Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Pencalonan kepala daerah dari jalur nonpartai/independen/perseorangan masih nihil setelah 2 hari penyerahan dukungan dibuka. Itu diungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024). "Nihil atau belum ada penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi pada Rabu (8/5/2024) dan Kamis (9/5/2024)," ujar Idham. Sebelumnya, per Rabu pagi, baru ada beberapa bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang berkonsultasi terkait rencana penyerahan dukungan mereka, yakni 2 bakal pasangan calon di DKI Jakarta, 2 di Sulawesi Utara, 2 di Banten, 1 di Papua Barat Daya, dan 1 di Kalimantan Barat. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024, penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan dibuka pada 8-12 Mei 2024. Hal tersebut berlaku untuk bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, serta bupati-wakil bupati. 

Penyerahan dukungan ini menjadi syarat bagi bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen untuk bisa mendaftar secara resmi sebagai calon kepala daerah dan bersaing dengan calon usungan dari partai politik.Dukungan itu hanya dapat diberikan kepada 1 bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan, sehingga KPU juga akan melakukan analisis kegandaan dukungan calon perseorangan itu dalam tahap verifikasi. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta). Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

KPK, Selasa (7/5) akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, tersangka dugaan korupsi untuk pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Jatim. Dari pemotongan insentif yang diatur dalam keputusan bupati itu, pada 2023, Muhdlor mengutip uang Rp 2,7 miliar. Penahanan dilakukan setelah Muhdlor memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya Muhdlor telah dipanggil KPK sebagai tersangka sebanyak dua kali, yakni pada 19 April 2024 dan 3 Mei 2024, tetapi ia tidak memenuhi pemanggilan tersebut dengan berbagai alasan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, penahanan Muhdlor merupakan perkembangan perkara sebelumnya terkait dugaan korupsi di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

”Berdasarkan temuan tim penyidik, AMA (Ahmad Muhdlor Ali) selaku Bupati Sidoarjo diduga turut menikmati aliran uang dari para pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK. AMA ditahan selama 20 hari pertama pada 7-26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” ujarnya. Kasus ini pertama kali diungkap lewat operasi tangkap tangan KPK terhadap 11 ASN di BPPD Sidoarjo dengan barang bukti uang tunai Rp 69,9 juta pada akhir Januari 2024. Dari operasi tangkap tangan itu, terungkap dugaan pungutan mencapai Rp 2,7 miliar. Saat itu KPK menetapkan Kasubag Umum BPPD Siska Wati menjadi tersangka pertama. Pada 16 Februari 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Muhdlor memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Sepekan setelah pemeriksaan itu, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Menurut Tanak, Muhdlor sebagai bupati memiliki kewenangan yang salah satunya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan pemkab Sidoarjo. Dengan kewenangan tersebut, Muhdlor membuat aturan dalam bentuk keputusan bupati sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Sidoarjo untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023, kemudian Ari Suryono sebagai Kepala BPPD Sidoarjo memerintahkan Siska untuk memotong dana insentif pajak bagi para ASN di BPPD Sidoarjo dengan besaran 10-30 %, sesuai besaran insentif yang diterima. Selama 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan insentif para pegawai BPPD Sidoarjo senilai Rp 2,7 miliar. (Yoga)

Kinerja saham Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara anjlok hingga dua digit dibandingkan titik tertingginya sepanjang tahun ini, disebabkan dampak ketidakpastian global dan sentiment pertumbuhan laba bersih yang melambat. Selama April 2024, perekonomian global diselimuti ketidakpastian seiring ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), dan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketidakpastian itu mengakibatkan aliran modal portofolio dari negara berkembang berpaling ke instrumen yang lebih likuid (safe haven), seperti dollar AS dan emas.

Berdasarkan data transaksi 1-25 April 2024, investor asing telah membukukan jual neto di pasar keuangan domestik sebesar Rp 32 triliun. Aksi jual ini terjadi di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 13,28 triliun, pasar saham sebesar Rp 11,89 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 6,83 triliun. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles hingga menyentuh level terendahnya di level 7.036,07 pada 26 April 2024 atau terkontraksi 5,64 % dibandingkan titik tertingginya di 7.433,31 pada 14 Maret 2024.

Pelemahan tersebut seiring kejatuhan saham yang dialami oleh berbagai emiten penggerak IHSG, tidak terkecuali emiten perbankan. Saham Bank Mandiri, terkontraksi 15,15 5 pada penutupan pasar Senin (6/5) dibanding level tertingginya pada 14 Maret 2024. Saham BTN juga terkontraksi 19,34 % dibanding rekor tertingginya pada 26 Maret. BNI turut terkontraksi 22,79 % dibanding capaian tertingginya pada 13 Maret 2024. Kontraksi terdalam dialami saham BRI sebesar 25,19 dibanding level tertingginya. (Yoga)

Dani Rodrik, profesor ekonomi terkemuka di Harvard Kennedy School menyampaikan pandangannya yang murung tentang industrialisasi negara berkembang, yang mengalami premature deindustrialization (penurunan kontribusi sektor industri dalam ekonomi secara prematur). Studi terbarunya bersama Joseph Stiglitz menunjukkan, kemajuan teknologi membuat sektor manufaktur kurang padat karya hingga mengurangi efektivitasnya sebagai strategi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi EMDE (emerging market and developing economies) yang mulai melambat, diperburuk pandemi Covid-19. Meningkatnya utang, ketegangan geopolitik, dan peralihan ke sektor jasa dari manufaktur semakin memperumit prospek pertumbuhan. Selain itu, krisis iklim dan pentingnya transisi hijau telah berdampak buruk pada sektor pertanian dan mengurangi permintaan global akan sumber daya alam. Ini semakin menyulitkan negara-negara berkembang.

Industri manufaktur yang kurang padat karya tak lagi mampu menciptakan lapangan kerja yang baik. Karena itu, Rodrik melihat pentingnya peran sektor jasa untuk memberikan lapangan pekerjaan yang baik. Di masa depan, disrupsi teknologi juga akan memengaruhi sektor jasa. Kecerdasan buatan (AI) akan membuat sektor jasa jadi kurang padat karya. Call centre dan back office, misalnya. Yang tersisa mungkin hanya pariwisata, yang padat karya dan memiliki produktivitas tinggi. Sektor perdagangan, walaupun padat karya, cenderung informal dan rendah produktivitasnya. Isunya bukanlah pada sektor jasa atau manufaktur, melainkan peningkatan kualitas SDM. Menurut Rodrik negara berkembang akan kesulitan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat di masa depan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melandai, dia menyarankan agar EMDE berfokus pada perbaikan institusi, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas SDM.

Indonesia tak memiliki pilihan selain tumbuh lebih cepat. Tanpa itu, ada risiko jadi tua sebelum kaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sektor jasa akan memiliki peran penting ke depan. India dengan persoalan serupa, mampu tumbuh 8,4 % dalam triwulan IV-2023 karena India di samping melakukan reformasi di bidang perbankan, pajak, pembangunan infrastruktur, mulai masuk pada ”ekonomi baru” (new economy), seperti infrastruktur digital dan penerapan teknologi digital. Digital India Campaign berhasil menumbuhkan platform digital dan bisnis model baru. Penyebaran teknologi meluas ke masyarakat (difusi teknologi) membuat produktivitas meningkat. Ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, belajar dari China, India, dan Vietnam yang tumbuh pesat setelah mengadopsi kebijakan berorientasi ekspor. Produk ekspor memerlukan investasi dan inovasi agar dapat bersaing secara kompetitif. Mereka harus menyerap teknologi, meningkatkan keterampilan, dan terus-menerus meningkatkan kualitas. Benar ada risiko deindustralisasi dini, tetapi untuk meningkatkan produktivitas, industrialisasi yang berorientasi pada ekspor tetap memiliki peran yang sangat penting. Pasar domestik Indonesia memang besar, tetapi daya belinya masih terbatas. Oleh karena itu, strategi yang harus diambil bukan hanya fokus pada pasar domestik, melainkan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global. Strategi ini telah dipilih Vietnam, yang pada 2023 mencatat ekspor 355 miliar USD, melampaui Indonesia di 258,8 miliar USD. Ketiga, strategi orientasi ekspor berisiko membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak global. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan pasar domestik dan global. (Yoga)

Memburuknya kinerja keuangan yang membuat PT Sepatu Bata Tbk harus menghentikan operasi pabriknya menjadi sentiment negatif bagi saham perseroan. Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) belum melihat potensi pembatalan pencatatan atau delisting bagi emiten tersebut. Harga saham emiten dengan kode BATA pada Selasa (7/5) tercatat Rp 79 per lembar, merosot tajam hingga 15 % dari harga Rp 95 per lembar pada Jumat (3/5), bersamaan dengan hari pengumuman penghentian aktivitas pabrik mereka di Purwakarta, Jabar.

Saham Bata juga mendapat notasi khusus dengan kategori L, karena perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan terbaru setelah laporan kinerja 2023. Pada laporan tahun lalu mereka membukukan kenaikan kerugian komprehensif setidaknya tiga tahun terakhir, dari Rp 51,04 miliar pada 2021 menjadi Rp 188,41 miliar pada 2023. Dari sisi pendapatan penjualan neto, pada 2023 perusahaan mencatat penurunan 5 % menjadi Rp 609,6 miliar dari Rp 643,45 miliar pada 2022. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menilai, dengan kondisi tersebut, Bata tidak berpotensi dicoret dari bursa.

Mengacu Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting), saham suatu emiten bisa dikeluarkan karena adanya keputusan bursa, yang menyangkut tiga alasan, yakni perusahaan tercatat mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usahanya, baik secara finansial maupun hukum, dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Ketiga, saham telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler maupun tunai dan/atau seluruh pasar paling kurang 24 bulan terakhir. (Yoga)

Bulan Mei menjadi momen pelaku perdagangan saham atau trader berbondong-bondong menjual saham dan meninggalkan indeks komposit terkoreksi dalam. Lalu, investor kembali menaruh uangnya pada bulan Oktober. Fenomena ini berasal dari Inggris, yakni sell in May and go away, and come back on St Leger’s Day. Head Online and Equity Sales NH Korindo Sekuritas, Hendra Stevin, menjelaskan, slogan tersebut awalnya ditujukan kepada investor di Inggris, kaum bangsawan, dan bankir untuk menjual saham mereka pada bulan Mei, lalu bersantai menikmati musim panas dan meninggalkan pasar sementara serta kembali aktif lagi saat St Leger’s Day, sebuah acara pacuan kuda di bulan September. ”Dari definisi di atas, investor mengasumsikan, bulan Mei saatnya berbondong-bondong menjual saham dan mulai aktif kembali di bulan Oktober,” katanya, Senin (6/5).

Pola tersebut cocok di negara empat musim di kawasan Eropa, juga AS. Mengutip ulasan Senior Portofolio Manager O’Neil Global Advisors, Randy Watts, di Forbes pada 12 Mei 2023, pasar AS juga meyakini fenomena tersebut sejak jatuhnya pasar pada Mei hingga akhir musim panas atau awal musim gugur tahun 1987. Berdasarkan data aktual, yang ia tarik lebih dari 50 tahun sampai 2023, kinerja saham lebih baik pada periode November-April dibanding Mei-Oktober.Hal ini terlihat pada Indeks Standard & Poor’s (S&P) 500 di AS yang rata-rata naik 6,5 % selama November-April dibanding hanya kenaikan 1,6 % pada sisa tahun, dengan perbedaan 4,9 % poin. Selisih cukup signifikan juga tergambar di indeks bursa Nasdaq sebesar 5,9 % poin dan Dow Jones Initial Average (DJIA) sebesar 6,9 % poin.

Data historis IHSG di bursa Indonesia selama 20 tahun terakhir, yang ditunjukkan Hendra, menemukan penurunan IHSG paling banyak pada periode Mei-Oktober. Tingkat pengembalian negatif atau koreksi IHSG di bulan Mei terjadi 10 kali dari 20 tahun terakhir. ”Jadi, ada benarnya, tetapi tidak 100 %. Terbukti November paling banyak koreksinya, lalu ada faktor lainnya yang lebih mendukung,” ujar Hendra. Kendati bulan Mei dan lima bulan berikutnya menjadi periode yang cukup sering mengalami tingkat pengembalian negatif selama 20 tahun terakhir, Mei tidak selalu mengawali tren pelemahan IHSG. Pada 2024, IHSG sampai Senin (6/5) masih tumbuh minus hingga 1,62 %. Investor berbondong-bondong menarik uangnya dari pasar modal, terlebih pada April lalu. Kemenkeu mencatat jumlah penarikan modal investor ke luar negeri sebesar Rp 29,73 triliun dalam sebulan, terdiri dari saham senilai Rp 13,08 triliun dan SBN Rp 16,65 triliun. (Yoga)

Industri hulu migas menaruh harapan pada pemerintahan presiden dan wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, agar ada perbaikan berkelanjutan di sektor tersebut. Kendati terdapat sejumlah tantangan, industri hulu migas masih memegang peranan penting dalam keamanan energi. Besarnya potensi sumber daya, terutama gas bumi, mesti teroptimalkan. Dalam beberapa tahun terakhir, di tengah menguatnya tuntutan transisi energi, industri hulu migas masih menantang, termasuk belum optimalnya realisasi produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Sementara target 1 juta barel minyak per hari pada 2030 sudah menanti. Namun, di sisi lain, ada harapan besar dengan ditemukannya sumber-sumber gas bumi jumbo pada 2023.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menilai capaian pemerintahan Presiden Jokowi di sektor hulu migas, secara umum, relatif baik. Karena itu, penting agar pemerintahan 2024-2029 meningkatkannya dari segala aspek. ”Saat ini antara lumayan baik dan baik. Jadi, (selanjutnya) jangan mundur, tetapi maju. Kami tahu membuat kebijakan dalam beberapa tahun ini tidaklah mudah. Tapi, itu tidak cukup. Sebab, negara lain bergerak terus (meningkatkan capaian). Mesti ada continues improvement,” kata Marjolijn di sela-sela konferensi pers Road to IPA Convention & Exhibition (Convex) 2024, di Jakarta, Selasa (7/5). Marjolijn menambahkan, pemerintahan berikutnya mesti diberi kesempatan.  

Peralihan pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran juga diharapkan berjalan dengan baik oleh para pelaku industri hulu migas. Salah satu upaya industri hulu migas dalam transisi energi ialah pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Pada awal 2024, terbit Perpres No 14 Tahun 2024 tentang CCS, melengkapi Permen ESDM No 2/2023 tentang Penyelenggaraan CCS dan CCUS pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. CCS pun akan menjadi salah satu bahasan yang akan didiskusikan dan diulas dalam IPA Convex 2024 yang akan digelar di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, 14-16 Mei 2024. (Yoga)

Pelatihan Pembuatan Suvenir Tahap 1 Dinas Pariwisata Kota Mataram dilakukan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/5/2024). Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, yakni pada tanggal 6-8 Mei 2024, dan diikuti 40 peserta itu, sebagai salah satu upaya mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Mataram dan diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis percontohan kluster budidaya ikan nila salin pada area bekas tambak udang di Karawang, Jabar. Proyek percontohan budidaya nila salin berbasis kawasan itu, menurut rencana, akan diresmikan Presiden Jokowi, Rabu (8/5). Nila salin merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya. Selain nila salin, komoditas unggulan budidaya laut lainnya adalah udang, rumput laut, lobster, dan kepiting. Nila salin merupakan ikan nila jenis unggul yang telah melewati beberapa tahapan penyesuaian sehingga dapat hidup di air payau. Benih ikan nila salin dinilai memiliki keunggulan pertumbuhan yang lebih cepat sehingga dapat dipanen lebih cepat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit.

Proyek percontohan budidaya nila salin digarap sejak tahun 2023 pada kawasan eks tambak udang milik pemerintah seluas 80 hektar. Lahan tersebut awalnya merupakan tambak udang yang dibangun Presiden Soeharto pada 1984 dengan nama Proyek Pandu Tambak Inti Rakyat, tetapi berhenti beroperasi pada 1998. Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, pembangunan percontohan nila salin pada kawasan eks tambak udang itu melibatkan masyarakat tani dalam rangka meningkatkan produksi ikan nila nasional. Komoditas nila dinilai bisa menjadi andalan Indonesia di pasar internasional.

”Kita mencoba untuk memperbarui dan menggunakan tambak (eks udang) ini sebagai lokasi budidaya ikan nila salin. Modeling kluster budidaya nila salin diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pelaku usaha budidaya yang memanfaatkan perairan umum,” kata Trenggono, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5). Ketua Umum Shrimp Club Indonesia Haris Muhtadi, saat dihubungi, mengemukakan, revitalisasi tambak udang menjadi kolam produksi nila salin dapat diterapkan sebagai salah satu solusi menghidupkan kembali tambak-tambak udang yang mangkrak. Di sisi lain, budidaya nila salin juga berguna untuk memutus siklus penyakit udang sehingga lingkungan tambak udang menjadi lebih kondusif jika suatu saat kembali digunakan untuk budidaya udang. (Yoga)