Labirin | News & Update

;

Transportasi

( 1391 )

Dana Desa Jadi Bancakan Kami Tidak Mau Itu Terjadi

KT3 17 Feb 2025 Kompas (H)

Dana desa disalurkan sejak tahun 2015 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap tahun dikucurkan dana rata-rata Rp 1 miliar untuk setiap desa yang jumlahnya lebih dari 75.000 desa. Namun, di balik dana besar tersebut, korupsi justru menggerogoti keuangan desa. Korupsi di sektor ini bahkan mendominasi kasus korupsi di Indonesia, seperti catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2022 dan 2023. Memasuki satu dekade penyaluran dana desa, bagaimana evaluasi pemerintah terhadap program ini? Peran apa yang diharapkan dari dana desa dalam pembangunan Indonesia ke depan? Untuk mendalami ini, Kompas mewawancarai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Selasa (4/2/2025), di Jakarta.

Berikut cuplikan wawancaranya. Bagaimana evaluasi terhadap 10 tahun dana desa? Selama 10 tahun terakhir, dana desa meningkat signifikan hingga Rp 610 triliun dengan alokasi tahun 2025 sebesar Rp 71 triliun. Dana ini membantu pembangunan desa, tetapi masih ada tantangan dalam pengelolaannya. Masalah utama adalah penyalahgunaan dana oleh oknum kepala desa, termasuk untuk judi online dan kepentingan pribadi. Meskipun yang terlibat relatif kecil, praktik ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, kami di Kemendesa dan PDT bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengawasi aliran dana dan memastikan transparansi. Kamitidak mau dana desa jadi bancakan. Komitmen kami menutup celah korupsi serta memastikan dana desa mendukung visi pemerataan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan sesuai Astacita Presiden. Kami mendukung program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dari Kejaksaan Agung untuk memberikan pendampingan digital bagi kepala desa.

Mereka dapat mengajukan aduan atau konsultasi yang akan ditindaklanjuti kejaksaan. Jika ada gangguan dari oknum tertentu, kepala desa bisa lapor ke aparat penegak hukum. Apa rencana ke depan untuk dana desa? Ke depan, dana desa akan difokuskan untuk penggunaan produktif. Sesuai Permendes No 2/2024, minimal 20 persen dana desa harus untuk ketahanan pangan dan berputar menjadi modal. Setiap desa wajib punya BUMDes sesuai potensinya, seperti desa padi, ayam petelur, ikan nila, wisata, ekspor, dan bebas sampah. BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa dengan skema yang telah disiapkan. Selain itu, BUMDes juga kami arahkan berperan besar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 83 juta penerima. Jika satu hari butuh 83 juta butir telur, desa harus menjadi produsen, bukan hanya penonton atau mengandalkan impor. Oleh karena itu, desa harus mengembangkan usaha pangan untuk menyuplai langsung keprogram ini. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Anggaran Coretax Kembali Jadi Perdebatan

HR1 15 Feb 2025 Kontan

Proyek sistem administrasi pajak Coretax DJP yang diklaim canggih kini mendapat sorotan karena anggaran yang membengkak dan dugaan ketidaksiapan sistem sebelum peluncuran. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya menghabiskan Rp 1,3 triliun, tetapi mencapai Rp 5,4 triliun. Biaya tinggi ini diduga disebabkan oleh gaji pegawai yang direkrut dua kali lipat dari pegawai biasa serta kenaikan pangkat tanpa dasar hukum.

Selain itu, Rinto juga mengkritik perubahan mendadak dari sistem PSIAP menjadi Coretax pada Agustus-September 2024, yang mengejutkan banyak pegawai teknis karena sistem dinilai belum siap untuk diluncurkan pada Januari 2025. Pengembang Coretax, yakni LG CNS dan Qualysoft, disebut banyak menggunakan software gratis dalam pengembangannya.

Rinto menilai pengembangan Coretax mengalami kesalahan urutan, di mana regulasi dan aplikasi didahulukan sebelum proses bisnis tersusun dengan baik, menyebabkan sistem tidak berjalan optimal. Akibatnya, IWPI telah melaporkan dugaan korupsi proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025, dan KPK telah meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

Sementara itu, Ditjen Pajak masih menjalankan dua sistem pajak sekaligus, yakni Coretax DJP dan sistem lama. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa Ditjen Pajak diberikan waktu hingga akhir April 2025 untuk memperbaiki Coretax, dengan syarat tidak mengganggu penerimaan negara, terutama dalam masa pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Coretax menjadi penting agar sistem pajak yang diharapkan efisien justru tidak menjadi beban negara.

Ekonomi

Risiko Perang Dagang Kian Nyata

HR1 15 Feb 2025 Kontan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.

Trump telah memerintahkan timnya untuk menghitung bea masuk yang dikenakan negara lain dan menyesuaikan tarif AS. Kebijakan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan hasil studi diharapkan rampung pada 1 April 2025, menurut Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS.

Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah menerapkan tarif impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025 serta mengenakan tarif 10% terhadap barang impor dari China. Trump juga mempertimbangkan tarif tambahan untuk barang dari Kanada, Meksiko, kendaraan, semikonduktor, dan produk farmasi.

Kebijakan ini memicu negosiasi dagang, salah satunya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meminta pelonggaran tarif dengan menawarkan peningkatan pembelian minyak, gas, dan pesawat tempur dari AS. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa tercapai dalam tujuh bulan ke depan.

Namun, kebijakan tarif ini menuai kritik. Tiffany Smith, Wakil Presiden Perdagangan Global National Foreign Trade Council, menyatakan bahwa idealnya, kebijakan perdagangan harus mendorong kerja sama dengan mitra dagang untuk menurunkan hambatan tarif, bukan malah meningkatkannya.

Kebijakan tarif imbal balik Trump berpotensi memperburuk hubungan dagang global dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meskipun Trump mengklaim tujuannya adalah menurunkan harga dalam jangka panjang.

Ekonomi

Persaingan Sengit Harga Mobil Listrik di Pasar RI

HR1 15 Feb 2025 Kontan (H)

Industri otomotif di Indonesia semakin agresif dalam menghadirkan mobil listrik dengan harga terjangkau untuk mendorong elektrifikasi kendaraan. Wuling Motors meluncurkan New Air ev (Rp 184 juta) dan New Cloud EV (Rp 365 juta), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Arif Pramadana, Vice President Wuling Motors, menyatakan bahwa mayoritas pengguna Air ev menggunakan kendaraan ini untuk mobilitas sehari-hari, sementara Cloud EV lebih banyak digunakan sebagai mobil keluarga dengan jarak tempuh rata-rata 60 km per hari.

Selain Wuling, VinFast dari Vietnam memperkenalkan SUV listrik VF 3 seharga Rp 227,65 juta, dengan tambahan diskon untuk pembeli awal serta fasilitas pengisian daya gratis di V-GREEN hingga tahun 2028. Pham Sanh Chau, CEO VinFast Asia, optimistis bahwa VF 3 bisa menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia.

Sementara itu, Honri, merek mobil listrik asal China di bawah Utomo Corp, meluncurkan Honri Boma EV dengan harga Rp 199 juta. Deny Utomo, CEO Utomo Corp, menyebutkan bahwa model ini sebelumnya telah sukses di pasar Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia sebelum masuk ke Indonesia.

Meskipun harga mobil listrik semakin terjangkau, mobil hybrid masih lebih populer dibandingkan mobil listrik murni. Data Gaikindo menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penjualan mobil hybrid mencapai 56.812 unit, lebih tinggi dibandingkan mobil listrik yang terjual 44.557 unit. Mobil hybrid lebih diminati karena tetap memiliki mesin bensin tetapi dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat dan emisi lebih rendah.

Beberapa produsen otomotif terus memperluas lini hybrid mereka, seperti Toyota Astra Motor (TAM) dengan New Camry Hybrid EV dan New Corolla Cross HEV, serta GWM Indonesia yang merilis Haval Jolion Ultra HEV. Honda Prospect Motor (HPM) juga berencana meluncurkan tiga model hybrid baru, dengan salah satunya diproduksi di dalam negeri.

Untuk meningkatkan daya saing mobil listrik, Pengamat Otomotif dan Akademisi ITB, Yannes Martinus Pasaribu, menyarankan agar produsen lebih menargetkan generasi milenial akhir dan Gen Z awal, yang lebih melek teknologi dan terbuka terhadap tren kendaraan listrik.

Ekonomi

Strategi Menghidupkan Kembali Industri Otomotif

HR1 15 Feb 2025 Bisnis Indonesia (H)

Sektor otomotif nasional mengalami penurunan penjualan dan produksi mobil dalam dua tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa acara seperti IIMS 2024, yang mencatatkan penjualan mencapai Rp6,7 triliun dan meningkat 26,4% dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan mobil secara keseluruhan mengalami penurunan sejak 2023, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada 2022. Proyeksi penjualan mobil pada 2025 diperkirakan hanya mencapai sekitar 900.000 unit, sedikit lebih tinggi dari tahun 2024.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah ketidakpastian ekonomi, harga barang kebutuhan pokok yang meningkat, dan tingginya suku bunga kredit kendaraan, meskipun ada penurunan pada BI Rate. Pakar otomotif dan akademisi Yannes Martinus Pasaribu menyatakan bahwa banyak masyarakat yang menunda pembelian mobil dan lebih memprioritaskan kebutuhan lain seperti pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada mendongkrak industri otomotif, termasuk insentif fiskal dan regulasi yang mendukung iklim usaha, sangat dibutuhkan agar sektor ini bisa pulih dan berkembang.

Politik dan Birokrasi

Preservasi Jalan dan Jembatan Tetap Jadi Prioritas, Anggaran Ditambah

KT1 15 Feb 2025 Investor Daily

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan fokus pada program padat karya tunai dan preservasi jalan maupun jembatan usai mendapat tambahan APBN 2025 dari semula Rp29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komosi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis (13/2). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut lebih fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. "Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif yang kita sah kan hari ini," kata Lasarus. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran Kementerian PU bertanbah hampir 50% jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun. "Setelah mengalami reksontruksi anggaran, ada pertambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp 50,48 triliun," jelas Lasarus. (Yetede)

Ekonomi

Lee Man Fong, Pelukis yang Disukai Bung Karno

KT1 15 Feb 2025 Tempo

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pameran bertajuk Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Nusantara di Museum Nasional, Jakarta menampilkan karya pelukis besar yang disukai Presiden Soekarno. "Kalau di sini ruang pameran dari koleksi karya seorang pelukis besar, Lee Man Fong. Ini pelukis yang disukai oleh Bung Karno dan bahkan ikut menjadi editor dari lima buku volume koleksi Bung Karno," kata Fadli kepada wartawan, Senin malam, 10 Februari 2025. Yang dimaksud Fadli, buku-buku itu adalah Lukisan-lukisan dan Patung-patung Presiden Soekarno bersampul hitam. Editor buku itu Lee Man Fong, pelukis Istana Negara kala itu. Buku ini dicetak pertama kali di Jepang, pada 1964 dengan ukuran 40 x 30 sentimeter.

Adapun lukisan Lee Man Fong didominasi warna cokelat dan kuning emas. Ia dibingkai dalam pigura berukuran 103 x 50 sentimeter. Delapan lukisan ini terdiri dari gambar dua kelinci, dua bangau, dua kakatua, singa, dua merpati, dua bebek, dan dua anjing. Fadli tidak mendetailkan pemilik koleksi lukisan Lee Man Fong ini. Dia hanya menjelaskan bahwa pameran akulturasi atau percampuran budaya Tionghoa dan Nusantara disediakan itu sejumlah kolektor. "Dipinjamkan dari beberapa kolektor," kata dia. Berdasarkan penjelasan di ruang pameran, Man Fong dilahirkan di Guangzhou, Tiongkok, 14 November 1913. Dari Tiongkok ia pindah ke Singapura. Terakhir ia bermukim Indonesia. "Namun sejauh-jauh menjejak negeri lain, ia masih berstatus warga negara Tiongkok," dikutip dari penjelasan di ruang pameran. Ia meninggal di Puncak, Jawa Barat, pada 3 April 1988.

Pameran akulturasi budaya Tionghoa itu akan berlangsung selama tiga bulan ini, sejak dibuka 11 Februari 2025, menghadirkan sejumlah lukisan Lee Man Fong bertema satwa, yang menjadi salah satu tema favorit dalam kariernya sebagai pelukis. Lukisan itu bermedium cat minyak di atas hardboard atau bahan komposit serat kayu. Tema satwa selalu muncul dalam lukisan Man Fong lantaran dipacu oleh oleh dorongan banyak orang agar dirinya melukis cap ji shio atau dua belas satwa yang mewakili tahun kelahiran. "Cap ji shio dalam astrologi Tiongkok dipercaya mengisyaratkan perjalanan nasib seseorang," dikutip dari buku Melipat Air: Jurus Budaya Pendekar Tionghoa, Lee Man Fong, Siaw Tik Kwie, Lim Wasim karya Agus Dermawan T. Dalam buku itu, Man Fong menggambarkan satwa shio itu secara realistik, teknik, dan gaya yang dihadirkan adalah gabungan chinese-western art. Sementara setting lingkungan dan alam yang disuguhkan umumnya beraroma Tiongkok dan Indonesia. (Yetede)

Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Elite Partai Politik Pendukung Pemerintahannya

KT3 15 Feb 2025 Kompas (H)

Presiden Prabowo Subianto mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Atas ajakan tersebut, semua elite parpol di KIM Plus menyatakan kesiapannya. Namun, untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, sejumlah elite parpol belum bersikap. Ajakan menjaga koalisi itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi bersama pimpinan partai politik (parpol) KIM Plus di kediaman Presiden, di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Semua pimpinan parpol anggota KIM Plus hadir dalam silaturahmi ini. KIM Plus merupakan gabungan parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga parpol nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hadir pula dalam silaturahmi ini para anggota Kabinet Merah Putih serta kepala daerah terpilih yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024. Acara ini berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Seusai acara silaturahmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dalam acara silaturahmi itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar KIM Plus bisa menjadi koalisi permanen. Hal ini dinilai Prabowo sangat penting karena pemerintahan membutuhkan soliditas koalisi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. PKB pun, lanjut Muhaimin, menyambut baik ajakan Prabowo tersebut. Sebab, menurut dia, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Namun, saat ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029, Muhaimin tidak menjawab. ”Makasih ya,” ujarnya sambil meninggalkan wartawan.

Pada Kamis (13/2), dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Gerindra sudah menatap Pilpres 2029. Saat itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menginginkan agar Prabowo kembali diusung sebagai capres di Pilpres 2029. Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen juga diungkapkan oleh beberapa elite parpol yang mengikuti acara silaturahmi KIM Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, misalnya. Ia menyebut, semua parpol KIM Plus sudah memiliki kesepahaman untuk membentuk koalisi permanen hingga 2029. ”Kami sudah berpikir koalisi permanen. Semua partai solid, satu visi, loyal kepada Pak Prabowo,” ucap Idrus. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Raja Juli Antoni mengatakan, sebaiknya koalisi ini dilanjutkan sampai Pilpres 2029. PSI menyatakan siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. (Yoga)

Ekonomi

Di Tengah isu Pemangkasan Anggaran, Proyek Pakai Hibah

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Di tengah isu pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan agar penyelesaian pembangunan proyek Pusat Data Nasional atau PDN yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Usulan ini telah mendapat dukungan dari Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan hal itu sebagai bagian dari dokumen kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers, Kamis (13/2/2025). Dalam kesimpulan, alokasi pagu anggaran Komdigi pada 2025 semula sebesar Rp 7,7 triliun. Setelah pemangkasan, total pagu anggaran menjadi sebesar Rp 3,8 triliun. Pagu setelah efisiensi ini mencakup pagu anggaran tiga mitra Kementerian Komdigi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Publik Pusat, dan Dewan Pers.

”KomisiIDPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp 9,6 triliun yang di dalamnya termasuk Rp 280 miliar dari PHLN yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek PDN Cikarang. PDN Cikarang harus segera selesai dan beroperasi. Sekarang, masih pakai PDN sementara yang rentan diretas,” ujar Dave. Pembangunan proyek PDN Cikarang sejauh ini sudah dibiayai pinjaman Pemerintah Perancis dan APBN. Total anggaran pembangunan proyek ini mencapai Rp 2,7 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan, penyelesaian proyek PDN Cikarang memang perlu kucuran PHLN baru atau tambahan khusus. Tujuannya agar menjamin PDN Cikarang dapat beroperasi. Saat ini pembangunannya sudah hampir final. ”Kami sedang mendiskusikan hal itu (kucuran PHLN baru) dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya. Ismail menambahkan, secara prinsip, operasionalisasi PDN Cikarang memerlukan PDN cadangan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data yang tersimpan. Dengan kata lain, pengelolaan PDN seharusnya tidak terpusat di satu titik lokasi.

”Jadi, kebutuhan PDN pada jangka panjang memang masih besar. PDN Batam semestinya bisa menjadi PDN redundant, tetapi tawaran pinjaman pada pihak Korea Selatan tidak berjalan baik sehingga tidak dilanjutkan,” kata Ismail. Anggaran KNKT Seperti Kementerian Komdigi, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terpangkas. Kemenhub menerima pagu anggaran efektif sebesar Rp 17,7 triliun. Namun, Komite Nasional Keselamatan Transportasi(KNKT)tidak mengantongi anggaran untuk menginvestigasi kecelakaan. Imbasnya, instansi tersebut terancam tidak dapat menjalankan tugas dan perannya mengkaji ragam kecelakaan yang terjadi. ”Pemangkasan anggaran memang terjadi pada semua (lini). Kami sedang minta untuk mengajukan anggaran yang paling minimal untuk KNKT,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/2). Kemenhub tengah berupaya agar KNKT mendapatkan tambahan anggaran. Beberapa di antaranya anggaran untuk perjalanan dinas investigasi, langganan perangkat lunak (software) guna membaca kotak hitam, baik kapal maupun pesawat; langganan internet; dan pembelian alat pelindung diri. (Yoga)

Ekonomi

Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

KT3 15 Feb 2025 Kompas

Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.

Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)