Labirin | News & Update

;

Transportasi

( 1391 )

Presiden Prabowo Menegaskan Honorer hingga Uang Kuliah Tak Terdampak

KT3 15 Feb 2025 Kompas (H)

Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, dan uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. ”Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer. Jadi, tidak PHK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar terkait dampak efisiensi anggaran negara, bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Selain Sri Mulyani, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menyatakan, klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait penghematananggaran. ”Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR,” kata Dasco kepada Sri Mulyani di hadapan para awak media. Tukin dosen Selain tenaga honorer, Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin) 97.734 dosen dari empat kategori dosen di perguruan tinggi negeri bakal tetap cair. Keempat kategori dosen dimaksud, dosen dari perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), dosen untuk perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dosen dari PTN satuan kerja (PTN-Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Sri Mulyani menjelaskan, dosen PTN-BH telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja sesuai standar. Dosen untuk PTN-BLU telah menerima renumerasi atau tunjangan kinerja.

Sri menekankan, pada dosen PTN-BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi akan menerima tunjangan yang sama. Remunerasi tersebut juga akan didapatkan dosen PTN-Satker dan LLDikti dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. ”Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi,tetapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami se- dang memproses penghitungan dan pendataan, perpres (peraturan presiden) juga dalam proses untuk final dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” paparnya. Selain tunjangan untuk dosen, Sri Mulyani juga menekankan, biaya operasionalisasi kampus, uang kuliah, hingga beasiswa juga tak akan terdampak. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Sebanyak 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga dipastikan akan tetap mendapatkan haknya. (Yoga)

Ekonomi

Keberlanjutan Lingkungan dan Rekonsiliasi Ekonomi Sawit

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa memanfaatkan produk-produk pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Beberapa di antaranya replanting sawit yang disisipkan dengan tanaman padi gogo hingga pemanfaatan sawit untuk bahan bakar nabati, seperti biodiesel. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat membuka International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (12/2/2025). ICOPE edisi ke-7 digelar Sinar Mas Agribusiness and Food, WWF Indonesia, dan lembaga penelitian pertanian asal Perancis, Cirad. Acara yang berlangsung hingga Jumat (14/2) diikuti sekitar 500 peserta. Selama tiga hari, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai praktik-praktik berkelanjutan dalam industri sawit. ”Sawit ini bargaining bangsa kita terhadap dunia. Sawit Indonesia sudah berkontribusi pada dunia dan kita ingin terus naik. Caranya hanya dua, yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang juga memerlukan kajian dan penelitian,” ujar Sudaryono, yang menyebut Indonesia berkontribusi sebesar 58 persen pada kebutuhan kelapa sawit global.

Ia menambahkan, selain dampak perubahan iklim, sawit dihadapkan pada tantangan dari sisi internasional, mulai dari isu lingkungan, hak asasi manusia, hingga munculnya kebijakan EUDR (European Union on Deforestation-free Regulation) atau regulasi pengenaan produk bebas deforestasi dari Uni Eropa. Atas kondisi itu, pemerintah menerapkan surat tanda daftar budidaya (STDB) yang merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 hektar. ”Kami mengimbau pemerintah, sektor swasta, stakeholder terkait, lembaga swadaya masyarakat(LSM), pekebun, dan semua yang terlibat dalam komunitas sawit untuk mengembangkan penerapan pertanian berkelanjutan. Juga menjaga industri sawit terus bergerak menuju standar keberlanjutan yang lebih tinggi,” kata Sudaryono. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pada Januari-Oktober 2024 sebesar 43,78 juta ton atau 4,56 persen lebih rendah daripada periode sama pada 2023.

Sementara total konsumsi dalam negeri pada Januari-Oktober 2024 sebesar 19,64 juta ton atau meningkat 1,9 persen secara tahunan. Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Franky Oesman Widjaja menuturkan, kelapa sawit ialah anugerah yang dimiliki Indonesia. Selain telah berkontribusi besar pada kebutuhan dunia, secara total, industri sawit juga menyerap 17 juta tenaga kerja. Kegunaan sawit adalah untuk pangan, industri seperti sampo dan kosmetik, serta bahan bakar nabati. Bahkan, sawit juga memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang ditargetkan pemerintah. ”Sawit sudah unggul, sudah ’curi start’ dengan tinggi. Tinggal didorong lebih saja. Untuk jangka pendek, intensifikasi diperlukan karena sudah banyak yang waktunya replanting. Dengan dukungan pemerintah, saya yakin akan lebih cepat,” ujarnya. Sinar Mas, kata Franky, terus mendorong praktik pertanian sawit berkelanjutan, termasuk di antaranya terkait treatment terhadap tanah. Bagaimana agar penggunaan unsur kimia dapat terus dikurangi. Apabila semakin optimal, hal itu semakin menguatkan keunggulan sawit. (Yoga)

Ekonomi

Kewirausahaan Minus Tidak Menekan Angka Pengangguran

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Kewirausahaan berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Selain menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, seorang wirausahawan juga menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja lain ketika dia merekrut pekerja tambahan untuk membantu usahanya. Analisis atas hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah tenaga kerja kewirausahaan, termasuk pelaku wirausaha dan pekerjanya, mencapai 139,6 juta, setara dengan 91,74 persen dari angkatan kerja per Agustus 2024. Angka ini naik dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja kewirausahaan per Agustus 2015, yakni 122,4 juta, setara dengan 90,53 persen angkatan kerja. Peran penting kewirausahaan dalam penciptaan lapangan kerja tak terbantahkan. Namun, bagaimana perannya dalam meningkatkan kesejahteraan? Apakah tenaga kerja kewirausahaan menghasilkan penda patan yang dapat diandalkan?

”Kewirausahaan terpaksa” Istilah wirausahawan merujuk pada tiga dari tujuh status pekerjaan dalam statistik ketenagakerjaan BPS, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap. Empat status pekerjaan yang lain adalah buruh, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Sakernas Agustus 2024 menemukan bahwa 56,2 juta penduduk Indonesia bekerja sebagai wirausahawan. Angka ini melonjak dari 41,8 juta pada Sakernas Agustus 2015. Disandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada setiap periode, yakni 122,4 juta pada Agustus 2015 dan 152,11 juta pada Agustus 2024, lonjakan ini menunjukkan peningkatan proporsi angkatan kerja yang berwirausaha dari 34,15 persen menjadi 36,95 persen. Namun, berwirausaha tampak menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil ketimbang menganggur. Selain karena kesempatan kerja sebagai buruh tetap yang terbatas, mayoritas angkatan kerja Indonesia yang berpendidikan rendah juga sulit bersaing di pasar kerja yang makin kompetitif.

”Kewirausahaan terpaksa” tampak pada menguatnya informalitas dalam kewirausahaan di Indonesia. BPS mendefinisikan ekonomi informal berdasarkan lima status pekerjaan, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Penguatan informalitas dalam kewirausahaan tampak terutama pada sisi pelaku usahanya yang sebagian besar wirausahawan berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar (kategori 2). Pada Agustus 2024, gabungan dua kategori wirausahawan informal ini mencapai 91,66 persen terhadap total wirausahawan, naik dari 90,26 persen pada Agustus 2015. Wirausahawan berstatus berusaha sendiri mendominasi kewirausahaan informal dengan proporsi 46,73 persen pada Agustus 2015 dan 56,06 persen pada Agustus 2024. Pada periode yang sama, proporsi wirausahawan formal, yaitu wirausahawan yang mempekerjakan buruh tetap, turun dari 9,74 persen menjadi 8,34 persen. (Yoga)

Ekonomi

Antara Kisah Moko dan dan Realita Hidup

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Kisah Moko di film 1 Kakak 7 Ponakan dan Kaluna di film Home Sweet Loan tidak jauh dari cerita hidup sebagian warga Jakarta. Mereka dipaksa hidup di antara persimpangan mimpi pribadi dan kebutuhan keluarga. Film 1 Kakak 7 Ponakan tengah menjadi perbincangan pencinta film Tanah Air. Kualitas pengambilan gambar hingga kemampuan aktor-aktrisnya pun dianggap ciamik. Lebih dari sekadar hal teknis, alur ceritanya disebut mampu menarik minat penonton. Kisah dalam film yang tayang di bioskop sejak 23 Januari 2025 itu dekat dengan kisah nyata manusia Indonesia. Tokoh utamanya ialah generasi sandwich yang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tokoh Hendarmoko atau Moko di film itu tidak pernah menyangka bakal menjadi tulang punggung keluarga. Kehidupannya berubah total ketika kakak dan iparnya meninggal di waktu berdekatan. Sejak itu, hidupnya diimpit mimpi pribadi dan tuntutan keluarga. Moko yang tinggal di rumah kakaknya itu mendadak menjadi orangtua tunggal bagi keponakannya. Keinginannya melanjutkan studi kandas.

Dia harus segera mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hidup Kaluna di film Home Sweet Loan juga tidak kalah keras. Pekerja dari kelas ekonomi menengah ini tinggal bersama keluarga besarnya. Di sana, ada bapak-ibu dan dua kakaknya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Dalam film itu, mimpi Kaluna sebenarnya sederhana. Dia hanya ingin punya rumah untuk dia tinggali sendiri. Akan tetapi, bukan perkara mudah mewujudkannya. Kerja keras saja tidak cukup. Dia berulang kali meneteskan air mata karena dihadang berbagai rintangan. Sebagai generasi sandwich, ia mesti membiayai kebutuhan keluarga. Dengan penghasilan minim, tetapi dihujani kebutuhan yang banyak, impiannya seperti mustahil terwujud. Meski berbeda panggung, nestapa Moko dan Kaluna dirasakan sebagian warga Jakarta, khususnya kelas menengah. Kisahnya kurang lebih serupa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), penghasilan rata-rata kelas menengah di Indonesia tahun 2024 berkisar Rp 2.040.262-Rp 9.909.844 perkapita per bulan. Selain penghasilan, kelas menengah juga dapat didefinisikan berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan.

Menurut laporan World Bank, kelas menengah adalah mereka yang memiliki pengeluaran Rp 1,2 juta hingga Rp 6 juta per bulan per kapita. Salah satu di antara kelas menengah Jakarta itu ialah Mia Auliani (28). Dia tulang punggung keluarga. Dengan gaji Rp 5.396.791 atau setara upah minimum provinsi Jakarta, dia harus menghidupi orangtua, kakak, dan adiknya. ”Kakak saya ada gangguan mental. Ibu dan ayah sudah tidak bekerja. Adik baru sebentar lagi akan memasuki perguruan tinggi,” tutur warga Jakarta Timur ini, Jumat (14/2/2025). Sebagai anak tengah, Mia sejauh ini menanggung semua biaya kehidupan di rumah. Dari bayar listrik, tagihan air, kontrakan, hingga utang orangtua. Bebannya bertambah banyak saat mesti menanggung biaya kesehatan orangtua dan saudara, hingga biaya pendidikan adiknya. Ujungnya, ia mesti mengalah. Pendapatan yang mestinya bisa untuk rencana masa depan harus dikorbankan. Itu termasuk mengorbankan impiannya, seperti menunda perkawinan demi memprioritaskan kebutuhan keluarga. (Yoga)

Ekonomi

Kenali Risiko pada Aset Kripto Yang Sedang Naik Turun

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Aset Kripto menjadi salah satu aset yang sedang naik daun dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran Google Trends, pencarian kata crypto pun mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, apalagi saat momentum bitcoin halving yang terjadi pada tahun lalu. Bitcoin halving terjadi ketika imbal hasil untuk petambang dipotong 50 persen. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan masuknya bitcoin baru ke pasar sehingga nilainya terjaga dan jumlah bitcoin yang beredar pun terkontrol. Indonesia menunjukkan peningkatan eksponensial dalam adopsi aset kripto. Laporan Chainalysis tahun 2024 mencatat, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam Global Crypto Adoption Index. Jumlah pengguna aset kripto di Indonesia pun terbilang sangat fantastis mencapai 22,9 juta akun, dengan nilai transaksi tahunan mencapai Rp 650,6 triliun, meningkat 335,9 persen dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekosistem aset keuangan digital global. Pengguna aset kripto pun berasal dari berbagai latar belakang dan sangat beragam, baik dari segi pekerjaan, umur, maupun tingkat pengetahuan terhadap aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya literasi aset kripto. Peningkatan literasi keuangan masyarakat terhadap aset kripto merupakan bagian dari upaya pelindungan konsumen dan menjadi elemen kunci untuk mencegah misinformasi, manipulasi pasar, serta praktik investasi yang tidak bertanggung jawab. Untuk meningkatkan literasi dimaksud, sampai dengan Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)telah menyelenggarakan berbagai program edukasi keuangan digital (digitalfinancial literacy/DFL) di 10 kota di Indonesia. OJK bersama dengan Bappebti, asosiasi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga menyelenggarakan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2025 pada 3 sampai dengan 27 Februari 2025. Pada kegiatan dimaksud akan dilaksanakan sosialisasi mengenai aset kripto dan blockchain.

Sosialisasi akan dilaksanakan di empat kota, yaitu Medan, Makassar, Surabaya, dan Pontianak. Diharapkan, dengan memiliki pemahaman yang baik tentang aset kripto, masyarakat akan mampu untuk mengambil keputusan investasi yang bijak dan cerdas. Literasi keuangan di aset kripto tidak hanya mengenai pengenalan tentang aset kripto, seperti pengembang dan proyek dalam jaringan aset, tetapi juga risiko berinvestasi di aset kripto. Fear of missing out (FOMO) menjadi salah satu fenomena yang sering terjadi dan dilakukan oleh investor kripto. FOMO merupakan kondisi investor terburu-buru untuk membeli aset kripto karena kekhawatiran akan kehilangan peluang keuntungan. Kondisi ini identik dengan pertimbangan prematur ketika mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan analisis terhadap aset kripto yang akan dibeli. Hindari membeli aset kripto karena FOMO dan pahami risiko investasi di aset kripto. Risiko berinvestasi Berikut beberapa risiko berinvestasi di aset kripto, antara lain, pertama, pahami aset kripto merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Mengubah Kebijakannya Pembiayaan Retret Kepala Daerah dari Kemendagri

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Setelah disorot sejumlah pihak, pemerintah mengubah kebijakannya terkait pembiayaan penyelenggaraan retret bagi kepala-wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 setelah pelantikan pada 20 Februari. Yang semula dibayar bersama dari anggaran pusat dan daerah, kini diubah menjadi sepenuhnya dibiayai pusat, dalam hal ini dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Meski kebijakan pembiayaan berubah, penyelenggaraan retret tetap dikritik karena dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan belanja negara. Kebijakan terbaru dari pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ. Dari kopi surat yang diperoleh Kompas, surat diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 13 Februari 2025. Dalam surat disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala-Wakil Kepala Daerah 2025 selama di Akademi Militer (Akmil), Magelang, sepenuhnya dibiayai dari APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemendagri. Materi dalam surat mengubah arahan Mendagri yang tertuang dalam SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ.

Dalam surat itu disebutkan, pembiayaan orientasi kepemimpinan yang bakal berlangsung di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, 21-28 Februari, ditanggung bersama Kemendagri dan pemerintah daerah. Kemendagri membayar biaya penyelenggaraan, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekalan dibayar kepala-wakil kepala daerah. Di dalam surat disebutkan pula nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, yakni Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan delapan hari, total biaya yang harus dikeluarkan selama retret Rp 22 juta per orang. Maka, dengan jumlah peserta kepala daerah 505 orang dari 505 daerah, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, jika wakil kepala daerah diinstruksikan untuk ikut serta dalam retret tersebut, minimal biaya yang harus dikeluarkan dari APBD sekitar Rp 22,2 miliar. Jumlah yang dikeluarkan bisa lebih besar karena kepala-wakil kepala daerah berpotensi mengajak ajudan dan timnya untuk mengikuti kegiatan itu.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025),

mengatakan, retret merupakan bagian dari program strategis pemerintah sehingga tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran untuk retret pun ditegaskannya bakal diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kemendagri. ”Soal berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya. Meski tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan retret sudah dicoba untuk diefisienkan. Misalnya, menurut Juri, durasi retret yang semula 14 hari dipangkas menjadi hanya berlangsung tujuh hari. Teknologi informasi Meski retret dinilai penting, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman justru menilai sebaliknya.Retret dinilainya tidak akan efektif untuk bisa menyinkronkan kebijakan hingga program pembangunan pusat dan daerah. ”Tidak efektif, kenapa? Sebab, persoalan ketidaksinkronan pusat dan daerah selama ini sebetulnya berakar pada kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya, antara ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemda dan UU sektoral,” jelas Herman. (Yoga)

Ekonomi

Berpotensi Picu Kenaikan Pemangkasan Biaya Kuliah

KT3 14 Feb 2025 Kompas

Pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyasar tunjangan dosen non-PNS, berbagai jenis bantuan sosial beasiswa, hingga layanan publik di perguruan tinggi. Pemangkasan anggaran ini dapat mengakibatkan naiknya biaya kuliah mahasiswa. Pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek yang semula direncanakan Rp 22,5 triliun diubah menjadi sekitar Rp 14,3 triliun. Pemangkasan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang menyubsidi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) diusulkan mencapai 50 persen dari total anggaran Rp 9,8 triliun. Demikian juga alokasi untuk PTN badan hukum dipangkas 50 persen dari total Rp 6 triliun. Bantuan kelembagaan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) juga dipangkas 50 persen dari total Rp 365 miliar. Bantuan sosial yang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak dipangkas nyatanya juga terdampak.

Di Kemendiktisaintek, bantuan sosial meliputi beasiswa Kartu Indo nesia Pintar (KIP) Kuliah untuk membiayai mahasiswa dari keluarga tidak mampu di PTN/PTS dipotong 9 persen, dengan efisiensi sekitar Rp 1,3 triliun. Bahkan, beasiswa kuliah dosen dan tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri pun dipotong 25 persen. Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/2/2025), menyayangkan pemotongan anggaran operasional pendidikan tinggi yang berdampak pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Padahal, pemangkasan diharapkan tidak sampai mengurangi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. ”Alokasi BOPTN untuk tiap PTN sebenarnya belum mampu menutupi biaya kuliah tunggal atau BKT tiap mahasiswa. Pungutan UKT untuk mahasiswa nyatanya masih di bawah BKT, bahkan dengan subsidi pemerintah lewat BOPTN, belum menutupi. Jadi, kami meminta supaya BOPTN dan KIP Kuliah jangan sampai ada pemotongan,” kata Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Eduart mengatakan, belum semua PTN mampu mencari sumber pendanaan lain di luar UKT mahasiswa. Di kawasan timur Indonesia, misalnya, pendapatan dari UKT bisa mencapai 50-60 persen dari pendapatan kampus. ”Kami mohon ada kebijakan yang matang dalam efisiensi bantuan langsung ke perguruan tinggi yang menyasar dosen dan mahasiswa,” tutur Eduart. Demikian juga efisiensi KIP Kuliah, menurut Eduart, seharusnya dibatalkan. Setiap PTN wajib menerima minimal 20 persen mahasiswa tidak mampu. Nyatanya, banyak PTN yang menerima mahasiswa tidak mampu di atas 20 persen. Sebab, penerimaan mahasiswa baru di PTN di semua jalur melihat kemampuan calon mahasiswa baru, bukan dari kemampuan ekonomi keluarga. ”Semakin banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang diterima, berarti subsidi dari PTN akan besar. Selama ini, kuota KIP Kuliah tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu. Kampus pun menyubsidi dengan memasukkan mereka di golongan 1 dan 2 dengan UKT dari nol rupiah hingga Rp 500.000 per semester. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Komposisi Anggaran dan Rencana Belanja Kementerian PU

KT1 14 Feb 2025 Tempo

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) batal dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Usai pemerintah melakukan rekonstruksi, pagu awal yang semula Rp 110,95 akhirnya dipangkas Rp 60,49 triliun. Pagu indikatif Kementerian PU tahun ini menjadi Rp 50,48 triliun dan sudah disepakati dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah pada Kamis, 13 Februari 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Rp 50,48 triliun anggaran kementeriannya terdiri dari rupiah murni senilai Rp 34,389 triliun dan non-rupiah murni Rp 16,096 triliun. Anggaran Rp 34,389 triliun dari rupiah murni ini akan dimanfaatkan untuk belanja nonrutin sebesar Rp 29,721 triliun dan belanja rutin Rp 4,664 triliun.

Adapun belanja rutin tersebut, di antara untuk preservasi atau pemeliharaan jalan. Program ini masuk di Direktorat Jenderal Bina Marga yang diberi jatah anggaran Rp 7,210 triliun. “Insyaallah setelah penambahan anggaran (hasil rekonstruksi) kami bisa melakukan preservasi,” kata Dody Hanggodo dalam rapat kemarin. Namun, sementara ini ia baru merencanakan preservasi jalan selama 6 bulan. “Karena waktu pendek, tapi setelah politik anggaran, akan kami isi lagi supaya bisa 12 bulan,” kata Dody. Selain preservasi jalan, Dody Hanggodo merencanakan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp 1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar. Anggaran Rp 14,843 triliun ini di antaranya dialokasikan untuk bencana alam, lumpur Sidoarjo, tunggakan dan eskalasi, pengadaan tanah, biaya operasional penyelenggaraan pengadaan (BOPP), irigasi, rawa, jaringan irigasi air tanah, P3-TGAI.

Direktorat Bina Marga (Rp 7,210 triliun) Anggaran Rp 7,210 triliun antara lain dibelanjakan untuk bencana alam, tunggakann, tanah dan BOPP, kerja sama pemerintah dengan badan usaha availability payment atau KPBU-AP, preservasi jalan (6 bulan), rehabilitasi jembatan (1 tahun), penggantian jembatan, jembatan gantung, multi years contract (MYC) lanjutan, penanganan longsor, serta sebagian tunggakan IKN. Direktorat Jenderal Cipta Karya (Rp 2,940 triliun) Alokasi belanja Cipta Karya antara lain untuk bencana alam, proyek infrastruktur berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, TPS3R, PISEW, dan PKE), tunggakan, tanah dan BOPP, sebagian tunggakan IKN, multi years contract (MYC) lanjutan triwulan I, serta OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi). Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Rp 1,991 triliun) Dengan anggaran hampir Rp 2 triliun, Kementerian PU akan membelanjakan untuk rehabilitasi madrasah dan MYC lanjutan di pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. (Yetede)

Ekonomi

Bagaimana Cara Mendapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen?

KT1 14 Feb 2025 Tempo

Pelanggan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) dapat memanfaatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Diskon tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga (R) dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, meliputi 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Diskon tarif listrik merupakan stimulus ekonomi atas implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT PLN (Persero). Lantas, apakah pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan diskon?

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan potongan tarif listrik 50 persen dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme berbelit-belit. Dengan demikian, lanjut dia, pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah tidak perlu mendaftar apa pun. “Kami juga memastikan, dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2025. Dia menjelaskan, diskon tarif listrik 50 persen mulai berlaku pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. Diskon diberikan kepala pelanggan rumah tangga dengan daya listrik yang telah ditentukan, baik pelanggan prabayar maupun pascabayar.

Pada pelaksanaannya, pelanggan pascabayar akan mendapatkan potongan tarif sebesar 50 persen secara otomatis pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik untuk penggunaan periode Januari dan Februari 2025. Pembayaran tagihan listrik periode Januari bisa dilakukan pada 1-20 Februari 2025, sedangkan untuk penggunaan Januari dibayarkan pada 1-20 Maret 2025. Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah harga token listrik dari biasanya untuk memperoleh energi listrik (kWh) yang sama di semua gerai penjualan. Pembelian token listrik dengan pemberian diskon dapat dilakukan pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan otomatis dikurangi 50 persen ketika bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat membeli token listrik, baik di aplikasi PLN Mobile, ritel, agen, dan di mana pun,” ucap Darmawan. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 dan Sekarang Mengundurkan Diri

KT1 14 Feb 2025 Tempo

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 karena mendapat penugasan dari Universitas Indonesia. Setelah menjalankan perannya sebagai pegawai proyek IKN selama tiga tahun, Ali Berawi mundur menjadi Otorita IKN setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mendapat surat dari Dekan Fakultas Teknik UI terkait penarikan tugas deputi tersebut. "Alasannya di situ (disampaikan, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia kembali," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Ali Berawi dapat ditarik mundur oleh UI karena sejak awal keanggotaan Otorita IKN didapatkan dari beragam lembaga. Sebagai lembaga baru, Otorita IKN merupakan organisasi dengan komposisi pegawai yang direkrut dari kementerian atau lembaga pemerintah dan institusi lainnya, termasuk pemerintah daerah dan swasta.

"Itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PANRB," ujar Basuki. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bila Ali Berawi diminta kembali untuk menjalankan tugas sebagai dosen aktif pada semester genap.

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof. M. Ali Berawi untuk kembali bertugas melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mulai efektif pada semester genap Tahun Ajar 2024/2025,” ujar Troy dalam keterangan resmi pada Selasa, 11 Februari 2025.Kabar mundurnya Ali Berawi muncul di saat isu mangkraknya proyek IKN menguak ke publik akibat pemblokiran anggaran IKN. Mundurnya Ali Berawi untuk kembali menjadi pengajar di UI dinilai menjadi kabar negatif yang menyertai rentetan isu kegagalan pembangunan IKN. (Yetede)