Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) ditunjuk sebagai lelang Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan senilai Rp 3,3 triliun. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan Konsorsium Hutama Karya  dan PT Hutama Karya Infrastruktur  (HKI) ditetapkan sebagai pemenang lelang  pembangunan Jaya Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Prpvinsi Papua Pegunungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) yang akan digarap melalu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini sebelumnya telah dikaji  sejak pencarian pasar terhadap proyek   KPBU Trans Papua pada tanggal 16 September 2022 lalu dengan nilai investasi atau capital expenditure mencapai Rp 3,3 triliun serta skema pengembalian yang akan digunakan berupa availability payment. (Yetede)

Para pekerja pada perusahaan startup berkeahlian kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI) makin dihargai dan mendapatkan gaji pokok bulanan yang lumayan tinggi di Asia tenggara. Pekerja dengan keahlian tersebut di Indonesia dibayar pada rentang US$ 700 atau Rp 10,96 juta hingga US$ 4.000 atau Rp 62,65 juta per bulan berbasis data akhir tahun 2023 tergantung posisi pekerjaan dan masa kerjanya, dengan asumsi kurs US$ 1 sama dengan sekitar Rp15.662,15. Gaji pokok di Tanah Air tersebut pun sebenarnya masih kalah dibandingkan Vietnam yang pada rentang US$ 900 atau sekitar Rp 14,09 juta hingga US$ 7.100 atau sekitar Rp. 111,20 juta per bulan dengan asumsi kurs yang sama. Perbedaan gaji terjadi antara lain dipengaruhi oleh pasar dan kelangkaan pekerja AI di dua negara. (Yetede)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi  Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Apple, raksasa produsen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) asal Amerika Serikat, sangat antusias merespons ajakan  untuk berinvestasi pada  pengembangan kota pintar (Smart City) di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh CEO Apple Inc Tim Cook ketika berkunjung dan bertemu dengan Presiden  ( Jokowi ) di Istana Kepresidenan. Menurut Budi Arie, pertemuan itu, Presiden menawarkan peluang investasi pengembangan smart city di IKN, selain dorongan untuk membangun pabrik produk perangkat telekomunikasi, salah satunya smartphone iPhone di Indonesia. "Presiden menyampaikan kepada Apple bagaimana bisa  berpatisipasi dalam pengembangan smart city di IKN," kata Budia Arie. (Yetede)

Implementasi pengetatan impor elektronik melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 tahun 2024 tentang Tata cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik dipandang terlalu terburu-buru sebelum industri sempat menyesuaikan. Oleh sebab itu, diharapkan ada perbaikan mengenai regulasi tersebut. Wakil Ketua umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Juan P. Adoe mengatakan, peraturan tersebut sebenarnya bagus karena Indoensia harus mulai memikirkan sektor hilir industri untuk menjadi produk andalan didalam negeri. Hanya saja, pelaksanaannya terlalu terburu-buru dan tidak melihat kondisi di lapangan. "Implementasinya kan enggak bisa mendadak. Antara Kemenperin dan Kemendag ini sinkronisasi  dari kebijakan itu agak melambat sehingga terjadi gap. Barang-barang keburu sampai di pelabuhan dan dikenakan Demurrage, sementara izin belum keluar. Itu yang jadi persoalan. Kita berharap ke depan harus ada perubahan  dari kebijakan untuk lebih terelaksasi," ucap dia. (Yetede)

Permintaan gedung perkantoran ramah lingkungan terus meningkat di Indonesia. JLL Indonesia menyatakan, di pusat kawasan  bisnis Jakarta setidaknya sebanyak 54% bangunan kantor grade A sudah bersertifikasi hijau. "Pemintaan akan properti ramah lingkungan di Indonesia terus meningkat. Pada kuartal ke empat tahun 2023, 54% bangunan grade A di Jakarta sudah tersertifikasi hijau," ujar Prisca Winata, Senior Sustainability Manager JJL Indonesia. Dia menyatakan, mengubah bangunan lama yang tidak sustainable menjadi prioritas untuk memenuhi permintaan pasar, serta melindungi nilai properti dari penurunan kedepannya. "Berbagai perusahaan juga telah mengadopsi strategi keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan  seperti kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan pamantauan data lingkungan. Nantinya, mendapatkan aset yang sustainable akan menjadi sangat kompetitif, dan kerja sama antara pemilik properti dan penghuni sangat penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan," kata Prisca. (Yetede)

Kementrian Pertanian (Kementan) memacu peningkatan produksi  beras 1-2 juta ton di provinsi jawa Timur (Jatim) melalui program pompanisasi. Dengan tambahan produksi sebesar itu, Jatim yang merupakan lumbung beras bisa membantu mengurangi impor hingga 50%. "Ini kita pasang pompa agar yang tadinya tanam sekali bisa jadi tiga kali, artinya bisa kita capai nanti, dari Jatim agar kenaikan  mencapai 2 juta ton atau minimal 1 juta ton bisa  menutupi 50% impor kita hanya dari satu provinsi," ungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian Mentan mengatakan, sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Jatim memiliki lebih 380 ribu hektare (ha) sawah tadah hujan. Kementan optimistis jika sistem pompanisasi mampu memaksimalkan penanaman di 300 ribu ha lahan yang dimaksud, Jatim dipastikan dapat menutupi 50% kebutuhan beras nasional yang beberapa tahun dipenuhi dari impor. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penyidik mendalami dugaan keterlibatan Ihsan, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp625 miliar tersebut. Perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Ihsan disebut sebagai salah satu pelaksana pengadaan APD Kemenkes saat pandemi Covid-19. 

Ihsan pun memenuhi panggilan penyidik KPK, Kamis (18/4). Di sisi lain, Ihsan irit berbicara saat ditanya oleh awak media seusai diperiksa oleh penyidik. Dia hanya mengaku dicecar terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes. “Ya, tadi atas Kemenkes ya, pengadaan APD,” ujarnya.KPK menduga kasus korupsi APD itu merugikan keuangan negara lebih dari Rp625 miliar berdasarkan hasil penghitungan sementara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyidik juga telah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus tersebut. Dua orang yang dicegah berasal dari swasta, dua PNS, dan satu orang advokat. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.

Soal prospek ekonomi nasional, optimisme pemerintah tampaknya sedang berada pada level puncak. Bahkan, dinamika geopolitik Timur Tengah yang berisiko menghantam sendi-sendi perekonomian berbagai negara pun tak membuat pemangku kebijakan serta-merta mengutak-atik pos anggaran dan belanja negara. Kepercayaan diri pemerintah memang cukup wajar, dalam rangka meredam kepanikan pelaku pasar yang cukup ketirketir dengan efek perang Iran-Israel. Apalagi, sebelum konflik IsraelIran meletus, otoritas fiskal telah menyiagakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 guna merespons berbagai risiko yang muncul akibat dinamika global. 

Mulai dari dampak pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan harga minyak, hingga korelasi kedua faktor itu terhadap lesatan infl asi dan tekanan daya beli masyarakat. Risiko itu pun dikhawatirkan kembali terjadi sehingga butuh mitigasi dini dari sisi fiskal. Apalagi, beberapa institusi telah melakukan analisis risiko dari berbagai kemungkinan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya, yang memperkirakan adanya pembengkakan subsidi dan kompensasi BBM dari Rp160,91 triliun menjadi Rp249,86 triliun apabila harga minyak mentah Indonesia naik menjadi US$100/Bbl dengan asumsi rupiah di level Rp15.900. 

Demikian pula Badan Pusat Statistik (BPS) yang memiliki catatan perihal korelasi antara kenaikan harga BBM dengan tingkat infl asi. Tak hanya melambungkan indeks harga konsumen (IHK) kenaikan BBM juga akan memantik lesatan jumlah penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan. Dalam konteks ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan instrumen belanja subsidi dan kompensasi energi tetap akan diandalkan. Airlangga menuturkan dalam memilih momentum penyesuaian fiskal negara, pemerintah berpijak pada pengalaman mengelola krisis selama pandemi Covid-19 dan efek perang Rusia-Ukraina. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, tak memungkiri adanya risiko yang perlu diantisipasi melalui instrumen fiskal se5bagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, menurutnya pemerintah masih terus memantau dinamika terkini sebelum mengutak-atik Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan APBN 2024. Soal Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2024, menurutnya masih cukup aman karena Indonesia Crude Price (ICP) masih di sekitar US$80/Bbl. Pun dengan gerak mata uang Garuda. 

Sementara itu, sejumlah kalangan tetap meminta kepada pemerintah segera merespons dinamika geopolitik itu lebih dini, yakni dengan menerjunkan intervensi APBN lebih awal. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bahkan telah memberikan lampu hijau tatkala pemerintah memerlukan penyesuaian APBN 2024. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu menjamin kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi rupiah. Adapun, kalangan ekonom memandang pemerintah perlu segera ancang-ancang melakukan penyesuaian APBN 2024 dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi. Apalagi, saat ini Indonesia relatif berhasil menciptakan kondusivitas pasca-gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang menyebabkan ketidakpastian. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memproyeksi pelemahan rupiah masih berlanjut di kisaran Rp16.900—Rp17.000 per dolar AS dalam satu bulan ke depan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah memiliki ruang fiskal untuk melakukan intervensi dalam bentuk penyesuaian subsidi.

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

Ada nada bangga dalam pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan saat menyampaikan situasi mudik 2024 beberapa waktu lalu. Menurut presiden, mudik tahun ini lebih baik karena tidak ada antrean (terlalu) panjang dan desak-desakan. Dia merujuk situasi di terminal bus, stasiun kereta api dan bandar udara. Beberapa hari sebelumnya, pemudik dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Sumatra, terjebak kemacetan panjang di perlintasan Merak-Bakauheni. Tetapi sang presiden tidak menyinggung hal ini dalam jumpa persnya. Sebagai orang yang berada di puncak piramida pemerintahan dia tentulah bukan tidak tahu keadaan ini. Kemacetan yang terjadi di Merak itu mengakibatkan kendaraan para pemudik tak kunjung naik ke atas kapal feri. Dari berbagai laporan langsung para pemudik yang dibagikan di berbagai grup Whatsapp, mereka tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. Jadi sudah hampir seharian. Kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni bukan terjadi pada mudik kali ini saja. Dalam setiap kegiatan mudik manakala lebaran tiba, kemacetan selalu menghantui para pelaju. 

Tak salah lah bila jalur ini disebut “perlintasan neraka”. Dinamai neraka karena amarah, caci-maki, dan lain sebagainya sering tumpah di sini padahal suasana masih bulan puasa. Pelintas tentu saja tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, otoritas menuding mereka sebagai penyebab kemacetan itu sendiri. Mereka disebut bergerak lebih cepat dari waktu yang tertera di dalam tiket dalam waktu bersamaan. Kemacetan di Merak saat mudik selalu menjadi sisi kelam ritual tahunan ini. Tidak jelas dimulai sejak bila situasi itu. Dan, parahnya, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikannya. Ada dua hal yang menjadi akar persoalan kemacetan perlintasan Merak. Pertama, infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Kedua, pengelolaan dermaga yang ada di Merak-Bakauheni dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sementara BUMN ini juga mengoperasikan kapal penyeberangan. Muncullah praktik monopolistik dalam bisnis penyeberangan di Indonesia. 

Operator feri dan operator terminal penyeberangan berada dalam satu tangan yang sama. Situasi ini sudah acap kali dikritik oleh berbagai pihak, sayangnya Kementerian Perhubungan bergeming. Itulah mengapa disebut Menteri Perhubungan (Menhub) telah gagal. Karenanya, pemerintahlah yang justru harus disalahkan karena ia telah gagal dalam mengelola dengan baik perlintasan Merak-Bakauheni saat mudik 2024 pada khususnya dan waktu peak season lainnya pada umumnya. Bukan para pelaju seperti yang disitir oleh petinggi ASDP di media yang menuding mereka datang ke Merak di luar waktu keberangkatan yang tertera di dalam tiket. Membeludaklah terminal feri jadinya. Dari sudut yang lebih luas, kemacetan kronis di Merak adalah potret situasi mudik dengan menggunakan kapal laut. Penulis menyebutnya dengan istilah mudik maritim. Biasanya, setelah mudik dan arus balik usai, pemerintah mengadakan evaluasi terkait penanganannya. Lazimnya evaluasi oleh pemerintah, nilainya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.