Tags
Transportasi
( 1391 )
Investor Perlu Jaminan Kepastian Regulasi di Tengah Efisiensi
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Investor perlu jaminan sejumlah hal sebelum berinvestasi, di antaranya kepastian regulasi. Aturan yang berubah-ubah akan membuat calon investor surut. Sikap yang sama juga terjadi jika aturan investasi hanya diatas kertas, sedangkan praktiknya jauh berbeda. Laporan Business Ready 2024 yang dirilis Bank Dunia, Februari 2025, menyebutkan, sektor swasta berperan besar menyediakan 90 persen lapangan kerja dan 75 persen investasi di dunia. Peran penting itu tidak cukup bermodalkan jumlah penduduk yang banyak sebagai pasar suatu produk. Daya tarik lain mesti diciptakan,termasuk regulasi bisnis, layanan publik, dan efisiensi operasional. Ketiga pilar itu ada dalam survei Business Ready Bank Dunia di 50 negara. Nilai dan posisi Indonesia untuk pilar regulasi bisnis dan efisiensi operasional di bawah Vietnam, sesama anggota ASEAN. Indonesia hanya mengungguli Vietnam di pilar layanan publik. Sesuai catatan Bank Dunia, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita 4.788 dollar AS, sedangkan Vietnam berpendapatan menengah bawah dengan PDB per kapita 4.163 dollar AS.
Pada pilar efisiensi operasional, Vietnam ada di posisi ke-10, sedangkan Indonesia di posisi ke-31. Bank Dunia mendefinisikan efisiensi operasional sebagai cermin kepatuhan terhadap regulasi bisnis dan efektivitas layanan publik yang relevan bagi perusahaan. Pilar kesiapan berbisnis yang mendukung investasi di Vietnam itu berperan menarik investasi asing, yang bersama-sama dengan ekspor menjadi penggerak perekonomian. Pada 2024, PDB Vietnam tumbuh 7,09 persen, meloncat dari pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada 2023. Urusan efisiensi dalam perekonomian Indonesia memang masih menjadi catatan. Inefisiensi antara lain terlihat melalui ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berkisar 6 persen pada 2016-2023. Investasi di Indonesia belum efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ICOR lebih rendah, Indonesia perlu investasi lebih besar untuk menumbuhkan perekonomian dengan besaran yang sama. Tidak perlu mencari dalih untuk memaklumi keunggulan Vietnam dari Indonesia dari sisi regulasi bisnis dan efisiensi operasional. Yang diperlukan kini adalah mereformasi regulasi agar investor tertarik menanamkan investasi di Indonesia. (Yoga)
Pemerintah Menilai Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran
KT1
14 Feb 2025 Tempo
BELUM lama setelah kekisruhan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Alasannya sama, pemerintah menilai penyaluran solar bersubsidi kerap tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan. Bahlil berujar solar bersubsidi yang ditujukan untuk penggunaan non-komersial justru banyak digunakan industri besar. "Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pembukaan rapat kerja nasional Golkar di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat volume penyaluran solar bersubsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih tinggi dari volume penyaluran pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,57 kiloliter. Adapun pada 2020-2024, total penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 82,39 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya sedang bersiap menekan batas maksimal pembelian solar bersubsidi. Saat ini batas maksimal volume penyaluran solar per hari adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter buat kendaraan roda enam, dan 200 liter bagi kendaraan roda enam lebih. Ia menilai batas itu terlalu tinggi karena melebihi kapasitas tangki kendaraan sehingga berpotensi disalahgunakan.
BPH Migas pun mengkaji persoalan tersebut bersama tim Universitas Gadjah Mada. Erika menyebutkan perhitungan volume BBM bersubsidi, baik jenis BBM tertentu seperti solar bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite, akan didasarkan pada jumlah BBM yang benar-benar keluar dari ujung nozzle dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan perhitungan berbasis nozzle, data penyaluran BBM bersubsidi akan lebih transparan dan akurat. "Saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, pedoman teknisnya akan kami tetapkan," kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 Februari 2025. Selama ini, pengawasan distribusi solar bersubsidi mengandalkan quick response code (QR code) melalui aplikasi MyPertamina. Menurut Erika, sistem ini sebetulnya efektif untuk mengurangi potensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal itu tecermin dari data konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung turun.(Yetede)
Trump Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina-Rusia
KT1
14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin. "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)
Kebijakan Efisiensi AnggaranJadi Budaya Baru di 2025
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Kebijakan efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto akan dijadikan acuan untuk tahun depan. Kementerian dan lembaga akan dituntut melakukan efisiensi terukur sebagai bentuk budaya baru dalam pemerintahan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, Kamis (13/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan seputar kebijakan efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun yang diperintahkan Presiden Prabowo. Rapat itu sejatinya untuk membahas efisiensi anggaran di internal Kementerian Keuangan. Namun, anggota DPR juga menanyakan perihal kebijakan efisiensi secara umum yang kini mesti dilakukan setiap kementerian dan lembaga, mengingat Kemenkeu adalah pengampu utama kebijakan tersebut.
Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga pada 2025 ini bertujuan mempertajam tujuan Astacita Prabowo. Ia pun melempar sinyal bahwa efisiensi anggaran akan dilanjutkan sampai 2026. Menurut Sri Mulyani, kebijakan efisiensi akan dijadikan acuan untuk menciptakan budaya baru efisiensi birokrasi pemerintahan di semua kementerian dan lembaga. Hasil efisiensi atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ini juga akan dijadikan acuan menyusun APBN 2026. ”Saya rasa spiritnya adalah benar-benar untuk membangun budaya baru dalam bekerja.APBN2026 sedang dalam pemikiran awal, tetapi memang apa yang kita lakukan saat ini diharapkan akan menciptakan sebuah budaya baru,” ujar Sri Mulyani dalam rapat di Senayan, Jakarta. Meski efisiensi yang dilakukan bernilai besar, ia mengatakan, penghematan di tiap kementerian dan lembaga itu tidak boleh mengganggu program yang melayani masyarakat seperti bantuan sosial (bansos).
Adapun total nilai efisiensi dipastikan tetap Rp 306,7 triliun. Ia juga memastikan efisiensi ini tidak akan menggerus belanja wajib di APBN yang diamanatkan konstitusi, seperti kewajiban 20 persen anggaran pendidikan. Kemenkeu akan menyisir lagi hasil rencana efisiensi yang diajukan setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi itu tidak melanggar mandat konstitusi. ”Pelayanan publik tidak boleh dikorbankan dan berbagai target juga tidak kita kurangi. (Amanat) 20 persen sesuai konstitusi pasti kita akan jaga. Nanti sesudah (usulan) dari semua kementerian dan lembaga kami kumpulkan, kami akan memilah lagi supaya kepatuhan terhadap konstitusi tetap kita jaga,” katanya. Kebijakan berubah Tiga pekan terakhir, pemerintah melakukan ”rekonstruksi anggaran” alias mengubah lagi kebijakan efisiensi anggaran. Kebputusan ini diperintahkan Presiden Prabowo dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 dan ditindaklanjuti Kemenkeu lewat Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025 pada 24 Januari 2025. (Yoga)
2025, Masih Akan Menjadi Primadona Perbankan Kredit ke Sektor Hilirisasi
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Penyaluran kredit kepada korporasi, terutama di sektor hilirisasi, diproyeksikan tetap menjadi mesin utama pertumbuhan kredit perbankan nasional pada 2025 yang ditargetkan 9-11 persen. Industri perbankan melihat peluang besar dalam penyaluran kredit ke sektor ini seiring dengan dorongan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah industri domestik melalui hilirisasi. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, BNI siap mendukung program hilirisasi melalui berbagai inovasi dan layanan pembiayaan. Komitmen tersebut tecermin dari portofolio perseroan di sektor hilirisasi yang telah mencapai Rp 60 triliun. ”BNI memiliki eksposur di sektor hilirisasi, termasuk pada industri mineral, batubara, perkebunan, dan kehutanan. Saat ini, total portofolio kami di sektor ini mencapai kurang lebih Rp 60 triliun,” ujar Royke pertengahan pekan ini di Jakarta. Agar penyaluran kredit perbankan ke industri hilirisasi lebih optimal, Royke mengusulkan agar likuiditas diperlonggar, misalnya melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). ”Jika likuiditas tersedia, kami bisa lebih agresif dalam mendukung pasar,” ujarnya.
Royke menambahkan, sektor hilirisasi memiliki peran penting dalam ketahanan pangan serta berbagai industri lainnya. Oleh karena itu, banyak korporasi membutuhkan pendanaan untuk ekspansi dan pengembangan bisnis guna mendukung program hilirisasi nasional. Sementara itu, Head Transaction Banking PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) Andrew Suhandinata berharap semakin banyak korporasi berkontribusi dalam sektor hilirisasi sejalan dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan demikian, Bank Danamon akan berupaya terus menyalurkan kredit kepada korporasi yang bergerak di sektor hilirisasi. ”Kita juga berharap dampaknya bisa dirasakan sektor UMKM dan konsumen sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat,” katanya saat ditemui dalam pergelaran Indonesia International Motor Show 2025 di JIEXpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025). Selain itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia diharapkan juga semakin mendorong bank untuk menyalurkan pembiayaan kesektor hilirisasi.
Apalagi, menurut Andrew, kualitas aset atau kemampuan bayar korporasi di sektor ini tergolong baik. Lebih besar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan, skala pembiayaan untuk sektor korporasi, khususnya proyek besar seperti hilirisasi, akan cenderung lebih besar dibandingkan sektor lain. Karena itu,bank perlu memperkuat mitigasi risiko guna memastikan pertumbuhan kredit tetap sehat dan berkelanjutan. ”Tampaknya hal ini memang tak dapat dihindari karena skala kredit untuk
korporasi memang besar. Terlebih, banyak korporasi yang terlibat dalam proyek-proyek strategis seperti hilirisasi,” ujarnya. Dengan kebutuhan pendanaan yang tinggi, sektor ini diproyeksikan tetap menjadi primadona dalam portofolio perbankan. Bank juga harus menyiapkan strategi diversifikasi kredit agar pertumbuhan tetap stabil meskipun kondisi ekonomi global mengalami fluktuasi. Laporan Analisis Uang Beredar BI menunjukkan, penyaluran kredit kepada debitor korporasi tercatat Rp 4.185,1 triliun atau 54,43 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan pada Desember 2024. Jumlah ini meningkat sebesar 14,8 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode 2023 yang tumbuh 11,6 persen. (Yoga)
Produk Perawatan Diri Berkinerja Baik di Pasar
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Produk-produk perawatan diri atau personal care dari PT Unilever Indonesia Tbk dinilai berkinerja baik di pasaran, bahkan melampaui target. Prospek pasar produk perawatandiri di Indonesia masih besar,terutama pada kelompok generasi Z. Sebelumnya, perusahaan produk konsumsi rumah tangga PT Unilever Indonesia Tbk resmi melepas bisnis es krim. Unilever Indonesia akan berfokus pada bisnis intinya, seperti produk perawatan diri, perawatan rumah, dan nutrisi. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk Benjie Yap mengemukakan, perseroan tengah berfokus pada transformasi bisnis dan organisasi. Selepas divestasi bisnis es krim, perseroan berencana memprioritaskan pertumbuhan jangka panjang, antara lain memperkuat pangsa pasar dengan segmen pasar yang terus tumbuh, dan lebih fokus pada bisnis produk perawatan dan makanan.
”Kami percaya langkah ini menyiapkan kami untuk pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan di masa mendatang. Ini membantu kami menyiapkan masa depan,” ujar Benjie dalam konferensi pers secara daring, Kamis (13/2/2025). Perseroan menjual unit bisnis es krim dengan nilai total Rp 7 triliun, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aset yang dialihkan kepada pihak pembeli antara lain berupa pabrik dan peralatan, kabinet es krim, tanah dan bangunan pabrik di Indonesia, serta aset penelitian dan pengembangan (Kompas.id, 14/1/2025). Direktur Finance PT Unilever Indonesia Tbk Vivek Agarwal menambahkan, proses divestasi pilar bisnis es krim diharapkan tuntas pada triwulan IV (Oktober-Desember) 2025. Selepas penjualan pilar bisnis es krim, perseroan akan fokus pada bisnis produk yang lebih menguntungkan, seperti produk perawatan diri wanita, perawatan rumah, perawatan kecantikan dan kesehatan, perawatan diri, serta nutrisi.
”Bisnis ini memiliki profitabilitas yang lebih tinggi daripada bisnis es krim, dan beroperasi di saluran yang berbeda,” ujarnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, sepanjang tahun 2024, perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp 35,1 triliun yang menghasilkan laba bersih sekitar Rp 3,4 triliun. Laba bersih itu terkoreksi sebesar 29,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan penjualan dan kenaikan investasi yang diperlukan dalam transformasi. Pangsa pasar selama tahun 2024 dinilaiterus membaik jika dibandingkan dengan posisi terendah di Desember 2023 meskipun belum kembali ke posisi pasar pada Oktober 2023. Strategi inovasi Benjie menambahkan, perseroan merilis dan merilis ulang sejumlah inovasi untuk memperkuat keunggulan merek dan portofolio, serta memanfaatkan segmen konsumen yang sedang bertumbuh. Produk baru yang diluncurkan Unilever dinilai berkinerja baik dan melampaui target pasar, di antaranya produk perawatan seperti Pepsodent Gum Expert dan Dove Deodorant Serum. Selain itu, produk kecantikan dan kesehatan Dove Hair Tonic, serta produk makanan Royco Oyster Sauce. (Yoga)
Problem ”Abadi” Tata Kelola Elpiji 3 Kilogram
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Kisruh elpiji 3 kilogram pekan lalu mengingatkan kembali publik akan karut-marutnya tata kelola barang bersubsidi ini, yang kerap penyalurannya tidak tepat sasaran. Sebagai komoditas strategis, kebutuhan ”gas melon” ini selalu dipenuhi meski harus impor. Namun, terus melebarnya disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi bisa menjadi bom waktu. Per 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur elpiji 3 kg hanya dapat dibeli masyarakat di pangkalan atau subpenyalur. Pengecer seperti warung tak bisa lagi menjualnya sehingga antrean mengular di pangkalan. Setelah menuai reaksi publik, pemerintah membolehkan pengecer menjual elpiji 3 kg sambil meningkatkan status mereka menjadi sub pangkalan. Di balik kisruh itu, semrawutnya tata kelola elpiji 3 kg sejatinya lama belum terselesaikan. Pola distribusi yang terbuka membuat siapa pun bebas membeli, meski terpampang tulisan ”Hanya untuk Masyarakat Miskin” di badan tabung.
Salah satu pangkal persoalan ialah disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji non- subsidi kian melebar. Berdasarkan regulasi yang berlaku, sejak 2007, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen atau penyalur adalah Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung. Adapun di pangkalan ada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan setiap pemerintah daerah. HJE itu bertahan meskipun harga keekonomian (pasar) jauh beranjak dalam 17 tahun terakhir. Lantaran disubsidi negara, harga jual elpiji 3 kg di masyarakat tetap rendah. Meski harga di pengecer mencapai Rp 25.000 per tabung, misalnya, tetap lebih murah dari pada harga keekonomian sekitar Rp 42.000 per tabung. Di sisi lain, harga elpiji nonsubsidi mengikuti perkembangan pasar. Harganya ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero), mengacu pada harga gas acuan kontrak (CP) Aramco. Harga dipengaruhi dinamika harga gas internasional.
Sebagai perbandingan, taruhlah harga elpiji 3 kg Rp 18.000 per tabung dan harga elpiji 5,5 kg (nonsubsidi) Rp 105.000 per tabung. Bila dibagi volume masing-masing, harga elpiji 3 kg ialah Rp 6.000 per kg dan elpiji nonsubsidi Rp 19.090 per kg atau tiga kali lebih mahal. Senior Policy Adviser Indo-Pacific pada Centre for Policy Development (CPD), Ruddy Gobel, Jumat (7/2/2025), menyebut, disparitas harga menjadi akar persoalan penyaluran elpiji subsidi yang tak tepat sasaran. Peredaran elpiji 3 kg jauh lebih besar daripada elpiji nonsubsidi meskipun diperuntukkan bagi warga miskin dan usaha mikro kecil. ”Fakta itu menunjukkan, setiap orang tidak ingin melepas privilege-nya untuk membeli barang yang lebih murah meskipun itu bukan haknya,” kata Ruddy. Di sisi lain, dengan sistem penyaluran resmi Pertamina yang hanya sampai pangkalan, harga jual elpiji 3 kg di tingkat pengecer tidak bisa dikontrol. Warga tidak keberatan membeli lebih mahal selama mudah dan cepat didapat. Oleh karena itu, Ruddy menilai perlu evaluasi terhadap HJE disertai dengan strategi dan peta jalan dalam pembenahan tata kelola subsidi elpiji 3 kg. (Yoga)
BPK Diminta Oleh Audit Tata Kelola Rumah Bersubsidi
KT3
14 Feb 2025 Kompas
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta Badan Pengawas Keuangan atau BPK mengaudit tata kelola rumah bersubsidi. Ditemukan banyak pengembang yang membangun rumah berkualitas rendah, khususnya untuk skema penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. ”Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu supaya nanti bisa diperoleh suatu petunjuk komprehensif bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab tentang apa. Jika itu ada kerugian negara, saya serahkan kepada penegak hukum,” tutur Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Menurut Heri, pengembang yang membangun rumah tak layak berkualitas rendah akan merugikan masyarakat sebagai penghuni. Negara pun turut dirugikan. Dalam data yang diberikan kepada BPK, setidaknya ada 14 pengembang ”nakal” di area Jabodetabek yang rata-rata sudah membangun 1.000-1.200 unit rumah bersubsidi.Angka itu belum mencakup di daerah lain.
”Kami sudah hitung sebetulnya para pengembang itu masih untung, tetapi kalau masih meninggalkan kualitas, masih meninggalkan ketidaktaatan untuk menyediakan rumah layak, ini sangat merugikan,” ujar Heri. Ia mendefinisikan pengembang ”nakal” sebagai pihak yang tak tuntas membangun rumah, tak layak huni, tak layak fungsi, dan tak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Ketika dilakukan pemeriksaan di lapangan, Heri menemukan sebuah kompleks rumah memiliki elevasi ketinggian yang tidak diperhatikan, bahkan lebih rendah ketimbang danau di sekitar hunian. Akibatnya, genangan baru terbentuk dengan kualitas selokan dan sanitasi buruk. Ketika ditanya untuk meng- umumkan para pengembang terkait, Heri mengatakan bahwa pihaknya akan membuat daftar pengembang yang dinilai tidak layak membangun perumahan bersubsidi. Dengan harapan, mereka tidak lagi dilibatkan perbankan karena dianggap meresahkan. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak hanya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam audit BPK, pemeriksaan akan dilakukan secara komprehensif, tak hanya perbankan dan pengembang.
”Yang bertanggung jawab adalah pengembang karena mereka sudah terima uang, tetapi tidak memberikan kualitas yang baik,” kata Heri. Sembari proses pelaporan ke BPK berjalan, Heri akan menegur pada para pengembang ”nakal” tersebut. Pada waktu bersamaan, pihaknya juga me- nunggu validitas dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Guna mengakomodasi masyarakat yang menghuni rumah tak layak huni, Kementerian PKP akan membentuk sarana pengaduan. Ia menargetkan medium tersebut diluncurkan pekan depan, serupa dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atas SP4N Lapor. Meski demikian, Heri mengatakan, masih banyak pengembang yang bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan baik. Ia akan memberikan kesempatan kepada pengembang tersebut untuk mengoptimalkan kerja sama dalam skema FLPP. Disayangkan Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyayangkan pemerintah yang melabeli pengembang ”nakal” terlalu dini. (Yoga)
Industri Otomotif Indonesia Mempunyai Prospek Besar Seiring Pertumbuhan Ekonomi
KT3
14 Feb 2025 Kompas (H)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri otomotif Indonesia memiliki prospek yang besar seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk yang terus tumbuh. Apalagi, rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. ”Rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah, yakni 99 unit per 1.000 orang. Masih banyak ruang bagi investor (sektor industri otomotif) untuk tumbuh di Indonesia,” ujar Agus dalam pidato pembukaannya di ajang Indonesia International Motor Show atau. IIMS 2025, Kamis (13/2/2025), di Jakarta. Dalam pembukaan tersebut, hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto, serta Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Selain itu, turut hadir Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung. Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2025.
Menurut Agus, sebagai perbandingan, rasio kepemilikan mobil di Malaysia mencapai 490 unit per 1.000 orang, Thailand 275 unit per 1.000 orang, dan Singapura 211 unit per 1.000 orang. Sementara di Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, Jepang 670 unit per 1.000 orang, dan Australia 776 unit per 1.000 orang. Kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Agus mengakui bahwa penjualan mobil dalam negeri belum menggembirakan. Kendati demikian, ada prospek yang besar. Berdasarkan data yang ada, penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesale) pada Januari 2025 turun 11,3 persen secara tahunan. Pada Januari tahun ini, penjualan mobil secara wholesale sebanyak 61.843 unit, sementara pada Januari 2024 sebanyak 69.758 unit. ”Dengan kondisi pasar yang sedang lesu ini, semua pemangku kepentingan di sektor industri otomotif, termasuk pemerintah, perlu mencari terobosan agar konsumen berminat kembali berbelanja produk otomotif,” ucapnya.
Pemerintah, lanjut Agus, tidak tinggal diam. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini untuk menggairahkan pasar otomotif nasional adalah dengan pemberian sejumlah insentif, seperti insentif perpajakan untuk mobil jenis hibrida berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung gerakan transisi menuju energi ramah lingkungan. Sementara itu, Daswar menyampaikan, kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Insentif tersebut diharapkan berkontribusi pada rantai pasok industri sektor otomotif nasional. Kredit selektif Selama 2024,tren pembiayaan otomotif tumbuh melambat akibat tertekannya daya beli masyarakat sehingga industri pembiayaan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Kehadiran pameran diharapkan dapat memberi angin segar di tengah lesunya pasar otomotif. (Yoga)
Komisi II DPR Setuju Anggaran OIKN Ditambah Sebesar Rp 8,1 Triliun
KT3
13 Feb 2025 Kompas
Komisi II DPR menyetujui usul tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 8,1 triliun. Dana itu akan dipakai untuk pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, berdasarkan rapat terbatas dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Basuki diminta menyusun dokumen penambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 14,4 triliun. ”Jika konsisten per tahun, apalagi (anggaran) ditambah, sesuai dengan instruksi Pak Prabowo, pada 2028 trias politika sudah bisa berkantor di IKN. Kami senang dan ini menjawab spekulasi seminggu terakhir setelah inpres (tentang pemangkasan anggaran) bahwa masa depan IKN masih cerah,“ kata Rifqinizamy, Rabu (12/2/2025) malam, di Kompleks Senayan, Jakarta.
Dalam rapat dengar pendapatKomisi IIDPR,Basuki menjelaskan, program pembangunan infrastruktur IKN tahap kedua periode 2025-2029 dari APBN ditujukan untuk menyiapkan gedung perkantoran, ruang sidang, hunian, dan ekosistem pendukung lainnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 48,8 triliun. ”Pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah dibangun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) pada 2022-2024 selanjutnya akan dikelola OIKN,” ujar Basuki. Selain itu, anggaran OIKN untuk pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN juga untuk pengelolaan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, masjid negara, dan kawasan istana kepresidenan. Ada pula bangunan untuk hunian pekerja konstruksi hingga kantor pengelola jalan. Lalu, ada pula program jaringan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan penataan kawasan Sepaku yang telah dialokasikan kepada OIKN sebesar Rp 6,3 triliun.
Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN tahap kedua nilai investasinya sebesar Rp 6,49 triliun. Pembangunan itu untuk sektor pendidikan, hotel, hunian, ritel, dan perkantoran. OIKN juga sedang memproses beberapa proyek melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ada enam proyek KPBU yang sedang dalam tahap finalisasi studi kelayakan dengan nilai investasi Rp 60,93 triliun untuk pembangunan hunian dari sejumlah pengembang. Rincian anggaran Program pembangunan IKN tahap kedua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028. Hal ini dilakukan dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN tahap kedua tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran tersebut terdiri dari APBN Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029, KPBU Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk pada 2025 per Februari) sebesar Rp 6,49 triliun. (Yoga)
…
Pilihan Editor
-
Orang Kaya Singapura Akan Dikenai Pajak
19 Feb 2022 -
Membabat Para Penentang
19 Feb 2022 -
Euforia Bank Digital Mendongkrak Kekayaan Taipan
21 Feb 2022 -
-
Tiga Bisnis yang Dibutuhkan Dimasa Depan
02 Feb 2022