetapan harga jual antara energi baru (nuklir) dan energi terbarukan (matahari, panas bumi dan lain-lain) tak berbeda.

JAKARTA, ID-PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam tengah memfinalisasi kesepakatan investasi pengembangkan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL), anak usaha CATL, dan LG Energy Solution (LGES) senilai US$ 6 miliar atau setara Rp 90 triliun. Kesepakatan proyek ini ditargetkan diteken tahun ini. Direktur pegambangan Usaha Antam Dolok Robert  Silaban menjelaskan, kerja sama antara Antam,CBL dan LGES fokus pada sisi hulu (upstream) dari industri baterai EV. Sampai sekarang, conditional shares purchase agreement (CSPA) kerja sama ini segera rampung. Sebab, kata dia, masih ada beberapa kondisi dalam transaksi yang harus dinilai, terutama menyangkut reserved atau cadangan nikel yang kadarnya perlu dinaikkan. Hal ini yang Antam negosiasikan dengan CBL dan LGES. Dia menambahkan, semua pihak sudah sepakat untuk menjalin kerja sama, yakni di sisi hulu baterai EV. Di sisi lain, ada complement date atau long stop date yang terus dikejar. Sebab, investasi ini bergantung pada Tiongkok, sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari Overseas Direct Invesment (ODI). (Yetede)

GRESIK, ID — Setelah pembangunan konstruksi rampung akhir tahun 2023, smelter atau pabrik pemurnian tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia (FI) di Kawasan Industri Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur ditargetkan beroperasi Mei 2024. Dengan dana investasi US$ 3 miliar, setara Rp 45 triliun, pabrik smelter single line terbesar di dunia ini dijadwalkan berproduksi komersial akhir 2024. Saat itu, tidak ada lagi konsentrat tembaga yang diekspor PT FI. Pada akhir 2024, Freeport tidak lagi mengekspor konsentrat yang saat ini mencapai 3 juta ton (dry metric ton— Red) setahun,” kata Presiden Direktur PT FI Tony Wenas saat bersama sejumlah pemimpin redaksi nasional meninjau pembangunan smelter di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Jumat (13/01/2023). Hingga akhir Desember 2022, pembangunan smelter di atas lahan 100 hai tu sudah mencapai 51,7% dan investasi yang sudah digelontorkan US$ 1,6 miliar, setara Rp 25 triliun. Selama ini, 40% konsentrat yang dihasilkan PT FI sekitar 3 juta ton (dmt) setahun dikirim ke PT Smelting Gresik, 15% ke Jepang, 9% ke Tiongkok, 7% ke Korsel, 6% ke Taiwan, 6% ke India, 6% ke Malaysia, Filipina 2%, dan Bulgaria 2%. Sisanya, sekitar 7%, ke berbagai negara. Tidak ada ekspor konsentrat tembaga ke AS. (Yetede)

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, populasi dunia telah melewati 8 miliar orang per 15 November 2022 dan mencapai 9,7 miliar orang pada 2050. Selama 25 tahun terakhir, populasi di bumi telah meningkat sepertiga atau 2,1 miliar orang. Populasi di Indonesia, 275 juta orang per semester I-2022 menurut BPS akan meningkat menjadi 288 juta orang pada 2050. Seiring bertambahnya populasi, kebutuhan dan penyediaan pangan dan energi setiap negara, termasuk Indonesia, akan meningkat. Tanpa diimbangi peningkatan produksi, pertarungan pangan dan energi bakal terjadi. Kondisi itu dikhawatirkan sejumlah kalangan tatkala Pemerintah Indonesia akan meningkatkan mandatori biodiesel dari B30 ke B35, pencampuran 35 % produk turunan minyak sawit, metil ester asam lemak (fatty acid methyl esters/FAME), dengan solar akan dimulai 1 Februari 2023. Dengan mandatori B35 itu, kebutuhan biodiesel tahun ini sebesar 13,14 juta kiloliter (4,640 juta ton), naik dari tahun lalu di 11 juta kiloliter (3,89 juta ton). Untuk memenuhi produksi biodiesel sebanyak itu, dibutuhkan CPO 13,15 juta kiloliter (4,643 juta ton).

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (13/1) mengatakan, sepanjang 2019-2022, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) stagnan, sekitar 51 juta ton, sedang konsumsi di dalam negeri terus meningkat dari 17,35 juta ton pada 2020 menjadi 19,5 juta ton pada 2022. Sementara ekspornya relatif stagnan di kisaran 33,5 juta ton-34 juta ton akibat dampak pandemi Covid-19 dan larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya tahun lalu. ”Ke depan, permintaan domestik dan ekspor diperkirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi, serta bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan dunia. Jika produksi minyak sawit masih stagnan, persaingan mendapatkan bahan baku untuk pangan dan energi berpotensi terjadi,” kata Eddy. Peneliti Bidang Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat senada, ”Ditambah penerapan program B35 pada tahun ini, pertarungan pangan versus energi masih belum head to head. Produksinya masih mencukupi kebutuhan pangan dan energi, baik untuk pasar domestic maupun ekspor. Namun, jika tidak dibarengi peningkatan produksi, ke depan pertarungan pangan versus energy pasti bakal terjadi,” karena itu peningkatan produksi CPO dan PKO diperlukan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pangan dan energi. Salah satunya dengan meningkatkan program peremajaan sawit rakyat. (Yoga)