Labirin | News & Update

;

Transportasi

( 1415 )

Seperti Tak Punya Agama Para Koruptor

KT1 03 Mar 2025 Tempo

Gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo merekrut santri sebagai polisi untuk mencegah korupsi menjadi salah satu topik percakapan dalam Forum Regional Jaringan Antikorupsi Asia Tenggara di Bangkok, Thailand, pada 17-18 Februari 2025. Ide Listyo memantik pertanyaan, apakah iman yang diasumsikan kuat dengan mempelajari agama bisa mencegah korupsi?

Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi hari pertama, menunjukkan bukti bahwa banyak kasus korupsi justru berkedok religiositas. Ia mencontohkan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama, korupsi pembangunan gereja, korupsi pembangunan masjid, hingga korupsi proyek pengadaan makam.

Pada 2016-2020, menurut Laode, dari 2.227 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 49,1 persen merupakan korupsi pengadaan barang dan jasa. Banyaknya korupsi di sektor ini terkait dengan besarnya anggaran publik yang digelontorkan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada 2022, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengadaan sebanyak Rp 1.214,1 triliun atau 52,1 persen belanja pemerintah. (yetede)

Ekonomi

Mudik Gratis Terbatas, Efisiensi Anggaran Kemenhub

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah hendaknya memaksimalkan mudik gratis lebaran seperti tahu-tahun sebelumnya, sebab mampu mengurangi penggunaan angkutan pribadi saat mudik. (Yetede)

Ekonomi

Turun 14 % Tarif Tiket Pesawat Lebaran

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah aakhirnya menetapkan diskon tarif tiket pesawat pada periode angkutan lebaran dengan persentase mencapai 13-14%. Diskon tarif tiket pesawat kali ini lebih besar dibandingkan diskon tarif tiket pesawat sebelumnya yang berlaku pada mudik Natal dan tahun baru (nataru) 2024/2025, sebesar 10%. (Yetede)

Ekonomi

Turun 14 % Tarif Tiket Pesawat Lebaran

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily (H)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL

HR1 03 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.

Ekonomi

Deflasi Bisa Terpotensi Di Bulan Februari 2025

HR1 01 Mar 2025 Kontan

Pada Februari 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan masih mencatat deflasi, meskipun tekanan harga mulai meningkat menjelang Ramadan. Kepala Ekonom BCA, David Sumual, memperkirakan deflasi 0,27% MtM, lebih rendah dibandingkan Januari yang mencapai 0,76% MtM. Sementara itu, inflasi tahunan diperkirakan hanya 0,04% YoY, lebih rendah dari 0,76% YoY di bulan sebelumnya.

Menurut David, penyebab utama deflasi adalah penurunan harga bahan pokok, diskon tarif listrik, dan stabilnya harga beras, meskipun harga gula pasir naik sedikit. Namun, inflasi inti diprediksi meningkat menjadi 2,47% YoY akibat kenaikan harga emas dan bahan bakar Pertamax.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, juga memperkirakan deflasi 0,16% MtM, dengan inflasi tahunan sebesar 0,22% YoY, masih di bawah target Bank Indonesia (1,5%-3,5%). Hosianna menyoroti diskon tarif listrik 50% yang menekan biaya hidup, tetapi kenaikan harga cabai akibat faktor musiman dan emas sebagai aset lindung nilai menahan deflasi lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, memperkirakan deflasi 0,04% MtM, dipicu oleh penurunan harga daging ayam, telur, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi dan normalisasi harga tiket pesawat setelah diskon di Desember-Januari akan memberikan tekanan inflasi ke depan.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai inflasi masih berada dalam target Bank Indonesia, tetapi bisa meningkat jika pemerintah menghentikan diskon tarif listrik dan rupiah mengalami depresiasi, yang dapat menyebabkan imported inflation. Josua memperkirakan inflasi akan meningkat ke 2,33% di akhir 2025, naik dari 1,57% pada 2024.

Meskipun deflasi terjadi pada Februari, inflasi diperkirakan akan meningkat menjelang Ramadan dan Lebaran, terutama karena kenaikan harga pangan dan permintaan barang/jasa.

Ekonomi

Momen Haru Perpisahan Keluarga Pendiri Sritex dengan Pekerja

KT1 28 Feb 2025 Tempo

Sukoharjo- Suasana haru menyelimuti momen perpisahan keluarga Lukminto dengan ribuan karyawan dan pekerja PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk yang berlangsung di kawasan pabrik yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat sore, 28 Februari 2025. Tampak dua putra mendiang pendiri Sritex Group Lukminto, yaitu Iwan Setiawan Lukminto yang merupakan Komisaris Utama Sritex dan Iwan Kurniawan Lukminto alias Wawan, selaku Direktur Utama Sritex, berbaur dengan para karyawan mereka yang kini terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Acara perpisahan berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di tengah hujan yang mengguyur kawasan itu, diawali dengan pidato yang disampaikan oleh Iwan. Ia mengajak agar peristiwa hari ini dapat menjadi momentum yang menjadikan semua pribadi lebih baik.

"Peristiwa ini kita jadikan momentum juga untuk kembalinya kita yang lebih baik lagi. Lebih kuat lagi. Mungkin dulu ada yang salah. Mungkin dulu ada yang maling kancing baju dan jarum. Dan dosa itu kita kumpulkan terlalu banyak. Saat ini, kita harus melihat diri lagi ada apa," ucap Iwan di hadapan ribuan pekerjanya. Selanjutnya dalam pidato Wawan, pihaknya meminta maaf jika di era kepemimpinannya di Sritex belum bisa membawa banyak perubahan. Terpopuler: Sritex Resmi Dinyatakan Pailit, Sri Mulyani Pamer Naik Hercules hingga Profil Kontroversial di Kabinet Prabowo "58 tahum kita sudah ada di sini. Maaf jika di era saya belum banyak merasakan perubahan. Tetapi, setiap masalah harus kita hadapi," katanya.

Ia menyebut setiap orang yang membuat masalah harus dihadapi. Ia pun siap menghadapi siapa pun yang membuat masalah itu. "Entah itu di pengadilan, entah itu terhadap kurator, siapapun saya hadapi," ungkap Wawan. Wawan berharap ke depan para mantan karyawannya itu akan terus berkarya. "Pakailah semua ajaran baik dari Sritex untuk menjadi orang yang lebih baik lagi," tutup dia. Dalam momentum perpisahan itu, semua yang hadir kemudian bersama-sama menyanyikan lagu “Kenangan Terindah” yang dipopulerkan oleh grup band Samson. Suasana semakin terasa haru ketika mereka saling bersalaman, berpelukan sambil mengucapkan salam perpisahan. Tak hanya karyawan wanita, terlihat sejumlah karyawan pria ikut menangis haru. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Dugaan Pertamax Dicampur Pertalite

KT1 28 Feb 2025 Tempo

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai masyarakat berhak mendapat kompensasi dari kasus dugaan korupsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan PT Pertamina (Persero). Sebab, dalam kasus tersebut ada dugaan pencampuran atau pengoplosan dalam BBM jenis Pertamax. Jika dugaan tersebut benar terjadi, Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan mengatakan konsumen Pertamina punya hak menuntut ganti rugi. "Masyarakat berhak untuk mendapatkan pemulihan, mulai dari ganti rugi hingga kompensasi," kata Fadhil di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 28 Februari 2025. Menurut Fadhil, seharusnya tidak ada perbedaan kualitas dalam produk yang masyarakat beli. "Yang mana itu seharusnya dijamin kualitasnya dan dijamin penyediaannya bagi masyarakat," ucap dia.

Fadhil menyoroti kemungkinan dampak serta kerugian yang dialami warga sebagai konsumen utama BBM. Maka dari itu, dia menyatakan warga memiliki hak untuk mengambil langkah hukum jika pengoplosan memang benar terjadi. "Untuk mendapatkan pemulihan dan menjamin kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa depan," ujar Fadhil. Saat ini, LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya dugaan Pertamax oplosan ini. Hingga 28 Februari 2025, sudah ada setidaknya 426 laporan yang LBH Jakarta terima. Dugaan Pertamax oplosan mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkan sembilan tersangka kasus impor minyak. Ada sejumlah petinggi Pertamina yang menjadi tersangka. Mereka adalah Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Selain itu, ada juga Direktur Utama Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

ICW Soroti UU BUMN dan Aturan Pembentuk Danantara Belum Tersedia untuk Publik

KT1 27 Feb 2025 Tempo

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ada potensi cacat formil dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Cacat formil itu, menurut ICW, karena naskah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar hukum Danantara tidak segera dibuat publik setelah pengesahan oleh DPR pada 4 Februari 2025 lalu. ICW menyebut salinan UU BUMN terbaru, yang ditandatangani Prabowo saat peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025, masih tidak bisa diakses secara publik. "Per hari ini, di website Sekretariat Negara belum ada sama sekali," kata peneliti ICW, Yassar Aulia, pada Kamis, 27 Februari 2025. Selain revisi UU BUMN, Presiden Prabowo Subianto juga meneken Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Kedua aturan itu, kata Yassar, juga belum bisa diakses publik.

ICW menilai kondisi tersebut membuat analisa publik mengenai UU BUMN yang baru menjadi terbatas. Sebab, masyarakat sipil hanya dapat mengambil sumber dari berbagai pemberitaan media dan draf elektronik RUU BUMN yang sempat beredar secara tidak resmi di kalangan jurnalisPadahal, kata Yassar, masyarakat perlu pemberitahuan resmi dari pemerintah soal struktur kelembagaan serta kewenangan Danantara hingga nama-nama pejabat yang diangkat Presiden Prabowo ke posisi strategis dalam badan tersebut. ICW menilai pemerintah terkesan menihilkan partisipasi publik dengan ketiadaan transparansi salinan dokumen resmi tersebut. Yassar menyampaikan nihilnya partisipasi publik dan instransparansi membuat UU BUMN, serta dua aturan lainnya yang diteken Prabowo soal Danantara, menjadi cacat formil. "Dan karenanya, inkonstitusional," ujar dia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pastikan Hanya Sementara Waktu Saja

KT1 26 Feb 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola (governance) yang baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)