Sejumlah produk Suzuki Jimny 3 pintu diminta untuk melakukan pemeriksaan dan penggantian komponen fuel pump atau pompa bahan bakar, setelah PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) memutuskan untuk menarik kembali atau recall 448 unit kendaraan tersebut. Unit tersebut adalah dengan rentang nomor VIN JSAGJB74VK5100010 hingga JSAGJB74VK5100469 yang merupakan produksi 20 November 2017 hingga 29 Agustus 2019. Jumlah produk yang terdampak tersebut sudah selaras dengan unit yang diproduksi dalam batch, sehingga tidak akan bertambah. Asst. to Service Dept. Head PT SIS Hariadi mengatakan bahwa pihaknya bakal menghubungi para pemilik Jimny 3 pintu yang terindikasi terdampak dari komponen fuel pump agar segera melakukan pemeriksaan di bengkel resmi. 

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Suzuki, komponen impeller fuel pump atau baling-baling pada pompa bahan bakar yang berada di dalam tangki bahan bakar Suzuki Jimny berpotensi mengalami perubahan bentuk atau deformasi melebihi standard ketentuan. Negara lain yang menjadi tujuan ekspor Jimny 3 pintu periode 20 November 2017 hingga 29 Agustus 2019 juga mengambil tindakan proaktif untuk melakukan penggantian Fuel. Beberapa negara itu a.l Jepang, Eropa, Australia, dan Afrika Selatan. Mereka juga telah melakukan penggantian komponen ini secara bertahap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadapi permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Kepala Rutan (Karutan) Cabang KPK Achmad Fauzi. Fauzi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) di lingkungan rutan KPK. Dia mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan semua dalil yang dimohonkan oleh pemohon akan dijelaskan dan ditanggapi oleh Biro Hukum KPK dalam persidangan di depan hakim. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, KPK dan pimpinannya menjadi pihak termohon. Berdasarkan penetapan oleh PN Jakarta Selatan, sidang pertama praperadilan mantan kepala rutan KPK itu dijadwalkan Senin (22/4), pekan depan. 

Fauzi merupakan salah satu tersangka dalam kasus pungli tersebut. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Fauzi sebagai salah satu dari 15 orang tersangka. Pegawai negeri asal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang dipekerjakan di KPK itu baru saja menjalani sanksi etik yang dijatuhkan kepadanya oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dengan kasus pungli. Putusan etik itu lalu dieksekusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/4), disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa serta pimpinan dan pejabat struktural KPK.

Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Rabu (17/4) ditutup Rp 16.240 USD atau melemah 0,39 % dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan rupiah ini telah menembus titik terdalamnya selama periode 2023 sekaligus mendekati puncak depresiasi periode 2020. Untuk meredam kejatuhan rupiah yang lebih dalam, terdapat dua skenario kebijakan moneter yang bisa dilakukan bank sentral, yakni menaikkan suku bunga acuan dan intervensi pasar. Untuk menguatkan rupiah kembali ke level Rp 15.000-an per USD, dibutuhkan biaya intervensi pasar 1 miliar USD dari cadangan devisa.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, menaikkan suku bunga acuan menjadi salah satu opsi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, opsi ini perlu kajian yang lebih kompleks untuk dilakukan. Pilihan lain yang dapat ditempuh oleh bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar, yakni lewat kebijakan intervensi pasar, setidaknya sampai Juni 2024 dengan mengandalkan cadangan devisa yang dimiliki. ”Berdasarkan simulasi, dengan 500 juta USD per bulan, minimal bisa membawa rupiah dari Rp 16.200 ke level Rp 16.000. Kalau mau lebih kuat, 1 miliar USD selama sebulan itu bisa mengembalikan rupiah ke level Rp 15.900. Hal ini bisa dilakukan selama tiga bulan hingga Juni 2024,” ujar Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (Yoga)

Sebanyak 11.916 aparatur sipil negara (ASN( dari 38 kementerian/lembaga masuk dalam prioritas pertama untuk dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan aparatur, yang semula direncanakan Juli mendatang, mundur ke bulan September karena rencana upacara peringatan hari kemerdekaan ke-79 RI, di ibu kota baru itu, pada Agustus. Jumlah aparatur yang nantinya dipindahkan pun disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN. Selain prioritas pertama, sebanyak 6.774 ASN dari 29 kementerian/lembaga masuk dalam prioritas kedua dan 14.237 ASN di 59 kementerian/lembaga masuk prioritas ketiga.

Skenario pemindahan ASN ke IKN tersebut dipaparkan oleh Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas, di Kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Rabu (17/4). ”Tadinya Juli akan pindah ke IKN. Sebagian menteri sudah pindah, termasuk Pak Basuki (Menteri PUPR). Untuk ASN karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN dan untuk upacara, supporting-nya sangat besar. Ribuan orang bermalam. Maka, mendapat arahan dari Istana, pemindahan bertahap ASN setelah Agustus. Insya Allah, September,” ujarnya. Namun, pemindahan ASN berbasiskan pada tiga prioritas yang telah dibuat tetap akan menyesuaikan dengan progres pembangunan di IKN. ”Prioritas disesuaikan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintah,” katanya.

Berdasarkan informasi Kementerian PUPR, tahun ini, ditargetkan tuntas pembangunan 47 menara untuk hunian. Setiap menara diisi 60 unit (98 meter persegi per unit) dengan 29 menara akan diisi ASN dan 18 menara bagi TNI-Polri. ASN memperoleh 1.240 unit dari total 2.820 unit, sisanya untuk personel TNI-Polri. Setiap ASN nantinya akan memperoleh satu unit. Biaya pemindahan ASN bersama keluarga juga akan ditanggung, termasuk jika ASN itu memiliki asisten rumah tangga. Biaya pengepakan barang, biaya tunggu (penginapan  transit di Balikpapan), dan biaya transportasi termasuk pula sebagai komponen biaya yang ditanggung oleh pemerintah nantinya. Selain itu, menurut Azwar Anas, mereka yang pindah ke IKN pada tahap awal bakal memperoleh tunjangan pionir yang besarannya belum diputuskan. (Yoga)

Presiden Jokowi mengungkap adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto mencapai 8,6 miliar USD pada tahun 2022 atau Rp 139 triliun. Adanya indikasi ini, menurut Presiden, mendorong penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus komprehensif. ”Ini (indikasi pencucian uang lewat aset kripto)  besar sekali, artinya pelaku TPPU terus mencari cara-cara baru,” ucap Presiden, Rabu (17/4). Presiden menyampaikan hal itu ketika memberikan pengarahan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Rabu, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden mengatakan, pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai, seperti penggunaan crypto currency, aset virtual nonfungible token (NFT), aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan teknologi kecerdasan artifisial yang digunakan untuk otomatisasi transaksi. ”Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi. Ini yang penting,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, pemerintah jangan sampai kalah dengan pelaku TPPU yang terus-menerus mencari cara baru. ”Kita tak boleh kalah, tak boleh kalah canggih, tak boleh jadul, tak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka kalau ndak ya kita akan ketinggalan terus,” lanjut Presiden. Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya agar terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus terus dimonitor dan dicegah. PPATK dan kementerian/lembaga yang terkait diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi. (Yoga)

Salah satu janji kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sebentar lagi akan mengambil alih takhta kepresidenan RI adalah merealisasikan target rasio pajak (tax ratio) 23 %. Meski terkesan ambisius, target ini cukup krusial karena rasio pajak merefleksi kan kapasitas fiskal suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak, semakin mampu suatu negara menyediakan barang dan layanan publik tanpa bergantung pada utang. Artinya, peningkatan rasio pajak patut diupayakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Dunia menetapkan batas bawah rasio pajak sebesar 15 %. Rekomendasi ini didukung temuan empiris yang menunjukkan bahwa selama satu dekade penuh, negara-negara dengan rasio pajak di atas 15 % dapat menikmati pendapatan per kapita 7,5 % lebih tinggi dari target yang ditetapkan (Gaspar et al, 2016).

Namun, fakta di lapangan akan memaksa Prabowo-Gibran bekerja lebih keras. Pasalnya, rasio pajak Indonesia di 2023 justru turun sekitar 18 basis poin, dari 10,39 % (2022) menjadi 10,21 % (2023). Jika kita tarik kebelakang, rata-rata rasio pajak Indonesia dua dekade terakhir di kisaran 10 %. Membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sejatinya merupakan opsi kebijakan yang realistis, tetapi tak serta-merta mengerek rasio pajak ke 23 %. Secara umum, rasio pajak didefinisikan sebagai perbandingan antara penerimaan pajak dan PDB. Artinya, peningkatan rasio pajak hanya berkutat pada besaran ”pembilang” (penerimaan pajak) dan ”penyebut” (PDB).

Mengutak-atik komponen ”pembilang” menjadi jalan pintas mendongkrak rasio pajak. Misalnya, dengan memperluas definisi penerimaan pajak hingga mencakup pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam yang sejalan dengan model perhitungan IMF. Sayangnya, dengan model perhitungan itu pun, kemungkinan hanya akan mampu mendongkrak rasio pajak menjadi 12 % Oleh karena itu, tanpa adanya penyesuaian rezim perpajakan, transformasi struktural disinyalir menjadi kendala bagi peningkatan rasio pajak. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat PPN menyumbang 40 % total penerimaan pajak. Studi empiris juga menunjukkan, cakupan pembebasan PPN yang terlalu luas di sektor jasa tidak hanya mengganggu sistem perpajakan, tetapi juga dapat mendistorsi perekonomian secara agregat (De la Feria & Krever, 2013).

Ekstensifikasi juga dapat ditempuh dengan mentransformasikan ekonomi informal menjadi ekonomi riil sehingga bisa terjangkau pajak. Berdasarkan estimasi Elgin and Öztunali (2014), ekonomi informal di Indonesia menyumbang 19,05 % terhadap PDB. Penyederhanaan proses pendaftaran wajib pajak melalui penerapan core tax administration system ditengarai dapat memperkecil angka ini. Dengan mempertimbangkan poin-poin di atas, ekstensifikasi pajak yang dibangun niscaya akan mendorong rasio pajak secara konsisten. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa target 23 % akan terkejar. (Yoga)

Apple Inc, perusahaan raksasa teknologi pemilik merek ponsel pintar iPhone, akan mempertimbangkan permintaan Presiden Jokowi untuk membangun pabrik manufaktur di Indonesia. Apple menilai Indonesia masih memiliki daya tarik tujuan investasi di sektor industri manufaktur. Hal itu dikatakan CEO Apple Tim Cook kepada media seusai bertemu dengan Presiden Jokowi, Rabu (17/4) di Istana Merdeka, Jakarta. ”Kami berbicara tentang keinginan Presiden untuk melihat ada manufaktur produk Apple di negara ini dan hal itu adalah sesuatu yang akan kami pertimbangkan,” ujar Cook.

Ketika ditanya apakah berinvestasi di Indonesia akan menguntungkan, Cook mengatakan, daya tarik berinvestasi di Indonesia tidak terbatas. Menurut dia, ada banyak negara yang bagus untuk berinvestasi dan Apple percaya Indonesia memiliki potensi sebagai tempat yang bagus untuk berinvestasi. Cook menyampaikan bahwa dirinya menyukai Indonesia. ”Saya pikir, masa depannya (Indonesia) sangat cerah,” kata Cook.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Cook menyebut bahwa Apple Developer Academy Bali telah diresmikan. Apple Developer Academy pertama di Indonesia dibuka di BSD City, Tangsel, pada tahun 2018. Setelah itu, Apple membuka Apple Developer Academy di Surabaya dan Batam. Dia berharap, pembukaan Apple Developer Academy Bali bisa meluluskan ribuan orang dan banyak aplikasi untuk Apple Store. (Yoga)

Sejumlah pelaku usaha domestik mendukung kebijakan pemerintah memperketat impor barang elektronik. Bahan baku dan bahan penolong yang selama ini banyak diimpor menjadi pekerjaan rumah berikutnya agar lebih banyak dihasilkan di dalam negeri.  Pemerintah memperketat impor produk elektronik. Kebijakan ini dituangkan dalam Permenperin No 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik. Aturan tersebut dimaksudkan untuk memacu produksi industri dalam negeri. Dalam aturan itu, 78 barang elektronik dibatasi impornya. Di antaranya pompa air, lemari pendingin, mesin cuci, pemanas air, pelantang suara dan penyangganya, serta monitor dan proyektor. Sekjen Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman, Rabu (17/4) menyambut baik kehadiran peraturan ini.

Ia berharap, pengaturan masuknya barang impor elektronik bisa mendorong serapan pasar produk elektronik dalam negeri. Selama ini, industri elektronik dalam negeri belum jadi tuan rumah di negeri sendiri. Mengutip Sistem Informasi Industri Nasional, kapasitas produksi AC dalam negeri, mencapai 2,7 juta unit pada 2023. Namun, realisasinya hanya 1,2 juta unit atau hanya 43 %. Impor produk AC pada 2023 menembus 3,8 juta unit. Persoalan daya saing industri, menurut Daniel, tidak bisa selesai hanya dengan tata niaga impor. Masih ada masalah lain, seperti lemahnya industri hulu elektronik yang menghasilkan bahan baku dan komponen inti industri hilir. Akibatnya, industri elektronik masih harus mengimpor bahan baku produksi. Hal ini belum memberikan efisiensi skala produksi bagi industri hilir elektronik. (Yoga)

Program Minum Susu Gratis menyebabkan kebutuhan susu nasional melonjak drastis. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Kementan merencanakan mengimpor 2,15 juta sapi perah dari Australia, Selandia Baru, Brasil, dan AS. Minum Susu Gratis merupakan program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pasangan capres dan cawapres peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Program tersebut menyasar 82,9 juta pelajar, santri, dan ibu hamil, dengan total kebutuhan susu selama setahun sekitar 4,1 juta ton. Kehadiran program itu menyebabkan rerata kebutuhan susu tahunan bertambah dari 4,6 juta ton menjadi 8,7 juta ton. Dengan rerata produksi susu tahunan sebanyak 0,9 juta ton, Indonesia akan mengalami defisit susu sebanyak 7,8 juta ton per tahun atau setara 2 juta sapi perah.

Sekretaris Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun, Rabu (17/4) mengatakan, dalam tujuh tahun terakhir, 2017-2023, kebutuhan susu nasional meningkat 6 % per tahun, sedangkan produksinya hanya 1 % per tahun. Ini menunjukkan kebutuhan dan produksi susu nasional selalu tidak imbang sehingga Indonesia harus mengimpor susu setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat, sekaligus program Minum Susu Gratis, Kementan telah merencanakan program Peningkatan Produksi Susu Nasional (PPSN). Salah satunya dengan menambah populasi sapi perah, baik melalui impor maupun inseminasi buatan.

”Setidaknya Indonesia memerlukan tambahan impor 2,15 juta sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu regular ataupun program Minum Susu Gratis. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 90 triliun,” ujar Makmun dalam webinar ”Kawal Produksi Susu Menuju Kemandirian Pangan dan Protein” yang digelar Sinar Tani di Jakarta. Makmun menjelaskan, di luar kebutuhan reguler, program Minum Susu Gratis bagi 24 juta siswa SD membutuhkan 1,18 juta ton susu segar. Untuk memenuhinya, dibutuhkan 300.000 sapi perah impor dengan anggaran Rp 13,5 triliun. Sementara untuk program Minum Susu Gratis bagi 82,9 juta pelajar (termasuk siswa SD), santri, dan ibu hamil, dibutuhkan 4,1 juta ton susu segar. Untuk memenuhinya, dibutuhkan 1,1 juta sapi perah impor dengan anggaran Rp 49,5 triliun. (Yoga)