Labirin | News & Update

;

Transportasi

( 1391 )

Penyaluran Bantuan Sosial Yang Kerap Salah Sasaran

KT1 11 Feb 2025 Tempo

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa implementasi program-program perlindungan sosial dalam lima tahun terakhir sering tidak efektif, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. “Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya pada Jumat, 7 Februari 2025. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu membeberkan kendala utama dalam penyaluran bansos, antara lain penerima tidak memenuhi syarat dan data ganda. Bahkan ada penerima yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Untuk mengatasinya, Luhut bertemu dengan pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Ia berujar, pemerintah kini sedang melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos guna memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran, baik dari segi jumlah maupun penerima manfaatnya. Pemerintah sedang membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau datatunggal, yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri agar lebih akurat.

Menurut Luhut, langkah ini akan menjadi fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ia yakin pembenahan data dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan tanpa kebocoran dan penyimpangan. Tidak hanya perihal bansos, sistem tersebut juga akan mensinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lain, seperti bantuan bahan pokok, subsidi listrik, dan elpiji. Presiden Prabowo Subianto, kata Luhut, menargetkan perampungan ekosistem digital pemerintahan pada 17 Agustus 2025. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, 7 Januari 2025. Dok. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Penyaluran Bantuan Sosial Yang Kerap Salah Sasaran

KT1 11 Feb 2025 Tempo

Politik dan Birokrasi

Pemotongan Anggaran Berpotensi Melemahkan Konsumsi

HR1 11 Feb 2025 Kontan

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah sebesar Rp 306,70 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan ini dapat berdampak negatif pada program infrastruktur dan ekonomi daerah, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

Data menunjukkan pelemahan daya beli sudah terlihat pada kuartal IV-2024, dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,94% secara tahunan. Josua Pardede juga mencatat beberapa indikator pelemahan ekonomi, seperti melambatnya pertumbuhan uang beredar M2 (4,35%), penurunan penjualan ritel (1%), serta berkurangnya jumlah penumpang moda transportasi dan penjualan otomotif.

Media Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menyoroti dampak pemangkasan anggaran transfer ke daerah, yang dapat menyebabkan daya beli turun 3%-5% dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat 0,5%-1%. Ia menyarankan agar hasil efisiensi anggaran dialokasikan ke program perlindungan sosial, seperti subsidi pupuk, bantuan perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, agar dampaknya terhadap perekonomian tetap positif.

Ekonomi

Skandal eFishery, Peringatan bagi Tata Kelola Startup

HR1 11 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Kasus dugaan manipulasi keuangan yang menimpa eFishery, sebuah startup yang pernah menjadi unicorn, menjadi peringatan penting bagi dunia usaha di Indonesia terkait pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). eFishery diduga melakukan praktik window dressing dalam laporan keuangan untuk menarik investor dan mempertahankan valuasi perusahaan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dari komisaris, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Komisaris harus melakukan pengawasan menyeluruh dan memberikan arahan kepada direksi jika ada indikasi penyimpangan, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi direksi, tetapi juga bagi komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengawasan terhadap pelaporan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan dengan keahlian yang tepat, termasuk akuntansi forensik. Kasus eFishery juga mengingatkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tanggung jawab tetap berada pada direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola oleh individu yang profesional dan kompeten untuk menghindari praktik kecurangan di masa depan. Ke depan, eFishery diharapkan menempatkan direksi dan komisaris yang memenuhi kualifikasi yang tepat agar tidak terulang lagi praktik yang merugikan ini.

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga Akan Memukul Beberapa Sektor

KT3 11 Feb 2025 Kompas

Pangsa pasar pemerintah dalam rapat, konvensi, dan konferensi mencapai 70 persen dalam industri ini. Meski bakal terdampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, perusahaan swasta diproyeksikan masih menopang dari sisi kegiatan pameran hingga 50 persen. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan memukul sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE).Walau belum dapat dihitung perkiraan kerugiannya, pemerintah merupakan salah satu kontributor utama penyokong bisnis MICE ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, pemerintah paling banyak mengadakan acara rapat dan konferensi di balai-balai besar. Dalam bidang ini, pangsa pasar pemerintah sebesar 50-70 persen.

”Pemerintah itu bukan hanya K/L, melainkan juga termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan jajarannya. Bisa lebih dari 70 persen (pangsa pasar). Semua sedang memetakan, ya. Sebab, pihak swasta jarang yang berkontribusi pada rapat dan konferensi. Biasanya bersifat government to government (G2G),” tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbeda dengan bidang rapat dan konferensi, bidang pameran justru lebih banyak disokong swasta. Hingga kini, bidang pameran tidak terlalu berdampak pemangkasan anggaran ketimbang konvensi dan konferensi. Konferensitidak terjaditiap pekan atau tiap bulan, tetapi pameran biasanya lebih sering diadakan. Meski demikian, Andreas melanjutkan, acara-acara yang telah disepakati dalam kontrak akan tetap dijalankan.

Dampaknya baru dapat terlihat setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, bulan Ramadhan yang mulai dijalani pada Maret 2025 akan diikuti dengan berkurangnya kuantitas MICE. Ketika ditanya soal pembatalan acara, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari para anggota Asperapi. Namun, kondisi ini mendorong mereka untuk terbuka pada pangsa pasar lain untuk konvensi dan konferensi, yakni korporasi swasta. ”Pihak yang sudah berkontrak mungkin malah rugi kalau dibatalkan. Jadi, tetap dijalankan. Saya juga sudah cek bahwa klien-klien BUMN mulai banyak mengurangi acara yang mengundang banyak orang atau kegiatan besar beranggaran besar,” ujar Andreas. Acara yang diadakan perusahaan-perusahaan pelat merah masih tetap berjalan. Namun, skala acara diperkecil dengan penyelenggaraan di gedung masing-masing. Berkaca saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah menunda hingga membatalkan beragam kegiatan MICE, pasar internasional dapat menjadi jawabannya. (Yoga)

Ekonomi

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sebagai Tersangka Korupsi

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai tersangka korupsi terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar yang dilakukan pemerintah. Meski secara teknis tidak banyak mengganggu pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut bisa turut menggerus citra Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (7/2/2025) malam. Isa langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008-2018. Penetapan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka bersangkutan dengan keputusan yang ia buat ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memastikan pihaknya akan segera mencari pengganti Isa. Terlebih, saat ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang mengemban pekerjaan besar untuk memantau dan mengeksekusi pelaksanaan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Namun, siapa sosok tersebut, untuk saat ini ia belum bisa memastikan. ”Belum ada untuk sekarang. Nanti ditunggu saja, ya, segera akan kami sampaikan. Pada intinya kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Deni singkat. Kredibilitas Kemenkeu Menurut peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, Gulfino Guevarrato, yang dihubungi pada Sabtu (8/2/2025), kasus itu mengindikasikan bahwa DJA yang notabene adalah ”jantung” pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini dipimpin sosok yang tidak berintegritas. ”Sangat mungkin ini bisa memicu resistensi dari K/L lain karena di saat K/L-K/L diharuskan memotong anggaran untuk efisiensi, pemimpin direktorat yang mengurusi efisiensi justru terlibat korupsi meski kasusnya tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Dirjen Anggaran,” katanya. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Menteri BUMN Menunjuk Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama sejak 10 September 2024 atau menjabat tak sampai lima bulan lamanya. Selain itu, Hendra Susanto juga ditunjuk sebagai Direktur Keuangan Bulog menggantikan Iryanto Hutagaol. Keputusan penggantian jabatan direksi Bulog tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Sebelumnya, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Hendra sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Tak hanya jajaran direksi, jajaran Dewan Pengawas Bulog turut dirombak. Salah satunya adalah Wicipto Setiadi yang digantikan oleh Verdianto Iskandar Bitticaca, seorang purnawirawan Polri dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Manajer Hubungan Masyarakat Perum Bulog Andrew R Shahab, saat dihubungi, Sabtu (8/2/2025), di Jakarta, membenarkan bahwa Direktur UtamaBulog saatini dijabat perwira tinggi TNI aktif. Ditanya soal masa jabatan Novi sebagai Direktur Utama Bulog, ia tidak menjawab lugas.

”Untuk masa penugasan (sebagai Direktur Utama Bulog) ditentukan dan diatur sesuai penugasan dari Kementerian BUMN,” ujarnya. Bulog mengemban tugas berat dalam beberapa waktu ke depan, yakni menyerap gabah dan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton setara beras. Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi Bulog. Dana untuk menyerap gabah dan beras itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 (Kompas.id, 8/2/2025). Bulog serap gabah dan beras 3 juta ton Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan, dalam rapat koordinasi telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024. ”Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya,” katanya melalui siaran pers.

Ketika masih menjabat Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono pernah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Saat itu Wahyu Suparyono mengatakan, Bulog bakal memiliki dua sumber dana untuk pengadaan 3 juta ton beras yang ditargetkan pemerintah. Bulog masih dapat meminjam dana dari bank-bank milik negara senilai Rp 3 triliun dengan mekanisme subsidi bunga pinjaman. Selain itu, Bulog juga bakal mendapat suntikan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) senilai Rp 16,6 triliun. Saat ini, Bulog tengah membahas proses pencairannya dengan Kementerian Keuangan. ”Beberapa waktu lalu, saya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke rumah dinasnya. Presiden memberitahu bahwa Bulog akan mendapat suntikan dana dari OIP,” ujar Wahyu, seperti dikutip Kompas.id (5/2/2025). OIP merupakan lembaga atau badan hukum yang ditunjuk menteri keuangan untuk melaksanakan fungsi operasional investasi pemerintah. Investasi pemerintah itu bisa berupa penempatan dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (Yoga)

Ekonomi

Anggaran Dipangkas Berisiko Tekan Konstruksi

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya berbagai proyek infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pekerja konstruksi. ”Sektor konstruksi memiliki peran besar dalam perekonomian kita. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, baik dalam proyek infrastruktur yang didanai pemerintah maupun swasta,” kata Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Erie Heriyadi saat dihubungi, Minggu (9/2/2025). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), menurut lapangan usaha pada triwulan IV-2024, menunjukkan bahwa sektor konstruksi masuk dalam lima besar penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi sebesar 10,43 persen.

Selain itu, industri konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 5,81 persen (year on year/yoy) pada periode yang sama. Menurut Erie, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan. Selain itu, pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan sehingga berisiko membuat jutaan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kehilangan pekerjaan. ”Dampaknya tidak hanya pada penurunan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB, tetapi juga pada lapangan kerja. Kami khawatir banyak pekerja di sektor konstruksi akan mengalami PHK. Kami memprediksi sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi berisiko menganggur,” kata Erie. Lebih lanjut, Erie menjelaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran juga akan dirasakan pada rantai pasok sektor konstruksi, termasuk pekerja di pabrik atau produsen yang memasok bahan material untuk proyek infrastruktur.

Jika proyek pembangunan terhambat atau bahkan terhenti, distribusi bahan bangunan juga akan ikut terganggu. ”Terhambatnya produksi bahan baku di pabrik akibat stagnasi proyek akan berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor ini. Para pekerja pabrik dan produsen bahan bangunan pun berisiko mengalami PHK,” ujar Erie. Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR sebesar Rp 29,57 triliun. Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU yang awalnya mencapai Rp 110,95 triliun telah mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Dengan demikian, sisa anggaran yang tersedia adalah Rp 29,57 triliun, yang terdiri atas nonrupiah murni sebesar Rp 16,31 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun. Erie menilai, kebijakan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan sektor produktif lainnya. Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak justru memperburuk kondisi ekonomi nasional yang tengah berupaya bangkit. (Yoga)

Ekonomi

Harga Saham Inalum Diharapkan Terjaga

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Valuasi harga saham perusahaan negara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum saat mencatatkan saham perdana atau initial public offering diharapkan bisa dijaga agar tidak terlalu tinggi. Ini perlu dilakukan untuk memberikan ruang keuntungan bagi investor, dari selisih positif pertumbuhan harga. Hal tersebut disampaikan ekonom dan pengamat pasar modal Lucky Bayu Purnomo, saat dihubungi pada Minggu (9/2/2025). Ia menanggapi keterangan resmi yang disampaikan PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Mind Id, induk dari Inalum. Perusahaan terindikasi akan melepas saham dengan nilai tinggi dengan mempercantik equity story atau kisah ekuitas. Equity story merupakan ringkasan dari strategi perusahaan yang ditunjukkan dalam rencana bisnis, yang dirancang untuk ditujukan kepada investor. Dokumen ini berisi informasi tentang keberhasilan perusahaan di masa lalu, model bisnis, dan tujuan masa depan aksi korporasi, yang menjelaskan alasan mengapa investor harus membeli saham perusahaan.

”Sebaiknya jangan berpandangan bahwa karena sudah ada emiten-emiten IPO (initial public offering) yang terafiliasi, lantas harga valuasi yang berakibat nominal harga saham Inalum itu pada saat IPO itu mahal dan tinggi. Sebaiknya itu IPO dengan kondisi fair value,” ujar Lucky. Selain Inalum, holding BUMN pertambangan Mind Id juga beranggotakan empat perusahaan lainnya, yakni PT Antam Tbk,PT Bukit Asam (BA) Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Dengan melepas saham perdana, Inalum akan menjadi emiten anggota holding Mind Id keempat setelah Antam, Bukit Asam, dan Timah. Rencana IPO 2026 Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mind Id Dilo Seno Widagdo mengatakan, IPO Inalum termasuk dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk 2026-2027. Sementara untuk tahun ini perusahaan tengah fokus pada peningkatan kapasitas smelter aluminium dan pengembangan proyek-proyek strategis untuk mempercantik equity story yang menjadi salah satu landasan penetapan harga saham. (Yoga)

Ekonomi

Perang Tarif Trump pada China

KT3 10 Feb 2025 Kompas

Amerika Serikat dan China kembali terlibat dalam perang dagang. Kali ini bisa jadi lebih panas. Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tambahan 10 persen pada barang dari China. Tambahan itu di atas tarif bea masuk impor yang sudah diberlakukan ke produk-produk China sejak era pertama Trump pada 2017-2020. Untuk tambahan tarif kali ini, China membalas dengan tarif juga. Wujudnya termasuk tarif 15 persen pada batubara dan produk gas alam cair. Ada juga tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil yang memiliki cc besar. Tarif balasan China itu dapat mempersulit produsen AS tertentu untuk mengekspor produk ke China. Sebab, harga pro-duk China akan menjadi lebih mahal. Tarif balasan China, kalau jadi, akan mulai berlaku mulai Senin (10/2/2025) ini. Majalah Time, Jumat (7/2), menyebutkan, tarif baru yang dikenakan China dikhawatirkan akan merugikan kota-kota kecil di negara bagian AS. Negara bagian itu antara lain North Dakota, Indiana, Ohio, Kentucky, dan West Virginia. Padahal, negara bagian-negara bagian itulah yang membantu Trump memenangi pemilu 2024.

Peneliti senior di Brookings Institution, Mark Muro, menjelaskan, persaingan AS-China akan berdampak besar pada AS. Dari hasil studi lembaga tersebut diketahui kota-kota padat penduduk, seperti Houston di Texas dan Detroit di Michigan, yang paling terdampak. ”Dampak terbesar dari tarif itu akan dirasakan daerah perdesaan tempat industri yang menyumbang mayoritas ekonomi lokal,” ujarnya. Secara keseluruhan, laporan Brookings Institution menemukan hampir dua pertiga pekerjaan yang berpotensi terdampak oleh tarif balasan China tersebut berada di daerah-daerah yang memilih Trump. Ini kontras dengan tarif balasan China yang diberlakukan pada 2018 saat pemerintahan Trump yang pertama. Kaliini, sekitar 400.000 hingga 700.000 pekerjaan di AS dikhawatirkan dapat terpengaruh oleh tarif balasan China. Pekerjaan-pekerjaan itu antara lain terkait industri otomotif, minyak bumi, dan peralatan konstruksi. ”Jika pabrik harus mengurangi produksinya, pasti lapangan kerja lokal terdampak,” kata salah satu penulis studi Brookings tersebut, Rob Maxim.

Daerah terdampak Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan di Januari 2024, ditemukan perang dagang AS-China tahun 2018-2019 juga berdampak pada perekonomian daerah-daerah yang condong ke Partai Republik. Daerah yang terdampak termasuk negara bagian industri Midwest, seperti Ohio dan Indiana, serta negara bagian selatan yang berorientasi manufaktur, seperti North Carolina. Meski demikian, warga yang tinggal di wilayah yang terdampak tarif cenderung memilih Trump pada pemilu 2020. ”Bagi para pendukung Trump, mereka hanya tertarik pada daya tarik Trump yang tampak bah- wa dia melakukan sesuatu,” kata Maxim. Presiden Asosiasi Batu Bara West Virginia, Chris Hamilton, mengakui, petambang batubara lokal dapat terpengaruh tarif balasan China. Akan tetapi, hal itu tidak akan memengaruhi dukungan asosiasi tersebut pada Trump. AS memang tidak mengekspor batubara dalam jumlah besar. Meski demikian, batubara penting bagi West Virginia yang menyumbang separuh dari keseluruhan ekspor batubara AS. Sejak kampanye, Trump telah berjanji memutarbalikkan kebijakan Partai Demokrat yang berupaya menyapih jaringan listrik AS dari batubara. China bersiap China sudah sejak lama menduga pemerintahan Trump akan bersikap keras pada China. (Yoga)