Pemerintah mulai membangun infrastruktur sistem angkutan massa cepat berbasis jalan atau bus rapid transit yang akan melayani kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang di Sumut. Di kawasan aglomerasi ini akan dibangun 17 koridor yang dilayani 551 bus. BRT yang terintegrasi dalam satu kawasan diharapkan meningkatkan penggunaan transportasi publik yang saat ini masih di bawah 20 %. Setelah tertunda sejak tahun lalu, proyek BRT akhirnya dimulai dengan pembangunan Depo BRT Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) di bekas Terminal Amplas, Medan, Sumut.

”BRT Medan tak sekadar proyek infrastruktur yang bersifat pembangunan fisik, tetapi juga soft development yang memberikan jaminan keandalan dan kenyamanan layanan transportasi publik,” ujar Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat di Kemenhub Suharto, Sabtu (20/4). Di kawasan Mebidang, kata Suharto, terdapat total 386.727 pelaju (commuter) per hari. Medan merupakan tujuan terbesar dari aktivitas para pelaju tersebut. Dari jumlah itu, 69 % berada di usia produktif. Sebanyak dua pertiga komuter di antaranya berstatus pekerja. Suharto menambahkan, pembangunan BRT merupakan bagian dari program pemerintah pusat, Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN).

Program ini memfasilitasi kebutuhan kritis kota-kota pada mobilitas dan perbaikan taraf hidup masyarakat, khususnya di sistem transit massal berbasis angkutan jalan raya. Proyek ini akan dibangun di kawasan Metropolitan Cekungan Bandung di Jabar dan Mebidang di Sumut. Pengembangan fisik meliputi pembangunan jalur khusus (koridor), halte BRT, fasilitas khusus pejalan kaki, terminal dan depo, serta pengembangan sistem transportasi pintar (intelligent transport system). Pengembangannya juga berupa nonfisik, yakni peningkatan kapasitas operator-operator penyedia layanan, penyediaan lapangan kerja di sektor pendukung layanan, dan penyerapan pekerja perempuan. (Yoga)

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta menonaktifkan nomor induk kependudukan atau NIK warga yang tinggal di luar Jakarta dianggap tidak adil. Sebab, ada banyak kasus warga terpaksa tinggal di daerah sekitar karena alasan ekonomi. ”Program penghapusan NIK terasa kurang adanya keadilan dan perhatian Pemprov DKI terhadap warga, khususnya bagi warga asli Betawi yang ngontrak di luar Jakarta karena harus bekerja di kota penyangga,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nasrullah, Sabtu (20/4). Di sisi lain, banyak pula warga Jakarta yang terpaksa tinggal di wilayah sekitar, tetapi dalam kesehariannya beraktivitas dan bekerja di Jakarta. Hal ini lantaran biaya hidup di luar Jakarta yang lebih murah.

Kondisi itu dinilai berbeda dengan warga Jakarta yang menetap dan memiliki rumah di luar daerah, tetapi masih ber-KTP DKI. Nasrullah meminta Pemprov DKI teliti sebelum menghapus NIK warga. Menurut dia, perlu pengecekan ulang dan tidak serta-merta menghapus NIK warga yang tak lagi berdomisili di Jakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan 92.493 NIK bakal dinonaktifkan mulai awal pekan depan. Sasaran pertamanya ialah warga yang telah meninggal (81.119 NIK) serta warga dengan rukun tetangga (RT) tempat domisili sebelumnya sudah tidak ada atau beralih fungsi menjadi fasilitas lain, seperti gelanggang olahraga dan stadion (11.374 NIK).

”Bisa saja warga yang RT-nya beralih fungsi bermukim di luar Jakarta sehingga masuk sasaran penonaktifan NIK. Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin menjelaskan, setelah proses awal itu selesai, pihaknya akan langsung mengajukan penonaktifan NIK warga Jakarta yang kini tinggal di luar daerah. Namun, ia belum dapat memerinci berapa jumlah NIK yang akan dinonaktifkan dan kapan proses pengajuan akan dilakukan.  Budi mempersilakan warga yang terdampak penonaktifan NIK untuk mengajukan keberatan. Ia menjelaskan, permohonan keberatan itu dapat diajukan warga ke posko pengaduan di kantor kelurahan domisili masing-masing. ”Mereka bisa langsung datang ke kelurahan bagian layanan dukcapil. Nanti ada petugas kami yang melakukan verifikasi dan validasi di lapangan,” ujarnya. (Yoga)

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa salah satu bentuk dominasi utang luar negeri (ULN) yang banyak digunakan adalah mata uang Amerika Serikat (AS). Meski dolar AS menjadi nilai tukar yang paling banyak digunakan secara global, mata uang ini juga punya resiko fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Apalagi jika dikaitkan dengan sentimen dari kondisi ekonomi global. “Tentu kalau kita bicara kaitannya dengan ULN, yang kemudian perlu diantisipasi pemerintah adalah bagaimana perubahan ataupun pelemahan nilai tukar rupiah saat ini akan mempengaruhi pembayaran ULN terutama yang jatuh tempo dalam waktu yang dekat,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (19/4).

“Tentu antisipasi dan mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah memastikan bahwa nilai tukar tidak terdepresiasi lebih dalam lagi dibandingkan kondisi saat ini sehingga intervensi terutama otoritas moneter merupakan salah satu kunci untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kaitannya dengan pembayaran ULN dalam jangka waktu dekat,” jelas Yusuf. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti hal yang sama. Apalagi pelemahan rupiah disertai dengan naiknya harga minyak mentah. Masalahnya, tambah Bhima, kondisi tersebut membuat banyak pemegang surat utang atau investor/kreditur akan mempertimbangkan ulang karena risiko untuk masuk ke instrumen aset negara berkembang semakin tinggi. Oleh karena itu, dia melihat ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah. 

Pertama, membuka ruang renegosiasi utang. Negara harus punya cara yang lebih kreatif untuk mengurangi beban utang luar negeri. Kedua, menyusun APBN perubahan. Ini dilakukan untuk merealokasikan belanja yang mungkin masih bisa dihemat sehingga tidak terlalu banyak menerbitkan utang baru. Terakhir, mendorong sektor usaha yang berbasis ekspor nonkomoditas atau di industri manufaktur sehingga ada penerimaan valas yang lebih besar. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa struktur ULN tetap sehat hingga Februari 2024. Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa perkembangan tersebut didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN.

Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong bank-bank sentral di Asia untuk fokus pada inflasi domestik dan  menghindari mengaitkan terlalu dekat keputusan kebijakan mereka dengan langkah yang akan diambil bank sentral AS alias The Federal Reserve. Sinyal The Fed yang akan memperpanjang tingkat bunga tingginya saat ini memperkuat nilai tukar USD terhadap mata uang banyak negara di Asia. Di antaranya, yen Jepang, won Korsel, dan rupiah. Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, Kamis (18/4) atau Jumat (19/4) waktu Indonesia, menyatakan, suku bunga AS mempunyai dampak kuat dan cepat terhadap kondisi keuangan dan nilai tukar mata uang negara-negara Asia.

”Ekspektasi mengenai pelonggaran kebijakan The Fed berfluktuasi dalam beberapa bulan terakhir didorong oleh faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan kebutuhan stabilitas harga di Asia,” katanya dalam penjelasan mengenai prospek ekonomi kawasan. Jika terlalu ketat mengikuti The Fed, Krishna melanjutkan, bank-bank sentral di Asia dapat merusak stabilitas harga di negara masing-masing. Hal ini ditekankan saat beberapa bank sentral Asia menghadapi dilema. Perubahan pasar mata uang yang dipicu oleh perubahan ekspektasi The Fed baru-baru ini mempersulit jalur kebijakan mereka.

”Kami merekomendasikan bank-bank sentral Asia untuk fokus pada inflasi domestik dan menghindari pengambilan keputusan kebijakan yang terlalu bergantung pada antisipasi pergerakan Federal Reserve,” katanya. Gubernur Bank Sentral Korsel Rhee Chang-yong pada seminar di Pertemuan IMF-Bank Dunia di Washington mengatakan, memudarnya peluang penurunan suku bunga The Fed telah menyebabkan hambatan bagi won, dan mempersulit keputusan banknya mengenai kapan harus mulai memotong biaya pinjaman.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, ”Kami terus memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga dengan intervensi valuta asing dan langkah-langkah lain yang diperlukan,” kata Perry. Sinyal The Fed memperpanjang tingkat bunga tinggi dan ketegangan di Timur Tengah kembali mendepresiasi rupiah dan menurunkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEI). Berdasarkan kurs Jisdor, kurs rupiah pada perdagangan Jumat ditutup melemah menjadi Rp 16.280 per dollar AS. Sementara IHSG ditutup di level 7.087 atau minus 1,11 % dibandingkan penutupan bursa sehari sebelumnya. (Yoga)

Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengkaji secara matang keputusan akhir terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Hal itu, untuk menjamin kepercayaan publik bahwa putusan yang diambil berdasarkan atas nilai integritas. Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menuturkan bahwa semakin banyak pihak yang mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan itu menyiratkan bahwa ketuk palu MK harus berjalan secara independen. “Amicus curiae ini jadi sentilan agar MK tentunya independen dan mendapatkan seruan yang benar. Apalagi, semua permasalahan ke belakang ini kan memang diawali dari MK, sehingga MK pula yang harus mengakhiri,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/4). Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Surokim Abdussalam juga mengingatkan agar putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) harus didasari integritas MK.

Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Andri Arianto menyebut putusan MK soal sengketa pilpres memiliki potensi tiga kemungkinan, pertama menolak semua permohonan dari calon presiden nomor urut 1 maupun 3, lalu disusul catatan perbaikan pilpres di masa depan. Dia menyebut bahwa kemungkinan putusan tersebut bisa terjadi, lantaran selama ini MK belum pernah sekalipun membatalkan penetapan hasil pilpres dari KPU. Kemungkinan kedua, kata dia adalah menerima permohonan calon presiden nomor urut 1 dan 3, yang kemudian mendiskualifikasi calon presiden nomor urut 2 serta menggelar pemungutan suara ulang. Kemungkinan ketiga, yakni hanya sebagian permohonan saja yang dikabulkan, misalnya, mendiskualifikasi salah satu peserta apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Pengamat hukum sekaligus Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengemukakan sidang sengketa pemilu yang berlangsung di MK merupakan ajang untuk menguji apakah Indonesia masih negara yang memegang asas hukum. “Sidang MK bagi saya bukan sekadar sidang mengadili perselisihan pemilu, tetapi sidang apakah negara hukum Indonesia masih bisa berlangsung,” kata Sulistyowati dalam Sidang Pendapat Rakyat untuk Pemilu yang digelar PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4). Menurut dia, proses sidang sengketa pemilu di MK ini harus memenuhi tiga unsur jika Indonesia masih mematuhi konstitusi yang berpihak kepada rakyat.Unsur pertama adalah persidangan di MK harus menghasilkan putusan yang jelas sehingga dapat dimengerti seluruh masyarakat. Kedua, putusan MK haruslah bisa diperkirakan masyarakat berdasarkan dinamikanya persidangan sehingga putusan tidak terkesan diatur pihak tertentu. Unsur terakhir, yakni MK harus menjadi badan independen yang dapat memisahkan antara kekuasaan dan penegakan hukum.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik meyakini bahwa penetapan hasil Pemilu 2024 yang sudah diumumkan pada Rabu (20/3) tidak akan dibatalkan. “KPU berkeyakinan bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak dibatalkan,” ujar Idham saat dihubungi Antara, Jumat (19/4). Pasalnya, KPU telah menjawab dan menyerahkan alat bukti sesuai aturan hukum dan fakta dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Polri mengungkapkan bahwa delapan tersangka kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap di Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah terlatih dan memiliki jabatan struktural di dalam kelompok terlarang tersebut. “Kelompok JI ini ada yang mengikuti kegiatan pelatihan secara fisik serta mengikuti kegiatan pelatihan militer di Poso, Sulawesi Tengah,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat (19/4). Kedelapan anggota kelompok JI Sulteng yang ditangkap, berinisial G, BS, SK, A, MWDS, DK, H, dan RF. Mereka ditangkap dalam kurun waktu berbeda, yakni sebanyak tujuh orang ditangkap pada Selasa (16/4) dan satu orang ditangkap Kamis (18/4). Menurutnya, kedelapan tersangka itu juga memangku jabatan di beberapa bidang dalam kelompok teroris JI. 

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, keterlibatan para tersangka merupakan anggota kelompok JI yang secara struktur organisasi menjabat di berbagai bidang, seperti doktrin atau dakwah, bendahara keuangan, rekruitmen, dan lembaga pendidikan. Penggeledahan di rumah tersangka RH di Komplek Patramaya Jalan Cipta Karya, Kota Bandung, Jawa Barat. RH tersangka teroris kelompok JI ditangkap bersama lima tersangka lainnya, yakni FS, US, RS dan HF. Sementara itu, Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan satu pelaku ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis (18/4), setelah sebelumnya, Selasa (16/4) ditangkap tujuh orang di sejumlah wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Poso.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mengemuka sebagai pasar utama untuk produk halal, mulai dari keuangan, makanan dan minuman, pariwisata, hingga farmasi dan kosmetik. Indonesia sendiri berhasil masuk tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh DinarStandard, naik dari peringkat keempat pada 2022. Indonesia berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sementara itu, pengeluaran masyarakat Indonesia untuk berbelanja produk halal pun berdasarkan data dari Global Economic Report (GER) sangat besar yakni mencapai US$124 miliar pada 2018 atau mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia. Masyarakat Indonesia juga semakin menyadari pentingnya memilih produk halal, yang tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja tetapi juga berbagai produk lainnya seperti pariwisata, farmasi, termasuk skincare dan kosmetik halal. 

Hal ini sejalan dengan hasil survei Populix berjudul Industri Halal Indonesia yang menemukan bahwa 73% responden mengetahui tentang industri halal dan sebagian besar mereka memahami konsep tersebut dengan baik. Selain itu, mayoritas masyarakat (80%) percaya bahwa industri halal memberikan kontribusi positif pada perekonomian negara. Sementara menurut SGIE Report 2023, belanja konsumen Muslim untuk kosmetik mencapai US$84 miliar pada 2022, naik 14,3% dari US$74 miliar pada 2021, dan diperkirakan mencapai US$129 miliar pada 2027 dengan CAGR sebesar 8,9%. India dan Indonesia menjadi dua pasar terbesar berdasarkan belanja konsumen Muslim untuk kosmetik.

Peluang pasar skincare halal juga dipandang sebagai potensi yang besar oleh Linda Anggrea selaku Founder Buttonscarves. Sukses dengan brand fesyen muslimnya, Linda pun mulai menghadirkan merek kecantikan Buttonscarves Beauty. “Menyadari bahwa fashion dan beauty adalah hal yang saling melengkapi, pada tahun 2021 kami memutuskan untuk menghadirkan lini kecantikan, Buttonscarves Beauty yang terinspirasi dari keinginan kami untuk memberikan nilai tambah dan melengkapi penampilan pelanggan setia Buttonscarves,” tuturnya. Produk-produk yang saat ini diproduksi oleh Buttonscarves Beauty sangatlah variatif. Setiap bulannya, Buttonscarves Beauty merilis produk baru mulai dari parfum, makeup, beauty tools, dan lainnya guna memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam. Tidak berhenti di situ, Buttonscarves Beauty juga hanya berkomitmen untuk mengambil peran dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat maskapai penerbangan memenuhi aturan terkait batasan maksimal harga tiket pesawat selama periode libur Lebaran 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa instansinya telah melakukan pemantauan kepada para pelaku industri aviasi. Dari hasil pengecekan tersebut, Seluruh maskapai menaati koridor tarif batas atas (TBA) ataupun batas bawah harga tiket pesawat. Adita mengakui harga tiket pesawat selama mudik Lebaran memang mengalami kenaikan yang cukup drastis. Selain itu, ada sejumlah maskapai yang mematok harga tiket penerbangan tepat pada batas atas yang telah ditetapkan. 

Kenaikan harga tiket pesawat yang terlihat signifikan disebabkan oleh jarak antara masa low season dan high season yang pendek. Ketika masa low season terjadi pada Januari--Februari, maskapai menurunkan harga tiket penerbangan seiring dengan rendahnya permintaan. Pemerintah hanya mengatur tarif tiket pesawat untuk kelas ekonomi. Sementara kelas bisnis mengikuti mekanisme pasar. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan terkait harga tiket pesawat berasal dari pelanggan kelas bisnis bukan ekonomi. Sepanjang periode angkutan Lebaran 2024, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia melaporkan telah melayani lebih dari 50.000 pergerakan pesawat sepanjang periode angkutan Lebaran 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan bahwa ketegangan di Timur Tengah, khususnya Israel dan Iran belum memberikan dampak nyata terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Terutama pada pasokan produk impor yang dikirim melalui Terusan Suez, seperti gandum. “Sampai saat ini masih lancar belum ada kendala,” katanya saat ditemui di Kemendag, Jumat (19/4). Kendati belum berdampak terhadap perdagangan luar negeri, Budi mengaku negara tidak tinggal diam. Apalagi nilai tukar rupiah juga tengah melemah. Melalui perwakilan yang ada di luar negeri, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global yang berisiko terhadap ekspor dan impor “Komponen produksi atau barang modal seperti mesin-mesin industri dari Eropa akan terhambat atau mengalami kenaikan di ongkos transportasi kargo,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) Dadang Asikin kepada Bisnis. Dadang juga menyoroti konflik berkepanjangan tersebut akan mengganggu ketersediaan suku cadang untuk operasional dan pemeliharaan mesin-mesin produksi. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa setidaknya ada tiga dampak yang dipengaruhi konflik Timur Tengah. Semuanya adalah kenaikan harga energi, melonjaknya ongkos logistik, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ketiga dampak tersebut menjadi konsekuensi perekonomian dan rantai pasok global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan suplai material pada megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap aman di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Kendati demikian, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga tidak menampik bila akan ada kemungkinan harga material konstruksi bakal meningkat di kemudian hari. Adapun, pembangunan IKN saat ini terdiri dari 2 tahap proyek. 

Total paket fisik pengerjaan konstruksi selama periode 2020—2024 mencapai 94 paket dengan total nilai sebesar Rp74,36 triliun. Sementara itu, secara keseluruhan pembangunan IKN tahap 1 telah mencapai 79,8% dan tahap 2 sebesar 24%. Keberlanjutan HGBT di tengah konflik Iran vs Israel penting untuk kelancaran produksi. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menjelaskan bahwa kebijakan gas murah berhasil menyelamatkan industri dari dampak pandemi. Konflik Iran dan Israel yang memanas dan berpotensi berkelanjutan akan memberikan dampak negatif terharap industri keramik. Salah satunya berkenaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Pihaknya juga mengkhawatirkan kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi defisit anggaran dan fiskal negara, dan yang paling ditakutkan adalah kenaikan harga BBM bersubsidi karena langsung mempengaruhi daya beli masyarakat.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara investasi yang dikucurkan Apple di Indonesia dan Vietnam. Dari sisi pendekatan, Negeri Naga Biru memberikan penawaran yang lebih menarik. Saat ini, Apple telah membangun tiga akademi Apple Developer Academy di Jakarta, Surabaya, dan Batam. Perusahaan asal Amerika Serikat itu berencana menambah satu lagi di Bali sehingga total dana yang dikucurkan senilai Rp1,6 triliun. Sementara di Vietnam, investasi yang dikucurkan Apple mencapai US$15,84 miliar atau setara Rp256,22 triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena Vietnam menawarkan tax holiday hingga 50 tahun. 

Sementara pemerintah masih memiliki berbagai pertimbangan untuk memberikan insentif. Pemerintah memang berencana membuat insentif untuk merayu Apple menanamkan investasinya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan insentif jika Apple mau berinvestasi di Indonesia. Nantinya, tambah Luhut, Indonesia bisa mencontoh insentif yang diberikan negara-negara lain untuk Apple dengan tetap menyesuaikan terhadap regulasi yang ada.