Kementerian Perhubungan kembali menawarkan proyek pengembangan prasarana angkutan darat kepada swasta. Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, mengatakan penjajakan pasar atau market sounding kerja sama pengelolaan (KSP) prasarana berlangsung pada pekan ketiga bulan ini.

Pemerintah menjalankan skema KSP untuk menghemat anggaran dan sumber daya lain dari pusat ke daerah. Di sektor angkutan darat, bentuk proyek yang ditawarkan beragam, dari pengembangan terminal bus eksekutif, pengembangan balai pengujian laik jalan dan sertifikasi, serta swakelola unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB).

Risal mengatakan calon investor juga diberi berbagai opsi pemanfaatan lahan. Untuk terminal tipe A, dia mencontohkan, pemodal bisa membangun ulang kawasan dengan desain unsolicited atau prakarsa sendiri. Ada juga opsi KSP hanya di sebagian lahan, serta fleksibilitas pembangunan fasilitas sesuai dengan perubahan pola pergerakan penumpang.

Direktur Utama PT Lookman Djaja Logistics, Kyatmaja Lookman, menilai swasta selalu menimbang tingkat rate of return atau pengembalian investasi di setiap proyek. Dari tawaran prasarana darat, kata dia, sejauh ini hanya revitalisasi terminal yang menarik. Kyatmaja menilai proyek jembatan timbang sulit menarik investor karena fungsinya cenderung untuk penegakan regulasi.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, mengatakan kebijakan pengaturan impor alas kaki bisa mendorong kinerja industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengetatan impor itu dilakukan sekaligus untuk meredam masifnya impor produk alas kaki, salah satunya dari Cina, yang banyak menyasar kelompok menengah ke bawah.

Ketua Umum Asosiasi UMKM, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengatakan pengetatan arus impor alas kaki bisa mendorong pelaku UMKM masuk ke pasar yang selama ini menjadi tumpuan importir. Menurut Ikhsan, tak sedikit produk lokal yang memiliki kualitas bagus. Salah satunya sepatu asal Cibaduyut, Bogor, ataupun Garut, Jawa Barat.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Subandi, menyayangkan sikap pemerintah yang terburu-buru menerbitkan Permendag 68/2020. Pasalnya, ujar Subandi, pemesanan barang impor biasanya dilakukan jauh sebelum aturan tersebut diterbitkan. Aturan itu ditandatangani pada 25 Agustus lalu dan langsung berlaku tiga hari setelahnya. 

Subandi berujar pengetatan impor berpotensi melahirkan retaliasi atau pembalasan di bidang perdagangan antarnegara. Hal ini pernah terjadi saat pemerintah membatasi impor produk hortikultura dari Pakistan yang dibalas dengan pengaturan ekspor kelapa sawit.

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan banyak stok alas kaki menumpuk di pabrik. Pusat belanja yang masih sepi dan daya beli masyarakat yang masih rendah menjadi penyebabnya. Untuk itu, kata dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjaga impor alas kaki masuk ke pasar dalam negeri.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri masih terbatas, misalnya dari konsumsi rumah tangga hingga belanja pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengharapkan bantuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ikhsan menuturkan sejumlah persyaratan untuk menjadi penyedia di katalog elektronik cukup sulit dipenuhi. Dia mencontohkan, penyedia alat-alat pertanian, seperti pencacah rumput dan pemotong jagung, yang diizinkan memajang produknya dalam katalog tersebut harus memiliki bengkel produksi sendiri. Kebijakan tersebut menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan pasar. Kendala lain untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sertifikasi produk. Ikhsan berharap pemerintah membantu UMKM meringankan beban biaya sertifikasi. Terkait dengan mutu, Ikhsan optimistis pelaku UMKM mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Namun saat ini pelaku usaha kecil masih kesulitan mengembangkan produk akibat minimnya permintaan.Ikhsan juga berharap pemerintah membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. Dia berharap permintaan untuk produk seperti alat pertanian, furnitur, hingga pengadaan barang untuk keperluan sekolah juga dapat dipercayakan kepada UMKM.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menyatakan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM terus dilakukan secara virtual. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Roni Dwi Susanto, mengatakan telah menyusun sejumlah relaksasi bagi UMKM. Kepala satuan kerja perangkat daerah telah diwajibkan melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftar di sistem pengadaan. Pemerintah menargetkan sekitar Rp 318 triliun dari total Rp 753 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk membeli produk usaha kecil sampai menengah pada tahun ini.

Perusahaan pelat merah mulai bersinergi dalam melakukan penyaluran dan penjaminan kredit modal kerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya Kementerian BUMN, Anindhita Eka Wibisono, menyebutkan kehadiran lembaga penjaminan membuat penyaluran kredit perbankan semakin prudent sehingga meminimalkan risiko di kemudian hari. 

Hal ini sekaligus mendukung tugas pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak pandemi Covid-19. Nilai penjaminan kredit modal kerja program PEN tercatat telah mencapai Rp 2,08 triliun. Program penjaminan ini melibatkan sejumlah bank penyalur kredit, seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA, Bank Permata, dan Maybank, juga beberapa bank pembangunan daerah (BPD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah menganggarkan Rp 12 triliun untuk 3 juta penerima KUR super mikro pada tahun ini. Bukan hanya penjaminan, pemerintah juga menyiapkan anggaran subsidi bunga untuk program ini sebesar Rp 760 miliar. Targetnya adalah kelompok usaha yang skalanya kecil, seperti para pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang memulai usaha produktif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso berujar KUR super mikro turut menjadi fokus perseroan yang ditargetkan menyasar nasabah baru yang belum mendapatkan akses pinjaman formal, syaratnya antara lain memiliki lama usaha tidak dibatasi dan bersedia mengikuti program pendampingan atau tergabung dalam suatu kelompok usaha. 

Empat perusahaan pelabuhan pelat merah berupaya mengembalikan kinerja bongkar-muat peti kemas yang sempat terganggu akibat pembatasan pada awal masa pandemi Covid-19. Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Arif Suhartono mengatakan hantaman wabah ke bisnis dermaga tak separah sektor usaha lainnya, tapi tetap mengganggu kinerja pada paruh 2020.

Persinggahan kapal di pelabuhan Pelindo II kini diatur dengan InaPortNet, portal elektronik yang terintegrasi dengan sistem milik pemerintah. Pengguna jasa bongkar-muat pun sudah mulai menggunakan aplikasi e-service yang sudah mencakup layanan registrasi, pemesanan tempat alias booking, pelacakan barang, pembayaran, serta pengaduan pelanggan.

Pelindo II, yang kini dikenal sebagai Indonesia Port Corporation (IPC), menahan sejumlah rencana ekspansi untuk menjaga keuangan di tengah krisis akibat Covid-19.

Juru bicara PT Pelindo III (Persero), Wilis Aji Wiranata, mengatakan meski tak separah bisnis penumpang, aktivitas kapal barang domestik pun melemah karena sepinya pengiriman material konstruksi dan bahan bakar. Pada paruh kedua tahun ini, Wilis melanjutkan, Pelindo III menggencarkan stimulus untuk mengerek jumlah pengguna jasa. Salah satu bentuknya adalah pelonggaran durasi penumpukan peti kemas di terminal, yang sebelumnya dipatok dari tiga hari menjadi lima hari.

Pelindo III menawarkan efisiensi biaya hingga 65 persen bagi para eksportir dan pelaku usaha penunjang. Program itu diperkuat pengurangan biaya terminal handling charge serta sosialisasi kepastian waktu sandar dan ketersediaan tambat.

Senior Vice President Secretariat PT Pelindo I (Persero) Imron Eryandy mengatakan entitasnya ingin mengejar setidaknya 1 persen pertumbuhan arus peti kemas hingga ujung tahun ini. Skema keringanan yang diterapkan masih terkait dengan pelonggaran waktu penumpukan di terminal pelabuhan yang diklaim dapat menekan biaya logistik.

Kontribusi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif kecil, yaitu sekitar 14 persen. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menargetkan volume ekspor dari produk UMKM naik dua kali lipat dari 14 persen menjadi 28 persen pada 2024.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan salah satu strategi pemerintah adalah memetakan kemampuan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri besar. Menurut Gati, pelaku industri kecil dan menengah perlu memasok industri besar karena mereka harus masuk ke rantai pasok global.

Gati menuturkan pemerintah bekerja sama dengan atase perdagangan atau Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) untuk memetakan kondisi pasar ekspor. Kementerian pun gencar mencari inovasi produk yang menggunakan bahan baku lokal melalui, misalnya, Indonesia Food Innovation (IFI), Indonesia Fashion & Craft Awards, ataupun Creative Business Incubator (CBI). 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan Kementerian sedang mengkaji produk yang memiliki kekuatan pasar di negara akreditasi para perwakilan dagang. Kajian itu akan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu excellent products, emerging products, dan losing products.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, untuk mendorong ekspor, UMKM memerlukan peran pedagang eksportir dalam pemasaran dan konsolidasi logistik. Selain itu, pelaku UMKM masih melakukan pembayaran secara tunai. Sementara itu, eksportir menggunakan letter of credit.

Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Handito Joewono mengusulkan agar pelaku UMKM tidak dipaksakan untuk menjadi produsen eksportir, melainkan produsen produk ekspor saja. Sedangkan pedagang ekspornya, ujar Handito, bisa menggunakan produk UMKM.

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata mengatakan target kenaikan ekspor hingga 28 persen pada 2024 merupakan target jangka panjang. Menurut Leo, Smesco sudah mulai dengan beberapa langkah, seperti pelatihan dan pendampingan. Langkah tersebut juga difasilitasi, baik secara online atau offline.

Otoritas global bergelut dengan waktu mengembangkan vaksin korona (Covid-19). Melihat ranumnya potensi pasar vaksin, produsen farmasi lokal juga menggandeng mitra global untuk meracik vaksin Covid-19. Dalam jangka pendek, indonesia siap mengamankan pasokan vaksin korona hingga 30 juta dosis. Tahun 2021, pasokan akan bertambah menjadi 340 juta dosis vaksin. Para pemasoknya antara lain berasal dari Tiongkok dan Uni Emirat Arab.

Berdasarkan sejumlah pemberitaan, harga kandidat vaksin bervariasi, yakni antara Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per dosis. Dengan asumsi kebutuhan 340 juta dosis, maka valuasi bisnis vaksin di Indonesia mencapai Rp 170 triliun hingga Rp 680 triliun. Di Indonesia, setidaknya ada dua produsen farmasi yang sedang mengembangkan vaksin korona, yakni PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Bio Farma. KLBF sudah menekan nota kesepahaman dengan perusahaan obat asal Korea Selatan, Genexine Inc, untuk mengembangkan vaksin Covid-19.

Presiden Direktur KLBF, Vidjongtius mmenyatakan, saat ini vaksin Covid-19 masih tahap uji klinis fase satu di Korea Selatan. KLBF juga menyiapkan protokol uji klinis fase dua di Indonesia, yakni pada Oktober hingga November 2020. “Sedang dilakukan konsorsium dengan BPOM,” kata Vidjongtius.

Bio Farma juga mengembangkan vaksin korona. Pada Jumat (21/8) lalu, Bio Farma memastikan bakal menerima bulk/konsentrat vaksin Covid-19 Ready to Fill (RTF) dari Sinovac (China) serbanyak 50 juta dosis pada November 2020 hingga Maret 2021. Pengiriman bulk dari Sinovac berlangsung secara bertahap.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyatakan, untuk kiriman pertama dilakukan pada November 2020 sebanyak 10 juta dosis bulk vaksin Covid-19 setiap bulan. “Sehingga total yang akan diterima Bio Farma sampai Maret 2021 adalah 50 juta bulk vaksin,” jelas dia. Honesti bilang, bulk yang akan diterima Bio Farma dalam bentuk RTF, pada November 2020 tak langsung diproduksi. Mereka akan melakukan serangkaian pengujian di Bio Farma dan proses registrasi di BPOM, hingga akhirnya siap produksi. Setelah proses itu selesai, Bio Farma akan melanjutkan proses filling and packaging untuk menjadi produk akhir sehingga di dalamnya terdapat komponen tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) serta transfer teknologi dalam bidang fill/finish bulk dengan transfer teknologi pengujian.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi), Dorojatun Sanusi menilai, penembangan vaksin membutuhkan keahlian dan teknologi khusus sehingga memakan waktu lama. Bisnis vaksin juga memelukan investasi tak sedikit. Hal ini tidak hanya berlaku pada proses produksi, namun juga pada proses distribusi. Dorojatun bilang, untuk menyimpan sebuah produk vaksin, maka membutuhkan fasilitas pendingin dengan temperatur khusus, yakni sekitar 2-8 derajat celcius. Jadi, butuh rantai dingin atau cold cahin hingga sampai sasaran distribusi paling akhir agar kualitas vaksin terjaga.

Peretail tak ingin melewatkan peluang untuk meningkatkan kinerja penjualan produk melalui momen Hari Belanja Diskon (HBD) Indonesia. Ketua Panitia HBD Indonesia 2020 Fetty Kwartati mengatakan, di tengah kondisi perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19, peretail tak hanya mengandalkan penjualan secara luring (offline) melalui gerai, tapi juga memperluasnya dengan melibatkan kanal penjualan daring (online).

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika HBD hanya diikuti oleh peretail yang menjadi anggota Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), kali ini program tersebut terbuka untuk semua peretail maupun asosiasi yang ingin berpartisipasi. Program yang digelar mulai hari ini hingga 30 Agustus 2020 itu mengedepankan pendekatan belanja daring, sejalan dengan arahan pemerintah dalam periode normal baru.

Sejumlah marketplace yang telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam program HBD tahun ini, antara lain Tokopedia, Lazada, BliBli, dan Gojek. Fetty berharap terobosan yang dilakukan dapat meningkatkan purchasing power dan permintaan konsumen guna menggerakkan tingkat konsumsi masyarakat.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkapkan perluasan hingga ke retail online diharapkan dapat meningkatkan capaian transaksi dan penjualan dalam pergelaran HBD 2020. Budi mengatakan, produk fashion akan menjadi produk dengan kinerja penjualan tinggi, meliputi pakaian jadi, sepatu, dan tas.

External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan, untuk mengakomodasi pelapak online yang ingin berpartisipasi dalam program HBD, Tokopedia memberikan kesempatan untuk bergabung ke dalam kategori Official Store. Ekhel berujar tak ada target spesifik transaksi yang dibidik Tokopedia. Namun program ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses lebih luas terhadap produk lokal.

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan skema yang dipilih kali ini adalah hibah modal kerja berupa bantuan langsung tunai senilai Rp 2,4 juta.

Program tersebut antara lain bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta hingga pemberian gaji ke-13 untuk aparat sipil negara.

Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 28,8 triliun untuk program bantuan sosial produktif untuk 12 juta UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Askolani mengatakan dana tersebut berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki pagu total Rp 695,2 triliun. Selama ini, serapan anggaran dalam program PEN baru 21,8 persen dari pagu yang tersedia atau Rp 151,28 triliun.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data calon penerima bantuan sosial produktif. Menurut dia, ada 17 juta UMKM yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

Kriteria yang disyaratkan pemerintah adalah pelaku UMKM yang belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari bank, bukan pegawai negeri atau polisi dan tentara, bukan pegawai perusahaan negara dan perusahaan milik daerah, serta memiliki rekening bank aktif. Teten mengatakan, ada proses verifikasi yang melibatkan bank dan badan usaha penyalur kredit mikro seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Budi Gunadi Sadikin, optimistis basis data yang dimiliki pemerintah untuk menjaring UMKM calon penerima bantuan telah memadai.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan impor bahan baku atau penolong sebesar 2,50 persen secara bulanan pada Juli lalu. Beberapa produk impor yang mengalami penurunan antara lain kelompok serealia, susu, mentega, telur, sayuran, serta gula dan kembang gula.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Lukman menjelaskan, sebagian besar produsen biasanya sudah menyiapkan pasokan untuk menghadapi lonjakan permintaan dalam menghadapi periode Ramadan-Lebaran. Namun yang terjadi justru anomali karena tidak ada kenaikan permintaan pada periode tersebut. 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Benny Soetrisno juga mengatakan penurunan importasi bahan baku terjadi karena pasokan yang diimpor pada triwulan I belum habis. Hal ini terjadi karena aktivitas pada triwulan II banyak menurun karena PSBB.

Selain itu, ada beberapa bahan baku yang sudah dikenakan tindakan pengaman atau (safeguard) untuk melindungi bahan baku produksi dalam negeri. Menurut Benny, kenaikan kapasitas produksi ini terlihat dari importasi barang modal yang naik. 

Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri Handito Joewono mengatakan penurunan impor bahan baku tidak perlu dikhawatirkan. Salah satu penyebab turunnya impor bahan baku adalah harga pasokan dalam negeri turun karena kompetisi meningkat.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan terjadi penurunan impor bahan baku, salah satunya biji gandum. Hal itu disebabkan konsumsi terigu turun sebesar 1,8 persen, terutama pada permintaan industri kecil dan menengah pangan yang menggunakan bahan baku terigu.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan impor bahan baku penolong adalah gula mentah dari Brasil, biji gandum dari Kanada, tepung kedelai dari Brasil, dan susu dari Amerika Serikat. Impor bahan baku penolong sepanjang Januari-Juli turun 17,99 persen dibanding tahun lalu.