Indonesia perlu menimba ilmu dari Korea Selatan untuk mengembangkan UMKM, hal ini terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, proaktif perusahaan-perusahaan besar dan orientasi pelaku UMKM Korsel.

Pemerintah Korsel mengategorikan usaha mikro yang beromzet 800.000 dollar AS sampai 9,8 juta dollar AS per tahun. Usaha menengah beromzet 30 juta dollar AS sampai 125 juta dollar AS per tahun. Jika bergerak disektor manufaktur, perusahaan tersebut dalam tiga tahun berturut-turut beromzet di bawah 130 juta dollar AS. Pemerintah Korsel juga mendorong UMKM sebagai motor penggerak transformasi ekonomi melalui program Smart SMEs (UKM cerdas) penguatan merk, produk, perusahaan inklusif dan kerjasama global. Dalam mendorong digitalisasi dengan mengadopsi teknologi Smart IT.

Sejak tahun 2017 sd 2019, Korsel telah mendirikan 12.660 pabrik cerdas. Hasilnya peningkatan produktivitas hingga 30%, ketepatan waktu  15,5%, efisiensi biata produksi 15,9% dan pengurangan kecelakaan kerja hingga 18,3%. Terkait dampak otomatisasi terhadap penyerapan tenaga kerja dibatasi 70% maksimal, sehingga 30% masih menggunakan tenaga manusia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perusahaan asing asal Cina dan Korea berencana bergabung dalam proyek pengembangan baterai kendaraan bermotor listrik atau electric vehicle (EV) di Tanah Air. Sebagai bagian dari proyek tersebut, PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) bersama PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) membentuk Indonesia Battery Holding (IBH). 

Erick berujar, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea akan bergabung dalam proyek senilai US$ 20 miliar untuk pengembangan rantai pasok nikel di Tanah Air. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik dari Indonesia ini menguasai 27 persen kebutuhan pasar global.

MIND ID, yang merupakan holding BUMN tambang, telah menuntaskan transaksi pembelian 20 persen saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (PT VI). CEO MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan perusahaan akan memiliki akses strategis untuk mengamankan pasokan bahan baku bagi industri hilir nikel Indonesia, baik untuk stainless steel maupun baterai kendaraan listrik.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), yang menjadi perwakilan MIND ID, akan berkontribusi di sektor hulu. Kemudian dari sektor intermediate (tengah) akan dijalankan oleh PT Pertamina (Persero). Adapun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) akan menggarap di sektor hilir.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, baterai lithium ion yang akan diproduksi tidak hanya ditujukan untuk transportasi juga bisa digunakan di remote area untuk perumahan atau wilayah yang tidak perlu storage besar, yaitu semacam cadangan sistem kelistrikan yang bersifat modular.

Vice President Public Relations PLN Arsyadani Ghana Akmalaputri menambahkan, PLN akan berpartisipasi minor dalam pembuatan bahan dasar. PLN akan mendapat porsi lebih besar dalam pengembangan sistem penyimpanan daya (energy storage system), tempat pengisian daya (charging station), dan kualitas daya.

Bank syariah swasta berupaya meningkatkan layanannya pasca-merger tiga bank syariah anak usaha bank milik negara. Presiden Direktur PT Bank BCA Syariah, John Kosasih, mengatakan bank menata ulang strategi bisnis dengan mengedepankan teknologi serta adaptasi digital untuk memacu pertumbuhan kinerja.

Pemutakhiran layanan perbankan digital juga dilakukan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Head of IT Governance & Security Bank Muamalat Indonesia, Dahnulbahri Noor, mengatakan sudah bekerja sama dengan perusahaan pengembang sistem manajemen basis data terkemuka, Oracle. Infrastruktur digital berbasis komputasi awan atau cloud dipilih untuk mendorong inovasi fitur produk, hingga memberikan akses layanan perbankan yang lebih cepat dan mudah melalui aplikasi Muamalat Mobile.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri, Toni E.B. Subari, menuturkan, untuk berkembang pesat, perbankan syariah harus terus melakukan transformasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, berujar pemahaman masyarakat akan konsep perbankan syariah yang masih rendah menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh industri dan pemerintah.

Menurut Avi, bank syariah nasional belum memiliki segmen yang jelas dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam penyaluran pembiayaan.

Sejumlah perusahaan farmasi bersiap memproduksi vaksin Covid-19 dengan menggandeng mitra di luar negeri. Uji klinis vaksin diperkirakan selesai pada awal tahun depan, lalu diikuti dengan produksi massal.

PT Kalbe Farma Tbk merupakan salah satu calon produsen vaksin bekerja sama dengan Genexine Inc., perusahaan obat asal Korea Selatan. Direktur Utama Kalbe Farma, Vidjongtius, menyatakan Genexine sedang menjalankan uji klinis tahap pertama di Korea Selatan.

Vidjongtius menyatakan Kalbe mulai mengimpor vaksin pada kuartal III 2021. Vaksin yang dikirim berupa barang jadi. Produsen lainnya adalah PT Bio Farma, yang menggandeng perusahaan asal Cina, Sinovac Biotech Ltd. Sinovac berkomitmen memasok 3 juta dosis vaksin hingga Desember 2020.

Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran, Kusnandi Rusmil, menyatakan saat ini ada 600 relawan yang telah disuntik vaksin Sinovac sebanyak dua kali. Sedangkan 800 orang lainnya telah disuntik satu kali. Kusnandi mengatakan masih membutuhkan 1.620 relawan untuk uji klinis tahap 3.

Indonesia tengah mengembangkan antivirus sendiri yang diberi nama vaksin Merah-Putih. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menyatakan kandidat vaksin yang diteliti Lembaga Biologi Molekular Eijkman merupakan salah satu yang paling cepat kemajuannya. Pengujian bibit vaksin Eijkman ditargetkan selesai pada awal tahun depan.

Pemerintah sudah menjalin komunikasi dengan lima perusahaan swasta untuk turut memproduksi vaksin tersebut, antara lain PT Kalbe Farma, PT Sanbe Farma, PT Biotek Farmasi Indonesia, PT Tempo Scan Pacific Tbk, dan Daewoong Pharmaceutical Co.

Menurut Bambang, harga jual vaksin Merah-Putih bakal jauh lebih murah dibanding vaksin impor. Salah satunya lantaran kebutuhan biaya riset pengembangan bibit antivirus serta uji klinisnya ditanggung negara.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menempuh berbagai cara untuk meredam beban keuangan yang membengkak akibat berbagai pembatasan selama pandemi Covid-19. Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf mengatakan penghematan terbesar berasal dari negosiasi ulang biaya sewa pesawat serta pembenahan operasinya.

Laporan keuangan perseroan mencatat rugi bersih hingga US$ 712,7 juta atau lebih dari Rp 10 triliun sepanjang semester pertama 2020. Padahal emiten berkode GIAA ini bisa menghasilkan laba bersih sebesar US$ 24,11 juta pada periode serupa tahun lalu.

Banyaknya armada yang dikelola Garuda membuat manajemen mendahulukan rencana renegosiasi dengan lessor untuk mengurangi anggaran leasing. Hingga kini, ucap Triawan, sudah ada 18 lessor yang menyetujui proposal renegosiasi dari Garuda Indonesia.

Hingga akhir 2020, kata Triawan, perusahaan menargetkan penghematan hingga Rp 1,16 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan manajemennya juga menunda penyewaan pesawat baru yang sudah dipesan, menata frekuensi dan rute, serta mengoptimalkan kinerja kargo.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto memperkirakan bisnis maskapai baru akan pulih pada 2024-2025.

Pemerintah menargetkan produksi massal vaksin Merah Putih untuk menangkal pandemi Covid-19 terlaksana pada triwulan ketiga 2021. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini enam kandidat vaksin buatan dalam negeri sedang diuji oleh sejumlah lembaga dan perguruan tinggi. Setelah pengujian laboratorium selesai, kandidat vaksin itu akan diserahkan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk diuji klinis pada tahun depan.

Kandidat vaksin yang terpilih akan menjalani tiga tahap uji klinis sebelum diproduksi massal. Setelah calon vaksin lolos uji klinis, Bio Farma akan memproduksi massal vaksin tersebut. Bambang menuturkan, perusahaan farmasi swasta pun bakal digandeng untuk memenuhi tingginya kebutuhan vaksin. Dia menyatakan imunisasi vaksin Covid-19 ada kemungkinan akan dilakukan lebih dari satu kali untuk setiap orang. 

Selain mengandalkan vaksin Merah Putih, pemerintah membeli sejumlah vaksin anti-virus yang dikembangkan di luar negeri dengan menjemput 50 juta dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca PLC. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perusahaan yang berbasis di Inggris itu telah berkomitmen mengirimkan 150 juta dosis vaksin ke Indonesia.

Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Cina, Sinovac Biotech Ltd, untuk memasok 3 juta dosis vaksin secara bertahap. Sinovac pun berkomitmen menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk konsentrat.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Cansino Biologics untuk menyediakan 100 ribu vaksin dosis tunggal pada awal November nanti. Jumlah vaksin itu akan bertambah sekitar 15-20 juta hingga 2021. Pasokan vaksin di dalam negeri ditambah pula oleh G42-Sinopharm yang bakal menyediakan 15 juta vaksin dosis ganda.

Proses pemberian vaksin ditargetkan bisa dimulai pada akhir 2020 hingga 2022 dengan mengerahkan sekitar 11 ribu puskesmas. Petugas penanggulangan Covid-19 di garda terdepan akan menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin. Mereka, antara lain, adalah tenaga medis, paramedis, serta petugas pelayanan publik, seperti aparat penegak hukum.

Bisnis fintech peer to peer (P2P) lending semakin menjadi incaran perusahaan e-commerce di Indonesia. Potensi bisnis khususnya pembiayaan produktif atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar menjadi alasan pelaku e-commerce menggandeng pelaku fintech lending untuk menggarap bisnis ini.

Tokopedia, yang masuk bisnis ini melalui Dhanapala, memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan situs resmi Dhanapala, perusahaan ini telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut mengalir kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar.

AVP of Investment Payment Solutions Bukalapak, Dhinda Arisyiya mengatakan, sejak meluncur awal Juli 2020, perusahaan ini telah menyalurkan pembiayaan kepada ratusan mitra Bukalapak. “Kami berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 6.000 kreditur yang aktif”, ujar Dhinda, Jumat (9/10).

Bhinneka juga mengajak Koinworks mengucurkan pembiayaan modal bisnis kepada UMKM sejak September 2020 melalui Koin bisnis. Fasilitas ini memungkinkan para pelanggan termasuk merchant mendapatkan pembiayaan belanja bisnis, atau belanja modal mulai Rp 5 juta hingga Rp 2 miliar, dengan bunga mulai 0,75% per bulan.

Manajemen PT Timah Tbk (TINS) menyatakan proyek smelter atau fasilitas pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt Furnace terhambat pandemi korona. Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Muhammad Zulkarnaen mengatakan, penyelesaian proyek smelter ini bakal mundur dari jadwal semula yang ditetapkan perusahaan ini, yakni pada tahun 2021. “Pandemi ini mengakibatkan kemunduran penyelesaian proyek ini sehingga diperkirakan selesai tahun 2022”, kata dia, Jumat (9/10) .

Kendati begitu, Zulkarnaen memastikan sampai saat ini belum ada perubahan alokasi dana belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek tersebut. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek smelter ini mencapai US$ 80 juta.

Proyek smelter ini dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare (ha). TINS menggandeng PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk menggarap proyek smelter tersebut. Saat smelter ini beroperasi, TINS dapat memproduksi 40.000 ton timah per tahun. Dari proyek ini, perusahaan ini berpotensi memperoleh pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA tahunan sekitar US$ 126,31 juta.

Selama semester pertama tahun ini, TINS mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 18,49% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,98 triliun. Mereka juga menderita kerugian bersih sebesar Rp 390,07 miliar di semester I-2020. Di periode yang sama tahun lalu, anak usaha Holding BUMN Pertambangan (Mind Id) ini masih membukukan laba bersih senilai Rp 205,29 miliar.

Manajemen TINS menaruh harapan bahwa kinerja bisnisnya akan membaik di sisa tahun ini lantaran harga timah cenderung membaik. Mengutip Bloomberg, harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) di level US$ 18.270 per ton pada Jumat (9/10) lalu. Jumlah itu meningkat 6,37% (ytd). Tren kenaikan harga timah mulai terjadi memasuki kuartal kedua tahun ini. Di pertengahan Maret lalu, harga timah global sempat jatuh ke level US$ 13.000 per ton.

Pemerintah membebaskan royalti tambang batu bara dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik investasi di sektor hilir atau pengolahan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara membantu investor.

Namun, kata Hendra, pengusaha perlu tambahan insentif fiskal akibat tingginya risiko dari proyek tersebut. Hendra juga meminta pemerintah menjamin harga serta pasar produk hasil pengolahan batu bara. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menyatakan pemerintah perlu terlebih dulu menyusun rencana detail peningkatan nilai tambah batu bara hingga ke tingkat rantai pasok. 

Singgih menyarankan pemerintah tak terlalu berharap mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penghiliran dalam waktu dekat, karena tidak banyak perusahaan bersedia meningkatkan nilai tambah, kecuali pemegang kontrak yang ingin memperpanjang masa operasinya. Pasalnya, penghiliran menjadi salah satu syarat mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Pembebasan royalti diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pekan lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pemberian royalti dapat membantu nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara. Nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara menjadi faktor penentu lantaran sifatnya padat modal.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mencontohkan pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi elpiji. Dengan pengurangan royalti, harga DME bisa lebih kompetitif dari elpiji.

Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan pemerintah tak seharusnya memberikan insentif royalti hingga 0 persen demi menarik minat pengusaha melakukan penghiliran, karena berpotensi menghilangkan pendapatan negara di sektor pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara tak akan terganggu oleh pembebasan royalti yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, menyatakan insentif tersebut untuk meningkatkan nilai tambah batu bara.

Insentif ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah gencar mendorong peningkatan nilai tambah batu bara melalui empat cara, yaitu meningkatkan produksi briket melalui PT Bukit Asam (Persero) Tbk., peningkatan kapasitas produksi kokas (cokes making) milik PT Megah Energi Khatulistiwa, serta penambahan tiga fasilitas coal upgrading PT ZJG Resources Technology Indonesia.

Penghiliran juga dicanangkan melalui pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether. Bukit Asam menargetkan produk ini dapat menggantikan gas elpiji pada 2024. Sedangkan PT Kaltim Prima Coal akan mengolah batu bara menjadi metanol untuk bahan baku pupuk.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah masih bisa menarik pendapatan dari produk-produk tersebut. Namun, kata dia, potensi kehilangan pendapatan dari royalti cukup tinggi. Pemerintah sudah sangat dermawan dalam memberikan insentif bagi pengusaha tambang. Kewajiban pembangunan smelter sebagai syarat ekspor dijalankan dengan sangat longgar. Kontrak pertambangan batu bara terintegrasi akan mendapat perpanjangan operasi hingga 30 tahun.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyebutkan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara terlalu berlebihan.