Ant Group, perusahaan pemilik layanan pembayaran digital Alipay, mengumumkan akan memperluas layanan pembayaran lintas batas negara yang bernama Alipay+ ke Indonesia. Ant Group sedang mengurus segala persyaratan sesuai regulasi BI dan kebutuhan bekerja sama dengan mitra lokal supaya Alipay+ bisa cepat digunakan di Indonesia. CEO Ant International Peng Yang menyampaikan, pihaknya membutuhkan petunjuk dari BI untuk mengoperasikan Alipay+. Mereka berharap seluruh proses bisa cepat sehingga dapat membawa banyak dompet elektronik internasional ke Indonesia (Kompas, 20/4/2024). Di satu sisi terlihat ada kebutuhan agar pelaku usaha di dalam negeri bisa melakukan pembayaran lintas batas negara dengan mudah.

Dalam berbagai kesempatan, BI tetap mensyaratkan kerja sama dengan bank BUKU IV dan transaksi terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional. BI tentu punya alasan kuat untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan menyetujui kerja sama itu. Ada beberapa risiko yang mungkin menjadi pertimbangan, seperti kemudahan pendanaan terorisme dan kemungkinan pencucian uang ketika pengiriman uang lintas negara mudah terjadi. Juga soal transparansi data yang mungkin belum jelas. Perlindungan terhadap pelaku teknologi finansial (tekfin) sistem pembayaran dalam negeri sepertinya juga menjadi alasan BI. Ketika pelaku internasional masuk dengan membawa teknologi yang lebih maju, pelaku dalam negeri kemungkinan sulit bersaing. BI tentu ingin pelaku usaha layanan sistem pembayaran dalam negeri bisa kuat. (Yoga)

Sejumlah kalangan mulai bicara potensi kenaikan suku bunga acuan BI Rate guna meredam pelemahan rupiah yang berkepanjangan dan ancaman peningkatan inflasi. Saat ini, BI Rate berada di level 6%. Akhir pekan lalu rupiah melemah 0,55% ke level Rp 16.251 per dolar AS dan 5,5% sepanjang tahun 2024. Adapun inflasi merangkak naik menjadi 3,05% pada Maret 2024, dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,75%. Tekanan inflasi diprediksi  meningkat didepannya, seiring konflik Iran dan Israel yang dapat mengerek harga minyak mentah dunia, jika keadaan Timur Tengah terus memanas, harga minyak berpotensi menembus US$ 100 per barel, jauh diatas asumsi APBN 2024 sebesar US$ 82 per barel. Kondisi ini diperparah dengan terus naiknya imbal hasil (yield) US Treasure (UST) hingga melampaui 4%. Berdasarkan data tradingeconomics.com, yield UTS tenor 10 tahun mencapai 4,6% pada Jumat (19/4/2024), level tertinggi pada lima bulan terakhir. (Yetede)

Secara nasional, Indeks Ketimpangan Gender menurun dalam lima tahun terakhir. Namun, ada enam provinsi yang indeksnya justru meningkat dan sebagian provinsi memiliki indeks ketimpangan di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perbaikan ke-setaraan perempuan di Tanah Air belum merata. Seberapa jauh perempuan mencapai kesetaraan dari sudut pandang sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan masih menjadi pembahasan yang terus diperbincangkan. Dibandingkan masa RA Kartini, tentu sudah banyak perubahan dan kemajuan. Bahkan, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, perjuangan terhadap hak-hak perempuan selama 50 tahun terakhir di berbagai belahan dunia merupakan kisah kemajuan. Perempuan dan anak perempuan telah menghancurkan hambatan, mematahkan stereotip, dan mendorong kemajuan menuju dunia yang lebih adil dan setara.

Namun, diskriminasi, stigma, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Merujuk data BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 berada di level 0,499, pada tahun 2022 angka IKG menjadi 0,459. Mendekati angka 0 menunjukkan perempuan dan laki-laki semakin setara. IKG diukur dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Menurunnya IKG Indonesia disumbang oleh perbaikan terutama pada indikator perempuan melahirkan anak hidup tidak di fasilitas kesehatan yang angkanya terus turun, dari 0,214 (2018) menjadi 0,140 (2022).

Juga indikator perempuan yang dapat menikmati pendidikan SMA ke atas yang terus meningkat dari 30,99 % (2018) menjadi 36,95 % (2022) serta tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang terus meningkat dari 51,80 % (2018) menjadi 53,41 % (2022). Masih cukup panjang jalan yang ditempuh untuk memperbaiki ketimpangan jender yang merata di seluruh Tanah Air. Untuk itu, mengutip pesan dari Sekjen PBB Antonio Guterres, kita membutuhkan investasi ke sektor-sektor publik dan swasta dalam menghadirkan program-program untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, penting untuk memastikan pekerjaan yang layak serta mendorong inklusivitas dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi digital, perdamaian, aksi iklim, dan di semua sektor ekonomi. (Yoga)

Tidak fleksibelnya aturan dinilai menimbulkan kendala penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembaruan aturan sebagai salah satu jalan keluar sembari menginventarisasi kendala di lapangan. Pengembang yang mengantongi surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin prinsip pemanfaatan ruang wajib menyerahkan fasos dan fasum. Kewajiban ini diatur Pergub No 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dalam praktiknya, penyerahan fasos dan fasum belum optimal.

”Kami usulkan memperbarui Pergub No 97/2021 karena tidak fleksibel,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (21/4). Selain pembaruan aturan, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menginventarisasi semua kewajiban pengembang dan kendala penyerahan fasum dan fasos. Semuanya akan dibahas dalam raker pada 6 Mei 2024. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 84 berita acara serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas ini terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 106,61 hektar dengan nilai Rp 23,45 triliun dan konstruksi seluas 62,62 hektar dengan nilai Rp 464,2 miliar. Setelah penyerahan tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengingatkan, penyerahan fasosl dan fasum masih menjadi pekerjaan rumah.

Butuh ketegasan berupa sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban selama bertahun-tahun. Salah satu hambatan selama bertahun-tahun yang dia maksud adalah utang pembangunan infrastruktur oleh pengembang. Kewajiban yang belum dipenuhi ini menghambat penagihan sehingga butuh terobosan hukum, seperti penyerahan kewajiban dengan perjanjian pengembang wajib menuntaskan utangnya. Aditya juga menyarankan penguatan peran wali kota dalam penataan kota dan lingkungan hidup serta kerja sama dengan penegak hukum supaya penagihan lebih efektif. (Yoga)

Bus Transjakarta dari Stasiun Palmerah ke Tosari terisi penuh penumpang, Sabtu (20/4) pagi. Miranda (24), salah seorang penumpang, harus berdiri karena tak satu pun kursi tersisa. Kondisi ini sering Miranda rasakan. Namun, dengan ongkos Rp 3.500 untuk perjalanan 6 km, ia merasa kurang bersyukur jika mengeluh. Soal wacana kenaikan tarif Transjakarta, ia berpendapat, seiring waktu kenaikan tarif pasti akan terjadi. ”Saya, sih, setuju saja asal tidak kemahalan dan membebani masyarakat,” ujarnya. Selain itu, kualitas layanan dan bus juga harus ditingkatkan. Ia berharap tidak ada penumpang yang kesusahan, seperti bingung dengan rute, desak-desakan, hingga terjatuh, saat berada di dalam bus atau di halte.

Di awal kemunculannya pada Februari 2004, tarif Transjakarta dipatok Rp 2.000. Adapun tarif Rp 3.500 pada pukul 07.00-pukul 24.00 WIB dan Rp 2.000 pada pukul 05.00-pukul 07.00 WIB berlaku sejak tahun 2007 dan belum ada perubahan sampai sekarang. Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji rencana kenaikan tarif Transiakarta. Sebab, ada usulan penyesuaian tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sejak setahun lalu. Tarif diusulkan menjadi Rp 4.000, sedang pada jam sibuk (pukul 07.01-pukul 10.00 WIB dan pukul 16.01-pukul 21.00 WIB) diusulkan Rp 5.000.

Sebagai penumpang setia Transjakarta sejak empat tahun lalu, Syahrul Fauzi (28) kurang setuju jika tarif transportasi publik ini naik. Jika tarif naik, pengeluarannya akan bertambah. ”Kami, para pekerja, pasti menggunakan Transjakarta di jam sibuk,” kata warga Jakpus ini. Syahrul berharap tarif tidak naik. Kalaupun harus naik, ia berpendapat Rp 4.000 sudah cukup. Sebab, tak semua orang punya dana cukup apabila tarif naik. ”Sebelum menaikkan tarif, kualitas halte mohon diperbaiki. Kadang ada halte yang AC-nya tak terasa. Kebersihannya juga perlu ditingkatkan, terutama untuk halte tua,” ujarnya. (Yoga)

Periode bulan puasa dan Lebaran tentu menguras isi dompet. Bagaimana kondisi keuangan pascalebaran? Tabungan masih tersedia atau terkuras habis? Dominika Sintia (28), tenaga pendidikan di Lampung mengatakan, Anggaran keuangan saat Ramadhan hingga Lebaran memang besar. Kenaikannya 60 % dibanding bulan-bulan lainnya. Sebagian besar THR yang didapat digunakan untuk berlibur saat periode Lebaran, antara lain untuk beli tiket pesawat dan akomodasi. Pasca-Lebaran, kebutuhan bulanan tak terganggu karena kantong pengeluarannya berbeda. “Pendapatan saya dan suami masuk pada dua rekening berbeda, satu rekening untuk biaya operasional bulanan, satunya lagi untuk tabungan,” kata Sintia.

Elva Sri Handayani, karyawan swasta, di Sumedang, Jabar, berkata, “Gaji bulanan saya pakai buat biaya hidup seperti biasa dan untuk beberapa acara buka bersama. THR dari kantor, saya pakai untuk beli baju Lebaran dan kasih ke saudara-saudara. Karena saya senang jalan-jalan, jadi gaji bulanan juga saya sisihkan buat jalan-jalan. Apalagi, saya belum berumah tangga dan masih tinggal sama orangtua. Jadi, pengeluarannya buat pribadi saja dan untuk dikasih ke anak-anak saudara.”

“Pada libur Lebaran tahun ini, saya mudik ke rumah keluarga dan orangtua di Bandung. Untuk menyambut liburan ini, saya sudah menyisihkan uang jajan dan menabung guna membeli tiket kereta api untuk pergi dan pulang. Selain itu, juga untuk berbelanja dan jajan di Bandung. Selesai Lebaran, saya akui pengeluaran saya lebih banyak dari yang saya anggarkan semula. Untungnya saya dapat banyak kerja sampingan sambil menunggu gajian di akhir bulan ini,” ujar Xena Olivia (24), karyawan swasta di Jakarta (Yoga)

Setelah Lebaran, harga sejumlah pangan pokok mulai turun. Cukup melegakan kendati harganya masih tinggi ketimbang tahun lalu. Namun, apakah kenaikan harga akan berhenti seusai Lebaran? Beras medium, misalnya, terus turun dalam sepuluh hari terakhir. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, harga rerata nasional beras turun 0,36 % dari Rp 14.450 per kg pada 11 April 2024 menjadi Rp 13.700 per kg pada 21 April 2024. Begitu juga dengan harga telur dan daging ayam ras. Harga rerata nasional daging ayam ras yang sempat tembus Rp 39.800 per kg pada 12 April 2024 turun menjadi Rp 38.690 per kg per 21 April 2024. Harga rerata nasional telur ayam ras per 21 April 2024 sebesar Rp 30.470 per kg. Harga telur sempat melejit Rp 32.150 per kg pada 11 April 2024.

Tahun lalu, harga rerata nasional beras medium tertinggi terjadi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg. Harga rerata daging ayam ras tertinggi terjadi pada Juni 2023, yakni Rp 37.950 per kg, dan telur ayam ras pada Juli 2023 sebesar Rp 30.760 per kg. Penurunan harga beras tak lepas dari panen raya padi yang semakin masif di sejumlah daerah pada Maret-April 2024. Panen raya jagung yang mulai merata di sejumlah daerah juga menjadi faktor utama penurunan harga daging dan telur ayam ras. Kendati begitu, problem harga sejumlah pangan pokok masih bakal membayangi. Bapanas masih akan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Pada 3 April-30 Juni 2024, Bapanas telah memberlakukan HPP GKP sementara Rp 6.000 per kg dari sebelumnya Rp 5.000 per kg.

Pada 10 Maret-24 April 2024 Bapanas merelaksasi HET beras premium menjadi Rp 14.900 hingga Rp 15.400 per kg, agar beras premium dapat dijual di ritel modern mengingat harga beli sudah di atas HET sebelumnya. Di samping itu, Kemendag berjanji akan menyesuaikan harga minyak goreng rakyat curah dan kemasan merek Minyakita paling lambat Oktober 2024. Per 19 April 2024, harga rerata nasional keduanya mencapai Rp 15.900 per liter atau di atas HET Rp 14.000 per liter. Tahun lalu, HPP gula di tingkat petani dipatok Rp 12.500 per kg, sedangkan HAP gula di tingkat eceran Rp 14.500-Rp 15.500 per kg bergantung wilayah. Akibat harganya sudah di atas HAP sebelumnya, Bapanas merelaksasi sementara, 5 April-31 Mei 2024, HAP gula menjadi Rp 17.500-Rp 18.500 per kg.

Rentetan rencana kenaikan HPP gabah dan HET beras, HPP dan HAP gula, serta HET minyak goreng akan mendorong kenaikan harga komoditas-komoditas itu. Sejumlah kalangan memperkirakan, jika konflik Iran-Israel kian meruncing, harga pangan dan energi global bakal kembali naik. Harga minyak mentah dunia diperkirakan menyentuh 100 USD per barel. Hal itu berpotensi memicu kenaikan harga pangan dan BBM di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Situasi dan kondisi tersebut akan kembali menempatkan Pemerintah Indonesia dalam posisi dilematis. Tak mudah menetapkan harga acuan pangan lantaran harus mewadahi kepentingan produsen, pelaku industri, dan konsumen. (Yoga)

Kasus pencurian ikan, perbudakan ABK, dan penyelundupan BBM bersubsidi yang ditengarai melibatkan sindikasi kapal ikan asing dan jaringan nasional dinilai merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisasi.  Perburuan terhadap pelaku kejahatan luar biasa itu perlu melibatkan jaringan organisasi kepolisian internasional atau Interpol dan kolaborasi dengan seluruh aparat penegakan hukum Indonesia. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengemukakan, kejahatan luar biasa yang dilakukan kapal ikan asal China bekerja sama dengan kapal pengangkut ikan Indonesia itu sangat merugikan Indonesia. Kapal asing ilegal itu ditengarai telah melenggang selama beberapa bulan di perairan Indonesia serta sandar di beberapa pelabuhan, seperti di Sukabumi (Jabar) dan Ambon (Maluku).

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM Mitra Utama Semesta (MUS), yang berbobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal asing asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05 di Laut Arafura. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari dengan jenis ikan, layur, kakap merah, dan kakap putih. PSDKP KKP berencana melayangkan surat notifikasi ke Interpol melalui Mabes Polri untuk membantu mencari dan memburu dua kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, dengan status sebagai buronan Interpol. Langkah itu sekaligus mengantisipasi pelarian kapal-kapal ilegal tersebut ke negara lain. ”Senin (pekan) ini, kami akan menyampaikan notifikasi kerja sama dengan Interpol melalui Mabes Polri.

Notifikasi Interpol untuk membuat ruang gerak pelaku kapal asing ilegal semakin terbatas, kita kunci semua,” ujar Pung, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/4). Pung menambahkan, pengejaran terhadap kapal-kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, hingga kini terus dilakukan aparat pengawasan PSDKP KKP dengan mengerahkan kapal-kapal pengawas dan pesawat airborne surveillance hingga ke wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Pihaknya juga telah memulai tahap penyidikan terhadap kapal Indonesia, KM MUS. Saat ini 1 orang nakhoda KM MUS telah ditetapkan sebagai tersangka. Tahap penyidikan akan dikembangkan hingga ke pelaku yang bertanggung jawab memerintahkan kapal bergerak mengangkut ABK secara ilegal, mengisi BBM untuk dipasok ke kapal asing, serta menetapkan lokasi pengambilan BBM dan harga jualnya. Adapun penyidikan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan akan melibatkan aparat penegak hukum lain. (Yoga)

Ketika konflik terbuka antara Iran dan Israel mulai mereda, bara kematian di Gaza justru kian menyala. Serangan Israel atas kota Rafah pada Sabtu (20/4) malam menewaskan 18 orang, 14 di antaranya anak-anak. Pada hari yang sama, DPR AS menyetujui paket bantuan militer sebesar 95 miliar USD. Dari paket bantuan itu, militer Israel mendapat dukungan 13 miliar USD. Sisanya, 9,1 miliar USD untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, 60,84 miliar USD lainnya untuk Ukraina, dan 8,12 miliar USD untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan. ”Kami sudah mengerjakan tugas kami dan sejarah akan membenarkan tindakan tersebut,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson. Semua RUU paket bantuan militer tersebut akan disampaikan ke Senat AS.

Kemungkinan Senat akan menyetujuinya dalam pemungutan suara pada Selasa (23/4). Presiden AS Joe Biden mendesak Senat secepatnya mengirim paket ketentuan itu agar ia bisa segera menandatanganinya. Kantor Kepresidenan Palestina, sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, Minggu (21/4), mengecam keras bantuan militer untuk Israel. Palestina melihat bantuan itu wujud dari agresi terhadap rakyat Palestina dan memicu eskalasi yang kian berbahaya. ”Dana itu akan berarti ribuan korban warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat,” kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sebaliknya, PM Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik dukungan AS itu.

Netanyahu menyebutnya sebagai dukungan kuat AS untuk Israel. Kekhawatiran Nabil sangat beralasan. Dalam beberapa hari terakhir, Israel terus membombardir Gaza dari udara. Bahkan, ketika Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel, Tel Aviv tidak mengendurkan serangan mereka ke Gaza. Sejak Israel menggempur Gaza pada Oktober lalu untuk membalas serangan Hamas, lebih dari 34.000 warga Palestina menjadi korban tewas. Bahkan, konflik itu telah memicu kerusuhan regional antara Israel dan sekutunya melawan Iran dan kelompok militan sekutunya di Timur Tengah. Hingga saat ini, pertempuran antara tentara Israel dan kelompok militan dukungan Iran masih terus berlangsung. (Yoga)