Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor untuk bepergian ke luar negeri berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa pencegahan terhadap Gus Muhdlor diperlukan oleh lembaga antirasuah agar yang bersangkutan kooperatif hadir dalam setiap kali agenda pemanggilan dari tim penyidik. KPK mengakui bahwa Gus Muhdlor sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) . Penetapannya sebagai tersangka dilakukan usai KPK melakukan analisa dari keterangan berbagai pihak yang diperiksa sebagai saksi, termasuk keterangan para tersangka lainnya.

Ali menyebut bahwa penyidik KPK menduga para tersangka dalam kasus tersebut telah memotong dana insentif ASN dan menerima aliran uangnya. Berdasarkan gelar perkara, KPK menyepakati bahwa ada dugaan Gus Muhdlor ikut menikmati aliran uang dimaksud. Sebelumnya, Gus Muhdlor pernah diperiksa KPK sebagai saksi pada Februari 2024. Dia irit berbicara usai diperiksa oleh penyidik, Jumat (16/2). “Enggak, secara umum yang bisa kami sampaikan semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua, untuk lebih mengelola transparansi serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Sidoarjo,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/2).

Para hakim Mahkamah Konstitusi akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum membacakan putusan hasil perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dijadwalkan 22 April 2024. Penanganan PHPU Pilpres 2024 menjadi momentum bagi mahkamah untuk menjaga dan membangun independensi dan imparsialitas. Penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 sudah memasuki tahap akhir setelah kemarin, Selasa (16/4), para pihak bersengketa menyampaikan simpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, hakim MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hamim (RH) untuk pengambilan keputusan dalam perkara PHPU Pilpres yang sudah mulai dilaksanakan sejak kemarin sampai dengan Minggu (21/4). Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan dan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan RPH berlangsung di lantai 16 Gedung Mahkamah Konstitusi digelar setiap hari dan diikuti oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Ridwan Mansyur.

Agenda pengucapan putusan perkara PHPU Pilpres yang jatuh tanggal 22 April 2024, menurut Fajar, belum ada perubahan tanggal dan pengucapan putusan sehingga akan dilaksanakan sesuai agenda. Fajar menambahkan bahwa ekosistem independensi lembaga tersebut tetap terjaga ketika menangani PHPU Pilpres 2024. Menurutnya, setelah putusan dibacakan akan menjadi penilaian publik dan diperbolehkan menyampaikan respons. Sementara itu, para pihak bersengketa dalam PHPU Pilpres 2024 telah menyampaikan simpulan hasil sidang sengketa secara resmi kepada MK, kemarin. Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dari pihak pemohon mengatakan ada lima kategori pelanggaran yang disimpulkan dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Pertama, pelanggaran etika terutama dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang secara tidak langsung memuluskan jalan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam ajang Pilpres 2024. Kedua, nepotisme di mana kubu Ganjar-Mahfud merasa Jokowi telah melanggengkan nepotisme dengan membangun dinasti kekuasaan lewat anak dan menantunya. Ketiga, adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinir dan masif. Keempat, pelanggaran prosedural pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena menerima pencalonan Prabowo-Gibran. Kelima, penyalahgunaan aplikasi teknologi informasi (IT) milik KPU. Tim Hukum Ganjar-Mahfud merasa aplikasi IT KPU malah menimbulkan kekacauan dan kontroversi karena diduga terjadi banyak penggelembungan suara. Sementara itu, Ketua Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) Ari Yusuf Amir memimpin penyerahan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke MK. Sebagai pihak pemohon, dia percaya diri bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh hakim konstitusi.

Sementara itu, dari pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyerahkan simpulan sidang sengketa Pilpres 2024 ke MK. Komisioner KPU Mochammad Afifuddin menyatakan, dalam kesimpulan itu, pihaknya meminta Hakim Konstitusi tidak membatalkan keputusan KPU ihwal kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming dalam ajang Pilpres 2024. Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid, mengungkapkan dalam kesimpulan itu Tim Hukum Prabowo-Gibran juga mengutip pendapat ahli yang didatangkan kubu Ganjar-Mahfud. Pendapat yang dimaksud yakni dari ahli psikologi sosial Risa Permanadeli yang menyatakan tingkat penerima dan keterpilihan Prabowo yang tinggi karena sudah dua kali jadi capres dan satu kali jadi cawapresnya. Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menambahkan bahwa perkara yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud sudah salah kamar dari awal.

Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran Hotman Paris merangkum empat bantahan dalil-dalil kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam kesimpulan Tim Hukum Prabowo-Gibran. Pertama, ihwal banyaknya bansos jelang Pemilu 2024 yang dinyatakan para menteri bahwa merupakan perintah undang-undang, bukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, pencalonan Gibran sebagai cawapres dirasa tetap sah karena putusan MK No. 90/2023 berlaku sejak diucapkan sehingga tidak perlu menunggu perubahan Peraturan KPU. Ketiga, aplikasi Sirekap milik KPU yang ditegaskan bukan dasar penentuan hasil Pemilu 2024. Keempat, tentang adanya pengerahan penjabat kepala daerah.

Harga emas global yang mengukir rekor harga di atas US$2.300 per ons menyulut apresiasi harga saham emiten-emiten yang memiliki portofolio bisnis emas. Pada perdagangan Selasa (16/4), mayoritas saham emiten-emiten pertambangan emas parkir di zona hijau. Hal itu tak terlepas dari sentimen harga emas global yang meroket di tengah perang Iran-Israel. Merujuk Bloomberg, harga emas spot bertengger di level US$2.372,88 per ons dan emas Comex dibanderol US$2.390 per ons pada perdagangan kemarin. Di lantai bursa, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menguat 8,38% ke level Rp1.810. 

Selanjutnya, tambang emas PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) milik Garibaldi Thohir juga melesat 9,92% atau 260 poin ke level Rp2.880 per saham. Selain itu, saham PT Bumi Resources Mineral Tbk. (BRMS) milik Grup Bakrie menguat 6,25% ke Rp170 per saham.  Saham PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga mendarat di teritori positif dengan penguatan 2,25% ke level Rp364. Senada, saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) memantul 3,96% ke level Rp26.250 per saham. Dari sisi emiten, Corporate Secretary Division Head Antam Syarif Faisal Alkadrie meyakini kenaikan harga emas merupakan berkah bagi ANTM. Dia menyebutkan sampai dengan saat ini, komoditas emas yang menjadi instrumen safe haven itu masih menjadi penyumbang 62% pendapatan ANTM.

Calon emiten PT Atlantis Subsea Indonesia Tbk. (ATLA) berambisi memoles kinerja keuangan melalui penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO). Direktur Utama Atlantis Subsea Indonesia Yophi Kurniawan Iswanto mengatakan aksi korporasi ini bakal memenuhi kebutuhan modal kerja untuk melaksanakan kontrak yang telah dikantongi. Aksi penggalangan dana IPO itu turut digunakan untuk menambah peralatan sehingga mendukung pengerjaan proyek. Hai ini akan membuat Perseroan memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan dapat menghadapi potensi serta tantangan ke depan.

Sejak memulai bisnis pada 2016, perusahaan berpengalaman proyek survei dan inspeksi yang cukup luas, meliputi perairan domestik maupun di perairan internasional, seperti di Laut Myanmar dan di Laut Thailand. Pada 2023, dia menyadari permintaan akan jasa survei dan inspeksi memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan meningkatnya target pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, terutama untuk perairan laut dalam dan potensi migas di daratan. Dalam prospektusnya, akan menawarkan 1,2 miliar saham baru atau sebanyak 19,36% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan ditetapkannya harga pelaksanaan Rp100 per saham, jumlah nilai pernawaran umum maksimal Rp120 miliar. Manajemen ATLA menjelaskan, dana IPO sekitar 36,74% digunakan untuk pembelian peralatan guna menunjang kegiatan operasional ATLA.

Tidak semua negara pengekspor minyak mentah diuntungkan dengan melambungnya harga minyak. Sebagai contoh, Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat yang memiliki sikap berbeda terkait fluktuasi harga minyak dunia. Untuk membaca karakter tiga negara penghasil minyak tersebut, terlebih dahulu membandingkan ongkos produksi masing-masing negara. Arab Saudi menghasilkan minyak dengan biaya produksi yang rendah yakni sekitar US$ 20 per barel. Sedangkan negara Paman Sam memproduksi minyak dengan biaya  sekitar US$ 50 per barel. Sementara itu, produksi minyak Negeri Beruang Putih sekitarUS$ 30 per barel. Dari biaya produksi, kemudian beralih pada kebijakan dalam negeri ketiga negara tersebut Populasi Arab Saudi sekitar 34 juta penduduk merujuk data Bank Dunia pada 2022. Dengan jumlah penduduk tersebut, Pemerintah Saudi memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Berbeda dengan AS yang tidak menerapkan subsidi BBM. Bensin yang dibeli masyarakat mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Lain hal nya dengan Rusia menerapkan mekanisme potongan harga hingga US$ 30 per barel bagi negara yang membeli minyak Rusia. Artinya, bila harga minyak dunia di level US$ 80 per barel maka harga minyak yang ditawarkan Rusia mejadi US$ 30 per barel. Sementara harga BBM di dalam negeripun diberikan subsidi. (Yetede)

Program mudik dan balik gratis diandalkan pemudik kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya, mereka memperoleh layanan perjalanan optimal tanpa keluar biaya. Martini (39), pemudik asal Surakarta, bersandar di muka bus berwarna biru, di Terminal Tirtonadi, Kota Surakarta, Jateng, Senin (15/4). Ibu dua anak itu adalah satu dari sekitar 1.000 peserta balik gratis yang difasilitasi Kemenhub. Bus akan berangkat dari terminal itu. Ia sudah bebrapa kali mengikuti program serupa dari lembaga lain. ”Untuk yang Kemenhub, saya baru ikut pertama kali. Rasanya aman dan nyaman. Apalagi tidak perlu keluar uang sama sekali,” ujar Martini. Keikutsertaan Martini pada program semacam itu didasari alasan ekonomi. Uang yang perlu dikeluarkan untuk tiket bus Rp 500.000 per orang. Padahal, setiap kali mudik ia berangkat bersama suami dan dua anaknya.

Artinya, biaya yang dikeluarkan Rp 2 juta untuk sekali berangkat.Demi berhemat, Martini berusaha mencari program angkutan gratis menjelang masa mudik sejak tiga tahun terakhir. Terlebih lagi, bagi dia, mudik adalah suatu keharusan. ”Masih ada orangtua di sini (Surakarta). Kasihan kalau tidak didatangi Lebaran. Jadi, kami sangat terbantu dengan adanya mudik maupun balik gratis semacam ini,” kata Martini, yang sehari-hari bermukim di Jakarta. Alasan serupa mendorong Wijiyati (53), pemudik asal Wonogiri. Ia mengikuti program mudik gratis dari Kemenhub dua tahun berturut-turut. Selama mudik gratis, dia merasa puas.

”Saya selalu merasa aman dalam perjalanan. Kendaraan dicek dulu sebelum berangkat. Yang utama lagi, ini gratis,” ujar Wijiyati. Sebelum kenal program mudik gratis, Wijiyati jarang pulang. Ia hanya pulang tiga hingga lima tahun. Sementara tiket berangkat mahal semasa mudik Lebaran. Untuk naik bus dari Jakarta ke Wonogiri, tiketnya Rp 400.000 per orang. ”Keluarga saya empat orang, paling tidak, keluar Rp 1,6 juta,” tutur Wijiyati. Karena itu, Wijiyati enggan ketinggalan setiap kali ada pembukaan kesempatan mudik gratis. Ia mengaku kesulitan mendaftar program itu via daring. Ia pun dibantu anaknya yang lebih fasih menggunakan gawai guna proses pendaftarannya. (Yoga)

Kementerian PUPR segera meluncurkan acuan desain rumah sederhana yang tahan gempa dan lebih ramah lingkungan. Konsep baru rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu diklaim tetap terjangkau dan sesuai dengan patokan harga rumah bersubsidi. Desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan dalam rangka mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pada tahap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengemukakan, regulasi terkait desain prototipe rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini dalam tahap harmonisasi. Kelebihan desain, antara lain, tahan gempa, memasukkan unsur bangunan ramah lingkungan, dan prototype lainnya yang memudahkan perizinan. Pihaknya berharap surat edaran terkait penerapan desain rumah sederhana tersebut segera diterbitkan.

Pengembangan desain prototipe rumah sederhana dilakukan dengan menjaring usulan desain dari asosiasi dan pelaku pembangunan perumahan, diikuti proses verifikasi sehingga terpilih desain yang secara teknis memenuhi keandalan. Harga jual rumah dengan desain tersebut juga memenuhi patokan harga rumah subsidi. Nantinya seluruh pengembang rumah bersubsidi wajib mengikuti desain acuan tersebut. Penetapan desain prototipe rumah sederhana adalah melalui surat edaran Dirjen Perumahan dan pencantuman desain ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang diterbitkan Kementerian PUPR. (Yoga)