;
Tags

Bisnis

( 689 )

Membuka Koridor Perjalanan Aman

Ayutyas 12 Oct 2020 Tempo

Indonesia dan Singapura tengah membahas skema reciprocal green lane (RGL) dalam program safe travel corridor atau koridor perjalanan aman. Program penerbangan internasional tersebut dikhususkan bagi perjalanan bisnis dan wisata selama masa pandemi Covid-19. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta akan menjadi gerbang koridor perjalanan Indonesia-Singapura pada masa pandemi.

Melalui RGL, Indonesia dan Singapura mewujudkan safe travel corridor di tengah masa pandemi dan hal ini sangat berdampak baik terhadap konektivitas udara kedua negara. Persiapan Bandara Soekarno-Hatta meliputi penyediaan slot time penerbangan, penerapan protokol kesehatan, dan pengetatan titik pemeriksaan dokumen.

Selain menyiapkan pembukaan koridor perjalanan Indonesia-Singapura, Angkasa Pura II dalam waktu dekat bakal mengusulkan program yang sama untuk penerbangan rute Jakarta-Jeddah.

PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan koridor penerbangan khusus dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Korea Selatan maupun sebaliknya. Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan kerja sama yang dijalin dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) itu masih harus melalui fase inspeksi agar sesuai dengan pedoman Inisiatif Koridor Aman (Safe Corridor Initiative/SCI) yang disepakati kedua pihak.

Bila berhasil mengantongi sertifikat SCI, Bali akan dipromosikan oleh grup pengelola bandara Korea Selatan sebagai destinasi penerbangan yang aman dan higienis. Dengan begitu, kolaborasi kedua pihak bakal meluas menjadi penjadwalan koridor penerbangan khusus (Travel Corridor Arrangement/TCA) atau travel bubble.

Bangun Smelter Usai Divestasi

Ayutyas 09 Oct 2020 Tempo

Holding perusahaan mineral MIND ID memulai sinergi untuk memajukan industri pertambangan dengan PT Vale Indonesia setelah menyelesaikan transaksi akuisisi saham.

MIND ID resmi memiliki 20 persen saham Vale Indonesia pada 7 Oktober lalu. Perusahaan membeli 14,9 persen saham yang dilepas Vale Canada Limited serta 5,1 persen saham milik Sumitomo Metal Mining Co, Ltd.

Divestasi saham ini merupakan kewajiban Vale Indonesia sesuai dengan amendemen kontrak karya pada 2014. Dalam perjanjian itu, divestasi seharusnya rampung dalam lima tahun. Namun penandatanganan jual-beli saham pada 2019 sempat diundur dua kali hingga baru terealiasasi saat ini.

Transaksi ini menjadikan MIND ID sebagai pemilik saham terbesar kedua di Vale Indonesia. Fokus perusahaan saat ini adalah mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel. Sebab, komoditas tersebut memiliki potensi diolah menjadi produk bernilai tinggi, dari stainless steel hingga baterai kendaraan listrik.

Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyatakan pihaknya berfokus pada pengembangan smelter seusai divestasi. Perusahaan sedang mengkaji potensi optimalisasi kapasitas produksi smelter yang ada saat ini di Sorowako, Sulawesi Selatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan divestasi saham Vale Indonesia menjadi bagian penting dalam mengembangkan penghiliran industri di sektor pertambangan, langkah bagus untuk memperkuat value chain di Indonesia.

Dengan sinergi kedua perusahaan, dia menargetkan produksi produk turunan nikel dalam negeri dapat meningkat 4-5 kali lipat lebih besar dari produk hulu.

Integrasi Bank Permata-Bangkok Bank Selesai di Akhir Tahun

Ayutyas 09 Oct 2020 Tempo

PT Bank Permata Tbk akan merampungkan proses integrasi usaha atau merger dengan Bangkok Bank Indonesia (BBI) paling lambat akhir tahun ini. Proses ini sudah mengantongi restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Bangkok Bank Public Company Limited, yang merupakan induk usaha BBI, mengakuisisi 89,12 persen saham Bank Permata pada 20 Mei lalu.

Direktur Utama Bank Permata, Ridha Wirakusumah, mengatakan, setelah merger, ada peluang untuk memperluas pemasaran produknya dengan bantuan jaringan bank terbesar Thailand itu.

Sokongan permodalan Bangkok Bank akan mendongkrak status Bank Permata, dari bank umum kelompok usaha (BUKU) III menjadi BUKU IV, dengan modal inti di atas Rp 30 triliun.

Menurut Ridha, penggabungan akan direalisasi melalui pengalihan aset berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI ke Bank Permata. Karyawan BBI otomatis bergabung ke Bank Permata, yang beroperasi di 62 kota di seluruh Indonesia.

Manajemen Bank Permata pun berniat menggenjot layanan digital banking yang tengah meningkat pada masa pandemi Covid-19, fitur PermataMobile X dan PermataNet naik hingga 675 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu.

Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada, Paul Sutaryono, memperkirakan Bank Permata akan banyak menyasar segmen korporasi, termasuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Namun Bank Permata juga masih akan menggarap segmen retail serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjanjikan margin tebal.

Pembatasan Sosial Berlaku, Konsumsi Kian Melemah

Ayutyas 07 Oct 2020 Tempo

Survei Bank Indonesia menunjukkan penurunan indeks keyakinan konsumen (IKK) pada September mencapai 83,4 atau di bawah bulan sebelumnya yang mencapai 86,9. Indikator indeks di bawah 100 juga menunjukkan kepercayaan konsumen berada dalam zona pesimistis.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan penurunan IKK mengindikasikan penurunan konsumsi kelas menengah atas saat ini, setelah berlakunya kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Indikasi IKK melemah juga sejalan dengan tren kenaikan simpanan di perbankan. Hal ini juga berdampak pada turunnya Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur sebagai langkah antisipasi industri untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan pembelian bahan baku akibat rendahnya permintaan.

PMI manufaktur Indonesia turun dari 50,8 pada Agustus menjadi 47,2 atau dari level ekspansi ke kontraksi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan turunnya PMI manufaktur pada September dibanding bulan sebelumnya terjadi karena industri yang tadinya melakukan ekspansi menjadi bersikap wait and see serta lebih hati-hati.

PSBB yang ketat di DKI Jakarta serta perpanjangan PSBB di Jawa Barat dan Banten membuat kegiatan ekonomi masyarakat melambat karena perputaran uang paling besar berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Beramai-ramai Produksi Obat Covid

Ayutyas 06 Oct 2020 Tempo

Perusahaan pelat merah dan swasta bidang farmasi menggenjot produksi dan penjualan berbagai obat penanganan virus Covid-19. PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk, misalnya, sudah meracik sejumlah produk untuk gejala awal dan berat virus Covid-19, termasuk untuk pencegahannya.

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan perusahaannya sedang mengoptimalkan produksi Favipiravir, obat terapi Covid-19. Izin produksi generik Favipiravir diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk penggunaan kondisi darurat (emergency use authorization/EUA). BPOM pun menerbitkan izin distribusi untuk PT Beta Pharmacon, bagian dari produsen farmasi Dexa Group, yang mengedarkan Favipiravir dengan merek dagang Avigan.

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan perusahaan masih mengunggulkan Oseltamivir untuk gejala ringan hingga sedang. 

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius mengatakan entitasnya akan memproduksi Hidroxychloroquine secara mandiri sebelum akhir tahun ini. Direktur PT Kalbe Farma Michael Bujung Nugroho menambahkan, manajemen juga ikut menjual suplemen, sejumlah vitamin, termasuk antibiotik, seperti Azithromycin atau Levofloxacin

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, lembaganya menggelar patroli cyber sejak Maret hingga September lalu untuk menyisir produk obat yang diklaim dapat menyembuhkan Covid-19.

Ketua Departemen Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Wawaimuli Arozal, yakin obat yang sudah teruji klinis di luar negeri, termasuk Remdesivir untuk gejala berat, bisa dikembangkan dengan kapasitas produsen dalam negeri.

Skema Pamungkas Selamatkan Jiwasraya

Ayutyas 06 Oct 2020 Tempo

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun tangan menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terlilit kasus gagal bayar tunggakan klaim nasabah pemegang polis JS Saving Plan senilai Rp 16,5 triliun. Opsi penyelamatan dengan skema bail in alias menyuntikkan modal dipilih sebagai jalan keluar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan skema ini memungkinkan pemerintah sebagai pemegang saham menyuntikkan modal ketika perusahaan merugi.

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi lain, yakni melikuidasi Jiwasraya, tapi tidak diambil karena akan memperkecil nilai pengembalian dana yang bakal diterima nasabah polis JS Saving Plan dan polis tradisional setelah proses likuidasi tuntas.   

Pemerintah akan menugasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) untuk membentuk anak usaha baru bernama Indonesia Financial Group Life (IFG Life) yang bertugas menampung polis nasabah Jiwasraya yang haknya belum dibayarkan sejak 2018.

Direktur Utama BPUI Robertus Billitea menyatakan IFG Life akan berdiri pada akhir tahun ini. Adapun izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan bisa terbit pada Desember mendatang. 

Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko, menyatakan telah berbicara dengan para pemegang polis mengenai rencana pengalihan ke IFG Life. Dia mengklaim mayoritas pemegang polis setuju terhadap rencana itu. Saat ini, dari 2,63 juta pemegang polis Jiwasraya, terdapat 216 nasabah yang telah dialihkan ke IFG Life.

Lampu Hijau Transaksi Telkom-Gojek

Ayutyas 05 Oct 2020 Tempo

Rencana lama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk membeli saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, pengembang aplikasi Gojek, akan menjadi kenyataan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menuturkan tak akan melarang perusahaan pelat merah berinvestasi selama sesuai dengan bisnis inti dan telah diperhitungkan dengan matang.

Telkom telah merencanakan transaksi ini sejak dua tahun lalu tapi tak berjalan mulus karena tak ada kesepakatan atas klausul perjanjian, Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, tak memberi restu.

Pembahasan kerja sama kembali bergulir pada 2019. Kali ini Telkom menugasi anak usahanya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), mengeksekusi rencana tersebut. Komisaris Telkomsel perwakilan Singapore Telecommunications Limited (Singtel) sempat berdebat dengan direksi mempertanyakan alasan manajemen membeli saham Gojek.

Telkomsel mempersiapkan US$ 150 juta untuk membeli 1,5 persen saham Gojek. Telkomsel memperkirakan potensi pendapatan hingga US$ 500 juta dari transaksi ini.

Dari investasi ini, Telkomsel meminta Gojek meningkatkan kinerja perusahaan. Gojek menyanggupi kenaikan pendapatan hingga 40 persen setiap tahun. Selain itu, Gojek akan menggunakan layanan Telkomsel bagi mitra pengemudi dan penjualnya. Telkomsel akan mendapatkan insight big data dari Gojek untuk menggarap pasar iklan.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyatakan belum bisa berkomentar namun tak menampik bahwa perusahaan tengah menjajaki peluang bisnis untuk mewujudkan misi perusahaan berfokus pada bisnis digital connectivity, digital platform, dan digital services.

Membengkak dalam Batas Aman

Ayutyas 05 Oct 2020 Tempo

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi turun sedalam 5,32 persen sepanjang kuartal II tahun ini. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) akan naik dari 37,6 persen pada 2020 menjadi 41,09 persen pada 2021.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan peningkatan utang adalah konsekuensi dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah upaya pemerintah menanggulangi pandemi.

Pemerintah bisa mengurangi utang dengan cara meningkatkan pendapatan, salah satunya melalui pajak. Namun, penerimaan dari sektor pajak tidak bisa diharapkan lantaran pemerintah justru memberikan berbagai insentif perpajakan untuk memulihkan ekonomi. Karena itu, peningkatan utang menjadi pilihan.

Lonjakan utang pemerintah, menurut Badan Kebijakan Fiskal, adalah konsekuensi dari keseimbangan primer (pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang) yang masih negatif cukup dalam pada tahun depan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan, tahun ini, keseimbangan primer berada di angka negatif 4,27 persen dari PDB. Sedangkan tahun depan, diperkirakan negatif 3,59 persen.

Belanja negara 2021 didesain naik dari tahun ini ke angka Rp 2.750 triliun. Sementara itu, pendapatan negara diperkirakan hanya Rp 1.743,6 triliun. Febrio mengatakan, anggaran tersebut dirancang dengan posisi pemerintah sebagai motor kebijakan counter-cyclical atau melawan tren pelemahan ekonomi.

Pemerintah juga akan mencari jalan lain untuk membiayai pembangunan dengan langkah non-utang, misalnya dengan mendorong masuknya investasi. Febrio menyatakan karakteristik krisis yang diakibatkan oleh pandemi sangat berbeda dengan krisis lainnya, karena tidak bisa dihitung kapan akan berakhir.

Tergiur Potensi Pajak Layanan Digital

Ayutyas 02 Oct 2020 Tempo

Pada 2019, pengguna Internet di Indonesia mencapai 55,9 persen dari total populasi. Nilai transaksi e-commerce pun masih tumbuh hingga saat ini dan potensinya mencapai Rp 150 triliun. Dengan penerapan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen, baru sekitar Rp 10-15 triliun yang bisa diperoleh negara dari layanan digital ini.

Pemerintah masih bisa mengoptimalkan pendapatan sektor ini dengan menerapkan pungutan pajak penghasilan (PPh), meskipun implementasinya tak mudah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tak boleh hanya menyasar pemain besar demi menciptakan kesetaraan berusaha dan keadilan bagi semua pelaku usaha.

Di transaksi lintas yurisdiksi, Dwinda menyatakan terdapat tiga instrumen pajak yang dapat dioptimalkan. Salah satunya PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik seperti yang sekarang sudah diterapkan di dalam negeri. Namun dua instrumen lainnya membutuhkan upaya ekstra. Sebab, pajak dalam konteks ini bukan hanya isu antara pemerintah dan pebisnis, melainkan juga antar-pemerintah.

Salah satu instrumen tersebut adalah PPh Badan melalui pendefinisian ulang bentuk usaha tetap (BUT). Instrumen lainnya berupa pajak transaksi elektronik. Jenis pajak ini merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum pungutan pajak digital. Salah satunya dengan mengatur wajib pajak bagi penyedia konten digital yang hadir secara ekonomi di Indonesia, meski penyedia konten digital itu tak berkantor di sini, pemerintah berhak memungut pajak penghasilan atas kegiatan ekonomi yang mereka jalankan di dalam negeri.

Deflasi Beruntun, Minim Daya Beli

Ayutyas 02 Oct 2020 Tempo

Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan harga secara umum atau deflasi 0,05 persen pada September. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan deflasi terjadi karena penurunan harga daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, dan tarif angkutan udara.

BPS memantau 90 kota sebagai parameter indeks harga konsumen (IHK). Dari seluruh kota yang dipantau, ada 56 yang mengalami deflasi dan 38 lainnya mengalami inflasi. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, komponen utama yang mengalami deflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen.

Suhariyanto mengungkapkan, andil sektor transportasi mencapai 0,04 persen karena anjloknya tarif penerbangan di 44 kota. Meski ada komoditas yang mengalami penurunan harga, masih ada penyumbang inflasi, seperti minyak goreng dan bawang putih.

Kepala BPS DKI Jakarta, Buyung Airlangga, mengatakan inflasi di Ibu Kota mencapai 0,02 persen pada September, membaik dari Agustus lalu, yaitu minus 0,1 persen. Tiga komoditas utama yang menyumbang inflasi adalah sektor pendidikan, perhiasan dan emas, serta bawang putih.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan deflasi tiga kali berturut-turut atau hat-trick menjadi tanda tingkat konsumsi yang tak membaik, seiring dengan menurunnya pendapatan. Kondisi ini memaksa produsen menggencarkan diskon dan menjual barang dengan harga di bawah biaya pokok produksi.

Program bantuan sosial pemerintah belum sanggup menekan potensi deflasi karena hanya menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pasokan barang yang berlimpah, menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, tak diimbangi peningkatan permintaan.