Komisi I DPR RI baru saja menerima kunjungan kehormatan delegasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia yang dipimpin Clare O'Neil. Keduanya menjajaki peluang kerja sama  keamanan siber (Cyber security) di antara kedua pemerintahan. Ketua Komisi I DPR RI Mautya Hafid pun mendukung upaya kerja sama tersebut. Karena, Indonesia memiliki jumlah demografi yang sangat besar, pengguna internet aktif banyak, dan ancaman keamanan siber masih tinggi. "Kerja sama dibidang cyber sekurity sangat kita dukung, (terutama terkait)  bagaimana menghindari serangan yang waktu itu (pernah terjadi). (Misalnya), beberapa rumah sakit pernah kena (serangan siber), BPJS pernah kena, bahkan beberapa lembaga negara kan pernah di serang," ungkap Meutya. Dia menjelaskan, Australia mempunyai Kementerian  tersendiri yang fokus mengurusi serangan siber. Selain teknologinya sudah maju, negara tersebut memahami bahwa persoalan keamanan siber tidak dapat ditangani sendiri. Karena itu, Indonesia bisa belajar  dari Australia yang lebih maju. (Yetede)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

KEBERADAAN whistleblower system tak serta-merta membuat para aparat sipil negara melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Faktor mental hingga kecepatan penanganan perkara juga dinilai memiliki pengaruh. Empat pejabat Kementerian Pertanian yang menjadi saksi dalam sidang korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu lalu, kompak menyatakan takut untuk melaporkan kasus itu ke aparat penegak hukum. Meski mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, mereka menyatakan terpaksa memenuhi permintaan Syahrul menggasak uang negara agar tak dipecat atau dimutasi. Keempat saksi itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Gunawan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Kementan Lukman Irwanto, serta Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Puguh Hari Prabowo. “Ini kan perintah, ada konsekuensinya,” kata Hermanto saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Takut dipecat,” katanya dalam sidang yang sama.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Syahrul Yasin Limpo bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan gratifikasi kepada para pejabat lainnya di lembaga itu. Menurut dakwaan jaksa, Syahrul cs menerima gratifikasi total Rp 44,5 miliar. Dalam sidang pada Rabu lalu, para saksi itu menyebutkan Syahrul meminta mereka menyediakan uang untuk berbagai keperluan di luar anggaran Kementan. Di antaranya untuk pengadaan sapi kurban, sewa pesawat, kebutuhan bahan pokok, pemeliharaan apartemen, uang bulanan istri, serta acara sunatan dan ulang tahun cucunya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Putri Sjafrina menilai para pejabat Kementan sebenarnya memiliki banyak opsi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul. Salah satunya, menurut dia, melapor ke KPK menggunakan jalur sistem whistleblower. Dengan jalur ini, pelapor sangat mungkin tidak menyebutkan identitasnya. “Sistem whistleblower memang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai yang merasa mengetahui indikasi pelanggaran dengan anonim (tanpa diketahui pelapornya),” kata Almas kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024. (Yetede)

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi masih belum dimulai. Pengembang masih belum menyelesaikan persoalan tanah. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami, baru-baru ini. “Pengembangan KEK Lido saat ini masih di wilayah Kabupaten Bogor. Harusnya pengembangan di wilayah Kabupaten Sukabumi seluas 2.000 hektare sudah masuk di bulan Mei ini. Harusnya sudah mulai, tetapi saya cek status tanah masih belum diberesin,” tutur Marwan.

Pihak MNC Land, kata Marwan, sesungguhnya telah menemui dirinya dan ingin mempercepat pengembangan di Kawasan Kabupaten Sukabumi. Marwan pun menyambut baik. Pihaknya juga membantu mengirimkan surat permohonan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun jalan besar untuk akses ke Tol Bocimi. Sebelumnya akses yang dimiliki berupa jalan desa. “Sekarang akses tol sudah masuk semua,” ujar Marwan.

Di wilayah Kabupaten Sukabumi menurut dia, nantinya akan dibangun sebuah Kawasan Kota Baru. “Rencananya akan dibangun Sirkuit GP500, Universitas MNC, Rumah Sakit, dan Sekolah Keperawatan,” ujar Marwan. “Sepertinya pihak sana juga sedang konsen dengan kesehatan, makanya ingin cepat-cepat masuk ke Kawasan Kabupaten Sukabumi.” Sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, Presiden Joko Widodo meresmikan KEK Lido di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. “Saya senang bahwa di sini akan ada theme park, movieland, wa?ter park, techno park, otomotif, semuanya komplit. Jadi, ke depannya diharapkan tidak ada lagi masyarakat kita yang lebih senang liburan ke luar negeri daripada di negerinya sendiri.”. (Yetede)

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai kampus nasional memicu beragam aksi protes mahasiswa. Beberapa kampus, di antaranya Univesitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Riau (Unri), serta terbaru Universitas Sumatera Utara (USU), digeruduk mahasiswanya yang kompak mendesak agar biaya kuliah tidak dinaikkan. Seorang mahasiswa Unri, Khariq Anhar, belakangan ini ramai diperbincangkan setelah dilaporkan oleh rektornya sendiri ke polisi karena mengkritik kenaikan UKT di kampusnya. Khariq memprotes kebijakan iuran pembangunan institusi dalam struktur UKT yang dinilai membebani mahasiswa Unri.

Khariq mengkritik bertambahnya kelompok biaya dalam UKT mahasiswa dibanding pada tahun sebelumnya. Semula, UKT mahasiswa di setiap program studi terdiri atas enam kelompok. Kelompok terendah membayar Rp 500 ribu. Sedangkan kelompok tertinggi membayar Rp 6 juta. Namun UKT pada tahun ini dibagi menjadi 12 kelompok. Perubahan kelompok itu serta-merta mempengaruhi nominal UKT yang harus dibayarkan. Kelompok terendah membayar Rp 500 ribu dan kelompok tertinggi mencapai Rp 14 juta.

"UKT jadinya naik dua kali lipat. Kebijakan ini berlaku di semua program studi. Padahal biaya pendidikan seharusnya murah,” ujar Khariq saat dihubungi pada Rabu, 8 Mei lalu. Dia menyebutkan kalangan kampus tak pernah mengajak mahasiswa berembuk soal UKT. Akibatnya, penetapan kelompok dan besaran UKT dinilai tidak transparan dan hanya sepihak. (Yetede)

Efek ketidakpastian pasar global merembet ke dalam negeri dan ikut mengusik anggaran negara di awal tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur cermat dana yang keluar-masuk kas negara, termasuk mempertimbangkan masak-masak rencana mengeduk utang baru di tengah tren bunga tinggi. Pada kuartal I-2024, penerimaan negara hanya terkumpul Rp 620,01 triliun atau turun 4,1% year on year (yoy). Sebaliknya, realisasi belanja negara tumbuh 18% yoy menjadi Rp 661,9 triliun. Kondisi ini memunculkan konsekuensi, pemerintah harus menambah utang untuk membiayai kebutuhan belanja ke depan. Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 8.262,1 triliun. Angka itu lebih tinggi dari posisi 2023 senilai Rp 8.144,69 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang mulai mewaspadai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate ke level 6,25% yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal, khususnya terkait dengan imbal hasil (yield) utang yang harus dibayarkan pemerintah. 

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir menegaskan, pemerintah akan menghitung cermat rencana utang baru, termasuk pengelolaan bunga utang lama.  Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo juga menjelaskan, meski pendapatan negara turun dan belanja naik di kuartal I-2024, APBN masih surplus tipis yakni Rp 8,1 triliun setara 0,04% PDB. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai, surplus APBN yang lebih tipis di awal tahun ini imbas dari koreksi harga komoditas. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan sebenarnya pemerintah sudah memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini melambat dibandingkan tahun lalu lantaran penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi global.

Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek bunga acuan ke level 6,25% belum sepenuhnya manjur menahan pelemahan rupiah. Meski mulai menguat, nilai tukar rupiah masih berada di atas Rp 16.000 per dolar AS. Angka ini jauh melampaui asumsi pemerintah di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 yang senilai Rp 15.000. Tekanan terhadap rupiah diprediksikan masih terus terjadi, terutama berasal dari faktor eksternal. Pasar global masih gonjang ganjing, demikian pula dengan tensi geopolitik di Timur Tengah yang tak kunjung mereda. BI terus mengupayakan agar rupiah bisa kembali menguat di bawah Rp 16.000. Gubernur BI Perry Warjiyo bilang, saat ini pergerakan rupiah cenderung lebih moderat seiring mulai masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik, baik ke pasar surat berharga negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). 

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, tekanan terhadap rupiah berasal dari eksternal. Artinya, sentimen investor global terhadap emerging market di tengah ketidakpastian arah kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) memicu arus modal keluar dari berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. "Inilah yang membuat nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia juga relatif volatil beberapa waktu belakangan," kata dia, Rabu (8/5). Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, untuk meredam gejolak rupiah dibutuhkan pula peran institusi selain BI. "Pemerintah, misalnya mendorong sterilisasi produk ekspor yang punya nilai tambah tinggi," dia. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto bilang, untuk rupiah menuju ke Rp 15.000 sesuai asumsi makro masih berat, mengingat ketidakpastian geopolitik masih tinggi. "Di sisi lain tren bunga acuan The Fed sepertinya tidak segera diturunkan," kata dia.

Pemerintah terus menggulirkan berbagai program perlindungan masyarakat dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya melalui program rumah sejahtera terpadu (RST). Hingga 6 Mei 2024, pemerintah telah merealisasikan anggaran bansos RST sebesar Rp 11,3 miliar kepada 565 keluarga penerimaan manfaat (KPM). Program RST merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera yang terdiri atas rehabilitasi rumah layak huni dan rehabilitasi rumah usaha sederhana.

Program RST merupakan komitmen terhadap salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, terjangkau, inklusif dan layak huni. Bantuan program RST diberikan kepada KPM sebesar Rp 20 juta, dengan berpedoman pada Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor Kep-60/3/BS.01.02/9/2022.

Tiga emiten anggota holding tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mind Id menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (8/5). Agenda yang paling menarik perhatian pasar adalah pembagian dividen. Dua emiten tambang pelat merah, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) konsisten membayar dividen. Sedangkan PT Timah Tbk (TINS) absen membagi dividen. ANTM mengerek naik dividen payout ratio dari 50% pada tahun lalu, menjadi 100% atau mengalokasikan seluruh laba bersih tahun 2023 senilai Rp 3,07 triliun. Dengan asumsi jumlah saham yang beredar sebanyak 24,03 miliar, maka nilai dividen ANTM sekitar Rp 128 per saham. Berbeda dari PTBA yang menurunkan tingkat payout ratio dari 100% dalam dua tahun terakhir menjadi 75%, atau setara Rp 4,57 triliun. Dengan asumsi jumlah saham beredar sebanyak 11,52 miliar, dividen PTBA setara dengan Rp 397,7 per saham. Sedangkan TINS puasa membagi dividen, lantaran pada tahun lalu berbalik menanggung kerugian sebesar Rp 449,69 miliar.

Direktur Pengembangan Usaha Antam, I Dewa Wirantaya mengatakan, pembagian dividen ini sudah mempertimbangkan kebutuhan dana untuk keperluan investasi atau pengembangan usaha ANTM. Dewa mengatakan, pada tahun 2024, ANTM mengalokasikan investasi sekitar Rp 4,5 triliun untuk ekspansi organik maupun anorganik. Sedangkan Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail mengatakan, penurunan nilai dividen tahun ini mempertimbangkan posisi kas dan kebutuhan pendanaan untuk pengembangan PTBA. Harapannya, PTBA bisa mencapai pertumbuhan kinerja Sementara itu, Direktur Keuangan TINS Fina Eliani mengatakan, selain karena tahun lalu merugi, pada tahun ini TINS juga akan menghadapi jatuh tempo surat utang. Research Analyst Phintraco Sekuritas, Arsita Budi Rizqi menyoroti pembagian dividen ANTM dan PTBA yang masih direspons positif oleh pasar. Hal ini nampak dari kenaikan harga saham ANTM dan PTBA yang masing-masing menguat 1,99% dan 1,74% pada Rabu (8/5).