;
Tags

UMKM

( 688 )

Siap-Siap Tarif Pajak Tinggi Mengintai UMKM

HR1 26 Jan 2024 Kontan (H)
Puluhan juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mesti bersiap merogoh kantong lebih dalam. Jika selama ini UMKM menikmati skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%, mulai tahun 2025 mereka harus membayar pajak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dengan kata lain, tarif pajak UMKM bakal naik tahun depan. Sebagai gambaran, tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 55/2022 dapat digunakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki nilai peredaran bruto dari usaha di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Namun tarif PPh final 0,5% tersebut paling lama tujuh tahun bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, empat tahun untuk WP badan berbentuk koperasi dan CV, serta tiga tahun untuk WP badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu itu terhitung sejak wajib pajak yang terdaftar sebelum maupun setelah tahun 2018. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencontohkan, Tuan A sebagai wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun 2015, maka dia bisa menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% mulai dari 2018 hingga 2024. Sementara Tuan B, terdaftar tahun 2020, maka dia bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% mulai tahun 2020 hingga tahun 2026. Sampai berita ini naik cetak, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemkeu Yon Arsal serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Dwi Astuti tidak menjawab pertanyaan dan permintaan penjelasan yang diajukan KONTAN. 

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, pemberlakuan tarif normal memang membuat wajib pajak orang pribadi UMKM merasa terbebani. Untuk itu, mereka sering diarahkan untuk memakai NPPN. Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman bilang, penggunaan tarif PPh final 0,5% memiliki untung rugi. Bagi perusahaan yang laporan keuangannya rugi, tentu akan mengalami rugi jika menggunakan PPh final 0,5% lantaran tetap membayar pajak. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal berpendapat, pemberlakuan tarif PPh normal akan membebani UMKM. Khususnya mereka yang belum pulih dari efek pandemi Covid-19. Apalagi bila dibebankan biaya produksi yang masih tinggi.

Syanology Hadirkan Solusi Backup Data untuk UMKM

KT1 25 Jan 2024 Investor Daily (H)
Synology, perusahaan penyedia solusi network attached storage (NAS) untuk penyimpanan, manajemen dan perlindungan data, serta surveilance, menghadirkan solusi pencadangan (Backup) data untuk segmen usaha UMKM di Tanah Air. Segmen UMKM perlu memiliki backup data karena rentan terhadap serangan siber. Backup data makin diperlukan  di tengah era digital yang makin maju dan meningkatnya ancaman serangan siber, seperti ransomware, yang dapat mengenskripsikan data dan meminta tebusan ke setiap entitas bisnis. "Ironisnya, meskipun pentingnya keamanan data sudah tak diragukan lagi, masih banyak bisnis di Indonesia, terutama UMKM, yang belum melakukan backup datanya," kata Director of International Business Departement Synology Joanne Weng. Menurut Joanne, Syanology bisa menjadi pilihan solusi yang tepat bagi bisnis. Selain menawarkan penyimpanan yang kapasitasnya dapat disesuaikan,  solusi backup Syanology terintegrasi dan dan konprehensif, sehingga cocok untuk berbagai jenis platform  dan perangkat. (Yetede)

KRIYA ROTAN, OBAT PELIPUR LARA PELADANG KALTENG

KT3 23 Jan 2024 Kompas

Inding (49) merapikan anyaman berbahan rotan di teras rumahnya, di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng, Sabtu (13/1). Ia sibuk membuat tas rotan berbentuk tabung atau nama anjat dalam bahasa Dayak Ngaju, sementara anak dan cucu-cucunya memperhatikan dia. Inding tengah membuat anjat dengan gambar asai, anak lelaki yang berkacak pinggang. Asai merupakan sebutan bagi lelaki Dayak pemberani. Pola itu di kalangan perajin Dayak Nagju dikenal sebagai yang paling sulit lantaran polanya sangat berbeda dari pola umum yang biasanya bergambar daun, akar, atau tameng dengan sedikit sisi. Selain itu, semua kriya rotan dengan gambar asai biasanya dipakai untuk upacara adat tertentu. Pola asai dianggap sakral sehingga tak semua ibu-ibu bisa dan mau membuatnya. Inding biasa menyelesaikan dua tas dalam sehari.

Kriya rotan dijual ke pengumpul Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas, untuk tikar Rp 500.000-Rp 1 juta. Dalam sebulan, Inding menghasilkan 100 tas dengan berbagai pola dan jenis tas. Namun, berapa pun pesanan yang datang, ia bisa memenuhinya. Ada 30 ibu-ibu lain yang membuat kriya rotan. Mereka tergabung dalam Kelompok Tani Hurung Hapakat. Ketua Kelompok Hurung Hapakat, Rica Kusmirawaty mengungkapkan, dia dan ibu-ibu lain biasa membuat kriya saat musim hujan, karena hujan kerap memicu banjir yang membuat aktivitas warga di luar rumah terbatas. Juga menganyam rotan, lanjut Rica, merupakan cara ibu-ibu di Desa Kalumpang bertahan hidup. ”Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup pascalarangan membakar. Kebijakan larangan membakar membuat runyam kehidupan mereka,” katanya. Sejak delapan tahun lalu, mereka tak lagi menyentuh ladangnya, karena mereka belum bisa mengolah ladang tanpa membakar.

”Dulu kami tidak pernah kurang beras. Hasil ladang cukup setahun, bahkan bisa untuk makan di tahun berikutnya atau dijual. Sayur-mayur, ikan, dan segalanya bisa kami dapatkan saat masih berladang,” tutur Rica. ”Kalau jual rotan aja enggak laku lagi, tetapi setelah jadi tas harganya berlipat. Makanya, kami belajar ke mana-mana agar ada kesempatan supaya tas rotan kami lebih baik lagi,” kata Rica. Gayung bersambut, harapan serupa diinginkan Pantau Gambut. Organisasi nonpemerintah yang berjejaring di Sembilan provinsi ini fokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Pada Senin (15/1) Pantau Gambut mengundang perwakilan Hurung Hapakat ke Palangkaraya, juga pejabat daerah dari Kapuas yang diajak memetakan masalah rotan dan mencari solusi atas tantangan tersebut.

Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, rotan dipilih sebagai jalan untuk mengembangkan komunitas yang tinggal di atas lahan gambut. ”Tujuan besarnya, kami ingin membuat platform bersama dengan komunitas lalu nanti (kriya rotan) dihubungkan dengan investor, tentunya investor hijau,” ungkap Dimas. Ketua I Bidang Pengembangan Kerajinan Disperindag UMKM, dan Koperasi Kapuas Ferdinan Jumanto menjelaskan, pemda membuat ruang pamer milik Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Kapuas dan di Provinsi Kalteng. ”Jadi, nanti ibu-ibu bisa simpan hasil karyanya ditempat itu tanpa pungutan. Kalau terjual, uangnya kami transfer. Kalau ada program dan anggaran, biasanya juga kami beli dulu,” papar Ferdinan. (Yoga)

Para Puan Perajin Rotan Penjaga Rimba Kalumpang

KT3 23 Jan 2024 Kompas

Saat hutan kian menyusut, sekelompok perempuan Dayak di Kalteng terus mengasah kemampuan mengolah kekayaan alam. Lewat kriya rotan, tangan-tangan terampil mereka telaten menjaga masa depan. Jumat (12/1) pagi, Yaya (49) meniti jalan berlumpur menuju hutan di Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Kalteng. Yaya langsung memanen rotan tanpa sarung tangan, ia mengambil batang rotan yang berduri, lalu dibabat menggunakan parang. Hanya butuh 40 menit untuk mendapatkan 10 rotan yang bersih dari duri. Rotan yang diambil Yaya adalah jenis irit, panjangnya 10 meter. Diameternya 2-4 cm. Rotan jenis ini dikenal kuat dan cocok untuk beragam kerajinan tangan. ”Rotan ini nanti digunakan untuk bahan pembuatan tas, topi, hingga tikar,” kata Yaya. 

Tak jauh dari rumah Yaya, Rusidah (48) tengah mengolah rotan menggunakan pisau, lalu membelah batang rotan menjadi 4-8 bagian. Proses ini disebut ngalingking dalam bahasa Dayak Ngaju. Proses berikutnya menjangat atau mengikis rotan yang sudah dibelah. Hasil kikisan itu nanti akan dianyam. Terlihat sederhana, tetapi butuh 1-2 minggu dari pengambilan rotan hingga menghasilkan rotan siap anyam. Untuk menganyam menjadi tas, butuh waktu setengah hari, sedangkan untuk meng-anyam menjadi tikar butuh waktu tiga hari. Hasil anyaman rotan dijual kepada pengumpul seharga Rp 60.000-Rp 100.000 untuk tas dan Rp 500.000-Rp 1 juta untuk tikar. Dalam sebulan, mereka bisa menghasilkan setidaknya 100 tas dan tikar. 

Kerja bersama Yaya dan Rusidah adalah dua dari 30 ibu yang bergabung di Kelompok Tani Hurung Hapakat. Dalam Bahasa setempat, Hurung Hapakat artinya kerja bersama.Manajer Program Pantau Gambut Dimas Novian Hartono menjelaskan, kelompok ibu-ibu di Kalumpang merupakan komunitas yang selama ini hidup berdampingan dengan gambut. Sebagian besar kawasan di Kalumpang yang ditanam rotan adalah gambut. ”Rotan hasil hutan bukan kayu yang selama ini dijaga di Kalumpang, mereka menjaga hutan lewat rotan,” katanya. (Yoga)

Ahmad Junaidy, Mental Besi Pengolah Ulin

KT3 22 Jan 2024 Kompas (H)

Ahmad Junaidy (43) berkreasi dengan limbah kayu ulin atau kayu besi (Eusideroxylon zwageri), menghasilkan aneka perabot dapur yang disukai konsumen di Indonesia hingga mancanegara. Perabot yang terbuat dari limbah kayu ulin yang baru selesai dibuat di rumah produksi Osan Indonesia di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalsel, Sabtu (13/1) ditumpuk di sebuah meja. ”Semua terbuat dari kayu ulin. Bisa dikatakan dibuat dari limbah kayu ulin karena menggunakan potongan-potongan kayu ulin yang panjangnya kurang dari 1 meter,” kata Ahmad Junaidy alias Odi, pemilik UMKM Osan Indonesia. Odi mulai mengolah limbah kayu ulin menjadi barang kerajinan pada 2017. Saat itu, di depan tempat kerjanya ada usaha mebel yang memproduksi kusen pintu dan jendela dari bahan kayu ulin. Sisa potongan kayu ulin ukuran 30-35 cm kerap dibuang meski masih bagus.

Odi langsung berpikir untuk membuat barang kerajinan dari limbah kayu ulin. Odi kemudian mencari inspirasi di aplikasi Pinterest. Ia menemukan contoh talenan yang bagus dan sangat ergonomis. ”Dari situ, saya langsung berpikir untuk bikin talenan dari limbah kayu ulin,” katanya. Begitu satu talenan selesai dibuat, ia mengunggah fotonya di Facebook. Teman-temannya di media sosial memberikan tanggapan positif. Hampir semua bilang,talenan yang kini diberi nama Susan Series itu bagus. Talenan Susan Series ditawarkan Rp 35.000 per buah, yang langsung protes perajin lain karena harganya terlalu murah. Akhirnya, harga jual secara bertahap dinaikkan hingga sekarang menjadi Rp 85.000 per buah.

”Setelah promosi di media sosial dan ikut pameran UMKM di Banjarbaru pada Oktober 2017, orderan terus masuk dan bertambah. Dalam sehari saya pernah bikin 30 talenan,” ungkapnya. Pada 2019, ia mulai membangun gudang atau tempat produksi di Gambut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kilometer 11,8. Odi juga merekrut tenaga kerja. Dua pekerja tetap dan satu pekerja lepas. Sejak 2019, produksi talenan kayu ulin dilakukan setiap hari. Model talenannya pun semakin beragam hingga 22 model. ”Kami memproduksi 500 talenan sebulan. Untuk spatula dan sumpit, bisa sampai 1.000 buah per bulan, dengan omzet rata-rata Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan, dengan keuntungan 30-40 %,” katanya. Sejak 2021, Osan Indonesia digandeng BI sebagai UMKM mitra dan binaan Kantor Perwakilan BI Kalsel. Sejak saat itu, Osan men- dapat dukungan dan binaan dari BI sehingga bisa memasarkan produknya ke luar negeri, yaitu ke Jepang. (Yoga)

OJK Dukung Penyaluran KUR Menggunakan ”Credit Scoring”

KT3 22 Jan 2024 Kompas

OJK mendukung penyaluran kredit usaha rakyat menggunakan penilaian kredit atau credit scoring. Dukungan tersebut diberikan melalui mekanisme regulatory sandbox yang kini telah menghasilkan dua prototipe penyelenggara model bisnis inovasi penilaian kredit di sektor jasa keuangan. Pemerintah tengah mencanangkan program penyaluran KUR melalui skema credit scoring berbasis data alternatif. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada 2025 sehingga diharapkan dapat mempercepat sekaligus memperluas penyaluran KUR, terutama bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan perbankan (unbanked). Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait lainnya, seperti Kemenkopi dan UKM untuk mendukung program pemerintah tersebut.

”Kami sedang melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan platform credit information/scoring yang ada, seperti SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), LPIP (Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan), dan Innovative Credit Scoring (ICS), serta beberapa platform lainnya yang dikelola oleh industri guna meningkatkan pelayanan sekaligus mempercepat penyaluran KUR kepada sektor UMKM,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (21/1). Hasan menambahkan, saat ini, terdapat sejumlah platform di sektor keuangan yang berkecimpung di bidang credit scoring. Platform tersebut dapat menjadi solusi atas masalah akses pendanaan UMKM, terutama yang bergerak di sektor informal atau unbanked apabila didesain dengan baik secara kredibel dan efisien. (Yoga)

Blusuk-blusuk Memburu Uduk

KT3 21 Jan 2024 Kompas

Meski bertempat di jalan sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor, Nasi Uduk Bu Amah yang buka mulai pukul 15.30 di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakbar, Jalan Pengukiran II, mampu melintas zaman hingga nyaris enam dekade. Pelanggan tidak hanya berblusuk-blusuk untuk memboyong sajian utama yang tandas dalam puluhan menit, tetapi juga terpikat bawang goreng hingga sambal kacangnya. Wiwin (47) sibuk melayani pengunjung sembari mencatat pesanan yang sudah diambil, didampingi Yeny Lestari (43) yang membungkus nasi dan lauk-pauk. Di gang sebelah warung itu, Murdjaiti (67) alias Ijah menggoreng ayam dengan minyak menggelegak dan lidah api menari-nari menjilati wajan.

Baru pukul 16.10, ia berseru memberi tahu Wiwin dan Yeny lauk mulai habis, 20 menit berselang, 150 porsi sudah ludes. Hingga pukul 17.00, pelanggan masih saja berdatangan yang terpaksa gigit jari. Kalaupun masih tersedia, nasi uduk dan lauk-pauknya hanya bisa dibungkus. Tak terlihat pengunjung yang mengeluhkan ketiadaan meja dan kursi untuk bersantap. Pembelipun mafhum, mengingat mereka tak segan berburu Nasi Uduk Bu Amah sampai blusukan, memang menggamblangkan kelezatannya yang bikin lidah bergoyang. Bulir-bulir nasi sungguh kaya santan dengan aromanya yang sudah merebak sebelum dikunyah. Ayam goreng pun terkunyah gurih dilumuri aneka bumbu yang amat meresap. Tahu, hati, ampela,tempe, sampai-sampai sambal kacang dan bawang goreng yang begitu krispi pun tak kalah sedap.

Bukan hari itu saja Nasi Uduk Bu Amah tandas kurang dari satu jam. Paling lambat, Ijah sudah menutup warungnya pada pukul 18.00. ”Sudah biasa konsumen tanya atau pesan lewat telepon. Hari ini, order yang paling banyak 70 porsi,” ujar Ijah. Jika pesanan sudah sangat banyak, ia malah tak menerimanya lagi sejak pukul 13.00. Mereka yang langsung datang pada sore hari tak kebagian. Ijah menyebut beberapa pesohor yang kerap mengecap masakannya. Seporsi nasi uduk dibanderol Rp 10.000, ayam Rp 30.000, tahu Rp 5.000, hati atau ampela Rp 2.500, dan tempeRp 2.500. Jika dihendaki, pesanan bisa saja diambil pada pagi atau siang hari. Nasi Uduk Bu Amah tutup setiap hari Minggu. (Yoga)

Permudah Saluran KUR lewat ”Credit Scoring”

KT3 20 Jan 2024 Kompas

Kemenkop UKM tengah menyiapkan skema penilaian kredit atau credit scoring berbasis data alternatif. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses pembiayaan tanpa agunan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan, tidak adanya agunan dan kemampuan yang memadai untuk mengakses pembiayaan menjadi salah satu hambatan yang dialami pelaku UMKM. Dengan skema credit scoring, para pelaku UMKM dapat memperoleh akses kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan. ”(UMKM) sering ditolak oleh perbankan karena perbankan hanya menghitung dari data, misalnya neraca pembukuan usaha, pinjaman sebelumnya, dan sebagainya. Dengan memakai credit scoring, berbasis data alternatif, pihak perbankan dapat menyalurkan kredit ke UMKM tanpa agunan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/1).

Usulan mengenai credit scoring tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tahun lalu. Saat itu, Presiden memberikan arahan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti BI dan OJK, agar meningkatkan akses KUR melalui skema credit scoring. Sebagai informasi, credit scoring merupakan sistem penilaian untuk menghitung kemampuan seseorang dalam membayar kewajibannya yang dilakukan oleh lembaga penilai kredit. Penerapan credit scoring tersebut diharapkan mulai berlaku pada 2025. Pada skema credit scoring yang tengah disiapkan, basis data alternatif akan diambil dari berbagai macam transaksi, seperti jaminan sosial (BPJS), transaksi lokapasar, pembayaran listrik, pajak, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission), serta transaksi QRIS. Seluruh data tersebut akan diproses dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan. (Yoga)

PENDIDIKAN VOKASI, Perkuat Integrasi SMK dengan Industri

KT3 15 Jan 2024 Kompas

Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri perlu diperkuat untuk menyiapkan keterampilan dan masa depan talenta yang lebih terbuka, relevan, dan inovatif. Budaya industri dalam pendidikan vokasi membuat siswa lebih siap masuk dunia kerja. Pendidikan vokasi di jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi menyiapkan talenta-talenta masa depan Indonesia di berbagai bidang, seperti teknologi, industri manufaktur, musik, dan animasi. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, kolaborasi pendidikan vokasi dengan industri tak boleh lagi berhenti di penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Hal ini mesti dilanjutkan dengan penerapan kurikulum, praktisi pengajar, dan kolaborasi usaha. Direktur SMK Kemendikbudristek Wardani Sugiyanto, di Jakarta, Minggu (14/1/2024) menyatakan, kolaborasi SMK-industri diwujudkan dalam program SMK Pusat Keunggulan.

Pemerintah juga mendorong SMK menerapkan Merdeka Belajar yang memberi kemerdekaan guru menyajikan materi sesuai bakat anak. Guru perlu memakai pembelajaran berdiferensiasi yang menghasilkan produk dari proyek yang dikerjakan para siswa. Penguatan budaya industri di SMK juga dilakukan dengan mendorong SMK negeri mendirikan badan layanan umum daerah (BLUD) di satuan pendidikan. Pada 2023 lebih dari 300 SMK negeri mendirikan BLUD dan masih berproses. Sementara SMK swasta diharapkan mendirikan CV atau perseroan terbatas untuk menyalurkan produk-produk karya siswa. Selain itu, SMK-SMK didorong berkolaborasi dengan UMKM untuk memasarkan hasil karya siswa. ”Jika sekolah bermitra dengan UMKM, produk-produk Teaching Factory bisa dipasarkan, ide UMKM ditangkap sekolah. Jadi, produk bisa dijual bersama,” kata Wardani. (Yoga)

Prabowo: Hilirisasi Ekonomi Dapat Majukan UMKM

KT1 13 Jan 2024 Investor Daily (H)
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, pembenahan perekonomian melalui hilirisasi dapat membantu pemerintah memajukan pelaku UMKM. Hilirisasi ekonomi perlu dilakukan  agar pendapatan negara dari seluruh sektor usaha bisa bertambah. Setelah penerimaan negara bertambah, lanjut prabowo, maka Pemerintah perlu melakukan kehendak politik atau political will agar anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan UMKM. Pada kesempatan itu, Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri  berjasa dalam pembangunan negara. "Dengan pondasi yang dibangun pemerintah seperti ini Presiden Jokowi termasuk berhasil  mengelola ekonomi, negara perdamaian," kata dia. Karena itu dia meyakini bahwa pembangunan ekonomian akan terus berlanjut sesuai dengan cita-cita para presiden sebelumnya dan pendiri bangsa. (Yetede)