Sejumlah pelaku usaha domestik mendukung kebijakan pemerintah memperketat impor barang elektronik. Bahan baku dan bahan penolong yang selama ini banyak diimpor menjadi pekerjaan rumah berikutnya agar lebih banyak dihasilkan di dalam negeri.  Pemerintah memperketat impor produk elektronik. Kebijakan ini dituangkan dalam Permenperin No 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik. Aturan tersebut dimaksudkan untuk memacu produksi industri dalam negeri. Dalam aturan itu, 78 barang elektronik dibatasi impornya. Di antaranya pompa air, lemari pendingin, mesin cuci, pemanas air, pelantang suara dan penyangganya, serta monitor dan proyektor. Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman, Rabu (17/4) menyambut baik kehadiran peraturan ini.

Ia berharap, pengaturan masuknya barang impor elektronik bisa mendorong serapan pasar produk elektronik dalam negeri. Selama ini, industri elektronik dalam negeri belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mengutip Sistem Informasi Industri Nasional, kapasitas produksi AC dalam negeri, mencapai 2,7 juta unit pada 2023. Namun, realisasinya hanya 1,2 juta unit atau hanya 43 %. Impor produk AC pada 2023 menembus 3,8 juta unit. Persoalan daya saing industri, menurut Daniel, tidak bisa selesai hanya dengan tata niaga impor. Masih ada masalah lain, seperti lemahnya industri hulu elektronik yang menghasilkan bahan baku dan komponen inti industri hilir. Akibatnya, industri elektronik masih harus mengimpor bahan baku produksi. Hal ini belum memberikan efisiensi skala produksi bagi industri hilir elektronik. (Yoga)

Program Minum Susu Gratis menyebabkan kebutuhan susu nasional melonjak drastis. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan merencanakan mengimpor 2,15 juta sapi perah dari Australia, Selandia Baru, Brasil, dan AS. Minum Susu Gratis merupakan program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres dan cawapres peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Program tersebut menyasar 82,9 juta pelajar, santri, dan ibu hamil, dengan total kebutuhan susu selama setahun sekitar 4,1 juta ton. Kehadiran program itu menyebabkan rerata kebutuhan susu tahunan bertambah dari 4,6 juta ton menjadi 8,7 juta ton. Dengan rerata produksi susu tahunan sebanyak 0,9 juta ton, Indonesia akan mengalami defisit susu sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau setara 2 juta sapi perah.

Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun, Rabu (17/4) mengatakan, dalam tujuh tahun terakhir, 2017-2023, kebutuhan susu nasional meningkat 6 % per tahun, sedangkan produksinya hanya 1 % per tahun. Ini menunjukkan kebutuhan dan produksi susu nasional selalu tidak imbang sehingga Indonesia harus mengimpor susu setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat, sekaligus program Minum Susu Gratis, Kementan telah merencanakan program Peningkatan Produksi Susu Nasional (PPSN). Salah satunya dengan menambah populasi sapi perah, baik melalui impor maupun inseminasi buatan.

”Setidaknya Indonesia memerlukan tambahan impor 2,15 juta sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu regular ataupun program Minum Susu Gratis. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 90 triliun,” ujar Makmun dalam webinar ”Kawal Produksi Susu Menuju Kemandirian Pangan dan Protein” yang digelar Sinar Tani di Jakarta. Makmun menjelaskan, di luar kebutuhan reguler, program Minum Susu Gratis bagi 24 juta siswa SD membutuhkan 1,18 juta ton susu segar. Untuk memenuhinya, dibutuhkan 300.000 sapi perah impor dengan anggaran Rp 13,5 triliun. Sementara untuk program Minum Susu Gratis bagi 82,9 juta pelajar (termasuk siswa SD), santri, dan ibu hamil, dibutuhkan 4,1 juta ton susu segar. Untuk memenuhinya, dibutuhkan 1,1 juta sapi perah impor dengan anggaran Rp 49,5 triliun. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minggu (14/4) menangkap kapal pengangkut ikan asal Indonesia yang melakukan alih muatan dengan dua kapal ikan asing di Laut Arafura, Maluku. Kasus itu sekaligus menguak indikasi kejahatan multidimensi, yakni pencurian ikan oleh kapal asing, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Dari hasil pemeriksaan KKP, kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) dengan bobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan dari dua kapal asing ilegal, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari, dengan jenis ikan antara lain layur, kakap merah, dan kakap putih.

KM MUS juga diduga berperan memasok BBM jenis solar bersubsidi ke dua kapal asing tersebut di tengah laut. Di kapal itu ditemukan solar yang disimpan pada palka-palka ikan. Dari hasil pemeriksaan catatan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka, sebagian sudahdisuplai ke dua kapal asing itu dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka KM MUS. ”Nakhoda sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun, petugas kami memeriksa beberapa ponsel dari anak buah kapal dan ditemukan fo to-foto dan video hasil transshipment antara KM MUS dan kapal ikan asing. Dari video tersebut, akhirnya nakhoda KM MUS mengakui perbuatannya telah menerima muatan ikan dari kapal asing tersebut sejumlah 100 ton,” tutur Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis.

Dalam keterangan pers di Tual, Maluku, Rabu (17/4), Pung, yang memimpin operasi penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal, menjelaskan, kasus ini mengindikasikan ada kapal ikan Indonesia yang membantu kapal asing melakukan kejahatan perikanan, penyelundupan BBM, hingga perbudakan. KKP masih terus mengejar kapal ikan asing ilegal itu. ”Sindikat kejahatan ini melibatkan otak pelaku di dalam negeri yang menjadi Penghubung ke kapal asing ilegal. Nama otak pelaku sudah kami kantongi untuk pengusutan. Target kami menangkap otak pelaku kapal dalam negeri dan pelaku kejahatan kapal asing ilegal,” ujar Pung saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Ribuan anak di NTT, korban perceraian penyintas pekerja migran ilegal atau PMI, tak terurus. Mereka berjuang meraih masa depan dengan kemampuan finansial serta dukungan keluarga dan lingkungan yang terbatas. Marthon Falo (15), siswa kelas IX SMPN Oinlasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Jalan El Tari, Kupang, Selasa (16/4) menunggu pembeli kelapa muda yang dijajakan di mobil pikap pamannya, Alex Falo (54), tukang bangunan yang tinggal di Kelurahan Sikumana. Marthon menjual kelapa Rp 6.000 per buah. Dia mendapat upah Rp 1.000 per buah. ”Hari ini sudah terjual 25 kelapa muda. Tiap hari rata-rata saya bawa pulang uang Rp 240.000, jadi dapat Rp 24.000 per hari. Tetapi, om janji dia belikan baju, celana, dan buku tulis bagi beta,” kata Marthon. Hasil jual kelapa akan diserahkan ke ibunya, Sarah Amtiran (42).

Sebelumnya, AT (45) menceraikan Sarah bersama empat anaknya, termasuk Marthon sepulang mendulang rezeki sebagai PMI di Malaysia pada 2022. Anak pertama Sarah, Mery (18), hanya bersekolah sampai kelas X dan dua anak lainnya tidak sekolah. Pekerjaan Sarah sebagai petani lahan kering. Mery kini membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai ART di Kupang. Ia menetap di rumah majikan dengan upah Rp 300.000 per bulan. Mery mendapat tabungan upah saat menjelang Natal. Kisah serupa dialami Yuven Natun (10) yang kini menjadi buruh bangunan di Kota Kupang. Magda Suni (43), ibu Yuven, meninggal karena sakit kanker payudara pada 2018. Yuven dan kakak sulungnya, Sipri Natun (18), tinggal di rumah om, Vitalis (54). Ayah mereka, Simon Nahak (48), menjadi PMI ilegal di Malaysia dan tak ada kabar sejak 2017.

Direktur Yayasan Timor Membangun Nusantara Martinus Duan mengatakan, lebih dari 1.500 anak usia sekolah di daratan Timor telantar akibat penceraian dan ditinggal pergi ayah atau ibu mereka ke luar negeri. Angka itu belum termasuk data anak telantar dari daratan Flores, Lembata, Sumba, Alor, Rote, dan Sabu. Anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan sampai tingkat SMA. Banyak di antara mereka hanya sampai SD. Meski menderita, anak-anak itu tidak menjadi pengemis atau pengamen di jalan-jalan. Kecuali menjual koran di lampu merah atau menjajakan jagung rebus di pinggir jalan, SPBU, dan di terminal bus. Mereka juga menawarkan jasa pikul barang belanjaan di pasar dan mendorong gerobak pasar. Sebagian dari mereka menjadi buruh bangunan sekaligus belajar menjadi tukang bangunan. Setelah berusia di atas 17 tahun, banyak di antara mereka memilih menjadi PMI ilegal.

Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Perdagangan Orang Yayasan Donders Indonesia Wilayah Sumba Imelda Sulis Setiawati mengatakan, Yayasan Donders memiliki rumah singgah bagi anak-anak, termasuk untuk anak-anak yang ditelantarkan orangtua karena menjadi PMI. Anak-anak itu awalnya ting gal bersama tante, om, atauanggota keluarga lain. Namun, mereka telantar karena berbagai sebab. Setelah ada laporan dari sekolah, akhirnya ditangani Donders. Jumlah mereka lebih dari 200 anak. Mereka diantar-jemput pihak yayasan ke sekolah. Puluhan dari mereka sudah di perguruan tinggi dan beberapa di antaranya sudah menjalani wisuda. Bagi yang sudah berkeluarga, menetap di rumah sendiri, tetapi tetap mendapatkan pengawasan Donders. (Yoga)

Pusat Keunggulan Karbon Asia atau Asia Center of Carbon Excellence (ACCE) menjadi pusat baru bagi pengembangan proyek karbon inovatif. Pusat ini menjadi platform untuk membuka potensi Asia dalam jalur dekarbonisasi baru dengan fokus pada proyek-proyek yang berdampak besar bagi kawasan Asia dan global. Peluncuran ACCE dilakukan South Pole dan GenZero di Singapura, Rabu (17/4), yang merupakan rangkaian   kegiatan Ecosperity Week 2024 di Singapura, 15-17 April. Pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan Konferensi Filantropi Asia atau Philanthropy Asia Summit (PAS) 2024 di Expo Sands & Convention Centre, Marina Bay Sands, Singapura.

CEO Interim South Pole John Davis mengatakan, ACCE merupakan pusat baru bagi para pakar internasional yang berfokus pada pengembangan proyek karbon yang inovatif, kebijakan karbon, dan peningkatan kapasitas. Pusat pendanaan teknis dan karbon yang canggih ini berlokasi di Singapura. Dengan dukungan Dewan Pembangunan Ekonomi Singapura atau Singapore Economic Development Board (EDB), ACCE akan memberikan keahlian yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kompleks dan mengkatalisasi peluang baru untuk aksi iklim di seluruh Asia.

”Asia sudah matang untuk pengembangan proyek baru dan Singapura memiliki peran besar dalam perdagangan internasional kredit karbon berkualitas tinggi berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang akan membantu negara dan dunia usaha mencapai tujuan iklim mereka,” katanya. Menurut Davis, tim ACCE akan menjajaki peluang pengembangan proyek karbon dan realisasi pasar dalam rantai nilai di Asia dan global lewat kolaborasi dengan perusahaan dan pemerintah regional. Tim akan membantu sektor publik dan swasta mencapai strategi dan tujuan net zero global dengan cara yang hemat biaya sekaligus mempercepat tindakan menuju masa depan yang hijau dan berkelanjutan.

Proyek-proyek itu mencakup penghentian awal pembangkit listrik tenaga batubara serta mendorong pengembangan pelayaran ramah lingkungan, hidrogen ramah lingkungan, dan amonia ramah lingkungan.Selanjutnya, mendorong penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon serta mendukung penerapan instrumen penetapan harga karbon, seperti mekanisme penyesuaian perbatasan karbon Uni Eropa. South Pole pun telah merancang dan menerapkan solusi pendanaan karbon mutakhir di seluruh Asia, termasuk inisiatif Coal to Clean Credit dengan Rockefeller Foundation. Inisiatif kredit itu berupaya membuka pendanaan karbon untuk mempercepat penghentian dini pembangkit listrik tenaga batubara dan menggantinya dengan energi terbarukan. (Yoga)

Di tangan Rojai (49), urine dan kotoran sapi disulap menjadi uang jutaan rupiah. Petani sekaligus peternak ini mengembangkan pupuk dan pestisida organik. Ia tidak hanya menerapkan pertanian ramah lingkungan, tetapi juga berjuang memandirikan petani. ”Alhamdulillah, dapat pesanan (pupuk kompos) lagi dari dinas (pertanian), 9-10 ton,” ucap Rojai, Selasa (16/4). Dengan harga Rp 2.000 per kg, ia meraup Rp 18 juta dari permintaan itu. Uang jutaan rupiah itu berasal dari kandang sapi miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Jabar. Di kandang itu, terdapat 10 sapi yang memproduksi kotoran dan urine. Akhir Februari lalu, misalnya, ia menunjukkan drum biru berisi 100 liter urine sapi yang telah difermentasi di kandang itu.

Saat tutupnya dibuka, aroma urine yang menyengat menguar dengan gelembung di atasnya. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” ucap Rojai tersenyum. Urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Sawah yang disemprot POC, batang dan daun padinya hijau. Tanahnya mudah ditanami. Sehektar butuh minimal 5 liter POC. Harga POC Rp 20.000 per liter, lebih murah dari pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. ”Urine sapi mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia),” katanya. Perjumpaan Rojai dengan pertanian organik bermula tahun 2016, pemilik 120 sapi dan 50 kambing ini menjadi peternak terbaik tingkat Kabupaten Cirebon.

Ia mendapat program unit pengelolaan pupuk organik dari dinas pertanian dan mulai mengolah limbah ternak menjadi pupuk dan pestisida organik. ”Saya pelatihan di Bogor habis Rp 5 juta, diketawain orang dinas (karena ikut pelatihan berbayar),” kenangnya. Pupuk kompos sangat membantu ditengah berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi pemerintah. Petani hanya dijatah 70 kg per satu jenis pupuk per satu hektar sawah. Padahal, biasanya 1 kuintal per jenis pupuk bersubsidi. Petani pun membeli pupuk nonsubsidi dengan harga Rp 1 juta per kuintal. ”Dari 2017, saya enggak pernah bergantung sama pupuk dan pestisida kimia,” katanya. Setelah bertahun-tahun menggunakan bahan organik, padinya subur. ”Hasil pH-nya normal, 7. Padahal, di mana-mana, pH-nya paling 5,” kata Rojai.

Ia mengklaim hasil panen musim gadu (tanam kedua) tahun lalu mencapai 10,3 ton gabah basah per hektar. Padahal, petani biasanya hanya memanen 6-7 ton gabah per hektar. Rendemennya juga lebih tinggi. ”Padi biasanya rendemennya saat digiling jadi beras 62-65 %, hasil panen saya, rendemennya 70 %,” ungkapnya. Pupuk buatannya sudah dikemas dengan merek Supersonik dan digunakan petani setempat. Dinas pertanian bahkan pernah memesan 18 ton pupuk dan 160 liter POC untuk menjadi bahan pelatihan pertanian organik di Cirebon. Tidak hanya dalam pertanian, sistem organik juga ia terapkan di peternakan. Pakan sapi, misalnya, berasal dari jerami sisa panen di sawah hingga ampas tebu. Jamu untuk sapi bikin sendiri. Ia tidak pernah pakai antibiotik dan vitamin dari pabrik. Bahannya, dari aneka rempah. (Yoga)

Saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) terus berada dalam tekanan sepanjang tahun ini, sehingga harganya terpangkas 18,9% ke level Rp3.200. Hal ini merupakan efek dari krisis multidimensi saham Telkom, mulai dari rugi investasi di saham di saham PT Gotot Gojek Tokopedia (GOTO), kinerja keuangan dibawah proyeksi dan peluncuran proudak perang harga di sektor telekomunikasi. Sejalan dengan itu, kinerja TLKM lebih buruk dari indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEI) yang hanya turun 1,48% dan emiten blue chip lainnya. Sepanjang 2024, indeks LQ45 hanya terpangkas 3,6%, jauh lebih rendah dari kemerosotan saham TLKM. Adapun indeks saham teknologi atau IDX Sector Technology, tempat GOTO bernaung, terkikis 23%, sedangkan IDX Sector Infrstructures, yang dihuni Telkom, masih tumbuh 1,29%.  (Yetede)

Melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir merugikan industri. Pemerintah diharapkan segera melakukan intervensi ke rupiah agar industri tidak semakin terpuruk. Katua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W kamdani menerangkan, pelemahan rupiah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan kinerja sektor manufaktur, khusunya bila pelemahan ini terjadi terlalu lama. Industri masih memerlukan impor bahan baku penolong dan  barang modal yang akan menggelembungkan biayanya karena pelemahan nilai tukar. "Bila pelemahan itu terus terjadi, kinerja industri akan melambat, bahkan tidak tertutup kemungkinan   adanya industri yang akan berhenti produksi sementara. Ini karena tidak mampu menanggung kenaikan beban kenaikan overhead cost-nya yang tinggi karena pelemahan nilai tukar rupiah." (Yetede)