Soal prospek ekonomi nasional, optimisme pemerintah tampaknya sedang berada pada level puncak. Bahkan, dinamika geopolitik Timur Tengah yang berisiko menghantam sendi-sendi perekonomian berbagai negara pun tak membuat pemangku kebijakan serta-merta mengutak-atik pos anggaran dan belanja negara. Kepercayaan diri pemerintah memang cukup wajar, dalam rangka meredam kepanikan pelaku pasar yang cukup ketirketir dengan efek perang Iran-Israel. Apalagi, sebelum konflik IsraelIran meletus, otoritas fiskal telah menyiagakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 guna merespons berbagai risiko yang muncul akibat dinamika global. 

Mulai dari dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan harga minyak, hingga korelasi kedua faktor itu terhadap lesatan infl asi dan tekanan daya beli masyarakat. Risiko itu pun dikhawatirkan kembali terjadi sehingga butuh mitigasi dini dari sisi fiskal. Apalagi, beberapa institusi telah melakukan analisis risiko dari berbagai kemungkinan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya, yang memperkirakan adanya pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM dari Rp160,91 triliun menjadi Rp249,86 triliun apabila harga minyak mentah Indonesia naik menjadi US$100/Bbl dengan asumsi rupiah di level Rp15.900. 

Demikian pula Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki catatan perihal korelasi antara kenaikan harga BBM dengan tingkat infl asi. Tak hanya melambungkan indeks harga konsumen (IHK) kenaikan BBM juga akan memantik lesatan jumlah penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan instrumen belanja subsidi dan kompensasi energi tetap akan diandalkan. Airlangga menuturkan dalam memilih momentum penyesuaian fiskal negara, pemerintah berpijak pada pengalaman mengelola krisis selama pandemi Covid-19 dan efek perang Rusia-Ukraina. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya risiko yang perlu diantisipasi melalui instrumen fiskal se5bagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, menurutnya pemerintah masih terus memantau dinamika terkini sebelum mengutak-atik Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan APBN 2024. Soal Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024, menurutnya masih cukup aman karena Indonesia Crude Price (ICP) masih di sekitar US$80/Bbl. Pun dengan gerak mata uang Garuda. 

Sementara itu, sejumlah kalangan tetap meminta kepada pemerintah segera merespons dinamika geopolitik itu lebih dini, yakni dengan menerjunkan intervensi APBN lebih awal. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bahkan telah memberikan lampu hijau tatkala pemerintah memerlukan penyesuaian APBN 2024. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu menjamin kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah. Adapun, kalangan ekonom memandang pemerintah perlu segera ancang-ancang melakukan penyesuaian APBN 2024 dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi. Apalagi, saat ini Indonesia relatif berhasil menciptakan kondusivitas pasca-gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menyebabkan ketidakpastian. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memproyeksi pelemahan rupiah masih berlanjut di kisaran Rp16.900—Rp17.000 per dolar AS dalam satu bulan ke depan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk penyesuaian subsidi.

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

Ada nada bangga dalam pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan saat menyampaikan situasi mudik 2024 beberapa waktu lalu. Menurut presiden, mudik tahun ini lebih baik karena tidak ada antrean (terlalu) panjang dan desak-desakan. Dia merujuk situasi di terminal bus, stasiun kereta api dan bandar udara. Beberapa hari sebelumnya, pemudik dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Sumatra, terjebak kemacetan panjang di perlintasan Merak-Bakauheni. Tetapi sang presiden tidak menyinggung hal ini dalam jumpa persnya. Sebagai orang yang berada di puncak piramida pemerintahan dia tentulah bukan tidak tahu keadaan ini. Kemacetan yang terjadi di Merak itu mengakibatkan kendaraan para pemudik tak kunjung naik ke atas kapal feri. Dari berbagai laporan langsung para pemudik yang dibagikan di berbagai grup Whatsapp, mereka tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. Jadi sudah hampir seharian. Kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni bukan terjadi pada mudik kali ini saja. Dalam setiap kegiatan mudik manakala lebaran tiba, kemacetan selalu menghantui para pelaju. 

Tak salah lah bila jalur ini disebut “perlintasan neraka”. Dinamai neraka karena amarah, caci-maki, dan lain sebagainya sering tumpah di sini padahal suasana masih bulan puasa. Pelintas tentu saja tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, otoritas menuding mereka sebagai penyebab kemacetan itu sendiri. Mereka disebut bergerak lebih cepat dari waktu yang tertera di dalam tiket dalam waktu bersamaan. Kemacetan di Merak saat mudik selalu menjadi sisi kelam ritual tahunan ini. Tidak jelas dimulai sejak bila situasi itu. Dan, parahnya, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikannya. Ada dua hal yang menjadi akar persoalan kemacetan perlintasan Merak. Pertama, infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Kedua, pengelolaan dermaga yang ada di Merak-Bakauheni dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sementara BUMN ini juga mengoperasikan kapal penyeberangan. Muncullah praktik monopolistik dalam bisnis penyeberangan di Indonesia. 

Operator feri dan operator terminal penyeberangan berada dalam satu tangan yang sama. Situasi ini sudah acap kali dikritik oleh berbagai pihak, sayangnya Kementerian Perhubungan bergeming. Itulah mengapa disebut Menteri Perhubungan (Menhub) telah gagal. Karenanya, pemerintahlah yang justru harus disalahkan karena ia telah gagal dalam mengelola dengan baik perlintasan Merak-Bakauheni saat mudik 2024 pada khususnya dan waktu peak season lainnya pada umumnya. Bukan para pelaju seperti yang disitir oleh petinggi ASDP di media yang menuding mereka datang ke Merak di luar waktu keberangkatan yang tertera di dalam tiket. Membeludaklah terminal feri jadinya. Dari sudut yang lebih luas, kemacetan kronis di Merak adalah potret situasi mudik dengan menggunakan kapal laut. Penulis menyebutnya dengan istilah mudik maritim. Biasanya, setelah mudik dan arus balik usai, pemerintah mengadakan evaluasi terkait penanganannya. Lazimnya evaluasi oleh pemerintah, nilainya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.

Korporasi penerbit surat utang atau obligor diharapkan mewaspadai potensi kenaikan risiko sebagai dampak rentetan sentimen eksternal. Sejumlah sentimen eksternal mulai dari iklim suku bunga tinggi, eskalasi konflik geopolitik, dan pelemahan konsumsi disebut sebagai pemberat bagi gerak korporasi yang ingin menggalang dana melalui surat utang. Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan meski ada peluang bagi iklim suku bunga tinggi berakhir tahun ini, ketidakpastian masih bertahan. 

Sebagai contoh, pada awal bulan ini, rilis infl asi Amerika Serikat (AS) menunjukkan tren kenaikan infl asi pada Maret 2024. Hal itu menambah kekhawatiran bank sentral Negeri Paman itu, Federal Reserve untuk mulai memangkas suku bunga acuan. Kondisi itu diperparah dengan memanasnya konfl ik geopolitik Iran-Israel sehingga membawa kekhawatiran berupa efek rambatan ke infl asi yang akan mengembalikan kebijakan moneter ketat dan pelemahan konsumsi. Pada akhirnya, dia menyebut sentimen itu muncul berupa risiko lebih tinggi bagi kalangan korporasi.

Kondisi tersebut secara simultan, katanya, berdampak pada selisih nilai obligasi korporasi yang lebih tinggi sehingga biaya penerbitan bakal terkerek seiring kenaikan tingkat kupon. Saat biaya dana tinggi, perusahaan harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan dana. Perkembangan kondisi eksternal ini menjadi penting karena 48 perusahaan siap melego surat utang. Berdasarkan data Pefindo hingga akhir Maret 2024, penerbitan surat utang korporasi pada sisa tahun dari mandat menyentuh Rp53,17 triliun dari total nilai surat utang korporasi jatuh tempo Rp119,77 triliun. Adapun, berdasarkan sektornya, perbankan dan pertambangan memimpin. 

Lima perusahaan di sektor perbankan berencana menerbitkan surat utang korporasi senilai Rp7,65 triliun. Posisi ini disusul perusahaan pertambangan dengan nilai rencana penerbitan Rp5,6 triliun dari lima perusahaan. Dia berharap bahwa penerbitan surat utang korporasi masih ramai karena sentimen ketidakpastian dari pelaksanaan Pemilu 2024 mereda. Lalu, kalangan korporasi cukup tangguh kala bertahan di era suku bunga mahal dan prospek penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Aktivitas sektor riil yang terjaga menjadi salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang pada 2024 yang dimotori oleh aktivitas kampanye politik, mulai dari Pilpres hingga Pilkada pada paruh kedua 2024. 

Dari kalangan korporasi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) alias Bank BJB menyatakan kesiapannya untuk menawarkan obligasi pada tahun ini. Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi mengatakan tahun ini perseroan memiliki beberapa rencana penerbitan, yakni obligasi subordinasi senilai Rp1,5 triliun dan sustainable bond Rp1 triliun, serta perpetual bond. Senada, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar mengatakan peluang penerbitan obligasi masih terbuka setelah perusahaan menawarkan global bond senilai US$500 juta. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Ramon Armando mengatakan perusahaan masih menantikan momen yang tepat untuk masuk ke pasar.

Daya tarik investasi energi baru terbarukan atau EBT di Ibu Kota Negara Nusantara kian berpendar seiring dengan masuknya sejumlah investor di kawasan tersebut. Uni Emirat Arab dikabarkan kembali menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT di Nusantara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Uni Emirat Arab telah menyampaikan minatnya untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Meski optimistis Uni Emirat Arab bakal mengembangkan PLTS di IKN, tetapi Bahlil mengaku belum bisa memberikan perincian terkait dengan pembangunan megaproyek tersebut. 

Bahlil hanya memastikan PLTS yang dibangun nantinya bakal menggunakan skema business to business dengan kapasitas mencapai 1,2 gigawatt (GW). Selain itu, Bahlil juga menekankan saat ini proposal proyek tersebut masih tahap penyelesaian, sehingga dirinya tak bisa memastikan apakah proyek itu akan dibangun pada tahun ini atau tidak. Secara terpisah, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono sempat mengatakan bahwa tren investasi di IKN Nusantara hingga saat ini masih positif. Pihaknya optimistis target yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat menyebut bahwa pihaknya menargetkan investasi yang bakal terparkir ke IKN Nusantara hingga akhir 2024 mencapai Rp100 triliun. Nantinya, investasi tersebut bakal berasal dari investor swasta dan publik.

Merosotnya pasokan gas dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi membuat PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) memburu gas alam cair sebagai alternatif agar tetap bisa memenuhi kebutuhan di sebagian wilayah Sumatra dan Jawa.n Gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) disasar, karena bisa didatangkan dari lapangan minyak dan gas bumi (migas) lain untuk kemudian diolah dan disalurkan melalui jaringan pipa gas di Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat. PGAS atau PGN mengakui bahwa pihaknya sedang meminta tambahan 2—3 kargo LNG pada kuartal III/2024 untuk mengatasi defisit gas pipa di sejumlah wilayah di Sumatra dan Jawa. “Kebutuhan LNG PGN pada 2024 sebesar 2—3 kargo, dan saat ini PGN sedang mendiskusikan dengan pemasok LNG yang berasal dari domestik, baik dari Bontang maupun Tangguh,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama saat dihubungi, Kamis (18/4). Rachmat mengatakan bahwa saat ini perseroan masih dalam tahap pembahasan ihwal harga kontrak bersama dengan pemasok LNG dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Berdasarkan kisaran harga pasar LNG pada tahun ini, perkiraan harga jual gas hasil regasifikasi LNG di pelanggan masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan over usage penalty. Dengan catatan, harga dapat berubah sesuai dengan perubahan harga pasar LNG pada saat pembelian. Sebagai alternatif pasokan gas, LNG sampai dengan disalurkan kepada pelanggan membutuhkan rantai penyaluran yang lebih panjang dibandingkan dengan rantai penyaluran gas pipa, karena adanya proses tambahan berupa pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi. Sepanjang 2024—2034, PGAS memproyeksikan kebutuhan penambahan pasokan gas hasil regasifikasi LNG sebesar 73—355 billion british thermal unit per day (BBtud) agar bisa memenuhi kebutuhan di Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat. 

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu penawaran harga dari PGAS terkait dengan 2 kargo LNG tersebut. Beberapa lapangan yang mengalami penurunan salur gas itu antara lain Blok Corridor, PEP Sumatera Selatan (Regional 1), PEP Jawa Barat (Regional 2), PHE Jambi Merang, dan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di kawasan tersebut.

Di sisi lain, industri pengguna gas belakangan tengah dilema untuk menyerap gas yang berasal dari LNG yang digunakan PGAS untuk ‘menambal’ pasokan. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi Yustinus Gunawan mengatakan bahwa harga LNG relatif lebih mahal ketimbang gas pipa untuk industri. Apalagi, kuota skema harga gas bumi tertentu (HGBT) lebih kecil daripada kontrak minimum perjanjian jual beli gas (PJBG). Dia membeberkan bahwa industri pengguna gas cenderung terjebak di antara keharusan membayar volume minimum kontrak, meskipun realisasi pemakaian lebih kecil dari kontrak minimum atau membayar harga LNG untuk selisih antara kuota skema HGBT dengan realisasi konsumsi. 

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho berpendapat bahwa pemerintah perlu mencari solusi ihwal harga LNG yang saat ini masih terbilang mahal untuk industri dalam negeri. Menurutnya, harga LNG mesti bisa lebih kompetitif dengan harga dagang gas pipa saat ini. Dengan demikian, daya saing dan investasi industri domestik bisa tetap kompetitif dibandingkan dengan beberapa kompetitor dari negara lain. Sementara itu, Indonesia Gas Society (IGS) menyarankan agar pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan HGBT. Alasannya, penetapan harga yang tidak adil bakal berdampak negatif pada rencana investasi PGAS dalam mengembangkan pengembangan infrastruktur midstream gas. Di sisi lain, kata Aris, PGAS dapat memiliki ruang pembiayaan infrastruktur yang lebih lebar jika harga gas ditetapkan sesuai dengan harga komersial.

Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan, pembayaran kontrak kepada Sojitz itu bakal menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan Fase 2 MRT Jakarta. Menurutnya, skema pembayaran tersebut serupa dengan yang digunakan saat pengerjaan MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus—Bundaran HI. Pembayaran kepada kontraktor bakal dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan. Berdasarkan informasi dari laman resmi MRT Jakarta, pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta didukung oleh dana pinjaman Pemerintah Jepang melalui JICA.

Sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 1/2018 terdapat penambahan jumlah pinjaman untuk Fase 1 sebesar US$191 juta, dan untuk Fase 2 sebesar US$1,67 miliar. Sebelumnya, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat juga menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan akhir dari penantian panjang perusahaan dalam menentukan kontraktor. Dia mengatakan, proses tender sudah gagal tiga kali sebelum Sojitz mendapatkan kontrak tersebut. “Selain itu, ada juga kelangkaan semikonduktor yang menyebabkan terganggu pada saat itu,” katanya.

Produksi beras tahun ini yang diproyeksi bakal lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya membuat cadangan beras pemerintah berada pada level yang rawan. Serapan gabah yang dilakukan oleh Perum BULOG pun mengalami penyusutan. Panen raya yang menjadi momentum bagi BULOG untuk menyerap gabah lebih banyak dari petani terhambat oleh beragam anomali yang terjadi. Impaknya, cadangan beras pemerintah saat ini belum bisa dibilang aman. Perum BULOG mencatat serapan gabah sejak Januari 2024 hingga 14 April 2024 mencapai 120.000 ton atau setara dengan 64.000 ton beras. Angka tersebut anjlok dibandingkan dengan serapan pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, di mana rata-rata kemampuan serap gabah BULOG mencapai 375.000 ton beras. Di sisi lain, stok beras BULOG per 16 April 2024 tercatat masih ada pada level 1.231.434 ton. Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi menjelaskan bahwa penyerapan yang rendah pada tahun ini terjadi lantaran produksi yang diperkirakan lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Hal itu diperkuat dengan prediksi Badan Pusat Statistik yang menyebut bahwa produksi beras pada kuartal I/2024 bakal turun 17% secara tahunan.

Selain produksi yang rendah, kualitas gabah petani yang belum memadai ikut menjadi kendala bagi BULOG dalam melakukan tugasnya menyerap gabah petani. Sebagian besar gabah petani cenderung basah alias punya kadar air di atas ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi juga mengakui serapan BULOG pada periode awal panen raya masih minim. Alasannya, sebagian besar gabah petani sudah diserap terlebih dahulu oleh penggilingan swasta. Dia menyebut bahwa Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras pada Maret 2024 sebanyak 3,8 juta ton, dan diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan ini menjadi sebanyak 4,9 juta ton. Akan tetapi, gejolak geopolitik di Timur Tengah usai pecahnya konflik Iran-Israel juga meningkatkan risiko terhadap importasi beras. Apalagi, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus tembus di atas Rp16.000 per dolar AS. Secara terpisah, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan bahwa saat ini sebenarnya sudah memasuki periode panen raya. Harga gabah di tingkat petani pun sudah jatuh di bawah Rp5.000 per kilogram. Untuk itu, keberadaan BULOG untuk menyerap gabah petani dengan harga lebih tinggi menjadi sangat penting.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Sutarto Alimoeso membeberkan bahwa rendahnya serapan beras BULOG pada panen raya berisiko terhadap stok cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun. Saat stok beras pemerintah sangat terbatas, kata Sutarto, harga beras pada paruh kedua tahun ini berisiko naik. Apabila hal itu terjadi, opsi impor menjadi yang paling diandalkan oleh pemerintah untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah. Panen raya, kata dia, menjadi satu-satunya kesempatan bagi BULOG untuk menyerap produksi dalam negeri. Musababnya, kondisi surplus hanya terjadi pada periode panen raya periode Maret—Mei. Saat produksi rendah dan defisit pada bulan paceklik, dipastikan BULOG akan sulit menyerap gabah petani lantaran harga gabah naik dan kompetisi dengan pabrik beras swasta makin ketat, seperti yang terjadi pada paruh kedua 2023. Terlebih, lanjutnya, kapasitas penggilingan sudah terlampau banyak, yaitu mencapai 225 juta ton. Padahal, produksi gabah nasional secara tahunan hanya 54 juta ton. Adapun, pengamat pertanian Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan bahwa pemerintah perlu menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi di atas Rp6.000 per kilogram agar BULOG bisa menyerap lebih banyak hasil produksi petani.

Pengembang properti mewaspadai dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah bakal mengerek naik harga properti seiring penggunaan material dari luar negeri yang sensitif terhadap kurs. Menahan ekspansi dan menghabiskan stok menjadi salah satu strategi. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan gejolak geopolitik sangat berdampak pada biaya pembangunan properti lantaran komponennya menggunakan material dari luar negeri yang pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Efek utama dari perang juga berdampak pada sektor energi yang mengerek harga minyak tembus kembali di level US$100 per barel. Hal ini sangat dikhawatirkan oleh pengembang properti karena akan berdampak pada biaya transportasi pengangkutan bahan material. 

Kenaikan biaya konstruksi properti nantinya akan berimbas pada daya beli masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas. Menurut Bambang, investor akan menahan diri atau wait and see dalam menyikapi kondisi ekonomi global. Bambang memproyeksikan biaya konstruksi mengalami kenaikan 10% yang akan mengerek harga properti bakal naik sebesar 5%. Meskipun demikian, pengembang akan menahan diri untuk menaikkan harga properti. Meski demikian, pengembang juga akan menahan ekspansi pengembangan proyek baru dan memilih untuk menghabiskan stok produk properti yang ada.

Hal senada disampaikan oleh CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono bahwa dampak langsung dari memanasnya perang di sejumlah negara berdampak ke bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM ini tentu berimbas pada kenaikan bahan bangunan yang turut mengerek biaya konstruksi properti. Di sisi lain, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berpengaruh terhadap kenaikan besi, baja, mekanikal elektrikal seperti genset, AC, lift, dan escalator. Selain itu, berdampak pada bahan finishing import seperti marmer, sanitair, lampu, dan lain sebagainya. Menurut Hendra, segmen kalangan yang berimbas akibat ketegangan politik dan tekanan nilai tukar rupiah yakni berhubungan dengan high rise building seperti apartemen middle low karena tetap membutuhkan besi, baja, dan mekanikal elektrikal impor.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip berpendapat gejolak nilai tukar dan kenaikan harga minyak ini diperkirakan hanya temporer karena respons sesaat pasca meningkatnya ketegangan antara Iran-Israel. Konflik Iran-Isarel diperkirakan tidak berlanjut dan tidak meluas. Hal ini karena pasca-Iran melakukan serangan balasannya, Israel sepertinya menahan diri untuk melakukan serangan ke Iran. “Dengan demikian, saya memperkirakan, nilai tukar Rupiah akan kembali menguat ke level di bawah Rp16.000 per US$ dalam 1 bulan ke depan. BI juga tampaknya, sudah melakukan intervensi pasar sehingga, potensi penguatan rupiah akan semakin besar,” jelanya. Dia menilai pengembang akan berpikir ulang untuk menaikan harga jual propertinya. Pasalnya, daya beli masyarakat masih terbatas dan indeks penghasilan masyarakat masih belum pulih sehingga jika pengembang menaikan harga properti maka akan merugikan developer sendiri. Dari sisi penjualan, segmen rumah tapak dan apartemen tipe menengah ke bawah akan mengalami pertumbuhan tinggi di tengah tekanan geopolitik. 

Namun, untuk properti hunian komersial dan apartemen menengah ke atas akan mengalami pertumbuhan penjualan yang terbatas. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menuturkan adanya ketegangan geopolitik dan melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada industri properti Tanah Air. Hal itu meningkatkan biaya bahan biaya bahan baku konstruksi terutama bahan baku dengan konten impor yang tinggi seperti besi, kaca dan keramik. Terpisah, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menuturkan gejolak geopolitik tidak berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan properti di Indonesia mengingat sektor properti di Indonesia masih didominasi oleh konsumen lokal baik individu maupun perusahaan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menertibkan praktik jual kembali layanan internet tanpa izin atau yang biasa disebut RT/RW Net ilegal. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tengah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada praktik RT/RW Net ilegal di masyarakat. “Kami tertibkan, kami atur [RT/RW Net ilegal]. Tim lagi bekerja untuk mengidentifikasi masalah itu dan melakukan tindakan, termasuk juga dengan koordinasi dengan APJII [Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia],” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/4). 

Sebelumnya, Kemenkominfo melarang penyelenggara jasa akses internet (ISP) untuk memfasilitasi praktik menjual kembali layanan internet kepada pelanggan secara ilegal atau RT/RW Net. Jika melanggar, sanksi yang akan diterima penyelenggara jasa internet adalah ancaman pidana maksimal 10 tahun atau denda Rp1,5 miliar. Sementara itu, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan perjanjian kerja sama (PKS) bodong antara reseller dengan penyedia jasa internet (ISP) yang membuat praktik RT/RW Net ilegal langgeng. RT/RW Net merupakan jaringan internet yang dibangun di lingkungan perumahan, kompleks, atau kawasan permukiman padat penduduk. Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa RT/RW Net legal yang sudah mengantongi izin perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) sebagai penyelanggara jasa layanan jual kembali.