;
Tags

Transportasi

( 1391 )

Laba Himbara Tumbuh Lebih Lambat Dibanding 2023

KT3 13 Feb 2025 Kompas
Pertumbuhan laba himpunan bank milik negara alias Himbara selama 2024 lebih lambat dibanding 2023. Meski demikian, di tengah tantangan likuiditas tahun ini, Himbara optimistis berkinerja lebih baik. Laba bersih Himbara secara konsolidasi pada 2024 mencapai Rp 142,92 triliun atau tumbuh 2,08 persen dibanding 2023. Sementara laba 2023 tumbuh 22,86 persen dari laba 2022. Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat, melambatnya laju pertumbuhan laba Himbara terjadi akibat kurang optimalnya pendapatan bunga kredit. Ini, antara lain, tampak dari peningkatan jumlah kredit yang sudah disetujui, tetapi belum ditarik (undisbursed loan). Nilainya meningkat 6,6 persen secara tahunan pada November 2024. ”Kenaikan undisbursed loan menjadi salah satu indikator bahwa pendapatan dari bunga kredit kurang optimal. Akibatnya, laba bersih tidak mengalami kenaikan signifikan. Hal ini juga bisa mendorong pendapatan bersih menipis pada level yang lebih rendah,” katanya, Rabu (12/2/2025). 

Anggota Himbara, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah melaporkan kinerja 2024. Seluruh aset Himbara pada 2024 tumbuh 6,28 persen dibanding 2023 menjadi Rp 6.018 triliun. Di sisi lain, tengah terjadi persaingan ketat dalam penghimpunan dana masyarakat, antara produk perbankan dan surat utang terbitan pemerintah. Sebagai gambaran, Obligasi Negara Ritel (ORI) menawarkan kupon yang lebih menarik sekitar 6 persen. Sementara suku bunga deposito bank hanya 4,25 persen. ”Artinya, bank bisa kalah bersaing. Namun, bank umum hampir tidak mungkin berani menaikkan bunga deposito hingga mendekati kupon obligasi karena bunga penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) hanya 4,25 persen untuk bank umum dan 6,75 persen untuk BPR. Hal itu yang membuat beban tinggi bagi bank selama ini,” ujar Paul.

Kendati demikian, Himbara memiliki peluang untuk meningkatkan kinerjanya pada 2025 dengan adanya sejumlah program prioritas pemerintah. Misalnya, program strategis nasional (PSN) dan pembangunan 3 juta rumah. Alih-alih mengejar target semata, bank sebaiknya tetap meningkatkan manajemen risiko. Himbara, menurut Paul, juga dapat menggenjot pendapatan non-operasional guna mengimbangi pendapatan bunga kredit yang sedang melandai. Dengan demikian, penyaluran kredit dan kinerja perseroan dapat tetap tumbuh pada 2025. Hapus buku Terpisah, pengajar Binus University, Doddy Ariefianto, berpendapat, melambatnya pertumbuhan laba Himbara itu di luar siklus bisnis normal pada umumnya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kegiatan hapus buku kredit macet. Merujuk data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hapus buku terhadap kredit yang diberikan Himbara per November 2024 mencapai Rp 385,45 triliun. Jumlah ini meningkat 17,95 persen secara tahunan. ”Kalau siklus bisnis, biasanya tidak sampai melambat sebesar itu. Dalam hal penyaluran kredit, misalnya, tidaksampai turun dari 20 persen menjadi 2 persen. (Yoga)

Risiko Bayi yang Lahir Terlambat Meningkat Akibat Perubahan Iklim

KT3 13 Feb 2025 Kompas
Risiko bayi yang lahir terlambat meningkat akibat perubahan iklim. Sebelumnya, dampak perubahan iklim dikaitkan dengan risiko kelahiran bayi prematur atau kelahiran dini. Hasil studi dari Curtin University yang diterbitkan di jurnal Urban Climate pada Februari 2025 menemukan paparan polusi udara luar ruang dan suhu ekstrem selama kehamilan meningkatkan risiko kehamilan berkepanjangan. Kesimpulan ini didapat dari analisis data pada 400.000 kelahiran di Australia Barat. Hasil analisis menyebutkan paparan lebih tinggi pada polusi udara partikulat halus PM 2,5 dan tekanan biotermal dari suhu udara, radiasi, kelembaban, dan kecepatan angin berkaitan dengan kondisi kehamilan yang berlangsung lebih dari 41 minggu. Idealnya, bayi lahir di usia 39-40 minggu masa kehamilan. Penulis utama studi itu, Sylvester Dodzi Nyadanu, mengutarakan, meski paparan dampak perubahan iklim sebelumnya dikaitkan risiko kelahiran prematur atau kelahiran dini, studi ini sekaligus mengungkapkan risiko lain dari dampak perubahan iklim terhadap masa kehamilan yang berkepanjangan.

”Kita tahu bahwa lahir terlalu cepat atau kelahiran prematur memiliki risiko kesehatan yang sudah terdokumentasikan dengan baik. Namun, sedikit perhatian diberikan pada risiko terkait dengan kelahiran yang terlambat,” tuturnya. Sylvester menambahkan, paparan polusi udara dan paparan biotermal selama masa kehamilan ternyata juga meningkatkan kemungkinan masa kehamilan berkepanjangan. Itu terutama pada ibu berusia di atas 35 tahun, ibu yang baru pertama kali hamil, dan ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi kehamilan berisiko meningkatkan potensi kehamilan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Stresor lingkungan, termasuk paparan dari dampak perubahan iklim selama kehamilan, terkait dengan respons ibu serta risiko pada aktivitas endokrin dan inflamasi meningkat menjelang akhir masa kehamilan. ”Hal ini dapat memperpendek masa kehamilan yang menyebabkan kelahiran prematur atau memperpanjang masa kehamilan dalam beberapa kasus,” kata Sylvester. 

Intervensi medis Kondisi kehamilan yang berkepanjangan patut menjadi perhatian. Sebab, kehamilan yang panjang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kebutuhan intervensi medis yang lebih rumit, seperti induksi dalam persalinan atau persalinan caesar. Selain itu, kehamilan berkepanjangan juga meningkatkan risiko lahir mati, komplikasi dalam persalinan, kematian bayi pascakelahiran, gangguan perilaku dan emosional pada anak usia dini, serta dampak emosional pada keluarga. ”Perubahan iklim yang menyebabkan semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan memburuknya kualitas udara membuat kita perlu semakin menyadari dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan anak,” ujar Sylvester. Dari penelitian lain yang dilakukan University of the Basque Country, paparan polusi udara pada ibu hamil berkaitan pula dengan kesehatan bayi saat baru dilahirkan. Risiko dari paparan polusi udara ini paling sensitif terjadi saat awal masa kehamilan dan akhir kehamilan. Paparan polusi udara memengaruhi hormon tiroid dari bayi sejak dalam kandungan. Hormon tiroid amat penting untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme janin serta berperan penting dalam perkembangan neurologis. (Yoga)

Semua Anggaran Institusi Dipangkas

KT3 13 Feb 2025 akompas (H)
Berdasarkan rapat dengar pendapat yang diadakan setiap komisi di DPR dengan para mitra kerjanya dengan agenda rekonstruksi atau revisi atas efisiensi anggaran, di Jakarta, Rabu (12/2/2025), dipastikan tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang lolos dari efisiensi anggaran. Anggaran Badan Gizi Nasional selaku pelaksana program Makan Bergizi Gratis pun dipangkas 0,284 persen atau setara Rp 201,9 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Sebelumnya terdapat 17 kementerian/lembaga (K/L) yang tidak terkena pemangkasan anggaran, di antaranya institusi-institusi penegak hukum dan pertahanan serta Badan Gizi Nasional. Namun, kini, dipastikan tidak ada satu pun kementerian dan lembaga yang bebas dari kebijakan pemangkasan anggaran. Rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional dan Komisi IX DPR pun digelar mendadak pada Rabu malam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, rapat tersebut tidak terjadwal dalam agenda DPR.

”Efisiensi 0,2845 persen. Kurang lebih sebesar itu,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dihubungi dari Jakarta. Adapun hasil rekonstruksi anggaran terbaru dibahas dalam Rapat Terbatas Pembahasan Efisiensi Belanja K/L yang digelar pada Selasa (11/2) malam antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perwakilan K/L, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Tanpa diskusi Menurut Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti, dalam rapat tersebut, Kemenkeu dan Kemensetneg menyampaikan besaran efisiensi terbaru yang harus dipangkas oleh tiap K/L. Kemenkeu dan Kemensetneg juga menegaskan ulang kepada setiap K/L item belanja apa saja yang boleh dipangkas anggarannya, yakni hanya terbatas pada belanja barang dan belanja modal. Setelah rekonstruksi tersebut, besaran efisiensi anggaran Bappenas turun dari awalnya Rp 1,07 triliun menjadi Rp 1 triliun.

Menurut Teni, hasil rekonstruksi itu disampaikan kepada K/L dalam rapat Selasa malam tanpa diskusi.  Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, sesuai isi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, setiap K/L diharapkan untuk meminta persetujuan blokir anggaran dari DPR paling lambat 14 Februari 2025. Namun, tenggat itu bergantung pada pembahasan di DPR. Kalaupun pembahasan di DPR mundur melewati 14 Februari, Kemenkeu tidak akan ”mengambil alih” proses efisiensi anggaran di K/L bersangkutan dan akan menunggu dinamika diparlemen selesai. ”Kita lihat saja prosesnya. Kalau bisa selesai Jumat (14/2). Kalau tidak, berarti diundur, tetapi mundurnya ke tanggal berapa, itu kami belum bisa pastikan sampai kapan,” kata- nya. Ia berharap DPR bisa menyetujui hasil rekonstruksi anggaran yang diajukan setiap K/L itu. (Yoga)

Kuliner yang Memikat jadi Magnet Bagi Konsumen

KT3 13 Feb 2025 Kompas
Kuliner yang memikat jadi magnet bagi konsumen, bahkan turut memikat wisatawan dari beragam daerah dan negara. Lekat dengan aspek kuliner, gastronomi alias seni menyiapkan, memasak, hingga memproduksi ragam santapan dan sajian berperan bak lidah penghubung memperkenalkan ciri khas kebudayaan. Salah satu pendongkrak pamor ragam restoran adalah predikat berbintang serta penghargaan dari para pakar dan kritikus makanan ternama. Nama restoran dapat melejit ketika mendapatkan penghargaan prestisius ini. Michelin Guide, misalnya, salah satu produk panduan perjalanan yang mendunia merupakan bagian dari Grup Michelin, produsen manufaktur ban asal Perancis. Perusahaan itu merambah ke dunia kuliner yang terkenal dengan penghargaan ”Bintang Michelin” atau Michelin Star. Dilansir dari Statista, pada April 2024, nilai tengah harga menu restoran berpredikat ini sebesar 179 dollar AS atau Rp 2,9 juta dengan kurs Rp 16.453 per dollar AS. Rata-rata harga menu yang menyandang bintang tiga Michelin mencapai 356 dollar AS atau setara Rp 5,8 juta.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hariyanto, Jumat (7/2/2025) lalu, mengemukakan, wisata kuliner yang erat kaitannya dengan gastronomi merupakan produk wisata. Komponen ini berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. ”Bayangkan kalau kita bandingkan dengan kompetitor kita, bahkan Thailand, apalagi Singapura, ragam pilihan kuliner kita hampir enggak terbatas. Nah, itulah potensi kita sejauh ini yang jadi perhatian Kemenpar,” tuturnya seusai jumpa pers di Jakarta. Di Indonesia, Hariyanto melanjutkan, aneka varian makanan memiliki daya tarik ter- sendiri. Beberapa sajian khas nusantara adalah nasi goreng, soto, dan gado-gado. ”Tetapi, poinnya, tak boleh juga strategi nasional itu hanya fokus pada satu atau dua jenis. Sebab, kita juga punya banyak kuliner berbasis kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Hariyanto. Secara terpisah, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar berpendapat, kuliner nusantara selalu memiliki daya tarik. Sebab, cita rasa khas yang ada mampu mendunia. ”Kekayaan Indonesia dengan ragam kulinernya bisa menggerakkan pusat-pusat kuliner tiap kota akan potensi yang ada,” ujar Irene.

Dalam laman Michelin Guide tertulis bahwa bintang Michelin menekankan pada pengalaman terbaik kala menyantap sebuah menu. Penghargaan ini diberikan tiap tahun oleh tim anonim dan independen. Mereka akan mengevaluasi tiap tahun. Setidaknya ada lima kriteria yang digunakan ketika menilai sebuah restoran. Komponen itu adalah kualitas bahan baku; penguasaan teknik memasak dan kuliner; harmoni rasa; karakter koki yang diekspresikan melalui sajian; serta konsistensi dalam waktu berbeda pada seluruh menu. Ada pula penghargaan khusus yang disebut ”Bib Gourmand Award”. Biasanya, restoran-restoran dengan penghargaan ini menunjukkan cara memasak yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan gampang dimakan. Restoran ini juga memberi kepuasan tersendiri bagi penikmat kuliner dengan harga wajar atau terjangkau. Dalam laman Michelin Guide setidaknya terdapat 14 restoran di seluruh dunia yang menyajikan masakan Indonesia berhasil masuk daftarnya. Beberapa di antaranya Wayan di New York (AS), Dancing Fish di Kuala Lumpur (Malaysia), Feria di Treviso (Italia), serta Ron Gastrobar Indonesia di Amstelveen (Belanda). (Yoga)

Mendesak Presiden Untuk Turun Tangan Soal Tukin

KT3 13 Feb 2025 Kompas
Dosen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menolak diskriminasi pembayaran tunjangan kinerja atau tukin sesuai status perguruan tinggi negerinya. Para dosen menuntut pembayaran tukin sesuai aturan yang ditetapkan demi mendukung kesejahteraan dan peningkatan kinerja dosen. Oleh karena itu, para dosen ASN di Kemendiktisaintek mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memastikan anggaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek tahun 2025 dapat dibayarkan. Sebab, wacana yang berkembang saat ini, karena keterbatasan anggaran, Kemendiktisaintek hanya akan membayarkan tukin bagi dosen ASN di perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker) dan PTN badan layanan umum (BLU) yang belum menerima remunerasi. Tuntutan antara lain datang dari para dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Rabu (12/2/2025). Mereka keberatan atas diskriminasi pembayaran tukin dosen ASN Kemendiktisaintek.

Meskipun Universitas Mulawarman sudah berstatus PTN BLU, besaran remunerasi yang diterima dosen masih jauh di bawah tukin yang diatur dalam Keputusan No 447/P/2024 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Pemberian Besaran Tunjangan Kinerja Jabatan Fungsional Dosen di Kemendikbudristek. Di lampiran peraturan itu tertera jabatan asisten ahli dengan kelas jabatan 9 mendapat tunjangan kinerja Rp 5 juta per bulan, lektor Rp 8,7 juta per bulan, lektor kepala Rp 10,9 juta per bulan, dan profesor Rp 19,2 juta per bulan. Menurut dosen Universitas Mulawarman, Agus Juanidi, para dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek ibarat sapi perah. Tuntutan menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), tetapi tidak disertai dengan kesejahteraan yang layak. ”Aturan untuk tukin ASN, kan, sudah ada. Dosen di bawah Kementerian Agama dan yang lainnya bisa menerima tukin, tetapi dosen ASN di Kemendiktisaintek haknya terus diabaikan. Kalau dibilang menerima remunerasi, ini tidak adil. Kami lebih memilih tukin karena remunerasi yang dibayarkan jauh di bawah tukin, paling berkisar 20 persennya,” tutur Agus.

Guna mendapatkan remunerasi yang diklaim pemerintah, seperti tukin di PTN BLU dan PTN BH, para dosen, antara lain, harus produktif melakukan riset dan publikasi di jurnal internasional. Dosen harus punya modal awal untuk membiayai riset mandiri jika tidak mendapat hibah, termasuk untuk tembus ke jurnal ilmiah internasional. ”Bagaimana menuntut dosen bisa optimal melakukan riset dan publikasi jika dosen masih berjuang dengan kesejahteraan?” kata Agus. Saat ini, dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan atau tambahan di luar kampus agar dapat membiayai kehidupan keluarga. Andalannya mendapat proyek dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Namun, ada kekhawatiran tahun ini semakin sulit akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran APBN dan APBD. Agus memandang, keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan tukin dosen ASN tahun 2020-2024 sebagai sikap pemerintah yang mencederai hak asasi dosen. Pasalnya, tukin merupakan bagian dari kesejahteraan dosen yang tidak bisa dinegosiasi. (Yoga)

Program 3 juta rumah Cari Tambahan Dana dari Bank Indonesia

KT3 13 Feb 2025 Kompas
Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut. Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan.

Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun. ”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret(dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam. KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kesektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan. Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda. Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Peran pertumbuhan inilah yang akan digunakan BI dalam membantu program ini, yaitu program perumahan,” ujarnya. Dukungan politik Dalam hal ini, Misbakhun akan memberikan dukungan politik terhadap upaya BI mendukung program prioritas pemerintah sesuai dengan perannya dengan memberikan tambahan likuiditas. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor perumahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Pandu menambahkan, Danantara turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan mencari tambahan likuiditas. Langkah tersebut antara lain ditempuh melalui penawaran umum awal (bookbuiding) di pasar. ”Jadi, memang bookbuilding ini adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Jadi, ini yang sekarang kita sedang jalankan,” ujarnya. (Yoga)

Layanan Elektronik BSI Sudah Berjalan Normal

KT3 13 Feb 2025 Kompas
Layanan elektronik PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI sudah berjalan normal. Sejak Minggu (9/2/2025), pelanggan BSI mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi BSI. Saat ini, BSI telah memasuki fase stabilisasi setelah selesainya proses peningkatan (upgrade) sehingga semua layanan e-channel BSI dapat diakses dengan lancar. Manajemen BSI menegaskan, kendala yang dialami nasabah BSI tidak terkait ancaman kebocoran data yang dilontarkan peretas Bjorka pekan lalu. ”Itu merupakan bagian dari proses pemeliharaan berkelanjutan,” ujarCorporate Secretary BSI Wisnu Sunandar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (12/2). Menurut Wisnu, upgrade sistem teknologi informasi (TI) merupakan bagian dari pemeliharaan berkelanjutan. Langkah ini sangat penting karena nasabah BSI terus tumbuh hingga melebihi 21 juta nasabah. Setelah proses tersebut selesai, sistem teknologi informasi memasuki fase stabilisasi sehingga layanan perbankan melalui e-channel normal kembali  dengan akses seperti sediakala.

”Dalam proses itu kami memahami bahwa nasabah mengalami kendala dalam mengakses layanan BSI. Kendati demikian, kami melalui tim TI BSI secara intens melakukan normalisasi layanan agar masyarakat dapat mengakses layanan terbaik dengan lancar,” tambah Wisnu dalam keterangan tertulis. Keluhan terhadap layanan elektronik BSI dilontarkan banyak pelanggan di media sosial, seperti X, pada Selasa (11/2). Akun Furzatullah Akbar, misalnya, menyebutkan, ”Kalau ada teman kalian nggak makan 2 hari, belum tentu nggak ada uang, bisa jadi dia nasabah BSI.” Dalam akun lain, Tias menambahkan, ”ATM vs aplikasi sama-sama gangguan. Ini kalau bukan karena gajian, males banget pakai BSI.” Wisnu mengatakan, BSI meminta maaf atas ketidaknyamanan selama pemeliharaan TI tersebut. BSI juga mengapresiasi kesabaran serta pengertian masyarakat atas kendala yang timbul saat proses upgrade sistem dilakukan.

”BSI selalu menjaga komitmennya untuk memberikan layanan keuangan dan perbankan syariah terbaik untuk bangsa Indonesia. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses tersebut,” ujar Wisnu. BSI memastikan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lain bahwa data dan dana dari 21 juta nasabah perseroan berada dalam kondisi baik dan aman. BSI terus melakukan mitigasi atas segala kemungkinan yang terjadi agar data dan dana nasabah selalu aman. Hingga akhir Desember 2024, BSI mencatat perubahan (shifting) transaksi e-channel mencapai 98,03 persen. Sisanya masih menggunakan layanan transaksi teller di cabang. Jumlah transaksi melalui e-channel mencapai 851 juta transaksi dengan volume Rp 956 triliun pada akhir 2024 lalu. BSI juga menyatakan komitmen untuk terus memperkuat pertahanan keamanan siber perbankan. Nasabah juga diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan BSI. (Yoga)

Keanggotaan RI di BRICS: Peluang Besar atau Risiko Tersembunyi?

HR1 13 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025 membuka peluang besar dalam diplomasi ekonomi. Keanggotaan ini memberikan tiga manfaat strategis bagi Indonesia, yaitu: pertama, memperluas jaringan perdagangan dengan negara anggota BRICS, yang dapat meningkatkan ekspor, khususnya produk manufaktur dan kreatif; kedua, memudahkan akses pada pendanaan alternatif, terutama melalui Bank Pembangunan Baru (NDB) yang dapat mendukung proyek infrastruktur dan sektor prioritas lainnya; dan ketiga, memperkuat peran Indonesia dalam forum internasional, meningkatkan reputasi dan daya tawar Indonesia di dunia.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, keanggotaan BRICS juga membawa risiko, terutama terkait ketegangan geopolitik yang mungkin mempengaruhi hubungan dagang Indonesia, terutama dengan negara-negara mitra utama seperti Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola dampak dari ketegangan tersebut dan terus memperkuat posisinya dalam perundingan perdagangan.

Tokoh yang menonjol dalam artikel ini adalah Presiden Indonesia yang memimpin diplomasi ekonomi Indonesia ke BRICS. Sukses atau tidaknya Indonesia memanfaatkan kesempatan ini akan bergantung pada kondisi domestik, seperti kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, dan inovasi teknologi. Keberhasilan Indonesia dalam BRICS akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memastikan manfaat yang maksimal. Keanggotaan ini diharapkan dapat menjadi katalis penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia di kancah global, namun harus dikelola dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam ketidakstabilan internasional.

Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Isunya Masih Menyandang Jabatan Sebagai Perwira TNI Aktif

KT1 13 Feb 2025 Tempo
Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya tak menepis kabar bahwa ia masih menyandang jabatan sebagai perwira TNI aktif saat diberi kewenangan memegang jabatan Direktur Utama Bulog. “Ya, masih aktif,” katanya setelah menghadiri rapat evaluasi pangan dan stabilitas harga di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Ahad, 9 Februari 2025. Saat ditunjuk sebagai pemegang nakhoda gudang beras pemerintah itu, Mayjen Novi Helmy masih tercatat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Tak berapa lama setelah penunjukan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merotasinya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI.

Novi mengklaim dia menerima tugas sebagai Direktur Bulog demi mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan. Dia menyatakan akan melaksanakan tugas sebagai bos Bulog supaya Indonesia cepat mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga hadir dalam rapat, mengatakan ada tambahan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog guna menyerap gabah sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Ia menyebutkan tambahan anggaran itu merupakan inisiatif Presiden Prabowo. Amran menegaskan penyerapan gabah pada musim panen ini akan melibatkan bintara pembina desa (babinsa) serta bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jauh sebelum penunjukan Novi sebagai bos Bulog, Agus Subiyanto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman sinergitas tugas serta fungsi TNI dan Kementerian BUMN di Wisma A. Yani, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. TNI dan Kementerian BUMN sepakat meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang strategis untuk mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan nota kesepahaman itu merupakan pedoman kerja sama antara TNI dan Kementerian BUMN guna melakukan koordinasi dan sinergi kedua institusi. “Beberapa ruang lingkup kerja sama ini, di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia, pendidikan dan latihan, fasilitas dan sosialisasi, pengamanan aset vital strategis dan personel, serta operasional wilayah kerja BUMN,” katanya kala itu. (Yetede)


Hantaman Palu Godam Tarif Trump

KT3 12 Feb 2025 Kompas (H)
Tarif Trump Kawan dan lawan terimbas. Tarif menjadi ciri khas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak dilantik. Berbagai negara mencari siasat untuk lolos dari imbas kebijakan tanpa pandang bulu itu. Kebijakan terbaru Trump diberlakukan untuk semua impor baja dan aluminium. Pada Senin (10/2/2025) waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, Trump mengumumkan kebijakan yang menyasar kawan dan lawan AS itu. ”Kita dihantam teman dan lawan dalam hal ini. Sekarang waktunya mengembalikan kejayaan industri Amerika Serikat,” kata Trump. Cuma Australia yang mungkin selamat dari kebijakan itu. ”Di dalam neraca perdagangan AS-Australia, AS surplus sehingga kita tak perlu memberi mereka tarif,” kata Trump Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott mengatakan, RI-Australia perlu bekerja sama menghadapi perkembangan ini. ”Kunci menghadapi ancaman penjatuhan tarif impor oleh Trump ialah kemampuan bernegosiasi dengannya. Pada masa jabatan Trump sebelumnya (2017-2021), Indonesia dan Australia bisa melakukannya,” ujarnya.

Terlepas dari kemampuan bernegosiasi dengan Trump, Westacott menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dua arah Indonesia dan Australia. Keragaman sektor investasi akan memajukan perekonomian kedua negara dan memperkuat ketahanan pembangunan. Para pengamat ekonomi mengkritik kebijakan Trump. Sebab, ia menggunakan tarif sebagai satu senjata untuk menyelesaikan semua persoalan. Apabila mengamati perkembangan soal tarif ini, terlihat setidaknya ada tiga kegunaan tarif oleh Trump. Pertama, ia memakainya sebagai senjata politik untuk menekan. Ini  terlihat dari tarif yang dijatuhkan kepada Kanada dan Meksiko, tetangga langsung AS yang terikat perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Penjatuhan tarif ini kemudian ditangguhkan 30 hari menyusul perundingan terpisah dengan Kanada dan Meksiko. 

Intinya, Trump menginginkan Kanada dan Meksiko meningkatkan pengawasan di perbatasan masing-masing dengan AS guna mencegah penyelundupan imigran gelap dan narkoba jenis fentanil. Kegunaan kedua ialah sebagai penutup defisit neraca perdagangan AS. Trump selalu mengeluhkan bahwa AS terlalu banyak mengimpor barang dari luar negeri. Sebaliknya, terlalu sedikit barang AS yang diekspor. Ada pula negara-negara yang menetapkan tarif impor produk AS lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di AS. Contohnya ialah Uni Eropa. Blok ini menetapkan tarif 10 persen untuk kendaraan yang diimpor dari AS. Sebaliknya, AS hanya menetapkan tarif 2,5 persen untuk mobil-mobil Eropa yang masuk ke ”Negara Paman Sam”. Walhasil, Trump mengharapkan dari pemberian tarif balasan ini AS bisa menutupi kekurangan pemasukan ekspor. Tujuan ketiga ialah melindungi komoditas tertentu yang dianggap strategis oleh AS. Trump mendorong, terkait komoditas yang mencakup baja dan aluminium, agar perusahaan-perusahaan asing memilih berinvestasi di AS. (Yoga)